Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

2.Menetapkan kourum RUPSLB ketiga PT. SOSOR TALA JAYA sebagaimana dimaksud oleh pasal 86 ayat 5 UU. No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Memberi izin kepada pemohon, Rusmini simorangkir sebagai pemegang saham dan direktur PT.

Sosor TalaJaya tertanggal O06 April 2018 tersebut tidak mencapai kuorum sebagaimanaditentukan, maka akan diadakan RUPSLB Kedua yang direncanakan pada tanggal 16April 2018 dengan ketentuan akan dilakukan pemanggilan kedua, sebagaimanadiuraikan dalam Berita Acara RUPSLB PT. Sosor Tala Jaya tertanggal 06 April 2018 ;. Bahwa berdasarkan Surat Undangan Kedua Direksi PT Sosor Tala Jaya Nomor :12/PT.STJ/RUPSLB/U2/IV/2018, tertanggal 07 April 2018, dan Berita Acara RUPSLBPT.

Sosor Tala Jaya tertanggal 06 April 2018, maka akan diadakan RUPSLB KeduaPT Sosor Tala Jaya, bertempat di Kantor PT. Sosor Tala Jaya, yang beralamat diKomplek Ruko Mitra Center Blok A No. 4. Kelurahan Sei Langkai, KecamatanSagulung, Kota Batam, namun ternyata yang hadir pada RUPSLB Kedua PT. SosorTala Jaya tersebut adalah tetap sama seperti RUPSLB Pertama PT. Sosor Tala Jaya,yaitu :a.

Sosor Tala Jaya tanggal 06 April 2018 dan RUPSLB Kedua PT. SosorTala Jaya tanggal 16 April 2018 tidak mencapai 50% +1 (lima puluh persen tambahsatu) atau tidak mencapai kuorum sebagaimana yang ditentukan, sebagaimanadiuraikan dalam Berita Acara RUPSLB PT. Sosor Tala Jaya Pertama tertanggal 06April 2018 dan Berita Acara RUPSLB PT. Sosor Tala Jaya tertanggal 16 April 2018,dan atas saran dari Notaris maka untuk melanjutkan RUPSLB PT.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Sosor Tala Jaya;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan diatas oleh karena telahditentukan waktu dilaksanakan RUPSLB PT.

) PT Mandiri Alam Sejahtera dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan penggantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yaitu dengan memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang saat ini menjabat;
2. Persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang baru, yaitu:

(1).

Tuan Simeon Setyabudi sebagai Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera;

1. Memutuskan agenda lain yang disetujui dalam rapat;

4. Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera adalah paling sedikit 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari jumlah saham PT Mandiri Alam Sejahtera;

5. Menetapkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) PT Mandiri Alam Sejahtera dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurang 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari jumlah saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera untuk seluruh agenda rapat;

6. Menetapkan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam

jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan tidak termasuk waktu hari pemanggilan;

7. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sesuai dalam Penetapan

ini;

8. Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera berdasarkan Penetapan ini;

9. Menetapkan PEMOHON berwenang untuk menentukan tempat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di tempat kedudukan PT Mandiri Alam Sejahtera;

10.

TUTI SUHARTATI meninggalkan RUPSLBlebih awal dibanding peserta RUPSLB lainnya;Bahwa Saat selesainya RUPSLB, tidak ada penandatanganan danpenyerahan notulen kepada Saksi TUTI SUHARTATI;Notulen hasil RUPSLB PT.

SAP;37Bahwa saat berlangsungnya RUPSLB, saksi Tuti Suhartati tidakmemberikan kartu nama kepada para peserta RUPSLB.

SAP.Sepengetahuan Saksi, Para TERDAKWA hanya menandatangani daftarhadir peserta RUPSLB layaknya perserta RUPSLB yang lainnya;PARA TERDAKWA dan peserta RUPSLB PT. MLU dan PT.

SAP dengan RUPSLB PT. ML PT.

pascapelaksanaan RUPSLB PT.

Lampiran mana berupa :1) Daftar hadir RUPSLB Kedua;2) Surat Dari Direktur, bahwa Direktur Utama tidak berwenang untukmengundang Rapat Direksi, hingga perkara No.706/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. berakhir;) Undangan RUPSLB untuk tanggal 18 Maret 2008;) Draft Berita Acara RUPSLB;5) Draft Berita Acara RUPSLB, dengan tanda terima; W6) Suratsurat Suara Pemegang Saham;Bukti P3);Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Doktrin hukum Munir Fuady, S.H.,M.H.

