dengan UndangUndang maka dengandemikian petitum ke2 dapat dikabulkan.Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke3 padapermohonan yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang bahwa sesuai pertimbangan diatas bahwa tahun lahir anakpemohon bernama Aisyah Nurul Qotimah dalam Kutipan Akta Kelahiran dirubahtahun 2012 menjadi 2010 maka Hakim berpendapat perubahan tersebutmerupakan pembetulan atas kesalahan redaksional yang tercantum dalam AktaKelahiran anak Pemohon, dimana dalam tataran

Putusan Nomor 2698 B/PK/Pjk/2018bahwa hibah yang dilakukan dari orang tuanya bernama Kho Ing Keekepada Pemohon Banding searang Termohon Peninjauan Kembaliberada dalam tataran hukum pada garis lurus kebawah yangdikecualikan dari obyek pajak dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga

pendidikan anak Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilanberpendapat alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku dan sudah sepantasnya Pengadilan untukmengabulkan permohonan untuk mengabulkan permohonan pemohon,namun pengadilan hanya sebatas pada perubahan nama, bukan padapembetulan atau kesalahan tuils redaksional karena urusan tersebut adalahwilayah pemerintahan dalam hal ini instansi pelaksana administrasikependudukan yang pada tataran

tersebut diatas maka Pengadilanberpendapat alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku dan sudah sepantasnya Pengadilan untukmengabulkan permohonan untuk mengabulkan permohonan pemohon, namunHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Plipengadilan hanya sebatas pada perubahan nama, bukan pada pembetulanatau kesalahan tuils redaksional karena urusan tersebut adalah kompetensipemerintah dalam hal ini instansi pelaksana administrasi kepbendudukan yangpada tataran

Masalan Kewenangan:Bila mencermati pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan Bupati selakupemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan kewenangan tersebutdilimpahkan kepada Kepala Dinas PPKAD dan Kepala SKPD, Bupati adalahdalam tataran kebijakan dan Dinas PPKAD dan Kepala SKPD dalam tataranteknis pelaksanaan, hal tersebut benar apabila yang dimaksud adalah matakegiatan dan mata anggaran yang memang sebelumnya telah ditetapkan dalamAPBD Kabupaten Buol tahun 2010 oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Buolselanjutnya

mata kegiatan yang ada dalam masingmasing SKPD sebagaimanatercantum dalam APBD Kabupaten Buol tahun 2010 dicairkan mata anggarannya melalui mekanisme yang berlaku;Permasalahannya perkara ini terjadi Karena adanya panjar kas yaitu terjadinyamata kegiatan dan mata anggaran yang tidak tercantum dalam APBD tahun2010 dan telah dicairkan tidak sesuai mekanisme sehingga ada anggaran lain(panjar kas) di luar mata anggaran APBD yang telah dikeluarkan yang manapengeluarannya adalah dalam tataran kebijakan

Batalipu selaku Bupati Buol;Bahwa walaupun secara teori kewenangan Terdakwa dalam tataran kebijakantetapi dalam kenyataannya ada beberapa tindakan yang dilakukannya dalamtataran teknis yaitu:Bahwa yang bertanda tangan dalam cek panarikan dana panjar kas sebesarRp32.244.275.507,00 tersebut adalah:1.

Sedangkan sisanya yang bertanda tangan dalam cek adalahTerdakwa Agussalim Batalipu, Kuasa BUD Nur Aida alias Cica;Bahwa selain menganai pengelolaan keuangan daerah dalam tataran kebijakandan tataran teknis, menurut saksi Agussalim Batalipu dan saksi Nur AidaTerdakwa Amran H. Batalipu lah yang memerintahkan dilakukannya panjar kas;Bahwa pernyataan Terdakwa Amran H. Batalipu tidak mengetahui sama sekaliHal. 32 dari 49 hal.

