AZMI tertanggal 27 Januari 2017, Datapenyerahan BPKB CV.RAHMAT MOTOR An.M.NASIR danYUSWANUDDIN tertanggal 31 Agustus 2016, Data penyerahanBPKBCV.ALFA SCORPII An.MUSDAR dan MUHAMMAD NASIR YUSUFHalaman 13 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Birtertanggal 07 November 2016 dan Berita Acara Serah Terima BPKBCV.HONDA 88 Bireuen dengan PT.MANDALA FINANCE, nomor :NO.07/BPKB/HM88BIR/MMF/20 tertanggal 04 Juli 2016 An.CURMARLINA, FAISAL SE.AK, ABDUSSALAM AHMAD, ZUNIZAM,NURHAYATI, WAHID WAHYUDI, MANNAZIR

Ahli AGUS WIBOWO, SE.Ak., CA.

Pengelolaan APBDes Desa Satra Kecamatan Klungkung KabupatenKlungkung tahun 2015 antara lain karena pengelolaan yang tidak sesuaiketentuan, yaitu tidak dikelola secara tertib administrasi dan transparan(akuntabel), tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan masihlemahnya pengendalian dari pihakpihak terkait.Bahwa untuk menyimpulkan pihakpihak mana saja yang bertanggungjawab ataskerugian keuangan Negara tersebut adalah bukan kompotensi ahli dari BPKPProvinsi BaliBahwa dari Ahli Agus Wibowo, SE.Ak

Ayu Ketut Sunti menarik dana tanpadidahului adanya verifikasi, pengajuan SPP dan lampiran buktipembelanjaan lebih dahulu namun dalam kegiatan tersebut terdapatpengeluaran yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sahsebesar Rp.1.115.000, (Satu juta seratus lima belas ribu rupiah);Bahwa dari Ahli Agus Wibowo, SE.Ak., CA.

Adapunbesarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesarkeseluruhan potensi kerugian keuangan Negara (potential lost) akan tetapi harussebesar uang Negara yang benarbenar nyata (actual lost) telah diambil dandinikmati oleh Terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,melalui keterangan para saksi, Ahli, dan terdakwa, serta barang bukti, diperoleh faktahukum sebagai berikut:*" Bahwa Ahli Agus Wibowo, SE.Ak.,CA.

,dari BPKP Provinsi Bali tidakmenyimpulkan pihakpihak mana saja yang bertanggungjawab atas kerugiankeuangan Negara tersebut adalah bukan kompotensi ahlie Bahwa dari Ahli Agus Wibowo, SE.Ak.,CA.

CITRA, SE.Ak., SH., M.Com.

Mhum,Advokat Medan;Sebagai PH kami pernah menyurati Badan Keuangan OJK Jakarta yangmendapat balasan pihak asuransi yang tidak membayar atau mengklaimPolis tersebut mendapat sanksi yang tegas dari pihak OJK dari KantorKeuangan Jakarta dengan sanksi PASAL 53 s/d 54 UNDANGUNDANGOTORITAS JASA KEUANGAN Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas JasaKeuangan Kepala OJK Jakarta ANTO PRABOWO, SE.Ak Tanggal 10September 2018 mengatakan Pasal 53 ayat 1Setiap badan asuransi lalai sengaja mengabaikan tidak memenuhi

Saksi HIKMAT GUNAWAN, SE.AK Bin OMAN DEDI .R dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi mengenali terdakwa karena sebelumnya pernah samasama bekerja di Dealer Honda Daya Motor yang beralamt di JI. SutisnaSenjaya, Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;Bahwa sejak bulan Oktober 2018 terdakwa sudah diberhentikansebagai karyawan dealer Honda Daya Motor dan sudah tidak bekerjalagi sebagai marketing di dealer Honda Daya Motor yang beralamat diJI. Sutisna Senjata, Empangsari Kec.

Rawa Danau1Ekowisata, berkedudukan di Sempur No. 2 Bogor, dalam halini telah memberi kuasa kepada IRADIANKUSUMAWARDHANI, SH. dan DWI ATMOKO,SE.Ak.,SH.

., Kewarganegaraan Indonesia, JabatanStaf KP2LN Jakarta I ;Hardi Sumaryadi, SE.Ak., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan StafKP2LN Jakarta I :Burhanudin., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf BidangInformasi dan Hukum Kanwil II DJPLN ;Rahayu Widiastuti, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan StafBidang Informasi dan Hukum Kanwil III DJPLN, beralamat diJalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusat berdasarkan Surat KuasaHal. 1 dari 28 hal. Put. No. 129 K/TUN/2008.Khusus Nomor.

