Ditemukan 556013 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-08-2024 — Putus : 22-08-2024 — Upload : 03-10-2024
Putusan PN TOLITOLI Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli
Tanggal 22 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
Dwi Resti Prabandari, S.H.
Terdakwa:
EVANDER RAHMAN alias PANDER
1918
Register : 29-03-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 22-04-2022
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2022/PN Lbj
Tanggal 20 April 2022 — Penuntut Umum:
1.Mawardi, S.H., M.H.
2.Jonathan Seleng Limbongan, S.H.,M.H.
3.Vendy Trilaksono, S.H.
4.Hendrika Beatrix Ngape, S.H.
Terdakwa:
1.SYAHRUDDIN Alias DIN
2.SUDIRMAN Alias SUDIR
3.SUKARDI Alias SUKAR
4.AGUS SALIM Alias AGUS
5.BIDIN Alias BIDIN
6.BOBI RAHMAN Alias BOBI
7.SYAMSUDDIN PRANTO
8.HERMAN Alias HERMAN
9.JAENUDDIN Alias JAI
8235
Register : 29-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Rkb
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.ROY TUA HAKIM, SH
2.RISKI HARUNA, S.H.
Terdakwa:
ENAH RUSTIANAH Als AI Binti Alm. PARTA
5314
Register : 15-10-2019 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Liw
Tanggal 1 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYUDA ADHYTIA MUKHTAR, S.H.
Terdakwa:
TRI AGUSTIAN alias AAN bin SYAHRUDIN
6534
  • Pesisir Barat atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yangberdasarkan ketentuan Pasal 106 UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, PengadilanHalaman 3 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019.
    /PN.LiwNegeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajadi wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,yang dilakukan terdakwa
    tentang Perikanan Jo UU RI No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan;ATAUHalaman 6 dari 44 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019.
    Pesisir Barat atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yangberdasarkan ketentuan Pasal 106 UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, PengadilanNegeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memeliharaIkan yang merugikan masyarakat
    tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
Register : 01-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
ERNING KOSASIH, S.H
Terdakwa:
KARIMUDDIN RASYIDIN Alias PUDIN Bin RASYIDIN
8626
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
EKI MOHAMAD HASIM, SH
Terdakwa:
TAMRIN Bin LAUMBA
2412
  • danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.Kdi Bahwa seteleha sekitar 4 ( empat ) jam lamanya berada didasar lautselanjutnya alat penangkap ikan berupa jaring Tarik ( Jaring Trawl )ditarik dengan hasil tangkapan ikan sekitar 10 ( sepuluh ) Kilo Gram; Bahwa setelah itu. terdakwa menurunkan lagi jaringnya untukmenangkap ikan dimana sudah dipantau oleh saksi SUNARYANTO BinSUNARDI berteman dari Direktorat Polairud Polda Sultra yang sedangmelakukan Patroli menggunakan Kapal Patroli KP.XX 2004
    ; Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak memilikiDokumen maupun surat surat kapal dan ditemukan hasil tangkapanikan berbagai macam ukuran seberat 10 ( sepuluh ) Kilo Gram,selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor PolairudPolda Sulawesi Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;Perbuatan terdakwa TAMRIN BIN LAUMBA tersebut diatas sebagaimanayang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004
    Pasal 9 UU RI No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan;Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 431/Pid.Sus/2019/PN.KdiMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    tersebut ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwa melanggar pasal100 b jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.
Register : 12-12-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1695/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 8 Januari 2020 — Penuntut Umum:
HJ. MULIATY LAHANG, SH
Terdakwa:
BUDI ASEAN BIN AMA MAHAR
11532
Register : 02-10-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 09-10-2023
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 424/PID.SUS/2023/PT BNA
Tanggal 9 Oktober 2023 — Pembanding/Penuntut Umum IV : Heri Ikbal, S.H
Terbanding/Terdakwa : RUSLI ISMAIL BIN ISMAIL
2613
Register : 12-09-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 30-09-2022
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Tgt
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
DAMAR AJI NURSETO, SH.