tidakbertentangan dengan UndangUndang maka dengan demikian petitum ke2 dapatdikabulkan.Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke3 padapermohonan yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang bahwa sesuai pertimbangan diatas bahwa tahun lahir anakpemohon bernamaDhiyah Wahyunidalam Kutipan Akta Kelahiran dirubah tahun 1999menjadi 1998 maka Hakim berpendapat perubahan tersebut merupakan pembetulanatas kesalahan redaksional yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon,dimana dalam tataran

Akan tetapi, dalam halhal tertentu pada tataran empirismeskpun anak sudah dewasa, tetap memerlukan penetapan wali(beschikking) dari Pengadilan untuk mengurus hakhak dan kewajiban anakpada institusi yang mensyaratkan legalitas perwalian.Menimbang bahwa Muh. Faqir Ramadhan Kamal bin Burhan S.

Penggugat yang dapat ditarik sebagai Tergugatkarena kredit krista yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Penggugatmelibatkan tugas dan tanggung jawab pejabatpejabat atau karyawankaryawan selain diri Tergugat sekarang sehingga mereka patut secarahukum dijadikan pula sebagai Tergugat:Bahwa beban kesalahan dan kerugian yang diderita oleh Penggugattidak bisa hanya dibebankan kepada Tergugat seorang diri, namun juga adaandil dari kesalahan yang cukup besar mulai dari pembuat/pengambilkebijakan dari tataran

dibuatdihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikanatau setidaktidaknya diakui oleh Negara adalah adanya akta nikah yang dibuatdihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan Pemohon IIyang dilaksanakan seminggu setelah diundangkannya undangundang nomor 1tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga walaupun dilaksanakan setelahberlakunya undangundang perkawinan namun patut dimaklumi bahwa saat itudalam tataran

bulandan tahun lahir atas nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam buku kutipan aktanikah atas nama Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kodya Kediri: menjadi 08 Nopember 1960, karena tanggal bulan dan tahunlahir Pemohon sejak lahir adalah 08 Nopember 1960, Pemohon memakai tanggalbulan dan tahun lahir yang salah tersebut sejak nikah, sehingga Pemohon bermaksudmerobahnya agar sesuai dengan data data pribadi Pemohon dan SK ( SuratKeputusan ) atas nama Pemohon, yang pada tataran

AnakPemohon tidak gan yang terkaitdengan permas enda, maupunhubungan sesus UndangundangNomor 1 tahun aranganlaranganperkawinan yang d asal 44 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahw r minimal bagi seorangpria dan wanita untuk melang awinan tentulah mengandungmaksudmaksud kemaslahatan, diantaranya adalah agar seorang calonsuami/ calon isteri benarbenar mempunyai kesiapan fisik dan mental,kecakapan sosial dan kemampuan untuk mengemban tanggung jawabsebagai seorang suami/istri;Menimbang, bahwa dalam tataran

register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilanberpendapat alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku dan sudah sepantasnya Pengadilan untuk mengabulkanpermohonan Pemohon, namun pengadilan hanya sebatas pada perubahan nama,bukan pada pembetulan atau kesalahan tuils redaksional karena urusan tersebutadalah kompetensi pemerintah dalam hal ini instansi pelaksana administrasikependudukan yang pada tataran

instansi pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilanberpendapat alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku dan sudah sepantasnya Pengadilan untukmengabulkan permohonan untuk mengabulkan permohonan pemohon, namunpengadilan hanya sebatas pada perubahan nama, bukan pada pembetulanatau kesalahan tuils redaksional karena urusan tersebut adalah kompetensipemerintah dalam hal ini instansi pelaksana administrasi kepbendudukan yangpada tataran