;Menimbang, bahwa dengan dibantahnya dalildalil gugatan Penggugatmaka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya, untuk kepentingan ituPenggugat telah mengajukan alat bukti berupa buktibukti tertulis yang diberitanda bukti P1 sampai dengan bukti P36, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksiFajar Yurisdian, SE.AK dan saksi Iwan HanafiMenimbang, bahwa untuk kepentingan bantahannya, Tergugatmengajukan alat bukti berupa buktibukti tertulis yang diberi tanda dengan buktiHalaman 30 dari 34 Putusan Nomor

jasa.Halaman 12 dari Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PT JAP13Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Papua Barat atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPengelolaan Dana Hibah APBD pada Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015, Nomor SR213/PW27/5/2018tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Buyung Wiromo Samudro, SE.MBA (selaku Penanggung Jawab), Evenri Sihombing, SE.Ak

serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupabarang/jasa.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Papua Barat atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPengelolaan Dana Hibah APBD pada Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015, Nomor SR213/PW27/5/2018tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Buyung Wiromo Samudro, SE.MBA (selaku Penanggung Jawab), Evenri Sihombing, SE.Ak

PANTO ADI PATMODJO, SH.Sekretaris Il : DARINNUSROCHHal 12 Putusan No.18/Pdt.Sus.Pailit/PN.Niaga.Sby.Bendahara : SUMARTO kemudian digantikan NUNUNG Q (istri Ir.BOEDIARSO sekaligus adik kandung Ketua ) ;Bendahara Il : ASRIK HOFIFAH kemudian digantikan OKTORAKHARISMA (anak kandung Ketua I)DanPengawas : AUDI FIRMANA, SE.Ak. (anak kandung Ketua 1)BUKTI BERTANDA: T.L.II2.

Panca PerkasaLaksana tanpa disertai bukti pbendukungnya seperti invoice tagihan plus PPN ;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugatyaitu Bukti Surat T 1 yaitu berupa bukti Surat Kartu Tanda Penduduk NIK3515181901770003 atas nama Dody Primbodo,SE.AK, selaku Direktur UtamaPT Mellinia Furniture Industries, yakni tetang identitas atas nama DodyPrimbodo,SE.AK, selaku Direktur Utama PT Mellinia Furniture Industries.

Mikro Bersubsidi dariKementerian Perumahan Rakyat ini oleh terdakwa dana bantuan tersebut jugadipergunakan untuk keperluan di luar itu antara lain adalah untuk kegiatanoperasional Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut , pembayarandeposito atas nama isteri terdakwa, untuk kesejahteraan karyawan Koperasi BMTMizan Bungbulang Kabupaten Garut, pembayaran tabungan, pembelian materialuntuk Garut Pos, pembelian material untuk Radio Mizan dan lainlain ;Bahwa, menurut keterangan saksi Ahli Rukaesih , SE.Ak

Bahkan sesuai keterangan saksi ahli dari BPKP yakni Rukaesih, SE.Ak. selakuketua tim mengatakan bahwa kerugian negara yang timbul adalahsebesar dana yang diperoleh yakni Rp.3.015.000.000, dengan pertimbangankarena sejak semula koperasi BMT yang dikelola terdakwa ini tidak layak untukmendapat subsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat.

(Bendahara Pembantu) agar segera mencairkan DanaPerjalanan Dinas anggota Dewan Kota Manado sesuai denganpermintaan Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 65.000.000, sertamenyiapkan berkasberkas administrasinya; Bahwa berdasarkan perintah saksi FREDDY HENKY OROHkemudian saksi DEIBY SASUWUK, saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE.Ak. dan saksi FATMAWATI RACHIM menyiapkan DokumenPencairan Dana Perjalanan Dinas berupa Surat Penyediaan Dana(SPD), Surat permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat perintahMembayar (SPM) termasuk

Hendra Gunawan, SE.AK.4. Dhani adriani, SE.AK Bahwa setelah saksi membaca laporan / kesimpulan Pemerintah bahwaada duplikasi Pembayaran gaji dan tunjangan tunjangan ; Bahwa benar TA 2003 Pemerintah Kota Pematang menganggarkandana PKU yang diperuntukkan :1. Biaya pegawai : berupa pemberian uang tunai jasa kerhormatan bagipersonil KPUPersonil Sekretariat.PPK (Panitia Pemilinan Kecamatan).PPS (Panitia Pemungutan suara).KPPS (Kelompok Pemungutan suara)Biaya barang.Po se we pMBiaya Operasi.

