belas juta rupiah) digunakan olehterdakwa untuk mengerjakan proyek pembangunan Sekolah Madrasahlbtidaiyah di Limboto Kabupaten Gorontalo; Sejumlah Rp.40.000,000,(empat puluh juta rupiah) digunakan olehterdakwa untuk mengikuti proses tender proyek pengadaaan Pipa untukdesa terpencil diProvinsi Gorontalo dinas pertanian Kabupaten Gorontalo; Sejumlah Rp.125.000,000,(seratus dua empat puluh juta rupiah) digunakanoleh terdakwa untuk mengikuti proses tender proyek pengadaaan Pipauntuk pembagunan toilet seKota

belas jutarupiah) digunakan oleh terdakwa untuk mengerjakan proyek pembangunanSekolah Madrasah Ibtidaiyah di Limboto Kabupaten Gorontalo, sejumlahRp.40.000,000,(empat puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untukmengikuti proses tender proyek pengadaaan Pipa untuk desa terpencildiProvinsi Gorontalo dinas pertanian Kabupaten Gorontalo, sejumlahRp.125.000,000,(seratus dua empat puluh juta rupiah) digunakan olehterdakwa untuk mengikuti proses tender proyek pengadaan Pipa untukpembagunan toilet seKota

Sejumlah Rp.125.000,000,(seratus dua empat puluh juta rupiah) digunakanoleh terdakwa untuk mengikuti proses tender proyek pengadaaan Pipauntuk pembagunan toilet seKota Manado di dinas PU Kota Manado; dan Sejumlah Rp. 81.150.000,(delapan puluh satu juta seratus lima puluh riburupiah) digunakan oleh terdakwa untuk mengikuti Trandding Forex ( Valas =Valuta Asing );Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT.MUINTANSAHANAYA ABADI, mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.137.525.000 , (TigaMiliar seratus

guru yang diajukantersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam untukdilampirkan didalam proposal pengajuan permohonan dana hibah yangdiperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman PendidikanAlQuran (BMGTPQ) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011.Bahwa selanjutnya saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMGTPQ Kota Batam mengumpulkan namanama guru TPQ dengan caramemerintahkan setiap Ketua Pengurus BMGTPQ di kecamatan untukmengumpulkan namanama guru TPQ yang ada disetiap kecamatan seKota

MALIK selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DaerahKota Batam untuk memproses pencairan dana hibah Pemko Batamkepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan MusyawarahGuru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota Batam TahunAnggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000, (enam milyar empat ratusempat puluh empat juta rupiah) dan selanjutnyasaksi ABD.

Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang :Pemberian Hibah KepadaPengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah GuruTaman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota Batam Tahun Anggaran2011 Nomor: KPTS.167/HK/VII/2011 Tanggal 26Jul11 (FotocopyTerlegalisi).5. Satu. Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan /Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di LingkunganPemerintah Kota Batam Tahun = Anggaran 2011 #NomorKPTS.36/HK/I/2011 Tanggal 18Jan11 Fotocopy Terlegalisi ).6. Satu.

Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang :Pemberian Hibah KepadaPengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah GuruTaman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota Batam Tahun Anggaran2011 Nomor: KPTS.167/HK/VII/2011 Tanggal 26Jul11 (FotocopyTerlegalisi).Halaman 51 Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR.10.11.12.13.14.15.16.17.18.Satu.

guru yangdiajukan tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batamuntuk dilampirkan didalam proposal pengajuan permohonan dana hibahyang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru TamanPendidikan AlQuran (BMGTPQ) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011 ; Bahwa selanjutnya terdakwa JAMIATselaku Ketua Umumpengurus BMGTPQ Kota Batam mengumpulkan namanama guru TPQdengan cara memerintahkan setiap Ketua Pengurus BMGTPQ dikecamatan untuk mengumpulkan namanama guru TPQ yang adadisetiap kecamatan seKota

yangdiajukan oleh pemohon;e Ayat (3) : menerangkan SKPD/Unit Kerja terkait segeramemberikan saran/masukan kepada Walikota atas layaktidaknya suatu proposal/surat permohonan bantuan untukdibantu;e Ayat (4) : menerangkan Berdasarkan masukan/saran dariSKPD terkait, Walikota menetapkan/memutuskan setuju atautidak setuju Suatu proposal/surat permohonan bantuan untukdibantu berikut besarannya; Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor: 35/ND/KESRA/VI/2011Tanggal 09 Juni 2011 Perihal Proposal Bantuan Insentif BMGTPQ seKota

2017/PT.PBRe Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota BatamDengan Pengurus BMGTPQ Kota Batam Nomor12.1/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 68/NPHD/BMGTPA/VII/2011 ; Bahwa untuk proses pencairan, selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sosselaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam melaporkan secaralisan kepada saksi AGUSSAHIMAN, S.H. selaku Sekda Kota Batamterkait penyaluran dana hibah Pemko Batam kepada Pengurus Kota danPengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota

MALIK selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DaerahKota Batam untuk memproses pencairan dana hibah Pemko Batamkepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan MusyawarahGuru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota Batam TahunAnggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000, (enam milyar empat ratusempat puluh empat juta rupiah) dan selanjutnya saksi ABD.

