Bahwa secara faktuil proses dikeluarkannya Surat Keputusan BupatiKabupaten Luwu Utara Nomor: 888/06/BKPSDM/IV/2018, tertanggal 29 April2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur SipilNegara an.

Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Utara, atasnama lbrahim Akbar, S.E., tanggal 16 Juli 2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Penyataan Banding Administratif atasSurat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 888/06/BKPSDM/IV/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Ibrahim Akbar, S.E.

Bukti P9Fotokopi sesuai dengan asli, Penyataan Banding Administratif atasSurat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 888/06/BKPSDM/IV/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Ibrahim Akbar, S.E.

Bahwa Telaahan Staf dari Kepala BKPSDM Kab.

halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di PemerintahDaerah Kota Serang yang untuk melakukan perceraian diatur olehPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telahmendapat Izin Perceraian dari atasannya sebagaimana Surat KeputusanKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM

) Kota Serang Nomor 867/Kep.119.3/BKPSDM/2019 TentangPemberian Izin Perceraian an.

Penggugat yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kota Serang tanggal 1 Juli 2019.

di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasansekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikiansesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus denganVerstek;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diPemerintah Daerah Kota Serang telah mendapat izin dari atasannyasebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM

) Kota Serang Nomor867/Kep.119.3/BKPSDM/2019 Tentang Pemberian Izin Perceraian an.Ina Rusfiana, M.Pd (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Kota Serang tanggal 1 Juli 2019, sehingga terpenuhi maksud PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakankarena

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Taufik Rahman, S.T. (Lampiran Surat Keputusan Bupati SeruyanNomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 November 2017 Nomorurut 3):Halaman 1 dari 4 halaman. Putusan Nomor 88 K/TUN/20193.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSeruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 November2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawalNegeri Sipil atas nama Taufik Rahman, S.T. (Lampiran Surat KeputusanBupati Seruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6November 2017 Nomor urut 3);4.

:Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/234.26/V/BKPSDM/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Nuraida, S.E., tanggal 2 Mei 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/234.26/V/BKPSDM/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Nuraida, S.E., tanggal 2 Mei 2018, sampai perkara a quomemperoleh

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/234.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraida, S.E., tanggal 2Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/234.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraida, S.E.,tanggal 2 Mei 2018;4.

Bahwa selama proses hukum Penggugat berjalan dalam kasusyang dialami, Tergugat telah mengeluarkan Surat PemberhentianSementara atas diri Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor820/369/BKPSDM/IV/2018 tanggal 13 Maret 2017 tentangPemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil;10.

i dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor821/17411/BKPSDM/ 1X/2018 tanggal 4 September 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan WalikotaMataram Nomor. 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM.Pd.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaMataram Nomor. 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM.Pd.;4.

Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN MtrPembina kepegawaian Daerah Kota Mataram wajiob hukumnyamenindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Walikota MataramNomor 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.

Menyatakan sah surat Keputusan Walikota Mataram Nomor821/1741/BKPSDM/IX/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM, PdTanggal 14 September 2018;3.

M E N G A D I L I

1. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 888/1080.03/BKPSDM

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalahKeputusan Bupati Tolitoli Nomor: 888/1080.03/BKPSDM tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil AtasNama Drs. Jamaluddin, M.Pd. tanggal 22 April 2019.B.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :a)b)Mengabulkan permohonan PENGGUGAT tentang penundaanpelaksanaan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor:888/1080.03/BKPSDM tanggal 22 April 2019 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagi Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs. Jamaluddin. M.Pd.Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda atau menangguhkanpelaksanaan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor:888/1080.03/BKPSDM tanggal 22 April 2019 TentangPemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs.

DALAM POKOK PERKARAi.2.Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tolitoli Nomor:888/1080.03/BKPSDM tanggal 22 April 2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs. Jamaluddin. M.Pd;. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati TolitoliNomor: 888/1080.03/BKPSDM tanggal 22 April 2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs. Jamaluddin.

