logic ac, JI ds pL VI 9 05Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonanHim 12 dari 14 hlm Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2020/PA.SlwPemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

PENETAPANNomor : 680/Pdt.P/2021/PA.Lmjoe ella Artinya: Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segalayang bermaslahat2 Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadhair halaman 128 :arbacsl byic as JI Ae pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilpermohonannya, oleh karena itu dengan tidak bermaksud

PENETAPANNomor : 0029/Pdt.P/201 =p yale ustle fp 20 saw Laod $2Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan dari padamenarik kemaslahatan",boyio as JI We ploYl 9 paiArtinya: Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalumemperhatikan kemaslahatan rakyatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pernikahan anak pemohon (XXXX) dengan calon suaminya(XXXXXXXX) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perludiberikan Dispensasi Kawin sehingga

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah we alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:(5h jalArtinya:*kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:celled ils Spo Ig) aulall 2 3Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:jabedy b dade 3 le play ajuesArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 291/54/V1/1978 tanggal 08 Juli1978 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, KabupatenMadiun, adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa tanggal lahir yang tercantum dalam KutipanAkta

logic ac ,JI ds eLVI 9 05Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:N55 jezArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:celled ils Spo M5) auliall 3Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:faked L giles le pba CieArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 35/4/V/1997 tanggal 03 Mei 1979yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, KabupatenMadiun, adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan AktaNikah tersebut

s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demikemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa dengan adanya alasan dan dalil tersebut, permohonanpara Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antaraPemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Agustus/Septembertahun 1963 Masehi bertepatan dengan bulan Rabiul Akhir 1383 Hijriyah di wilayahKecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

:CAOB6NONG (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NGA6 CauadY6CO6I6 Aozeuadl adau 16a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi

:ES6OONB6Y6 CaUAGA6CAS UdAdi CANGOUGIBOES Ada6zONEdCauadOUACIOEOArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 474/12/1981 tanggal 18 Desember 1981yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, adalahmilik Pemohon; Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 6 dari 8 bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu NAMA PEMOHON YANG SALAH

ditiadakan, halini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz I,halaman 83 yang berbunyi:Ao 8Sb 74,5, %allArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87,yang berbunyi: Oo oO oO =rakyatnya

sesuai dengan kemaslahatan,sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:= ee wo ww = swe Lam Loe Ths ac JI ote ol x Cpa =Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 609/42/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, adalah milikPemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta

Artinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:Wlas)l As So gl awlaall 35Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbuny!

:< o z . aslinall, bots atc $I le playl 29 505Artinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 388/32/IX/2005 tanggal 24September 2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanKebonsari, Kabupaten Madiun, adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan AktaNikah tersebut, yaitu PEMOHON ASLI satu tidak sesuai dengan namaPemohon yang

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Jt 4,5, SallArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:pita me AD sh Insle 51655Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:a BG = ste =a= los js. art yJl ole ola & jArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 439/71/X/1992 tanggal 22 Oktober 1992yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Mojoroto adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan

PENETAPANNomor 404/Pdt.P/2020/PA.Kbmi) 24 ef 2 Ws o 280 w laall i>Hal 14 dari 16 Pen No 404/Pdt.P/2020/PA.KbmMenolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".a poi bagin aus lildcebYl anladkPemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diaTASNO, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohondengan calon suaminya sangat mendesak pula untuk dilaksanakan gunamenghindari adanya madharat yang lebih besar

dari penulisan nama Pemohon dalam KutipanAkta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumendokumen Pemohonsebelumnya, maka Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalammengurus Suratsurat yang berkaitan dengan Pemohon selanjutnya;Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Jli 5 HellArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:lal 2o$z5 bots abe I le asleallArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 204/37/III/2009 tanggal 14 Maret 2009;yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,adalah milik Pemohon dan Ariyanti (istriPemohon); bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan

seorang lakilakidan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukunsebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semuaketentuan peraturan perundangundangan di bidang perkawinan yang berlakudi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturanperundangundangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat,sebagaimana maksud kaedah fighiyah yang berbunyi;Aaloall Ja gis Ate ) gle ple) Wa patArtinya: Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya

ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.

selayaknyaditiadakan, hal ini Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Jlij pallArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:=swlaasl 235 dlasll Us So WlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

: = os 7 a4 o fotos lel ate UI We aslasiubsisArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 864/07/XII/2009 tanggal 01 Desember2009;yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri,adalah milik Pemohon dan SUHARMATO (suami Pemohon); bahwa nama Pemohon tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaituNAMA PEMOHON YANG SALAH tidak sesuai dengan nama yangsebenarnya

sl ,>Artinya :Menghindari mafsadat lebin diutamakan untuk menjagakemaslahatan.Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wanNadzair halaman 128 yang telah diambil alin sebagai pendapat Majelis yangberbunyi:Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon telah sesuai dengan

PENETAPANNomor 171/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlaflis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Para Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara Siti Nur Wahyunitersebut dengan XXXXX meskipun SitiNur Wahyuni belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fighiyah dalamKitab Asybah Wannadhair yang berbunyi:arboodb bgio acs Jide eo Vic9 p05Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya

ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyl:JIG jalArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padaHalaman 87, Vag Der Ln y ijssasnenennmmennerocsssmmennenresmenne HHH ERRR THENdlasll ule go Wi awlaall 235Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:asliaall bots afc $l le playil ZafarArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 0226/68/IV/2014 tanggal 23 April 2014yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu NAMA PEMOHON YANG SALAH tidak sesuai dengan nama Pemohon Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman

PENETAPANNomor 23/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlaflis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara Alfy Putri Ariska tersebut dengan XXXXXX meskipun AlfyPutri Ariska belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalamKitab Asybah Wannadhair yang berbunyi:arboodb bgio as Jide eo Vic9 ,0Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya

PENETAPANNomor 0227/Pdt.P/2019/PA.LmgZz 4artinya: menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arblacdhl bois asc JI We pLYl 9 a5Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, maka Pegawai Pencatatnikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk, Kabupaten