MALIK selaku KepalaBagian Keuangan Sekretariat DaerahKota Batam untuk memproses pencairan dana hibah Pemko Batamkepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan MusyawarahGuru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota Batam TahunAnggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000, (enam milyar empat ratusempat puluh empat juta rupiah) dan selanjutnyasaksi ABD.

(satu) lembar fotocopy cek Bank BPD DIY No.LC 680068 tanggal 01Oktober 2010 dengan penerima TK Taman Indria senilaiRp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah dilegalisir oleh Bank BPDDIY Cabang Senopati; 1 (satu) bendel Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor380/KEP/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang pemberian hibah kepadaSekolah Taman KanakKanak Swasta untuk stimulasi kranisasi di KotaYogyakarta tahun 2010; 1 (satu) bendel surat Telaah Program Kranisasi Sekolah Taman KanakKanak (TK) Swasta seKota

Yogyakarta; 1 (satu) lembar fotocopi cek Bank BPD DIY No.LC 680068 tanggal 01Oktober 2010 dengan penerima TK Taman Indria senilai Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) yang telah dilegalisir oleh Bank BPD DIY CabangSenopaiti; 1 (satu) bendel Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor380/KEP/2010/ tanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Hibah SekolahTaman KanakKanak Swasta untuk Stimulasi Kranisasi di KotaYogyakarta Tahun 2010; 1 (satu) bendel Surat Telaah Program Kranisasi Sekolah Taman KanakKanak Swasta SeKota

Yogyakarta;1 (satu) lembar fotocopi cek Bank BPD DIY No.LC 680068 tanggal 01Oktober 2010 dengan penerima TK Taman Indria senilai Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) yang telah dilegalisir oleh Bank BPD DIY CabangSenopaiti;1 (satu) bendel Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor380/KEP/2010/ tanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Hibah SekolahTaman KanakKanak Swasta untuk Stimulasi Kranisasi di KotaYogyakarta Tahun 2010;1 (satu) bendel Surat Telaah Program Kranisasi Sekolah Taman KanakKanak Swasta SeKota

di Kota Batamuntuk dilampirkan didalam proposal pengajuan permohonan dana hibahHalaman4 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRyang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru TamanPendidikan AlQuran (BMGTPQ) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011 ;Bahwa selanjutnya terdakwa JAMIATselaku Ketua Umum pengurusBMGTPQ Kota Batam mengumpulkan namanama guru TPQ dengancara memerintahkan setiap Ketua Pengurus BMGTPQ di kecamatanuntuk mengumpulkan namanama guru TPQ yang ada disetiapkecamatan seKota

Kota BatamDengan Pengurus BMGTPQ Kota Batam Nomor12.1/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 68/NPHD/BMGTPA/VII/2011 ;Halaman 10 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR Bahwa untuk proses pencairan, selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sos selakuKabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam melaporkan secara lisankepada saksi AGUSSAHIMAN, S.H. selaku Sekda Kota Batam terkaitpenyaluran dana hibah Pemko Batam kepada Pengurus Kota danPengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AIQuran (BMGTPA) SeKota

MALIK selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DaerahKota Batam untuk memproses pencairan dana hibah Pemko Batamkepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan MusyawarahGuru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota Batam TahunAnggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000, (enam milyar empat ratusempat puluh empat juta rupiah) dan selanjutnya saksi ABD.

didalam proposal pengajuan permohonan dana hibahyang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru TamanPendidikan AlQuran (BMGTPQ) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011 ;Bahwa selanjutnya terdakwa JAMIATmenyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan selaku Ketua Umum pengurus BMGTPQ Kota Batammengumpulkan namanama guru TPQ dengan cara memerintahkansetiap Ketua Pengurus BMGTPQ di kecamatan untuk mengumpulkannamanama guru TPQ yang ada disetiap kecamatan seKota

MALIK selaku KepalaBagian Keuangan Sekretariat DaerahKota Batam untuk memproses pencairan dana hibah Pemko Batamkepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan MusyawarahGuru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota Batam TahunAnggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000, (enam milyar empat ratusempat puluh empat juta rupiah) dan selanjutnyasaksi ABD.

Prasarana,Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Pemukiman Di Daerah.e Angka7:Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimanatersebut padaangka 6(enam) di atas maka Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) perumahan yangbelum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerahmerupakan Asset Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan terhadapjalan lingkungan yang terdapat di Kota Depok dijelaskan oleh SekretarisDaerah Kota Depok melalui surat nomor 300/54pem tanggal 16 Januari2015 yang ditujukan kepada Camat dan Lurah seKota

Surat Sekretaris Daerah Kota Depok No. 300/54pem tanggal 16Januari 2015 dikeluarkan tahun 2015 dan berlaku secara umum yangditujukan kepada Camat dan Lurah seKota Depok.b. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia No. 180/107/SJ tanggal 14 Januari 2016 dikeluarkansatutahun kemudian (2016) dan berlaku khusus bagi Penggugat.c.