Djamaluddin, M.Pd;(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);Surat Kepala Kepegawaian Dan Pengembangan SumberDaya Manusia Kabupaten Tolitoli Nomor:800/2242.03/BKPSDM, tanggal 10 Juni 2019, PerihalPermintaan Salinan Putusan Pengadilan Negeri TerhadaPNS Yang Dijatuhi Hukuman Berkekuatan Hukum Tetap(inkracht);Keputusan Bupati Tolitoli Nomor:888/5238.03/BKPSDM, Tanggal 27 DesemberHalaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN.PL2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan

Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2019, Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 888/1080.30/BKPSDM tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.

Bahwa Tergugat kemudian telah menerbitkan Keputusan Bupati LuwuNomor: 800/19/BKPSDM/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pemberhentian Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi PNS yang Melakukantindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang Ada Hubungannya denganJabatan terhitung mulai tanggal (TMT) 01 Januari 2019.4.

Keputusan Bupati Luwu Nomor:888/6/BKPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan diterbitkan pada tanggal 25 April 2019 danberlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 30 April 2019.

MenyatakanBatal atau tidak sahKeputusan Bupati Luwu Nomor888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Ir. HamidSanubi, NIP 19660125200701 1014;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Ir.

sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati LuwuNomor: 821.20/02/BKPSDM/2017, atas nama Hamid Sanubi,ST., tanggal 03 Januari 2017;: Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.24/285/BKPSDM/2017, tanggal 04 Januari 2017;: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Tamat Pendidikandan Pelatihan Nomor: 00012242/Diklatpim Tk.IV/73/731 7/LAN/2016, tanggal 05 November 2016;: Fotokopi sesuai dengan asli, Kementerian Pekerjaan UmumSertifikat Nomor: 00014352/DIKLAT TEKNIS/ 033 /7371/LAN/

Bukti T6: Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Luwu Nomor:888/2/BKPSDM/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal25 April 2019, atas nama Ir.

Keputusan BupatiLuwu Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, makaPenggugat telah kehilangan status hokum sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu yang kiranyadapat berpegaruh terhadap jenjang karier Penggugat ke depannya, sertaPenggugat telah pula kehilangan hak keuangan dikarenakan tidak lagimendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap bulannya.FAKTA DAN ALASAN YANG MENDASARI DIAJUKANNYA GUGATAN1.

NIP. 196807272002121006.Mewajibkan Tergugat untuk mencabutKeputusan Bupati Luwu Nomor :888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019. Tentang Pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Luwuterakhir melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang PengadaanPemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu;4.

BuktiP1 : Fotokopi sesuai Fotokopi Keputusan Bupati Luwu tanggal 25April 2019 Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama AchmadHasanuddin, S.E.;2. BuktiP2 : Fotokopi sesuai asli surat keberatan Achmad Hasanuddin, S.Edan awan kawan kepada Bupati Luwu Cq Kepala BKPSDMKabupaten Luwu tanggal 8 Mei 2019;3.

BinMuhaddar;: Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penjabat SekertarisDaerah Kabupaten Luwu Nomor : 800/287/BKPSDM/VIII/2019tanggal 22 Agustus 2019 atas nama Drs. H.

:Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/239.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama IMRAN, S.Sos tanggal 17 Mei 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/239.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama IMRAN, S.Sos tanggal 17 Mei 2018, sampai perkaraa quo memperoleh kekuatan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/239.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama IMRAN, S.Sos tanggal17 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/239.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama IMRAN, S.Sostanggal 17 Mei 2018;4.

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN ;

Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya

GATOT RACHMANTO NIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINA TK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON;

;Bahwa, adapun atas objek gugatan yaitu Surat Keputusan (PLT) Bupati CirebonNomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tanggal 28 Mei 2019 Penggugat telahmengajukan upaya administratif sebagaimana ketentuan perundangundangansebagai berikut. ;1.

Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanNomor : 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yangditerbitkan oleh TERGUGAT, perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAIPEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR. GATOT RACHMANTONIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINATK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON.

Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Nomor888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang diterbitkan olehTERGUGAT, perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAIPEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkanoleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT.Bupati, selaku TERGUGAT perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAINEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkanhalaman 34 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 123/G/2019/PTUN.BDGoleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT.Bupati, selaku TERGUGAT perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAINEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E., NIP 19680727 200212 1 006:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E., NIP 19680727 200212 1 006:4.

Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E., NIP 196807272002121006:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E., NIP 196807272002121006:4.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Barru Nomor: 888/37/IV/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 30 April 2019, atas nama Andi Wawo, S.Sos.

;

Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH Keputusan BUPATIBARRU No. 888/37/IV/BKPSDM/2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atasnama ANDI WAWO S.Sos tanggal 30 April 2019;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan BUPATI BARRU No. 888/37/IV/BKPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama ANDI WAWOS.Sos tanggal 30 April 2019;4.

Menyatakan Keputusan Bupati Barru (Tergugat) Nomor:888/37/IV/BKPSDM/2019 adalah sah menurut hukum= danmengikat;3.

Mks.Menimbang, bahwa objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ialahKeputusan Bupati Barru Nomor: 888/37/IV/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 30 April2019, atas nama Andi Wawo, S.Sos.

;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati BarruNomor: 888/37/IV/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 30April 2019, atas nama Andi Wawo, S.Sos.

Mtr.13.14.Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa Keputusan WalikotaMataram Nomor 820/415/BKPSDM/IV/2019. Tentang pemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal: 29 April2019.

Mtr.15.16.17.18.19.Bahwa obyek sengketa Keputusan Walikota Mataram Nomor:820/415/BKPSDM/IV/2019. Tentang pemberhentian karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, Tanggal 29 April 2019.

Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil);Tetapi dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram tetap memberikanjawaban terhadap keberatan administratif penggugat sesuai dengansurat Nomor 820/1228/BKPSDM/V1/2019 dan Nomor 820/1225/BKPSDM/V1/2019 perihal: Jawaban atas Keberatan tertanggal 26 Juni 2019, demiadanya asas keterbukaan, dimana pada intinya point jawaban keberatanyang diajukan oleh penggugat tetap merujuk pada peraturan perundangundangan yang

NIP. 196711081997031006.Tanggal 29 april 2019 telah diberikan jawaban sesuai dengan nomorSurat 820/1228/BKPSDM/VI/2019 dan nomor: 820/1225/BKPSDM/V1/2019 perihal: Jawaban atas Keberatan tertanggal 26 Juni 2019 yangpada intinya bahwa point jawaban keberatan yang diajukan olehpenggugat tetap merujuk pada Peraturan PerundangUndangan yangberlaku, yang mana tergugat tetap mengarahkan kepada penggugatuntuk menempuh jalur pengadilan, yakni pengadilan Tata Usaha Negaradikarenakan didalam putusan pengadilan

Bukti P2021.Bukti P21Menimbang,hubungannya dengan jabatan tanggal 29 April 2019(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Keberatan atas Keputusan Walikota MataramNomor: 820/415/BKPSDM/IV/2019 tanggal 29 April2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Surat keberatan tidak ditanggapi dengan tenggangwaktu 10 hari kerja terlampaui (dipending);: Surat dari Yuslifar Artadi, ST kepada WalikotaMataram perihal: Surat Permohonan Kabul ataskeberatan terhadap Keputusan WalikotaMataram Nomor: 820/415/BKPSDM/IV/2019 tanggal29

No. tsicie0e0lPr TUN.JKT.ay ayaye& SQ aRsaSY4Yyyey~~CycyByy10.f02/BKPSDM MKP/VI2019,or menyetujui atas pengembalian Penggugat tefSbut sesual dengan formasiKota Batam (Penggugat); cSavYe $b>> >RsBahwaCy> iyMea atau procedural sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas*Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor ~Tahun 2017 dari Kopala Sekretariat Badan Pengawas Pemilinan.mnumKepulauan Riau tntang Pemberhentian Koordinator Sekretariat BadanPengawas Pemilihan Umum Kota

Ss20.Bahwa Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.2/BKPSDM HK 020Tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berupa Pemberhentian DengarHormatTidak Atas Permifitaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Sebagia PegawaiNegeri Sipil;Rias Nama SDR. ARIFIN, S.Ag (Penggugat).

