Hak miliksebagaimana penjelasan pasal 20 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria sebagai berikut: hak milik adalahhak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Katakata terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan hakguna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lainlainnya yaitu untukmenunjukan bahwa diantara hak hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hakHal. 37.

Hak milik sebagaimana penjelasan pasal 20 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria sebagai berikut: hakmilik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah. Katakata terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakannyadengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lainlainnya yaituuntuk menunjukan bahwa diantara hak hak atas tanah yang dapat dipunyaiJorang hak miliklah yang ter (artinya :paling kuat dan terpenuh).

Hak milik sebagaimana penjelasan pasal 20 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria sebagai berikut :hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah.

Katakata terkuat dan terpenuh itu) bermaksud untukmembedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai danlainlainnya yaitu untuk menunjukan bahwa diantara hak hak atas tanah yangdapat dipunyai orang hak miliklah yang ter (artinya :paling kuat dan terpenuh).Dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru dan sewenangwenang inginmengusai hak milik Tergugat Ill padahal Penggugat mengetahui dan mengakuisendiri mengenai keberadaan tanah/kebun Tergugat Ill, Dalil Penggugatmengenai hal ini tidak

Hak milik sebagaimana penjelasan pasal 20 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariasebagai berikut :hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah.

Bahwa menurut Pasal 20 Ayat 1 UndangUndang no 5 Tahun1960 tentang peraturan dasar pokok pokok aggraria, hak milik adalahhak yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh, mengingat hak milikadalah hak yang terkuat dan terpenuh maka hibah yang telah diberikantidak dapat ditarik kembali, karena perbuatan hukum hibah telahmengalihkan hak milik dari pemberi hibah (in casu Penggugat) kepadapenerima hibah ( in casu Tergugat).

Dalam haldemikian, maka hak terkuat dan terpenuh atas objek hibah seolaholahHal 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/Ms.Mbomasih berada pada pemberi hibah (in casu penggugat) bukan padapenerima hibah (in casu Tenggugat).

Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria menyatakan bahwa Hak milikadalah hak yang turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah3: Hibah menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam(KHI), adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpaimbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untukdimiliki.4.

Bahwa menurut Pasal 20 Ayat 1 UndangUndang no 5 Tahun1960 tentang peraturan dasar pokok pokok aggraria, hak milik adalahhak yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh, mengingat hak milikadalah hak yang terkuat dan terpenuh maka hibah yang telah diberikantidak dapat ditarik kembali, karena perbuatan hukum hibah telahmengalinkan hak milik dari pemberi hibah (in casu Penggugat) kepadapenerima hibah ( in casu Tergugat).

memerintahkan untuk mencabutnya;7 Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan sertifikatsertifikat Hak Milikyang menjadi objek sengketa di atas tanah hak milik Penggugat yang berasaldari warisan peninggalan almarhum neneknenek Penggugat yang bernamaKambek Binti La Darisi dan nenek Syarifah Binti La Darisi, adalah merupakanyang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yakni:UndangUndang Nomor 5 Tahun 1950 bagian III hak milik, Pasal 20ayat (1) Hak Milik adalah hak turun temurun terkuat

dan terpenuhyang dapat dipunyai orang di atas tanah, dengan penjelasan pasal inidisebutkan sifatsifat hak milik, yang membedakannya dengan hakhak lainnya, Hak Milik adalah hak yang Terkuat dan Terpenuhikarena Tergugat dalam menerbitkan sertifikat yang menjadi objeksengketa dalam perkara ini adalah akibat ketidakcermatan danketidaktelitian Tergugat sehingga terbit di atas tanah hak milikPenggugat yang berasal dari warisan peninggalan almarhum nenekPenggugat yang bernama Kambek Binti La Darisi dan