Surat Sekretaris Daerah Kota Depok No. 300/54pem tanggal 16Januari 2015 yang dikeluarkan tahun 2015 ini adalah membahas aturantentang ketentuan umum Jalan Lingkungan yang terdapat di KotaDepok, dan Surat ini berlaku secara umum yang ditujukan kepadaCamat dan Lurah seKota Depok.b.

Terbitnya objek sengketa tidak menentukan siapa pihak yang berhakterhadap ganti rugi pengadaan tanah Jalan Tol CinereJagorawi (Cijago),objek sengketa hanya mengutip Surat Sekretaris Kota Depok Nomor300/54pem tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada kepada Camatdan Lurah sekota Depok agar menjadi perhatian bagi Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, sehingga tidakada dualisme yang saling kontradiksi karena objek sengketa diterbitkanTergugat sebagai pelaksanaan tugas

Camat seKota Depok, 2.Lurah seKota Depok, 3.KetuaLPM seKota Depok (Fotokopi dari fotokop)) ; T3: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor: 980/32.AT.02/V/2019 tanggal 21 Mei 2019,Perihal: Permohonan Pembayaran Atas Jalan Khusus diLingkungan Perumahan Ex Wisma Mas Citra di LimoDepok yangTerkena Pembangunan Tol Cijago seksi 3, yang suratnya ditujukankepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok(Fotokopi darifotokopi asli); T4: Putusan Nomor 136/G/2020/PTUNJKT (Fotokopi

Bambang Triatmadi bersamasamadengan CV.Wijaya Limbah melakukan pengumpulan dan penimbangan surat suaradari tempat penyimpanan di seluruh Kecamatan dan Kelurahan seKota Tangerangyang selanjutnya diangkut ke tempat penampungan limbah milik CV.Wijaya Limbahdengan total seluruhnya yang didapatkan dari pengumpulan tersebut sebesar 62.396Kg dengan harga Rp.1.300,/Kg sehingga jumlah seluruh hasil penjualan surat suarayang didapatkan oleh Terdakwa sebesar Rp.81.114.000, (delapan puluh satu jutaseratus empat

Bambang Triatmadi digunakan untuk keperluan yangtidak dibenarkan/memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara dibagibagikan kepada PPK/PPS seKota Tangerang sebesar Rp.38.227.000, (tiga puluhdelapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan Panitia Penghapusan sebesarRp.16.056.620 (enam belas juta lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah)sebagaimana hasil rapat pada tanggal 15 Juli 2004 yang diadakan oleh TerdakwaDrs.

Bambang Triatmadi baru diangkat sebagai KetuaPenghapusan tanggal 3 Agustus 2004 berdasarkan SK KPU Kota TangerangNo.280/301KPU/2004, bersama dengan seluruh Ketua Panitia PemilihanKecamatan (PPK) dan Sekretaris PPK seKota Tangerang yang diundang olehTerdakwa di ruang rapat lantai II gedung KPU Kota Tangerang, yang mana dalamrapat tersebut dicapai kesepakatan yang dituangkan didalam nota kesepakatantertanggal 20 Juli 2004, tentang bagi hasil penjualan kertas surat suara dan kertasjenis lainnya logistik

Bambang Triatmadi digunakan untukkeperluan yang tidak dibenarkan, sehingga menguntungkan diri sendiri atauorang lain dengan cara dibagibagikan kepada PPK/PPS seKota Tangerangsebesar Rp.38.227.000, (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuhribu rupiah) dan Panitia Penghapusan sebesar Rp.16.056.620 (enam belasHal. 13 dari 76 hal. Put.

BambangTriatmadi bersama dengan seluruh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) dan Sekretaris PPK seKota Tangerang tentang bagi hasil penjualankertas surat suara dan kertas jenis lainnya logistik Pemilu 2004 denganrincian uang yang didapatkan dari hasil penjualan surat suara yang dibagibagi dan digunakan oleh Terdakwa Drs.

Beras UntukKeluarga Miskin Kota Serang tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 (Fotocopy Stempel Basah) ;1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Banten nomor : 511.1/Kep.561Huk/2014 tentang Penetapan Alokasi Pagu Raskin Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota Serang SeProvinsiBanten Tahun 2015, tanggal 15 Desember 2014. ( Fotocopy Legalisir) ;1 (Satu) Bundel Keputusan Walikota Serang nomor : 504/Kep.314Huk/2014 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Rumah Tangga MiskinUntuk Kecamatan SeKota

Serang Tahun 2015,tanggal 30 Desember 2014 Berdasarkan Keputusan Walikota Serang nomor :504/Kep.314Huk/2014 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Rumah TanggaMiskin Untuk Kecamatan SeKota Serang Tahun 2015, tanggal 30 Desember2014, Kepala Dinas Sosial Kota Serang mengajukan alokasi Raskin BulanJanuari 2015 s/d Bulan februari 2015 kepada Kepala Perum Bulog SubdivreSerang melalui :1.

