Ditemukan 141 data
53 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeninjauanKembali/Tergugat telahmenerima dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat IIsetoran sebesar Rp. 3. 864.590 . 000, (tiga milyardelapan ratus enam puluh empat juta lima ratussembilan puluh ribu rupiah) akan tetapi ternyataTermohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak pernahmenerima gula dan teri gu ataupun DO gula dan terigu,sedangkan Termohon Peninj auan Kembalil/ Tergugat telahmenyerahkan DO gula dan terigu kepada Turut TermohonPeni njauan Kembali /Turut Tergugat , sesuai bukti T.6sampai dengan 17.16
ISWAHYUDI ASHARI
Tergugat:
1.REZA ALBI
2.SYAFRIDA
3.RONNI ABDI
4.VERA LOWANDA ADOLVINA
5.VERUCA ATHIRAH
143 — 56
Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor590/0158/SKGK/ST/VI/2018, Tanggal 7 Maret 2018 atas namaSUMARKONI dibawah register yang ditanda tangani Kepala DesaSontang dengan luas 16,596 Meter Persegi;17.16. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor590/0159/SKGK/ST/VI/2018, Tanggal 7 Maret 2018 atas namaSUMARKONI dibawah register yang ditanda tangani Kepala DesaSontang dengan Luas 20.000 Meter Persegi;17.17.
71 — 19
. /13.14.Bukti 17.14 : Surat dari Kepala Kantor PertanahanKota Gorontalo, Nomor :560 1328/2001, tanggal 27 Juni 2001 ;(foto copy sesuai dengan aslinya)15.Bukti 7.15 : Surat dari Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan NasionalPropinsi Sulawesi Utara, Nomor : 560639,tanggal 02 Agustus2001 ;(foto copy sesual dengan aslinya) ;16.Bukti 17.16 : Risalah Pemeriksaan Tanah (ContateeringRaport), tanggal 26Juni 2001 ;(foto copy sesuai dengan aslinya) ;17.Bukti 7.17 : Surat dari Walikota Gorontalo, tanggal21
114 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
maka Kapolresselaku Ankum memerintahkan untuk dilakukan proses Kode Etik Polri,penyidik menerapkan Perkap 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia dan mengacu kepada Surat EdaranNo. 6 Tahun 2014, bentuk dari pembinaan secara tertulis dan pembinaanlangsung telah dilakukan, apel pagi merupakan wujud dari pembinaan awalsetiap Anggota Polri dalam melaksanakan dinas, sesuai bukti surat T.6namun untuk menentukan Keputusan PTDH, kewenangan ada padaAnkum sesuai bukti 17.16
PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT
Tergugat:
1.DESI
2.ARIANTO
27 — 19
kreditPara Tergugat telah jatuh tempo selama 7 (tujuh) bulan.13.Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017, Tergugat telah menandatanganiKwitansi Pencairan Kredit sebesar Rp 75.000.000, (Tujuh Puluh LimaJuta Rupiah).14.Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017, Penggugat dan Para Tergugat telahmenandatangani Surat Pernyataan Penyerahan BarangAgunan/Jaminan.15.Bahwa pada tanggal O08 November 2017, Penggugat telahmengirimkan kepada Para Tergugat berupa Surat Peringatan Pertama(1) dengan nomor surat : SP.027/3.1UJB/XI/17.16
114 — 39
dan telahmempunyal kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat.Dan bukti tersebut sudah ada realisasinya berupa suratizin melakukan perceraian tertanggal 25 September2009.Bahwa, bukti 1.15, 1T.24, 1T.26, berupa foto cupy suratlaporan kegiatan anak di sekolah Abata dan denahsekolah Dasar Islam Nurul Hikmah, telah bermaretaicukup dan dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya,maka dinilai telah memenuhi syarat formil dan syaratmateril dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna danmengikat.Bahwa, bukti 17.16
tersebut dansaksi ikut dengan Penggugat tinggal di Apartemen KelapaGading, dan ketika Penggugat bekerja di kantor, Tergugatdatang mengamb i anak tersebut tanpa sepengetahuanPenggugat, Tergugat dengan membawa anak tersebut besertasaksi pulang kerumahnya di Utan Kayu, dan Penggugat seringmenemuin anak tersebut di sekolahan dalam 1 minggu 2 kali,tiap hari Kamis dan hari Jumat.Menimbang, bahwa Tergugat yang keberatan dengantuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukanbukti tertulis berupa: T.5, 17.16
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
tambahan yangsudah disampaikan Pemohoan Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat kepadaKetua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang terdapat dalamMemori Banding berupa Bukti T.16 a; T.16 b; T.16 c; T.17; T.17 b dan BuktiT.18.Membuktikan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugattelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan danmembuktikan Para Terbanding/Tergugat telah memasuki proses pensiun.Bahwa Termohon Kasasi /Terbanding I/Penggugat telah melengkapiberkas pensiun dan Bukti 17.16
25 — 11
dari kantong terdakwaditemukan uang tunai sebesar Rp. 217.000, (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), dankemudian terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Sambas.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidakberkeberatan;Saksi I PANUSUNAN HUTABARAT, memberikan keterangan di bawah Sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perkosaan terhadapsaksi korban Melina Pardede pada hari Sabtu tanggal 14April 2012 sekira pukul 17.16
53 — 15
.::000 17.16 517.Sertifikat Hak Tanggungan No. 2239/2011, diberi tanda........0.....::cee 11.17 18. Sertifikat Hak Tanggungan No. 3541/2012, diberi tanda..............::::00 17.18 19. Sertifikat Hak Tanggungan No. 3612/2013, diberi tanda........0....:ceee 11.19 20. Sertifikat Hak Tanggungan No. 01441/2015, diberi tanda...............2: 11.20 ;21.Sertifikat Hak Tanggungan No. 2846/2010, diberi tanda...................008.