Hak turun temurun terkuat dan terpenuh seharusnyaTergugat sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa terlebihdahulu meneliti asal usul tanah secara cermat, kebenaran pemilik di atastanah yang akan di terbitkan sertifikat tersebut, sedangkan dalam hal iniTergugat tidak melakukannya, sehingga terbit di atas tanah hak milikPenggugat yang bukan atas nama Penggugat sebagai pemilik yang sah,akan tetapi adalah atas nama orang lain yang bukan pemilik sah;Peraturan Pemerintah R.I Nomor 10 Tahun 1961 Bab

adalah suatu perobuatan melawanhokum karena langsung menguasai tanah sengketa denganmenempatkan/meletakkan akta jual beli Nomor 25/GT/V1V2013 diatas tanahPara Penggugat yang kini menjadi obyek sengketa, ini adalah pendapatyang keliru karena bagaimana mungkin tindakan Tergugat Il yangmengalihkan/menjual objek sengketa kepada Tergugat dapat dikatakanmelawan hukum sedangkan kenyataannya Tergugat Il adalah pemilik objeksengketa yang dilandasi alas hak berupa Sertifikat Hak Milik yangmerupakan bukti yang terkuat

Blkkepemilikan terhadap objek sengketa yang merupakan bukti terkuat danterpenuh;8.

sesuai dengan bukti surat T.LILIV2 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor:749 Desa Bonto Macina, surat ukur nomor: 02/Bonto Macina/2006 tanggal 4Januari 2006 Luas 7.885 (tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima) MeterPersegi, adalah atas nama Ayu S (Tergugat Il), oleh karena dasar kepemilikandari Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik maka sesuai dengan ketentuan: Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria mengatur bahwa Hak milikadalah hak turunmenurun, terkuat

Hak milik adalahhak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah.Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yangmutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggugugat" sebagai hakeigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikianakan terang bertentangan dengan sifat hukumadat dan fungsi sosial daritiaptiap hak.

Katakata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untukmembedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan, hakpakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter"(artinya: paling)kuat dan terpenuh;Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Perdata Nomor: 4/Padt.G/2017/PN.

Taher;Bahwa dari pendapat dan pertimbangan hukum Judex Facti yang PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding tolak tersebut, ada hal yang dilalaikan ataudiabaikan oleh Judex Facti yang sifatnya bertentangan dengan hukumpertanahan nasional baik dalam UndangUndang Pokok Agraria (UUPA)yang Unifikatif dan Kodifikatif beserta peraturan lain sebagai aturanpelaksananya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 yangberkaitan dengan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah sebagai bukti hakyang terkuat dan

sempurna;Perlunya pendaftaran tanah dalam Buku Tanah, yang dilanjutkan denganpenerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah sebagai tanda bukti hakyang terkuat atas kepemilikan sebidang tanah;Hal. 11 dari 13 hal.

; (Bukti T3), Majelis hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 3Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria mengatur bahwaHak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 20 UndangUndangNomor 3 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariamenyatakan Dalam pasal ini disebutkan sifatsifat daripada hak milik yangmembedakannya dengan hakhak lainnya

Katakata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksuduntuk membedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan, hakpakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak hak atastanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya: paling)kuatdan terpenuh.Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Nomor 3 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria berbunyi: Pendaftaran tersebutdalam ayat (1) pasal ini meliputi: c. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yangberlaku

dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.Bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 3Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria mengatur bahwaHak milik adalah hak turunmenurun, terkuat

Katakata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksuduntuk membedakannya dengan hak gunausha, hak gunabangunan, hak pakaidan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak hak atas tanahHalaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.BLKyang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya: paling)kuat danterpenuh.Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Nomor 3 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria berbunyi: Pendaftaran tersebutdalam ayat (1) pasal ini meliputi

No.161 K/Pdt/2011Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dalammenerapkan hukumnya, karena bukti T.1.1. berupa akta otentikyaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 1997 atas namaAlamsyah, tidak mendapat pertimbangan hukum dari HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa menurut UndangUndangPokok Agraria, sertifikat adalah bukti yang terkuat/tertinggi (Pasal19 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo Pasal13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961) yang seharusnyatidak dapat dicabut

Penggugat tertanggal 17 September 2008Nomor 57021.2/563/2008, yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Pidie, surat tersebut menyebutkan setelah dilakukan klarifikasi dan penelitian lapangan terhadaptanah sengketa atas bantahan/keberatan Termohon Kasasi/Penggugat I, ternyata tidak ditemukan adanya tandatanda buktipenguasaan/dimiliki oleh Termohon Kasasi/Penggugat , makapengeluaran Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 1997 kepadaAlamsyah sah menurut hukum dan merupakan alas hak tertinggi/terkuat

Bahwa terkait Jual Beli yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2014yaitu jual beli sebagian obyek sengketa berupa Persil Nomor 31 klasd seluas + 143 m2 merupakan Jual Beli antara Pelawan danTerlawan Tersita sedangkan Terlawan Penyita tidak mengetahui haltersebut dan Terlawan Penyita adalah pemegang Sertipikat Hak MilikNomor 1640 sebagai bukti kepemilikan yang sah terkuat danterpenuh dan harus dilindungi undangundang;2.