Tpk/2016/PN.Srg.Miskin Untuk Kecamatan SeKota Serang Tahun 2015, tanggal 30 Desember2014, Kepala Dinas Sosial Kota Serang mengajukan alokasi Raskin BulanJanuari 2015 s/d Bulan februari 2015 kepada Kepala Perum Bulog SubdivreSerang melalui :1. Surat Nomor : 400/20/RAS/Dinsos kota Serang tanggal 02 Februari 2015Perihal Surat Permohonan Alokasi Raskin Bulan Januari 2015;2. Surat Nomor : 400/21/RAS/Dinsos Kota Serang Tangal 02 Februari 2015perihal Permohanan Alokasi Raskin Bulan Januari 2015;3.

Tpk/2016/PN.Srg.tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Rumah Tangga Miskin UntukKecamatan SeKota Serang Tahun 2015, Tanggal 30 Desember 2014.Lampiran Keputusan Walikota Serang Nomor : 504/Kep.314Huk/2014 untukKecamatan Curug Kota Serang :No. Kecamatan Jml. Desa Jml. RTM Alokasi/bln (Kg)) Alokasi Jans/d Des (Kg) 5. Curug 10 2524 37.860 454.320 Lampiran Il Keputusan Walikota Serang Nomor : 504/Kep.314Huk/2014 untukKel. Curug Kec. Curug Kota Serang : No. Desa Jml.

Sebagaimana keterangan Saksi AKHMAD FUYUMI dan Barang BuktiNo : 4;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor :504/Kep.314Huk/2014 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Rumah TanggaMiskin Untuk Kecamatan SeKota Serang Tahun 2015, Tanggal 30 Desember 2014;Lampiran Keputusan Walikota Serang Nomor : 504/Kep.314Huk/2014 untukKecamatan Curug Kota Serang : No. Kecamatan Jml. Desa Jml. RTM Alokasi/bln (Kg) Alokasi Jan s/dDes (Kg) 5.

Selaku Pembeli untuk menghadapNotaris/PPAT di wilayah hukum seKota Batam atau Notaris/PPAT yangberwenang guna menandatangani Akta JUAL BELI dan pendaftaran balikNama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 511, Serta Izin Peralihan Hak(IPH) atas Objek Perkara a quo yang terletak di Perum. Taman Cipta asri,Blok. K no.98, Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau11.

Selaku Pembeli untukmenghadap Notaris/PPAT di wilayah hukum seKota Batam atau Notaris/PPATyang berwenang guna menandatangani Akta JUAL BELI dan pendaftaranbalik Nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 511, Serta Izin PeralihanHak (IPH) atas Objek Perkara a quo yang terletak di Perum. Taman Cipta asri,Blok.

SelakuPembeli untuk menghadap Notaris/PPAT di wilayah hukum seKota Batamatau Notaris/PPAT yang berwenang guna menandatangani Akta JUAL BELI dan pendaftaran balik Nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:511, Serta Izin Peralinan Hak (IPH) atas Objek Perkara a quo yang terletakHalaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pat.G/2021/PN Btmdi Perum. Taman Cipta asri, Blok. K no.98, Kelurahan Tembesi KecamatanSagulung, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;9.

Bahwa kenyataannya hingga dilaksanakannya pemilihanKepala Desa secara Serentak di 42 Desa seKotaPadangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober2017 dan bahkan hingga saat diajukannya gugatanaquo, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannyauntuk menerbitkan Surat Keputusan tentang PanitiaPengawasPemilihan Kepala Desa seKota Padangsidimpuantersebut, padahal berdasarkan ketentuan pasal 71Sampaidengan. ....dengan pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016Tentang Pemilihan Kepala Desa, tugas dan

Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan PemilihanKepalaDesa secara serentak seKota Padangsidimpuan yangdidasarkan kepada ketentuan Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2016 ternyata dan terbukti tidak memiliki organPanitia Pengawas, maka pelaksanaan pemilihan KepalaDesa tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dengansegala akibat hukumnya ; 10.Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tidakmengangkat dan menetapkan Panitia PengawasPemilihan Kepala Desa sebagaimana diuraikan diatas,disamping bertentangan dengan

mungkin mengevaluasi danmeninjau kembali pelaksanaan Pilkades KotaPadangsidimpuan dan tentunya Tergugat tidak akan sampaikepada keputusan untuk menerbitkan obyek sengketa ;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugattersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada43pokoknya menyatakan bahwa sekalipun pemilihan kepaladesa tanpa keikutsertaan Panitia Pengawas Pemilhan kepaladesa, maka dengan ketiadaan Panitia Pengawasan Pilkadesmenurut Tergugat tidak mengakibatkan pelaksanaan Pilkadesserentak seKota

bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal68 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 2Tahun 2016 disebutkan Panitia Pengawas Pemilihan tingkatkota sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ditetapkandengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil seleksi yangdilaksanakan oleh DPRD ; Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yangdiajukan oleh para pihak dipersidangan telah diperoleh faktahukum bahwa sejak awal dilaksanakannya tahapan pilkadesSampai dilaksanakannya pemilihan kepala desa serentak sekota