Marsuji bin Traie, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan Petani,tempat kediaman di Dusun Tataran Laok Desa Pragaan DayaKecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, dihadapan persidanganmemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak dan calon suamianak Pemohon, karena saksi paman Pemohon; Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukandispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama: MahtumahBinti Masudi , sebab anak Pemohon tersebut hendak

register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilanberpendapat alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku dan sudah sepantasnya Pengadilan untuk mengabulkanpermohonan Pemohon, namun pengadilan hanya sebatas pada perubahan nama,bukan pada pembetulan atau kesalahan tuils redaksional karena urusan tersebutadalah kompetensi pemerintah dalam hal ini instansi pelaksana administrasikependudukan yang pada tataran

dibuatdihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikanatau setidaktidaknya diakui olen Negara adalah adanya akta nikah yang dibuatdihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan Pemohon IIyang dilaksanakan seminggu setelah diundangkannya undangundang nomor 1tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga walaupun dilaksanakan setelahberlakunya undangundang perkawinan namun patut dimaklumi bahwa saat itudalam tataran

Akan tetapi, dalam halhal tertentu pada tataran empiris,meskpun anak sudah dewasa, tetap memerlukan penetapan wali (beschikking)dari Pengadilan untuk mengurus hakhak dan kewajiban anak pada institusiyang mensyaratkan legalitas perwalian.Menimbang bahwa Eka Talib binti Talib akan mendaftar sebagai CalonAnggota TNI (KOWAD), teryata institusi yang bersangkutan mensyaratkanlegalitas penunjukan wali dari Pengadilan untuk mengetahui siapa yangbertanggung jawab dan sewaktuwaktu akan dihubungi oleh pihakpihak

YUNUS tanggal 12 Oktober 2015;

lembar surat pernyataan yang ditujukan kepada ALMEDHY yangditandatangani oleh M.YUNUS tanggal 12 Oktober 2015.1 (Satu) lembar surat perkiraan perhitungan nilai bobot kerja pembangunandan pengeluaran pengembangan yang ditandatangani oleh M.YUNUStanggal 12 Oktober 2015.1 (Satu) lembar surat rincian pengeluaran uang yang diterima pemilik tanahMAHMUD YUNUS yang ditandatangani oleh ALMEDHY tanggal 10Desember 2015.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kematian yangditerbitkan oleh Lurah Tataran

YUNUStanggal 12 Oktober 2015;1 (Satu) lembar surat rincian pengeluaran uang yang diterima pemilik tanahMAHMUD YUNUS yang ditandatangani oleh ALMEDHY tanggal 10Desember 2015;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kematian yangditerbitkan oleh Lurah Tataran dengan nomor: 181/09/1002/XII/2005tertanggal 30 Desember 2005;1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan waris yang diterbitkanoleh Lurah Jati Bening dengan nomor: 53/590PEM/IX/2010 tanggal 21September 2010;1 (satu) lembar

YUNUS tanggal 12 Oktober 2015;1 (satu) lembar surat rincian pengeluaran uang yang diterimapemilik tanah MAHMUD YUNUS yang ditandatangani olehALMEDHY tanggal 10 Desember 2015;1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kematian yangditerbitkan oleh Lurah Tataran dengan nomor:181/09/1002/XI1/2005 tertanggal 30 Desember 2005;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan waris yangditerbitkan oleh Lurah Jati Bening dengan nomor: 53/590PEM/IX/2010 tanggal 21 September 2010;1 (satu) lembar

Tentang adanya hubungan dengan perkara yang masih ditangani olehPengadilan/Instansi lain yang belum ada putusan (van connexteit):Bahwa untuk menghindari terjadinya 2 (dua) putusan yang salingbertentangan, mengingat dalam tataran praktek sering pula terjadiadanya dualisme putusan atas obyek perkara atau sengketa yang sama;Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dinyatakan tidak dapatditerima oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PN Madn., tanggal 2 September 2015 yang amarnya

Selama ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih terbinadengan rukun dan harmonis, perselisihan dan pertengkaran yang terjadihanya sebatas pada tataran kewajaran serta tidak ada perselisihan danpertengkaran yang bersifat terusmenetus53.