Bahwa dalam petitum Gugatan, Penggugat menuntut hasil RUPSLBcacat hukum dan Akta Berita Acara RUPSLB dinyatakan batal, denganalasan dalam RUPSLB tersebut tidak ada putusan rapat yangdikeluarkan oleh Pemegang Saham dan rapat hanya membahasmengenai siapa yang berwenang sebagai pimpinan rapat;1.3. Bahwa pihakpihak yang terlibat dalam RUPSLB adalah Penggugatdan Tergugat II s/d Tergugat IV selaku Pemegang Saham, Direksi danKomisaris.

No. 2658 K/Pdt/201 118tidak konsisten dan terdapat kontradiksi serta tidak didukung oleh faktafakta dan buktibukti hukum;2.2.Bahwa Penggugat dalam RUPSLB tanggal 18 Maret 2008 telah hadirdalam rapat dan memberikan hak suaranya dalam RUPSLB tersebut.Kehadiran Penggugat dalam RUPSLB tersebut atas undangan dariDireksi yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat Il.

RUPSLB dilakukan atas undangan Tergugat selaku Direksi Perseroan; Keputusan untuk memilih dan menetapkan Tergugat Il sebagai KetuaRapat berdasarkan hasil pemungutan suara dan disetujui serta diputuskan olehmayoritas Pemegang Saham dalam RUPSLB.

fundamentum petendi (posita) tersebut Penggugat memintaagar diadakan RUPSLB kembali dan RUPSLB dipimpin oleh Penggugat Videpetitum poin 5 dan 6 gugatan.

perseroan justru mengirimkan surat kepada Pemohontertanggal 20 September 2006 perihal Permohonan DispensasiPenyelenggaraan RUPSLB, yang pada pokoknya menolak permintaanPemohon agar Direksi perseroan menyelenggarakan RUPSLB denganagenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (Direksi dan Komisaris)Hal. 3 dari 25 hal.

No.376 PK/Pdt/2007termasuk hasil RUPSLB, serta pihakpihak lainnya Uika diperlukan);e. Membebankan semua biaya penyelenggaraan RUPSLB, termasuk akantetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini kepadaPerseroan;13.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengundang para PemegangSaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB diJakarta;5.

Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengundang Para PemegangSaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLB diJakarta;5.

No.376 PK/Pdt/20078.4.8.5.RUPSLB Perseroan. Jadi alasan Direksi Perseroan memohonpenundaan RUPSLB Perseroan bukan peninjauan kembailiperkara kepailitan PT.

Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 danAkta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus ditolak, karena:Hal 121 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKI1.

No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni2015).

Oceania Development,ILE.1.Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (AkataRUPSLB No.t untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLBNo. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harusditolak karena Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yangHal 172 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKImenghasilkan keputusan para pemegang saham yang dituangkandalam Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015,Akta RUPSLB

, incasu Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 dan AktaRUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) tidak berdasar dan tidakadarelevansinya;.88.Berdasarkan uraian fakta di atas, maka terbukti bahwa TuntutanPenggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) adalah tidakberdasar dan tidak ada relevan karena tuntutan pembatalan

apabila hanya karena Penggugat tidaksetuju dengan hasil RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015, lalu Penggugatmengajukan gugatan wanprestasi dan menuntut pembatalan atas aktaakta hasil RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015, incasu Akta RUPSLB (AktaRUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni2015).

TENTANG TEMPAT PELAKSANAAN RUPSLB TANGGAL 10 MEI 2005 :Bahwa PT. Sintai Industri Shipyard beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km. 6 TanjungUncang Batam, namun RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 dilaksanakan di Ruang KartikaBasement 2 Wisma Pondok Indah Jakarta, maka RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 tersebutbertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPSyaitu :di.

Bahwa pada saat RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 10 Mei 2005,PENGGUGAT memberikan kuasa tertanggal 02 Mei 2005 kepada Tuan BondanHindarwoto untuk mewakili PENGGUGAT dalam RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 danPenerima Kuasa hanya diberi kewenangan untuk menghadiri RUPSLB dan tidakdiberikan kuasa untuk menjual / mengalihkan saham PENGGUGAT kepadaTERGUGAT II..