Tahun 2016 adalah merupakan kewajiban dariTergugat untuk menetapkannya dalam bentuk SuratKeputusan ; Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat yangtidak menetapkan namanama panitia Pengawas yang telahdirekomendasikan oleh Pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuantelah menyebabkan tidak adanya organ pelaksana pilkadesyang menjadi wadah untuk mengawasi jalannya pelaksanaanpemilihan kepala desa serentak sekota Padangsidimpuanserta tidak adanya petugas yang menyelesaikan laporan50pengaduan yang timbul

Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 Nopember 2012 NomorAHU7275.AH.01.04, telah mengangkat Gresia Dedana Yacob (terdakwa)sebagai Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara menggantikan Nita Joeliati ;U4Bahwa terdakwa selaku Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara padatanggal 14 Pebruari 2019 untuk keperluan administrasi pengajuan permohonanjin kegiatan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai berupa seminar bahayanarkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupa arakarakan benderamerah putih untuk pelajar sekota

Republik Indonesia tertanggal 13 Nopember 2012Nomor AHU7275.AH.01.04, selanjutnya terdakwa pada tanggal 15 Pebruari2019 mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PulauMorotai serta kantor Cabang Dinas Pendi dikan dan Kebudayaan KabupatenPulau Morotai untuk menyerahkan permohonan jjin kegiatan di wilayahKabupaten Pulau Morotai ;Bahwa atas permohonan jjin kegiatan berupa seminar bahaya narkoba danpergaulan bebas serta acara puncak berupa arakarakan bendera merah putihuntuk pelajar sekota

Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai dengan pertimbanganmaksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh terdakwa sangat baikuntuk para pelajar selanjutnya menerbitkan dan menandatangani suratRekomendasi Nomor: 423.1/268/DIK.BUD/II/2019 demikian juga dengan saksiSamjar Porno, S.Pd.K selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan danKebudayaan kabupaten Pulau Morotai atas permohonan ijin kegiatan berupaseminar bahaya narkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupaarakarakan bendera merah putin untuk pelajar sekota

Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 Nopember 2012 NomorAHU7275.AH.01.04, telah mengangkat Gresia Dedana Yacob (terdakwa)sebagai Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara menggantikan Nita Joeliati ; Bahwa terdakwa selaku Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara padatanggal 14 Pebruari 2019 untuk keperluan administrasi pengajuan permohonanjin kegiatan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai berupa seminar bahayanarkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupa arakarakan benderamerah putih untuk pelajar sekota

Yayasan Barokah Surya7Nusantara berkedudukan di kompleks pertokoan Green Ville Blok BG Nomor 1Jakarta Barat telah mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Pulau Morotai serta kantor Cabang Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Pulau Morotai untuk menyerahkan permohonan jjinkegiatan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai tersebut ;Bahwa atas permohonan jjin kegiatan berupa seminar bahaya narkoba danpergaulan bebas serta acara puncak berupa arakarakan bendera merah putihuntuk pelajar sekota

HARTONO, memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keteranganBahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluargaBahwa saksi pernah diminta SPJ tanda tangan untuk tambahan penghasilan daridinas pendidikan tahun 2012 Bahwa sekota Probolinggo dimintakan tanda tangan SPJ se Kota Probolinggopada tahun 2013Bahwa saksi menandatangangi SPJ yang tertera Rp. 382.500,00 untuk setahunyakni pada tahun 2013Bahwa saksi tidak menerima uang tapi tanda

NINIEK SUDARMI, memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keteranganBahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluargaBahwa saksi pernah diminta SPJ tanda tangan untuk tambahan penghasilan dariDinas Pendidikan tahun 2012 Bahwa sekota Probolinggo dimintakan tanda tangan SPJ se Kota Probolinggopada tahun 2013Bahwa saksi menandatangangi SPJ yang tertera Rp. 382.500,00 untuk setahunyakni pada tahun 2013Bahwa saksi tidak menerima uang tapi

SURYONO MM, memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keteranganBahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluargaBahwa saksi pernah diminta SPJ tanda tangan untuk tambahan penghasilan dariDinas Pendidikan tahun 2012 Bahwa sekota Probolinggo dimintakan tanda tangan SPJ se Kota Probolinggopada tahun 2013Bahwa saksi menandatangangi SPJ yang tertera Rp. 382.500,00 untuk setahunyakni pada tahun 2013Bahwa saksi tidak menerima uang tapi tanda