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
persidangan, karena telahmengabulkan sebagian atas sengketa yang menurut PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat dibuktikan.17.15.Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh diatur bahwa Yang menjadiObjek Pajak adalah penghasilan yaitu setiao tambahankemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yangdapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaanWajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentukapapun.17.16
86 — 56
Tanah 2 (dua) kapling di wilayah Kecamatan Mantingan,Ngawi, Jawa Timur;17.16. Satu unit motor Honda merk Beat warna putih, Nopol KH6692 SE saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi;17.17. Tergugat Rekonvensi saat pergi meninggal rumah tanggameninggalkan kegiatan arisan sebulan sebesar Rp. 1.000.000, (Satujuta). Tergugat Rekonvensi sudah mendapatkan arisannya. Lalu yangmembayar setiap bulan setelah Tergugat Rekonvensi keluar rumahadalah Penggugat Rekonvensi selama 7 (tujuh) bulan;17.18.
Kabupaten Ngawi, sebagaimana tersebut pada dalil gugatan rekonvensiangka 17.13;Kios ukuran 3 x 6 dan tanah yang terletak di Desa Mantingan,Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sebagaimanatersebut pada dalil gugatan rekonvensi angka 17.14;Dua kapling tanah di wilayah Kecamatan Mantingan, Ngawi, Jawa Timur,sebagaimana tersebut pada dalil gugatan rekonvensi angka 17.15;Satu unit motor Honda Beat warna putin Nomor Polisi KH 6692 SE,sebagaimana tersebut pada dalil gugatan rekonvensi angka 17.16
/Pdt.G/2019/PA.SkrSatu unit truck yang dibeli pada tahun 2013, sebagaimana tersebut padadalil gugatan rekonvensi angka 17.19;akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam repliknya, Tergugat rekonvensi pada pokoknyamengakui atau membenarkan adanya obyek sengketa yang diperoleh selamamasa perkawinan, sebagaimana tersebut pada dalil gugatan rekonvensi angka17.13, 17.14, 17.15, dan terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut padadalil gugatan rekonvensi angka 17.16, 17.18 dan 17.19, Tergugat
PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT
Tergugat:
1.USMAN
2.NUR MAIZAH MA'AS
22 — 14
Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2017, Penggugat telah mengirimkan SuratPeringatan Pertama (Il) kepada Tergugat dan Tergugat II dengan nomor surat :SP.003/3.1UJB/X/17.16.Bahwa pada tanggal O7 Desember 2017, Penggugat telahmengirimkan Surat Peringatan Kedua (II) kepada Tergugat danTergugat Il dengan nomor surat : SP.030/3.1UJB/XII/17.17.