Bahwa keputusan RUPSLB huruf E poin 3 sudah terang dan jelas menyatakanSegera menyusun anggota Direksi dan Komisaris pada RUPS luar biasa yangakan datang . dan belum pernah ada pelaksanaan RUPSLB sesuai denganamanat RUPSLB tanggal 10 Mei 2005, untuk menyusun anggota Direksi danKomisaris tersebut di atas, maka sekali lagi bahwa TERGUGAT II telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyuruh meletakanketerangan yang tidak benar dalam akta Akta No. 7 tanggal 7 Maret 2006 yangdibuat dihadapan Notaris

Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARDtanggal 10 Mei 2005, tetapi tidak diberiwewenang hak/ kuasa untuk menjual danmengalihkan saham Penggugat kepada TergugatIl;13.

Biasa(RUPSLB) selanjutnya untuk menyusun anggotaDireksi dan Komisaris.Bahwa perlu Terggugat I sampaikan untukkelangsungan dan agar perseroan berjalan denganbaik maka diadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAIINDUSTRI SHIPYARD tanggal 20 April 2013dengan susunan sebagai berikut :: Tn.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. FURNILAC PRIMAGUNA dengan agenda Persetujuan Perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020.

SOESANTO selaku Kuasa dari CHENG YONG CHIENdengan Saham %;Bahwa RUPSLB yang diselenggarakan di Batam tersebut di atas mengambilKeputusan dengan mengangkat Terdakwa HENDARTO ACHMAD selaku Direktur PT.SIS, akan tetapi oleh karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Pemegang Sahamdan / atau Direksi PT. SIS yaitu Drs. M. SALIM SIREGAR, ICHWAN SIREGAR danR. TUSRIN sehingga Berita Acara RUPSLB PT. SIS oleh Pemegang Saham dan / atauDireksi PT.

WULAN ARYATI demikian pulaTerdakwa tidak dapat menunjukkan alasannya bertindak selaku Ketua Rapat, dan olehkarena Notaris juga tidak adit"maka RUPSLB PT. SIS tersebut belum terjadi, makasetelah makan siang bersama, saksi M. SALIM SIREGAR dan ICHWAN SIREGARpulang dan tidak dibuat adanya Berita Acara RUPSLB PT. SIS saat itu;Bahwa walaupun RUPSLB PT. SIS tidak jadi dilaksanakan akan tetapi ternyataTerdakwa melalui saksi ARBAYAH SATRIYANA membuat Berita Acara RUPSLBPT.

SIS yakni CHENG YONG CHIENsebagai pihak yang mengundang untuk Acara Pelaksanaan RUPSLB PT. SIS;Bahwa dengan adanya penolakan dari saksi Drs. M. SALIM SIREGAR dansaksi ICHWAN SIREGAR untuk memberikan persetujuan dan menandatangani BeritaAcara RUPSLB PT. SIS tanggal 10 Mei 2005, maka Terdakwa mengajukan BeritaAcara RUPSLB untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB PT.

Sintai Industri Shipyard berikutperubahanperubahannya dan Asli Notulen RUPSLB PT.

.= Bahwa majelis hakim a quo sama sekali tidak memperhatikanketerangan saksi ARBAYAH SATRIYANA selaku Notulen Rapatpada RUPSLB PT. SIS tertanggal 10 Mei 2005 dengan mengatakansaksi tidak mengetahui siapa saja yang menyetujui denganmembubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara RUPSLB PT. SIS.Sehingga dapat disimpulkan masih ada anggota RUPSLB yangtidak ingin menandatangani berita acara RUPSLB PT.

dan/atau Kuasanyauntuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON denganMata acara Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) adalah Perubahansusunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris ;Menetapkan PEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHONberdasarkan penetapan ini ;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris TERMOHON untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yangakan diselenggarakan berdasarkan

I I/PEMOHON ASAL di persidangan dan SuratPermohonan Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

;Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 79ayat (5) UUPT, TERMOHON INTERVENSI tidak pernah menerimapemanggilan RUPSLB dari Direksi TERMOHON INTERVENSI II ;Bahwa oleh karena tidak adanya pemanggilan RUPSLB oleh DireksiTERMOHON INTERVENSI II, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6)huruf a UUPT, TERMOHON INTERVENSI kemudian mengajukanpermintaan Penyelenggaraan RUPSLB kepada Dewan KomisarisTERMOHON INTERVENSI II sSebagaimana termuat dalam SuratNo.003/BBPDIRUT/XII/19, tanggal 9 Januari

TERMOHON INTERVENSI I, perihal RUPSLBPermohonan Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Dewan komisaris ;Dewan komisari atau Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS/RUPSLBbersarkan permintaan dengan membuat surat tercatat disertai alasanalasan untuk pengadaan RUPS/RUPSLB oleh Dewan Komisaris kepadaDireksi ;Prosedur untuk melakukan RUPS/RUPSLB adalah :1. Permintaan RUPS/RUPSLB diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya ;2. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannyadisampaikan kepada Dewa Komisaris ;3.