Tanggapan terdakwa= Seluruh yang tidak benar akan ditanggapi dalam pembelaan terdakwa.Tanggapan saksi= Tetap pada keterangan yang diberikan.12 UNTUNG JANUARI, memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keteranganBahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluargaBahwa saksi pernah diminta SPJ tanda tangan untuk tambahan penghasilan dariDinas Pendidikan tahun 2012 Bahwa sekota Probolinggo dimintakan tanda tangan SPJ se Kota Probolinggopada

MM, memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keteranganBahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluargaBahwa saksi pernah diminta SPJ tanda tangan untuk tambahan penghasilan dariDinas Pendidikan tahun 2012 Bahwa sekota Probolinggo dimintakan tanda tangan SPJ se Kota Probolinggopada tahun 2013Bahwa saksi menandatangangi SPJ yang tertera Rp. 382.500,00 untuk setahunyakni pada tahun 2013Bahwa saksi tidak menerima uang tapi tanda tangan

No. 0374/Pdt.G/2018/PA.Btm.8.Fotokopi Penghasilan tambahan atas (Pemohon) yang dikeluarkan olehSatuan Kerja Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi KepulauanRiau untuk bulan Februari 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukupdan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh KetuaMajelis dan diparaf diberi tanda (P.8);Surat Keputusan Panitia Pengwas Pemilihan Umum Kota Batam Nomortanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia PengawasPemilihnan Umum Kecamatan SeKota

selama dalam asuhanPemohon dalam keadaan baik dan sehat;Bahwa Pemohon adalah seorang Ayah yang berakhlak baik, taatberibadah dan sanggup untuk memelihara anaknya;Bahwa sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernahmemberikan perhatian kepada anak pertamanya;Bahwa Pemohon sanggup dan mampu membiayai kehidupan anakanaknya karena bekerja sebagai karyawan PT.Philips Industries Batamdengan penghasilan sekitar Rp8.000.000, ditambah penghasilan lainsebagai anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekota

Mengacu pada penjelasan pada point 1 diatas, dapat disimpulkanbahwa yang bersangkutan telah melakukan penistaan/penodaanterhadap Agama Islam dan Ulama;Bahwa terhadap status/postingan dalam akun Facebook LUHUT OKEmilik terdakwa LUHUT NADEAK Alias LUHUT, Ulama dan OrmasIslam seKota Subulussalam tanggal 29 Desember 2016, menyatakansikap sebagai berikut:1. Bahwa pernyataan diatas telah menyakiti hati/oerasaan umat Islam;2.

persetujuan berdasarkan pasal 28 Ayat(2) UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atasUndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik.Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUHUT NADEAK Alias LUHUT UmatIslam khususnya Umat Islam di Kota Subulusalam merasa Agama,Nabi, Kitab Suci dan Ulamanya di lecehkan, sebagaimana Surat MajelisPermusyawaratan Ulama Aceh Nomor:451.7/605 tanggal 28 RabiulAwal 1438 H/28 Desember 2016 M dan pernyataan sikap Ulama danOrmas lslam seKota

Mengacu pada penjelasan pada point 1 diatas, dapat disimpulkanbahwa yang bersangkutan telah melakukan penistaan/penodaanterhadap Agama Islam dan UlamaBahwa terhadap status/postingan dalam akun facebook LUHUT OKEmilik terdakwa LUHUT NADEAK Alias LUHUT, Ulama dan OrmasIslam seKota Subulussalam tanggal 29 Desember 2016 M,menyatakan sikap sebagai berikut:1. Bahwa pernyataan diatas telah menyakiti hati/oerasaan umat Islam.2.

wall di grup AHOKER (AHOKFOLLOWERS) pada Akun Facebook LUHUT OKE tersebut, telahmenista Agama Islam, Kitab Suci AlQuran, Nabi Muhammad SAW danpara Ulama serta ajaran Agama Islam.Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUHUT NADEAK Alias LUHUT UmatIslam khususnya Umat Islam di Kota Subulusalam merasa Agama,Nabi, Kitab Suci dan Ulamanya di lecehkan, sebagaimana Surat MajelisPermusyawaratan Ulama Aceh Nomor:451.7/605 tanggal 28 RabiulAwal 1438 H/28 Desember 2016 M dan pernyataan sikap Ulama danOrmas Islam seKota

busuk.Bahwa benar, karena pada saat itu akan ada Sidang rapatparipurna bulanan di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama(MPU) Kota Subulussalam, maka saksi menyampaikan kepada Sdr.KARLINUS, Ustad MAKSUM LS dan Ustad FAHMI akanmembahasnya bersamasama dengan Anggota MajelisPermusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam lainnya.Bahwa benar, kesimpulan pembahasan terhadap status/postinganpada dinding/wall pada Akun Facebook (FB) LUHUT OKE tersebutadalah akan mengundang para tokoh Agama dan Ormas Islam seKota