ceraidari pimpinannya yaitu Sekda Kabupaten Indramayu atas nama BupatiIndramayu, dan sejak tanggal 11 April 2017 Penggugat telah mengajukanpermohonan ijin perceraian dan proses dikeluarkan Surat Keputusan IjinPerceraian sebagaimana yang dimaksud sedang dalam proses diBKPSDM Kabupaten Indramayu, dimana Asisten Administrasi SekdaKabupaten Indramayu melalui surat Nomor: 800/777/Um, tanggal 15 Mel2017, tentang Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian telahditandatangani oleh 4Hj.Sri Wulaningsih, SE.Ak

PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang keliru, salah menerapkan hukumdan tidak berdasar hukum tersebut, secara langsung berakibat putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu juga keliru, salahmenerapkan hukum dan tidak berdasar hukum.Bahwa berdasar fakta dan data yang terungkap di persidangan, dan telah diuraikansecara lengkap dan jelas di dalam Pembelaan dan Memori Banding terungkap bahwa :341Bahwa besarnya kerugian negara berdasar kesaksian dari Yasid, SE.AK

;Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti no 3436dikembalikan kepada Buyung Oktovianto SE.AK. ;Putusan No.143/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Hal. 3101112131415Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti no 3741dikembalikan kepada Ir. H.R Didik Heriyanto ,MM. ;Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti No 4244dikembalikan kepada Yohanes,SH. ;Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti no 4547dikembalikan kepada Drs Haris Junaidi.

Pudji Sugiarni, SE. ; 2 Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti no 24 dikembalikankepada Drs Haris Junaidi. ; 3 Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti no 2531 dikembalikankepada Markawi dan Ali Hasan ; 4 Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti No 32 dan 33dikembalikan kepada Gatut Setiawan Ariadi. ; 5 Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti no 3436 dikembalikankepada Buyung Oktovianto SE.AK. ; 6 Barang bukti sebagaimana

;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari SELASA, tanggal 26NOPEMBER = 2013 oleh kami : HASOLOAN SIANTURI, SH, M.H . selaku HakimKetua, NURBAYA LUMBAN GAOL, SE.Ak dan SUMALI, SH.

putusan tersebut pada hari ini RABU ,tanggal 27 NOPEMBER 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum olehMajelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantuoleh ELISABETH YANI WATI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar,serta dihadiri oleh PUTU AGUS EKA SABANA P,SH Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Amlapura, dihadapan terdakwa dengan didamping oleh PenasihatHukumnya ; Hakim Ketua,Hakim Anggota,HASOLOAN SIANTURI.SH,MH(NURBAYA LUMBAN GAOL, SE.Ak

TPK/2017/PN Mdn tidak pernah mengetahui sama sekali laporan tersebut dan yangmembuat laporan hasil audit dari Inspektorat Kab.Pakpak Bharat adalahKepala Inspektorat Kab.Pakpak Bharat yang bernama BUDIANTAPINEM, SE.Ak.

;Bahwa saksi menjelaskan bahwa Tim yang melakukan audit tidak pernahdilibatkan didalam pembuatan laporan dan tidak pernah mengetahuitentang draft pembuatan laporan tersebut;Bahwa saksi menjelaskan bahwa Tim yang melaksanakan audit didalamkegiatan ini tidak pernah menandatangani hasil laporan tersebut dantidak pernah mengetahui sama sekali laporan tersebut dan yangmembuat laporan hasil audit dari Inspektorat Kab.Pakpak Bharat adalahKepala Inspektorat Kab.Pakpak Bharat yang bernama BUDIANTAPINEM, SE.Ak

merasa perlu untuk mengusulkan kepadaPPK karena untuk pekerjaan kontruksi ULP menganggap PPK telahmenyusun HPS secara keahlian, dan seluruh pelelangan di Kab.PakpakBharat ULP tidak pernah menggunakan kewenangannya untukmengusulkan perubahan HPS.Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat dilaksanakan proseslelang dari kegiatan ini sewaktu ULP Kab.Pakpak Bharat menetapkanPT.MANGUN COY menjadi pemenang lelang dari kegiatan ini bahwaseluruh Pokja mengetahuinya termasuk juga didalamnya KASIMANBERUTU, SE.Ak

Achmad Mudani, SH,SE.Ak,CA,BKP untukberkonsultasi terkait kondisi internal PT SDI yang mengalami kesulitanModal Kerja. Dari situ kKemudian terjadi perikatan untuk melakukan SpecialAudit atau Prosedurprosedur yang disepakati (Agreed upon procedure).Jika pihak penasehat hukum saudara FX Soesilo menganggap Tergugat(Ic.Ny. Sanny Megiawati Ningsih) tidak bermodal, maka pertanyaannyakemudian adalah; Bagaimana TERGUGAT bisa jadi Pemegang Sahammayoritas kalau memang tidak punya modal ?