Eco, namun Penggugat telahmengundurkan diri dalam jabatannya selaku Direktur Utama di PT.Eco tersebut;Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2011, Tergugat telahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang dalam RUPSLB tersebut dipimpin oleh Tergugat II;Bahwa kemudian Tergugat II telah menuangkan RUPSLB tanggal 21Mei 2011 tersebut kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma WigatiKartono, S.H, Notaris di Batam (Akta Nomor

Penyelenggaraan RUPSLB tanggal 21 Mei 2011 yang diadakan olehPara Tergugat pada dasarnya telah bertentangan dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku, di mana hal ini dapatdilihat dari penyimpangan acara RUPSLB yang berbeda denganagenda yang tercantum dalam Surat Undangan RUPSLB, yaitusebagai berikut:a. Agenda Rapat Dalam Surat Undangan RUPSLBAdapun agenda dalam Surat Undangan RUPSLB tertanggal 2 Mei2011 yang disampaikan oleh Komisaris Utama (in casu TergugatIl) PT.

dalam agendadalam Surat Undangan RUPSLB adalah tidak sah dan batal demihukum;Bahwa ketidaksahan tersebut tidak hanya berkaitan dengankeputusan yang timbul untuk mata acara rapat yang tidak terdapatdalam Surat Undangan RUPSLB saja, tetapi juga seluruhkeputusan yang timbul dari RUPSLB tersebut adalah tidak sahdan batal demi hukum;Halaman 4 dari 28 hal.

Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat;Bahwa dalam Surat Undangan RUPSLB tertanggal 2 Mei 2011,terdapat mata acara rapat lainlain yang seharusnya tidak dapatdiambil keputusannya dalam acara RUPSLB tertanggal 21 Mei2011 dikarenakan dalam RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011tersebut tidak dihadiri olen seluruh Pemegang Saham dan atauperwakilannya sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada bagiana tersebut di atas;Fakta hukumnya adalah ketidakhadiran seluruh Pemegang

Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya;Fakta hukumnya adalah bahwa sebelum RUPSLB tertanggal 21 Mei2011 tersebut diselenggarakan, tidak pernah ada permintaan resmidan sah baik dari salah satu Pemegang Saham maupun DewanKomisaris kepada Direksi PT. Eco untuk menyelenggarakan RUPSLB;Oleh karenanya, berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebutdi atas, penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011 secarasepihak oleh PT.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2011, Tergugat 1 telahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dalam RUPSLB tersebut dipimpin oleh Tergugat 2Halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR4. Bahwa kemudian Tergugat 2 telah menunangkan RUPSLB tanggal 21Mei 2011 tersebut kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono,SH, Notaris di Batam (Akta No.:56)ll.

Penyelenggaraan RUPSLB tanggal 21 Mei 2011 yang diadakan olehPara Tergugat pada dasarnya telah bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, di mana hal ini dapatdilihat dari penyimpangan Acara RUPSLB yang berbeda dengan agendayang tercantum dalam Surat Undangan RUPSB, yaitu sebagai berikut:a. Agenda Rapat Dalam Surat Undangan RUSLBAdapun agenda dalam Surat Undangan RUPSLB tertanggal 02 Mei2011 yang disampaikan oleh Komisaris Utama (in casu Tergugat 2)PT.