Bahwa Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah (Pasal 20 UUPA).

Sebagaimana warkah tanah atas SertifikatSertifikat tersebut, yangmerupakan pemecahan atas nama orang tua para Penggugat dan tanahtanah dalam Sertifikat tersebut merupakan hak milik karena merupakan hakturun temurun, terkuat dan terpenuhi (Pasal 20 UUPA), sehingga apabilaHalaman 10 dari 12 hal. Put.

No. 568 K/Pid/2015No. 5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria Indonesia, dinyatakanhak turuntemurun adalah merupakan hak terkuat dan terpenuhi, danpembuktian hak kepemilikannya secara adat ditentukan padaperlekatannya antara tanah dengan pemiliknya (misalnya tanaman keras,pagar tandatanda batas tanah dan saksisaksi) beserta riwayatperolehannya yang jelas dan sah, dimana hal ini semua terpenuhi bagiTerdakwa/Terbanding, sehingga dapat dijadikan sebagai suatukebenaran mutlak dan, bukankah hak turuntemurun

terkuat danterpenuhi secara hukum merupakan hak milik, yang harus mendapatkanperlindungan hukum bagi Terdakwa/Terbanding ;Bahwa dengan demikian adalah logis dan pertimbangan hukum putusanMajelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Pasarwajo a quodengan amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa H.

Bachtiar Sutte, BE, SH yang menyatakan:Merujuk pada fakta di atas maka terhadap bukti P4 s/d P.9 dan P.11 hanya menunjukkanadanya suatu proses pengurusan hak atas tanah yang belum berhasil/belum terselesaikandan sama sekali belum dapat dijadikan sebagai bukti yang dapat menunjukkan siapasebetulnya pemilik tanah sengketa tersebut, oleh karena itu buktibukti tersebut harusdikesampingkan;Pertimbangan tersebut keliru karena bukti P.9 telah dijamin kekuatannya sebagaibukti yang terkuat dan terpenuh sebagaimana

III/1978 yang dasarpenerbitannya didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1969 tanggal30 April 1969 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 (disebutdalam bukti P.9) yang diproses dengan petunjuk yang terdapat dalam PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, dengan kata lainPenggugat menempuh penerbitan surat ukur secara prosedural dan tidak adabantahan selama proses berjalan sampai terbitnya surat ukur (bukti terkuat danterpenuh) penjelasan PP 10 Tahun

tidakmenerapkan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria didalam menjatuhkanputusannya, khusus dalil yang menolak gugatan Pemohon Kasasi yangdidasari atas adanya Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang diatur didalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria;Bahwa sesuai dengan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkanbahwa Sertipikat Hak Milik adalah Hak Turun Termurun , terkuat

danterpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah;Bahwa dari ketentuan hukum tersebut jelas sertipikat Hak Milikmerupakan bukti terkuat dan terpenuh dari buktibukti surat lainnya,namun akan tetapi Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Parapat danJudex Facti Pengadilan Tinggi Medan didalam putusannya tidakmempertimbangkan bukti Surat P1 Hitam dan P2 Hitam yangmerupakan bukti kepemilikan atas tanah terperkara dalam bentukSertipikat Hak Milik yang terkuat dan terpenuh yang dikeluarkan olehBadan Pertanahan