Terdakwa:
HERUMAN BIN NIT
3512
Register : 20-03-2024 — Putus : 27-03-2024 — Upload : 27-03-2024
Putusan PN SINABANG Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snb
Tanggal 27 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Riko Sukrevi Ibrahim, S.H.
2.Arizal Maulana, S.H
3.OJI JEFRI SAPUTRA, S.H.
Terdakwa:
JARMAN Bin Alm HASAN
3414
Register : 05-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN BARABAI Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Brb
Tanggal 28 Januari 2021 — Penuntut Umum:
PRIHANIDA DWI SAPUTRA, S.H.
Terdakwa:
HARTO Bin BAHRUN
3518
Register : 10-04-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 16-05-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Bgl
Tanggal 14 Mei 2018 — Penuntut Umum:
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
LUBISMAN Bin ZULKARNAIN
2913
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa LUBISMAN bin ZULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
    Pasal8 ayat (1) Undangundang no 45 tahun 2009, tentang Perubahan Undangundang nomor 31 tahun 2004, tentang Perikanan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUBISMAN bin ZULKARNAINdengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selamaterdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Dendasebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulankurungan ;3.
    dengan alat tangkap setrum tersebut selanjutnyaterdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkuluuntuk proses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa dapat merugikan dan/atau membahayakankelestarian Sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.Halaman 3 dari 10 halaman Putusan pidana Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.BglPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UndangUndang RI Nomor : 45 Tahun2009 atas Perubahan UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004
    Pasal 8 ayat (1) undangundangno 45 tahun 2009, tentang perubahan atas Undangundang nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidakkeberatan ;Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikanketerangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dansemua keterangan tersebut benar ;e Bahwa Terdakwa ditangkap Tim gabungan pada hari Kamis tanggal08 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib di wilayah
    lain, maka diperoleh fakta fakta hukum danselanjutnya dengan faktafakta tersebut Hakim akan mempertimbangkanHalaman 5 dari 10 halaman Putusan pidana Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Bglapakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yangdidakwakan atau tidak ;Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar pasal 84 Ayat(1) jo Pasal 8 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 atasPerubahan UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Menyatakan Terdakwa LUBISMAN bin ZULKARNAIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPerikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009atas Perubahan UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan DAN denda sebesar Rp. 250.000, (duaratus lima puluh ribu rupiah) ;3.
Register : 10-06-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 212/PID.SUS/2022/PT BNA
Tanggal 27 Juni 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum III : Adenan Sitepu, S.H, M.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUSAFIR Diwakili Oleh : RIJARULLAH,SH
6422
Register : 01-02-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 27 Februari 2018 — Penuntut Umum:
Alia Marham, SH
Terdakwa:
Tajuddin Bin H. Syamsuddin
252
Register : 26-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 67/PID.SUS/2019/PT JMB
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RENDI WINATA,SH
Terbanding/Terdakwa : KONG HUIPING Anak KONG ZHAI ZAI
8044
  • saksikan petugas dariPolAirud Jambi, keseruruhan bibit baby Lobster yang menjadi barang buktidalam perkara ini berjumlah 81.000 (delapan puluh satu ribu) ekor yangberjenis Lobster pasir ;Bahwa kerugian Negara yang berhasil diselamatkan dari Perbuatanterdakwa adalah senilai Rp.12.150.000.000 (Dua Belas Milyar SeratusLimah Puluh Juta rupiah) ;Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 67 /PID.SUS/2019/PT JMBPerbuatan Terdakwa KONG HUIPING sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam pasal 88 UU No.31 Tahun 2004
    dariPol Airud Jambi, keseruruhan bibit baby Lobster yang menajadi barangbukti dalam perkara ini berjumlah 81.000 (delapan puluh satu ribu) ekoryang berjenis Lobster pasir ;Bahwa kerugian Negara yang berhasil diselamatkan dari Perbuatanterdakwa lebih kurang adalah senilai Rp.12.150.000.000 (dua belas Milyarseratus Lima Puluh Juta rupiah) ;Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 67 /PID.SUS/2019/PT JMBPerbuatan Terdakwa KONG HUIPING sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam pasal 92 UU No.31 Tahun 2004
    Jaksa Penuntut Umum, mohonsupaya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi menerimapermohonan BANDING dan menyatakan bahwa terdakwa telah bersalahmelakukan tindak pidana : dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan,mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikanmasyarakat, pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan, dan/atau lingkungansumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU RI Nomor31 tahun 2004
    Benih lobster : termasuk dalam jenis ikan sebagaimana diaturdalam UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Memasukan ikan adalah membawa ikan ke dalam suatutempat/lingkungan/area/ dsb. Mengeluarkan ikan adalah proses, cara membawa keluar ikan darisebelah dalam ke sebelah luar. Mengedarkan ikan adalah membawa atau menyampaikan ikan dariorang/tempat yang satu ke orang/tempat yang lain. Memelihara ikan adalah menjaga dan merawat ikan dengan baik. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
    Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1. Setiap orang;2. Dengan sengaja;3. Memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/ataumemelihara ikan yang merugikan masyarakat,pembudidayaan ikan,Sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalamdan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;4.