PDT/2014/PTRmata acara rapat yang tidak terdapat dalam agenda dalam SuratUndangan RUPSLB adalah tidak sah dan batal demi hukum.Bahwa ketidaksahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keputusanyang timbul untuk mata acara rapat yang tidak terdapat dalam SuratUndangan RUPSLB saja, tetapi juga seluruh keputusan yang timbul dariRUPSLB tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.Hal ini karena Surat Undangan RUPSLB tertanggal 02 Mei 2011 tidakmemenuhi unsurunsur yang disyaratkan oleh Undangundang,

Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat.Bahwa dalam Surat Undangan RUPSLB tertanggal 02 Mei 2011,terdapat mata acara rapat lainlain yang seharusnya tidak dapatdiambil keputusannya dalam acara RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011dikarenakan dalam RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut tidakdihadiri oleh seluruh pemegang saham dan/atau perwakilannyasebagaimana dijelaskan sebelumnya pada bagian a tersebut di atas.Fakta hukumnya adalah ketidakhadiran seluruh Pemegang

Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.Fakta hukumnya adalah bahwa sebelum RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011tersebut diselenggarakan, tidak pernah ada permintaan resmi dan sahbaik dari salah satu Pemegang Saham maupun Dewan Komisariskepada Direksi PT. ECO untuk menyelenggarakan RUPSLB.Oleh karenanya, berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebutdi atas, penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011 secarasepihak oleh PT.

RUPSLB PT SBTI.

Seperti dinyatakanPenggugat dalam angka 8 Gugatannya, pemanggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dilakukan dengan surat panggilan RUPSLB pada tanggal19 Desember 2012. (Bukti TI dan TII: 15). Berdasarkan undangan tersebut,RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 3 Januari 2013.

Dengan kata lain, dalam Rapat Umum Pemegang Saham di mana49agenda/mata acara rapat dalam undangan RUPSLB telah sesuai dengan apa yangdibicarakan dalam RUPSLB dan TIDAK ADA AGENDA LAIN YANGDIBICARAKAN DALAM RUPSLB, seperti yang telah dicantumkan dalamundangan RUPSLB, ketentuan Pasal 82 ayat 5 UUPT tidak dapat digunakan dalamRUPSLB tanggal 3 Januari 2013, karena memang RUPSLB tidak diselenggarakandengan acara yang berbeda.

Hal inidikarenakan penyelenggaraan RUPSLB PT.

Dengan kata lain, dalamRapat Umum Pemegang Saham di mana agenda/mata acara rapat dalam undanganRUPSLB telah sesuai dengan apa yang dibicarakan dalam RUPSLB dan TIDAKADA AGENDA LAIN YANG DIBICARAKAN DALAM RUPSLB, seperti yangtelah dicantumkan dalam undangan RUPSLB, ketentuan Pasal 82 ayat 5 UUPTtidak dapat digunakan, karena memang RUPSLB tidak diselenggarakan denganacara yang berbeda.

Permohonan Pembatalan RUPSLB Tertanggal 5 Februari 2016 DanGanti Kerugian ;12.

Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Lebihlebih TURUT TERGUGAT tidak pernah menyetujuidilaksanakannya RUPSLB karena tidak melalui prosedur sesuaidengan Anggaran Dasar serta peraturan perundangundangan yangberlaku;Bahwa TERGUGAT telah menuangkan Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV (Notaris Elsa, SH) ;Bahwa PARA TERGUGAT dalam pelaksanaan RUPSLB tanggal 5Februari 2016 yang selanjutnya dituangkan kedalam Risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan

Apakah perbuatan para Tergugat dalam pelaksanaan RUPSLB padatanggal 5 Februari 2016 dan pemberitahuannya pada tanggal 2Februari 2016 yang selanjutnya dtuangkan kedalam risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan terbatasPT.

) tertanggal 5 Februari 2016 yangdituangkan di Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Tiga Pilar Sejahtera (Dalam PKPU)(Surat Permintaan RUPSLB), ditandatangani oleh Sdr. HengkyKoestanto yang mengatasnamakan Direktur Utama Pemohon selakuanggota Direksi yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22 Oktober2018;Bahwa faktanya sebagaimana telah diuraikan di atas, RUPSLB tanggal 22Oktober 2018 yang mengangkat Sdr.

DANPERMOHONAN PENETAPAN RUPSLB DARI PEMOHON (PT.

RUPS Lainnya menurut Penjelasan atas Pasal 78 tersebut dalampraktik lazim disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB);Menimbang, bahwa oleh karena materi permohonan ini berkaitanizin penyelenggaraan RUPSLB terhadap PT.

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (Dalam PKPU)tanggal 27 Juli 2018 dan RUPSLB PT.