Hitam memang berada di lokasitanah terperkara;Bahwa dengan demikian karena posisi letak Sertipikat Hak MilikNomor 296 dan Sertipikat hak Milik Nomor 298 memang berada diobjek terperkara, maka Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Prapatdan Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan didalam putusannya tidakmenerapkan Ketentuan Hukum Agraria sebagaimana yang diaturdidalam Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria yang isinya adalah Hak Milikadalah Hak Turun Termurun Terkuat

buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi didepanperasidangan perkara ini, yakni bukti P3 Hitam yang menyatakan bahwaPosisi letak Sertipikat Hak Milik Nomor 296 dan Sertipikat Hak MilikNomor 298 berada di posisi koordinat sebagaimana yang ada di bukti P3Hitam yang merupakan tanah terperkara;Bahwa buktibukti Pemohon Kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi didepan persidangan perkara ini knususnya bukti P1 Hitam, P2Hitam, adalah merupakan bukti kepemilikan yang syah dan sempurnadan mempunyai kekuatan terkuat

sebagaimanatersebut diatas yang tidak menganalisa dan mempertimbangkan BuktiSurat P3 Hitam adalah merupakan pertimbangan hukum yang kelirudan tidak tepat dan telah pula tidak mencerminkan keadilan adanya,karena dengan tidak menganalisa dan mempertimbangkan isi dan BuktiP3 Hitam tersebut mengakibatkan kebenaran dari kepemilikan tanah(objek terperkara) Pembanding/Penggugat tersebut sebagaimana buktiP1 Hitam dan bukti P2 hitam berupa Sertipikat Hak Milik yangmerupakan bukti kepemilikan yang sempurna, terkuat

2010terbit 1997, sedangkan ibunya masih hidup dikala itu, halhal semacam inikiranya patut dipertimbangkan sebab bila tidak dipertimbangkan kerancuantersebut, jelas Hukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya, dan mustahilkeadilan dapat ditegakkan ;KEBERATAN KETIGA :Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidrapdalam hal Bukti P.1 Sertifikat dengan mengaitkan asal obyek sengketa dariwarisan Penggugat sejak tahun 1980, adalah pengertian dan penerapan Hukumyang keliru sebagai hal bukti terkuat

;Bahwa mungkin Bukti P.1 yakni sertifikat atas nama MALIKE No.1631 yangterbit dalam tahun 1997 tersebut dianggap bukti terkuat, kalau prosedurpenerbitannya benar.

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria disebutkan jika:Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam Pasal 6.Apabila melihat penjelasan atas Pasal tersebut maka didapati jika:....

Katakata terkuat dan terpenuh itu. bermaksud untukmembedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan,hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklahyang ter (artinya: paling)kuat dan terpenuh.5.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas jika hak kepemilikan atastanah sebagaimana objek sengketa adalah berada pada Tergugat karenahak kepemilikan atas tanah milik Tergugat adalah terkuat dan terpenuh.7.

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria disebutkan jika:Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam Pasal 6.Apabila melihat penjelasan atas Pasal tersebut maka didapati jika:Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 321/Pat.G/2018/PN Smg5.berikut :....

Katakata terkuat dan terpenuh itu. bermaksud untukmembedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan,hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklahyang ter (artinya: paling)kuat dan terpenuh.Bahwa dikarenakan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki olehTergugat adalah terkuat dan terpenuh sudah seharusnya jikaterjadi overlapping maka secara logika hukum yang harus diakuikeabsahannya adalah kepemilikan hak atas tanah dengan

Memang benar Yeremias Tupu menguasakan kepada Tergugat Ilmenggunakan Sertifikat tanah No. 93 Tahun 2001 dijadikan hak tanggungankepada Tergugat III adalah sah berdasarkan hak dan kewenangan hukumbahwa hak milik adalah terkuat dan terpenuh ( Ps. 20 (1) UUPA) dan dapatdibebani hak tanggungan (Ps. 25 UUPA, Ps. 4 UU.

Demi hukum terhitung sejaktanggal 18 Agustus 2006 kepemilikannya menjadi terkuat, terpenuh, mutlakdan absolut dan tidak dapat diganggu gugat karena daluwarsa (Ps. 32 PP.No. 24/1997), sejak saat itu juga usaha Penggugat mencari keadilan hukumHalaman 7 dari 28Putusan Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2018/PN Olmdengan sendirinya gugur oleh Undang Undang dan tertutup untuk semuapintu hukum formalObyek yang digugat seharusnya berdasarkan fakta surat pelepasan hak,bukannya hanya pandai mengutip kepunyaan orang