Register : 03-11-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
M. ALI NURHIDAYATULLAH, SH
Terdakwa:
YOGI RIDWAN Als YOGI Bin RUKIBAN
6932
  • Tentang Perikanan sebagaimana diubahmenjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.
    Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 unsur setiap orangMenimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individumaupun badan hukum/korporasi sesuai Pasal 1 Angka 14 UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadiUndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
    Adapun nelayan kecil tidak berkewajibanHalaman 29 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjtmemiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan usaha perikanandi bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sesuaiPasal 26 Ayat 2 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan
    , akan tetapi Nelayan Kecil tetap berkewajiban untuk mendaftarkandiri dan kegiatan usahanya kepada intansi perikanan setempat demi keperluanpencatatan statistik serta pemberdayaan Nelayan kecil sebagaimana diaturdalam Pasal 61 UU No 31 tahun 2004;Menimbang, bahwa pengelolaan lobster termasuk ke dalampengelolaan perikanan yang haruSs mempunyai SIUP (Surat izin UsahaPerikanan) karena lobster termasuk ke dalam organisme yang hidup diPerairan.
    Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 16-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN MAMUJU Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Mam
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
H.Syamsul Alam R., SH.MH
Terdakwa:
Amar Bin Saal
12344
Register : 29-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Pbu
Tanggal 21 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.TIMBUL MANGASIH, S.H., M.H.
2.JUL INDRA DHANA NASUTION S.H., M.H.
3.NOFANDA PRAYUDHA B., S.H.
Terdakwa:
MUJI ADIANTO
6822
Register : 30-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.Ario Dewanto, SH.
2.Slamet Haryadi,SH
3.Agustini, SH.
Terdakwa:
Dwi Puji Kurniawan Alias Wawan Bin Bolo Suminto
2911
Register : 04-01-2018 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PN AMLAPURA Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Amp
Tanggal 23 Januari 2018 — Penuntut Umum:
NI KADEK DRIPTAYANTI,SH
Terdakwa:
1.SUPRIYADI ALIAS SUPRI
2.SURIPTO ALIAS SURIP
3.SUPARNO ALIAS PARNO
4.ARIEF RAMADHAN ALIAS RAMADHAN
5.IKRAM AKBAL PAUWAH
6.HARSONO
7.I MADE SUMIARTA ALIAS TONOK
2724
  • Pasal 100b UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
    Pasal 100b UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.
    2004 tentangPerikanan yang menyatakan bahwa Kewajiban memiliki SIPIsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan / atau membawa SIPI aslisebagaiamana dimaskusd pada ayat (3) tidak berlaku bagi nelayan kecil.
    Pasal 100b UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP, yang mengandung unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur setiap orang;2. Unsur dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat~ bantupenangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutanSumber daya ikan;313. Unsur di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia;4.
    Pasal 100b UU RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dan undang undang No 8 tahun1981 (KUHAP)serta peraturanperaturan lain yang berkaitan denganperkara ini ;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa I. SUPRIYADI ALIAS SUPRI, Terdakwa II. T2, TerdakwaIll. T3, Terdakwa IV. T6, Terdakwa V. T5 ALIAS IKRAM, Terdawka VI. ARIEFRAMADHAN ALIAS RAMADHAN dan Terdakwa VII.