Oleh karena Direksi tidak menyelenggarakan RUPSLB dalamjangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat tersebut, makaPemohon meminta penyelenggaraan RUPSLB kepada Komisaris PT.

,Notaris di Amlapura, Akta Nomor 74 tanggal 25 Juli 2011 ("RUPSLB 25 Juli2011) (bukti P1) dan RUPSLB yang kedua yang diselenggarakan padatanggal 5 Agustus 2011 yang risalahnya tertuang dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua yang dibuat dihadapan KetutSarjana S.H., Notaris di Amlapura, Akta Nomor 18 tanggal 5 Agustus 2011("RUPSLB Kedua 5 Agustus 2011) (bukti P2);Kedua RUPSLB tersebut dilakukan diluar pengetahuan Penggugat, dengantujuan: (i) Tergugat dan Tergugat Ill memperoleh

Sebagai akibat tidak adanya akses atau kKemampuanuntuk membaca surat kabar harian tersebut, Penggugat menjadi tidakmengetahui Pengumumanpengumuman RUPSLB tersebut dimana padaakhirnya Penggugat kehilangan hak suaranya dalam RUPSLB 25 Juli 2011dan RUPSLB Kedua 5 Agustus 2011;.

Nomor 2000 K/Pdt/2013mengeluarkan Keputusan dalam RUPSLB.

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana Para Tergugat, melaluipemanggilan dan pelaksanaan RUPSLB 25 Juli 2011 dan RUPSLB Kedua 5Agustus 2011 telah melakukan perobuatan yang melanggar ketentuan UUPT,melanggar hak subyektif Penggugat, melanggar kewajiban hukum masingmasing Tergugat, dan melanggar kepatutan dan kehatihatian sehinggamemenuhi unsurunsur perbuatan melawan hukum;a. Alasan Dilakukannya RUPSLB 25 Juli 2011 dan RUPSLB Kedua 5 Agustus2011;Hal. 9 dari 36 hal. Put.

melanjutkan pengurusan dan pengawasan Perseroan, akibatdiadakannya RUPSLB 25 Juli 2011 dan RUPSLB Kedua 5 Agustus 2011;.

Bahwa Penyelenggara RUPSLB tanggal 10 JANUARI 2017 yangtelah diadakan oleh PARA TERGUGAT pada dasarnya telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, di mana hal ini dapat dilihat dari penyimpanganAcara RUPSLB yang berbeda dengan agenda yang tercantumdalam Surat Undangan RUPSLB, yaitu sebagai berikut :a. Agenda Rapat Dalam Surat Undangan RUPSLB Pembahasan dan Pertanggungjawaban laporan keuanganPT. ASMORO JATI SUBUR TAHUN 2016.

Yulianto sebagai Pemegang Saham 20%terkait dengan adanya Keputusan RUPSLB tangga 10 Januari 2017 karena:a.Penggugat tetao menjadi Pemegang Saham dengan jumlah kepemilikan saham yang sama, baik sebelum penyelenggaraan RUPSLB tanggal 10 Januari 2017 maupun setelah terselenggaranya RUPSLB tersebut: Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 10 Januari 2017 yang bersangkutan tetap diangkat menjadi Direktur Operasional: Sebagai Pemegang Saham 20 persen, Penggugat tetap diberikan segala hakhaknya termasuk pembagian

Mengingat pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB telah dilakukansesuai dengan ketentuanketentuan tersebut di atas maka seluruhkeputusan yang diambil dalam RUPSLB adalah sah dan mengikatsecara hukum baik mengikat Perseroan maupun para PemegangSaham.

Yulianto sebagai PemegangSaham 20% terkait dengan adanya Keputusan RUPSLB tangga 10 Januari2017 karena:a. Penggugatmasih tetap sebagai Pemegang Saham dengan jumlah kepemilikan saham yang sama, baik sebelum diselenggarakannya RUPSLB tanggal 10 Januari 2017 maupun setelah terselenggaranya RUPSLB tersebut;b. Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 10 Januari 2017 Pengqugat masih tetap mempunyai jabatan dalam perseroan yaitu diangkat menjadi Direktur Operasional PT. Asmoro Jati Subur; c.

danPenyelenggaraan RUPSLB tanggal 10 Januari 2017 yang dilakukan olehTergugat Il pada saat itu sebagai Komisaris, dapat kami sampaikan uraiandan kronologis pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB tersebutsebagai berikut:a.

RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015 dan/atau Akta RUPSLB No.

Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 dan AktaRUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus ditolak, karena:1.Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yang menghasilkan keputusanpara pemegang saham yang dituangkan dalam Akta RUPSLB (AktaRUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) telah sesuaiatau tidak bertentangan dengan

Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No.3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 danAkta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus dttolak, karena:1.Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yang menghasilkankeputusan para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta RUPSLB(Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni2015) telah sesuai atau tidak bertentangan dengan

Oceania Development;Il.E.1.Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (AkataRUPSLB No.t untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No.3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus ditolakkarena Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yangmenghasilkan keputusan para pemegang saham yang dituangkandalam Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015,Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No

(AktaRUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) tidakHalaman 178 dari221 Putusan No.65/PDT.G/2016/PN.JKT.PST.berdasar, tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karenaterbuktipelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yang menghasilkankeputusan para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta RUPSLB(Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11

melakukanpemanggilan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan permintaanpenyelenggaraan RUPSLB kembali kepada Termohon II selaku DewanKomisaris Perseroan melalui surat tertanggal 17 Maret 2016 (tujuh belasbulan Maret tahun dua ribu enam belas) (Bukti P3).

;Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (7) UUPT, Termohon II selaku DewanKomisaris Perseroan wajib melakukan panggilan RUPSLB dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPSLB diterima;Bahwa setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan RUPSyang diajukan oleh Pemohon, Dewan Komisaris tidak juga melaksanakanpanggilan RUPSLB sebagaimana diminta;Bahwa hingga saat permohonan ini diajukan, Pemohon tidak menerimaundangan penyelenggaraan RUPSLB dari

Termohon (vide BUKTI P2 danP3);Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggarakan RUPSLB kepadaTermohon tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohonmengajukan permohonan (verzoek, petition) Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sendiri.

jjin Kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilandan tanggal RUPSLB;Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 756 K/Pdt/2017Vi.Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB danmelakukan pengambilan keputusan yang

RUPSLB kembali kepada Termohon Ilselaku Komisaris Perseroan melalui surat tertanggal 17 Maret 2016;2.

RCAF, karena pewarisan.Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2017/PT MDNBahwa pada tanggal 29 April 2014, dengan Surat Panggilan danPemberitahuan, RUPSLB PT. RCAF tertanggal 14 April 2014, Sdri. FithryMastura Panggabean (Tergugat 1!) selaku Direksi, yang diwakili olehkuasanya (Sdr. Tommy Fahrizal, SH.), telah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Tahunan, yang seharusnya dibuat Direksi ;b) Tidak adanya Laporan Keuangan yang sudah teraudit ;c) Tidak adanya Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannyaperseroan;d) Tidak adanya Business Plan dari Direksi yang menjelaskan peningkatanmodal dimaksud;Bahwa kemudian hasil RUPSLB Pertama (1) tersebut dituangkan kedalamAkta Berita Acara RUPSLB PT.

.), kembali menyelenggarakan RUPSLB Kedua (ll)dengan agenda yang sama dengan RUPSLB Pertama (I), yakni : (copy BuktiP8 terlampir) ;(1) Meningkatkan Modal Dasar menjadi Rp 10.000.000.000, (sepuluhmilyar rupiah) ;(2) Meningkatkan Modal Disetor sebesar Rp 2.500.000.000, (dua milyarlima ratus juta rupiah).Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2017/PT MDNDan dalam RUPSLB Kedua (Il) tersebut, Penggugat melalui kuasanya,kembali menolak rencana Direksi untuk meningkatkan modal dengan alasanyang

Yang terjadi, malah Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill tetap melakukan voting atas penambahan modal perseroantersebut; (copy Bukti P11 & P12 terlampir);Bahwa kemudian hasil RUPSLB Ketiga (Ill) yang dibuat dengan cara votingtersebut dituangkan kedalam Akta Berita Acara RUPSLB PT. RCAF No. 56,tertanggal 21 Juli 2014, yang dibuat oleh Ade Yulianty Djaidir, SH., Mkn.

RCAF, sebagaimana dimaksud dalam Akta PernyataanBerita Acara RUPSLB PT. RCAF No. 21, tertanggal 09 September 2014,maka Sdri. Martha Ria Tobing ikut turut digugat dalam gugatan ini sebagaipihak (Tergugat IV).Bahwa karena penerbitan Akta Pernyataan Berita Acara RUPSLB PT.