Pembanding/Penggugat II : HERMAN SABARULLAH
Pembanding/Penggugat III : EDI SARODI
Pembanding/Penggugat IV : SAKIMIN
Pembanding/Penggugat V : IBRAHIM
Pembanding/Penggugat VI : AHMAD RIJAL
Pembanding/Penggugat VII : SYAFRIZAL
Terbanding/Tergugat I : ABDURRAHMAN SHIDIQ BIN H. ISMAIL FAHMI
Terbanding/Tergugat II : RUDI SALAM BIN H. ISMAIL FAHMI
Terbanding/Tergugat III : ZULKIFLI BIN H. ISMAIL FAHMI
Terbanding/Tergugat IV : SITI SORAYA BIN H. ISMAIL FAHMI
Terbanding/Tergugat V : FATMAWATI BIN H. ISMAIL FAHMI
Terbanding/Tergugat VI : YANA HINDRA MULYANA BIN H. ISMAIL FAHMI
Terbanding/Tergugat VII : YANA HINDRA MULYANI BIN H. ISMAIL FAHMI
Terbanding/Tergugat VIII : EEN BIN H. ISMAIL FAHMI
Terbanding/Tergugat IX : LURAH KELURAHAN SIMPANG III SIPIN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI
68 — 38
Tergugat telahmembantah dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugattersebut;Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugatuntuk mendukung dalil gugatannya dalam perkara a quo telah mengajukanbuktibukti yaitu, bukti Surat terdiri dari P1 s/d P27 dan 3 (tiga) orangSaksi;Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat untukmendukung dalil bantahannya terhadap gugatan Para Pembanding semulaPara Penggugat tersebut telah mengajukan buktibukti yaitu, bukti Suratterdiri dari T.171 s/d T.17.16
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARTHUR PIRI, SH
160 — 88
KUMENDONG, SS, M.Pd.Daftar pertanggungjawaban SPP tahun 2016 yang meliputi nota pembelian,bukti pengeluaran, kwitansi dan tiket penerbangan.Kartu Sumbangan orang tua peserta didik atas nama VIKI NGANTUNGkelas X (Sepuluh) TGB semester ganjil / genap TP. 20162017.Kartu Sumbangan orang tua peserta didik atas nama PRISKA BOSEKEkelas XII (dua belas) TKJ semester ganjil / genap TP. 20162017.Fotocopy surat keputusan (SK) Kepala SMK Negeri 1 Tomohon No : 249 / 17.16 / SMKN 1/ KP / 2015, tanggal 13 Juli 2015
24 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Besarnya Ganti Rugi;Berdasarkan bukti 17.16.a berupa kuitansi pembayarantanggal 7 Desember 1964, dan bukti T. 16.b6 berupaKuitansi Penerimaan tanggal 5 Okktober 1965;Membuktikan penyelesaian pembayaran ganti rugi olehPEMDA Propinsi Sulawesi Utara baru 1/5 (seperlima)bagian dari ganti rugi secara keseluruhan berartiPEMDA Propinsi Sulawesi Utara masih berkewajiban untukmenyelesaikan pembayaran 4/5 bagian sisanya;Dengan demikian dikarenakan obyek sengketa tersebut diatas adalah miliknya BE DIONG KIE
72 — 14
Fotokopi kuitansi tanda terima pembayaran uang dari Mustari oleh Ismaeiluntuk uang muka satu kapling tanah, tanggal 18 Mei 2011, sertaangsurannya masingmasing tanggal 18 Agustus 2011, tanggal 16 Januari2012, tanggal 30 Desember 2012 dan tanggal 21 Mei 2014, diberi tandabukti T.36;Bahwa, bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, bermeterai cukupdan telah dicocokkan dan ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti surat T.1, 7.2, 1.3, T.4, T.5, T.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 17.16, T.20
64 — 22
Bahwa Tergugat juga pernah mengirim Pesan Teks pada hari Jumat tanggal18 September 2015, Jam/pukul 17.16 Wib yang intinya Tergugat akanmelakukan pembayaran pada tanggal 25 September 2015, namunkenyataannya hanyalah ke BOHONGAN dan TIPU MUSLIHAT saja;9.
109 — 169
tidaksesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti surat yaitu P1 s/d P11, bukti tersebut telah bermateraicukup, khusus bukti bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan copy dari copy,selebinnya sesuai dengan aslinya, serta mengajukan dua orang saksi bernamaDedi Ansori, dan Abdul Chalik yang masingmasing memberikan keterangandibawah sumpah ;Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah mengajukan bukti suratyaitu T.1 s/d 17.16
78 — 18
Foto Copy surat pemberitahuan ketetapan IPEDA tahun 1985 atas nama H.ABDUL GAPAR, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.17.16 ;. Foto Copy surat pemberitahuan pajak terhutang, tanda pembayaran pajakbumi dan bangunan tahun 1987 atas nama H.A, GAPAR telah dibubuhimaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda Bukti T.17.17 ;.
133 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
BadanAkreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen PendidikanNasional Republik Indonesia No.071 / BANPT / AKII / S2 / XI /2003 tanggal 14 Nopember 2003 (bukti T.18) (putusan hal.81 alinea2) 5Bahwa oleh karena kelas jauh Universitas Darul Ulum di Kendalpada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan Universitas DarulUlum di Jombang, maka Majelis Hakim berpendapat tidakdiperlukan lagi adanya izin penyelenggaraan program studi dariDirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI, karenaberdasarkan bukti 17.16