No. 24/1997) kekuatanmengikat sertifikat No. 93 Tahun 2001 bersifat terkuat, mutlak, absolut dantidak dapat diganggu gugat serta memberikan kepastian hukum danperlindungan hukum kepada pemegang hak alias Yeremias Tupu (Ps. 3 PP.No. 24/1997)Halaman 8 dari 28Putusan Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2018/PN OlmBahwa tidak benar Tergugat pernah meminjamkan sertifikat tanah kepadaTergugat Il, sebenarnya Yeremias Tupu yang memberikan sertifikat tanahNo. 93 Tahun 2001 kepada Tergugat II dikuasakan (Ps. 1792 KUHPdt

No. 4/1996.Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah milik Penggugat yang tidakmengetahui keadaan tanah sebenarnya, tidak mengusahakannya dan tidakdidukung dengan kepemilikan sertifikat tanah.Pemilik tanah sebenarnya adalah Yeremias Tupu dikuasakan kepadaTergugat Il yang aktif mengusahakannya serta bebas menggunakannya,Halaman 9 dari 28Putusan Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2018/PN Olm10.diperkuat dengan hak kepemilikan sertifikat tanah No. 93 Tahun 2001adalah hak terkuat dan terpenuh (Ps. 20 UUPA) dan bersifat

Bahwa Penggugat adalah pemilik 1 (satu) hamparan tanah terletak di Km.8Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dengan luas + 81,4397 Haberikut kebun sawit yang ada diatasnya, masing masing sebagaimanatertuang dalam Sertifikat Hak Milik sebagai hak yang terkuat dan terpenuhmenurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960(UUPA) dengan perincian sebagai berikut:1.1.

suatu usaha perkebunan dan sekaligus juga tidakmemiliki alas hak kepemilikan berdasarkan ketentuan yang berlaku olehkarena hanya sebagai pengelola perkebunan yang diantaranya terhadaptanah milik Penggugat tersebut diatas tetap meyakinkan Penggugat untuktidak perlu melakukan upaya hukum apapun, sehingga pada akhirnyaberdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 158 PK/PDT/2015 tanggal30 Juli 2015 memenangkan gugatan Tergugat sehingga berdasarkankeputusan tersebut hak milik Penggugat yang merupakan hak terkuat

titik batasmaupun letak tanah yang didalilkan dalam gugatannya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) disebutkan bahwa hakhak atas tanah yang diakui di Indonesiadan beberapa hak atas tanah yang sering ditemukan dalam kehidupan seharihari beserta dengan krakteristik dan sifatnya salah satunya adalah hak milik yangmengandung pengertian merupakan hak atas tanah yang diperoleh secara turunmenurun, terkuat

dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.Turuntemurun disini diartikan sebagai hak yang bisa diturunkan kepada abhiwaris, terkuat dalam hubungannya dengan hak atas tanah yang lain, danterpenuh dalam hal kewenangan yang dimiliki pbemegang haknya;Menimbang, bahwa selain itu Penggugat berdasarkan bukti surat P7, P9, P12, P14, P15, P16, T33 dikuatkan dengan keterangan saksi Barmawi dansaksi lIriansyah telah ditemukan fakta hukum adanya hubungan hukumPenggugat dengan objek perkara in casu berupa

sebidang tanah dengan luas9.216 m2 (Sembilan ribu dua ratus enam belas meter persegi) yang terletak diJalan Tanjung Pura RT.0O1 RW. 001, Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa,Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah melekat hak kebendaan Penggugatatasnya berupa Hak Milik atas tanah yang menurut UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) dalam PasalHalaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2020/PT BJM20 adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyal

Turuntemurun disini diartikan sebagai hak yang bisa diturunkan kepada ahli waris,terkuat dalam hubungannya dengan hak atas tanah yang lain, dan terpenuhdalam hal kewenangan yang dimiliki pbemegang haknya;Menimbang, bahwa selain itu Penggugat berdasarkan bukti surat P7, P9,P12, P14, P15, P16, T33 dikuatkan dengan keterangan saksi Barmawi dansaksi lIriansyah telah ditemukan fakta hukum adanya hubungan hukumPenggugat dengan objek perkara in casu berupa sebidang tanah dengan luas9.216 m?