Melantik seluruh anggota panwaslu sekota Lubuklinggau0 QaAa0ac. Bahwa saksi yang membuka dan menutup segala kegiatanberbentuk Bimtek dan rapat koordinasi selama pemilihan umumlegislatif dan pemilihan umum Persiden;Bahwa saksi tahu susunan komisoner KPU Kota lubuklinggau yaitu :Ketua KPU : EFRIADI SUHENDRI, S.Sos. Devisi Teknis PelaksanaPemilu yaitu F. GATOT WIDJAYANTO. Devisi Logistik dan Keuangan :EFRIZAL, Sag. Devisi Hukum : LUKMAN HAKIM, SH.

Istirahat.Sekira Jam 13,00 Wib di mulainya pembacaan DA 1 oleh seluruhPPK sekota Lubuklinggau sesuai dengan Dapil, dan urutanpembacaan DA1 dimulai dari DA 1, DPR Ri, DPD RI, DPRPropinsi dan DPRD Kota dan Kabupaten.4. Sekira jam 23.00 wib pembacaan DA1 dari setiap PPK sekotaLubuklinggau selesai.5.

Selesai penghitungan dan perolehan suara, staf dan jajaran KPUkota Lubuklinggau menyalin data dari hasil printnan yangsebelumnya telah dicatat oleh operator saat pembacaan data olehmasing masing PPK sekota Lubuklinggau.5.

MM, sebanyak sekira 6.000 suara dengan rincian terjadipada seluruh kecamatan sekota Lubuklinggau sedangkanpenambahan suara untuk tingkat DPD RI nomor urut 20 atas nama Hj.ROGAYATI BAUURI, SH, sebanyak sekira 3.000 suara hanya padakecamatan Lubuklinggau Timur Il, kota Lubuklinggau saja jadi menurutsaksi yang menemukan penggelembungan suara tersebut bukanlahPanwaslu Kota Lubuklinggau melainkan Komisioner KPULubuklinggau kecuali Gatot Widjayanto ;Bahwa setelah kembali dari Palembang, saksi memanggil

GATOT WIDJAYANTO selaku Ketua Divisi TekhnisPelaksanaan Pemilu KPU kota Lubuklinggau dan penanggung jawabrapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yangdiselenggarakan oleh KPU kota Lubuklinggau di Bandiklat kotaLubuklinggau pada tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 21April 2014.Bahwa dari awal sampai dengan akhir rapat pleno rekapitulasi diBandiklat kota Lubuklinggau atau pembacaan data yang dilakukanoleh masing masing PPK sekota Lubuklinggau sampai dengan jam22.30 wib tanggal

NUR MVSP.THT ;Selayar ;57 Tahun/ 31 Oktok1952:Lakilaki;Indonesia ;Kompleks TaffanjukMas, Blok H No. 2Kelurahan TaffanjukKecamatan Palu SeKota Madya Palu ;Islam ;Dokter (RSU AnutaKota Madya Palu ;Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karenadidakwa :Bahwa Terdakwa Dr. H. MUH. NUR MUSA, SP.

Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggitepatnya di Lapangan Sri Mersing (lapangan Merdeka) Kota Tebing Tinggidiadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahirNahdatul Ulama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan PelajarNadhatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama);Bahwa yang hadir atas undangan dalam acara tersebut adalah WalikotaTebing Tinggi, Pejabat Polda Sumut Ibu Ibu Perwiritan Sekota TebingTinggi, Masyarakat Kota Tebing Tinggi, Pelajar Sekota Tebing Tinggi

Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di Lapangan Sri Mersing (lapangan Merdeka)Kota Tebing Tinggi; Bahwa yang hadir atas undangan dalam acara tersebut adalah WalikotaTebing Tinggi, Pejabat Polda sumut Ibu Ibu Perwiritan Sekota TebingTinggi, Masyarakat Kota Tebing Tinggi, Pelajar Sekota Tebing Tinggi,Ormas Islam MUHAMMADIYAH, ALWAYHLIYAH, AL ITTIDAHIYAH,KPU (Komisi Pemilihan Umum), BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu),Puja kusuma, FORKOMPIMDA, ASN, Warga NU; Bahwa acara TABLIGH AKBAR tersebut