Bahwa sebagaimana dalam. n.dalil/alasan gugatannya dalam Angka Romawi "sebagai berikut:(halaman 1), Penggugat*engajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi TaUsaha Negara pepatia BadanPertimbangan Kepegawaian Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020 anggal 2 29 Juli2020 tentang Benguatar hukuman disiplin sebagaimana tercanitum dalamSepuluy Walikota Batam Nomor: KPTS.2/BKPSDM HK 8020, tanggal 10Tidak AtasPtimintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipilyvang dijatunkan kepadaARIFIN, S.Ag (Penggugat); ~~vrb.

Bahwa berdasarkan surat pernyataan saudara SUKIJO, S.Pd., SD selaku ssCs Kepala Sekolah Dasar;Negeri 012 Belakang Padang Nomor $e 35/421.1/SD.1/IV/20206 dinyatakan ARIFIN, S.Ag benar tidakmelaksanakan twos sebagai seorang guru sejak Keputusan oaBatam NomorsRPTS. 64/BKPSDM/MKP/V1I/2019 tanggal 17 uni 2019tentang penmpatan kembali ARIFIN, S.Ag di Sekolah Dasat' Negeri 012Belakang P Padang diterbitkan hingga tanggal 31 Desember201 9;S &j.

P04 Foto Copy Surat Petikan Keputusan WalikotaBatam (1 lembar)SS Nomor : 108/BKPSDM/HK/X/2017 s Diterbitkan oleh : WalikotaBatam oy seor Pada tanggal :6 Oktober 2017 aoSs Kegunan Bukti : Untuk menjlaskan bahwa benar Penggugat telah dinaikkanpangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat Golongan RuangI/csdalam jabatan guru madya Tk.1 AK 152.438.5.

sendiri yaitu Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor :821.2/135/KEP/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan PemerintahanKabupaten Lahat tanggal 31 Desember 2019 beserta lampirannya,kemudian keluarlah Objek Sengketa yakni Keputusan Bupati LahatNomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PejabatFungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahatbeserta Lampirannya

Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Lahat Nomor :821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020 TentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PejabatFungsional Tertentu.

(sesuaidengan fotokopi);10.PIls/dPV10 : Petikan Keputusan Bupati Lahat No.823.3/57/KEP/BKPSDM/2019, tertanggal 07 November2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

T.16 : Petikan Keputusan Bupati Lahat No. 821.2/029/Kep/BKPSDM/2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan PemerintahKabupaten Lahat;17. T.17 : Notulen Rapat Perbaikan Mutasi Guru Kec.

Kabupaten Lahat;Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Lahat Nomor:821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020 TentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat FungsionalTertentu.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor :882.4/603/BKPSDM/2020, tanggal 22 September 2020 tentangPemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS karena melakukan tindakpidana yang berupa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh TengahNomor : 882.4/603/BKPSDM/2020, tanggal 22 September 2020 tentangPemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS karena melakukan tindakpidana yang berupa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;4.

Kepala BKPSDM mengajukan telaahan staf kepada Bapak Bupati AcehTengah Nomor : 865/18/BKPSDM/2020, tanggal 6 Juni 2020 perihalPenandatanganan Permohonan Penjelasan Tindak Lanjut HukumanDisiplin PNS An. Zulham Syam, S.Pd., M.M., Nip. 19690620 199301 1001, Ihda Misla, S.E., Nip. 19701110 200701 1 005 dan Ami Aristoni,S.STP., M.Si., Nip. 19771112 199612 1 001. Selanjutnya Bapak BupatiAceh Tengah memerintahkan agar berkoordinasi dengan Kanreg XIllBKN Aceh..

Kepala BKPSDM menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor : 06.06Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020 An. Tuah Mikou, S.STP., MAP., (KasiPembinaan dan Kesejahteraan Aparatur pada BKPSDM Kab.

Kepala BKPSDM mengajukan laporan kepada Bapak Bupati AcehTengah Nomor : 865/28/BKPSDM/2020, tanggal 27 Juli 2020 perihalLaporan Tindak Lanjut Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS An.