(sembilan ribu dua ratus enam belas meter persegi) yang terletak diJalan Tanjung Pura RT.001 RW. 001, Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa,Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah melekat hak kebendaan Penggugatatasnya berupa Hak Milik atas tanah yang menurut UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) dalam Pasal20 adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.

karena proses jual beli antara Penggugat dan Tergugat belumdilakukan dihadapan PPAT, mengakibatkan jual beli tidak dapat dibuktikanoleh akta jual beli yang dibuat, dan ditandatangani dihadapan PPAT, olehkarenanya Penggugat tidak dapat melakukan proses balik nama, dari namaTergugat menjadi nama Penggugat, dan oleh karena itu berakibat kepadaPenggugat, memiliki tanah yang tidak dilengkapi oleh sertipikat, yangHalaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Kla10.merupakan suatu bukti yang terkuat

adalah milik Tergugat sebagaimanadimaksud dalam SHM No. 28/Nt dan SHM No. 33/Nt maka perbuatanHalaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Kla12.13.14.Penggugat yang melakukan penguasaan fisik atas atas tanah aquo dengacara menggarap dan mengambil manfaat atas tanah aquo dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;Bahwa perbuatanTergugat telah bertentangan dengan UndangundangPokok Agraria, Pasal 20 ayat (1) No. 5 tahun 1960 yang berbuny/i:"Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat

dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah...Bahwa HakMilik adalah hak yang turuntemurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah dan memberikan kewenangan untukmenggunakannya bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidakterbatas, sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu.

Bahwa Tergugat Rekonvensi hingga saat gugatan ini dibuat masihmenguasai tanah a quo akibatnya Penggugat Rekonvensi tidak dapatmempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan pribadinya selaku pihakyang telah membeli tanah tersebut dengan penuh itikad baik;Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah aquomembuatPenggugat Rekonvensi kehilangan hak untuk menguasai, menikmati danmemanfaatkan tanah miliknya sampai saat gugatan Rekonvensi ini dibuat;Bahwa sertifikat Hak Milik merupakan alas hak terkuat

;Bahwa hak milik adalah hak yang turuntemurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberikankewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluanselama waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangankhusus untuk itu.

Abidin dengan MuhtarAhmad tertanggal 11 Januari 2000, dengan luas, letak dan batasbatassebagaimana dalam bukti surat TI.11.4;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikantentang bukti surat TI.II.4 tersebut diatas, yang mana berdasarkan Pasal 20 ayat(1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyatakan bahwa Hak Milik (HM) adalah hak turuntemurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan Pasal 6 UndangUndang

Isi dan sifat Hak Milik disebutkan turuntemurun, terkuat, dan terpenuh.Sudargo Gautama memaknai turuntemurun sebagai hak yang dapat diwarisidan diwariskan. Boedi Harsono menegaskan bahwa Hak Milik tidak hanya akanberlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, tetapi hak itu dapat pulaHalaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Dpudiwariskan dan diwarisi. A.P.

Parlindungan menafsirkan turuntemurun tersebutsebagai hak yang dapat diwariskan berturutturut ataupun dan diturunkankepada orang lain tanpa perlu diturunkan derajatnya ataupun hak itu menjaditiada atau harus memohon haknya kembali ketika terjadi pemindahan hak.Makna terkuat dan terpenuh menurut Penjelasan Pasal 20 UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria adalahuntuk membedakannya dengan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan(HGB), Hak Pakai (HP) dan lainlainnya,

sebaliknyaputusan Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar telan tepat dan benarmemberikan pertinbangan hukum dalam putusan bahwa fakta P2, P3, P4bukanlah surat kepemilikan, sehingga terhadap keberatanPembanding/Penggugat, menurut hukum harus ditolak atau setidaktidaknyadikesampingkan.Alasan hukumnya:Bahwa sejak berlakunya Undangundang No.5 tahun 1960 tentang Undang UndangPokokPokok Agraria (UUPA"), yang dikuatkan di Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPAmaka yang menjadi alat bukti kKepemilikan yang berlaku dan terkuat

No. 199/PDT/2017/PT MKSkarena hanya sertipikatlah yang menjadi bukti kepemilikan yang terkuat danterpenuh sesuai ketentuan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun1997 yang menyatakan Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yangberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan datayuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridistersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hakyang bersangkutan.2.