Putri NahdlatulUlama) yang dilaksanakan di Jalan Sutomo Kelurahan Rambung,Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Lapangan SriMersing Tebing Tinggi;Bahwa Saksi merupakan penanggung jawab atas acara tersebut;Bahwa acara tersebut merupakan acara keagamaan yang mana pada acaratersebut terdapat pembacaan ayat suci Al Quran, tausiyah sertamenyanyikan mars NU;Bahwa pihakpihak yang diundang dalam acara tersebut antara lain WalikotaTebing Tinggi, Kapolda Sumatera Utara, ibu ibu perwiritan sekota

dua) bulan dengan tertib acara pembacaan ayat suci AlHalaman 21 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN TbtQur'an, Mars Nadhlatul Ulama dan Kata Sambutan dari Pendiri NadhlatulUlama dan dilanjutkan dengan Tausiyah; Bahwa terhadap konten dari isi ceramah yang disampaikan oleh penceramahtidak ada mengandung unsur politik sama sekali karena acara tersebutsemuanya tentang Keagamaan; Bahwa dalam pelaksanaan acara tersebut Saksi mengundang WalikotaTebing Tinggi, Kapolda Sumut, serta ibuibu perwiritan sekota

tersebut sebelumnya telah dipersiapkan selamalebin kurang 2 (dua) bulan dengan tertib acara pembacaan ayat suci AlQur'an, Mars Nadhlatul Ulama dan Kata Sambutan dari Pendiri NadhlatulUlama dan dilanjutkan dengan Tausiyah;Bahwa terhadap konten dari isi ceramah yang disampaikan oleh penceramahtidak ada mengandung unsur politik sama sekali karena acara tersebutsemuanya tentang Keagamaan;Bahwa dalam pelaksanaan acara tersebut Saksi mengundang WalikotaTebing Tinggi, Kapolda Sumut, serta ibuibu perwiritan sekota

No. 469 K/Pid/201210.Pemkot Tasikmalaya dan ke pihakpihak lainnya sehingga surat tersebuttersebar dalam masyarakat.e Bahwa isi Surat Nomor : 5560/sekfkmt/0/2011 tanggal 02 Februari2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa berisi tentang data temuan seKota Tasikmalaya terhadap 44 penerima bantuan dana sosial dariGubernur Jawa Barat, di antaranya adalah Lembaga Pendidikan Islam,Masjid, Pondok Pesantren.

adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikute Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Forum KomunikasiMasyarakat Tasikmalaya (FKMT) pada tanggal 02 Februari2011 telah membuat dan mengirimkan tulisan berupa SuratNomor : 5560/sekfkmt/0/2011 kepada berbagai pihak diantaranya kepada Walikota Tasikmalaya sehingga surattersebut tersebar dalam masyarakat;e Bahwa isi Surat Nomor : 5560/sekfkmt/0/2011 tanggal 02Februari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa berisitentang data temuan seKota

;PASAL 4Harta berupa Pihutang , yakni :Pihutang pada Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam proyek pengerjaanMeubel untuk seluruh Puskesmas sekota Kupang dengan nilai sisapembayaran sebesar Rp. 240.000.000. akan dibagi 2 (dua) baik kepadaPIHAK PERTAMA / PENGGUGAT maupun kepada PIHAK KEDUA /TERGUGAT apabila pihutang tersebut dibayarkan atau dilunasi ;PASAL 5Akta Perdamaian Nomor 98/Pdt.G/2017/PA.KPHalaman 4 dari 8 halamanDengan pembagian seperti tersebut pada Pasal 2 di atas, PIHAK PERTAMAdan PIHAK KEDUA

., Notaris di Jakarta, bertanda T15;Surat Rekomendasi DPC PAN seKota Pontianak, tanggal 15 Juli 2014beserta Lampirannya, bertanda T16;Laporan Kontribusi Anggota DPRD Kota Pontianak Periode 20092014dari Fraksi PAN oleh Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Pontianak,tertanggal 13 Mei 2014 dan tanggal 16 Mei 2014, (T17);Daftar Penerimaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan KomunikasiIntensif untuk Anggota DPRD Kota Pontianak bulan Juli 2014 atas namaMujiono, yang dibuat Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Pontianak

M.HH04.AH.11.01 Tahun2010 tanggal 06 April 2010 tentang Pengesahan Perubahan AD, ARTdan Pengurus DPP PAN Periode 20102015 beserta Lampirannya,tanda T14,Salinan Akta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN HasilKongres Ill PAN di Batam No. 04 tanggal 08 Maret 2010 oleh NotarisEmi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, bertanda T15;Surat Rekomendasi DPC PAN seKota Pontianak, tanggal 15 Juli 2014beserta Lampirannya, bertanda T16;Laporan Kontribusi Anggota DPRD Kota Pontianak Periode 20092014dari

PAN/17.01/A/KS/014/IV/2013tanggal 27 April 2013 yang ditujukan kepada Pengurus DPC PAN seKota Pontianak perihal Pemberitahuan Persyaratan PembukaanRekening di Bank Kalbar, beserta Lampirannya, bertanda T33; Surat DPD PAN Kota Pontianak No. PAN/17.01/A/KS/20/V1/2014tanggal 24 Juni 2014 yang ditujukan kepada DPP PAN perihal UsulanPenetapan Calon Pimpinan DPRD Kota Pontianak dari PAN, ( T34): Surat DPW PAN Kalbar No.