file hasil pengeluaran data CCTV Lobby lantai 1 yang diperoleh dari16CH H.264 DVR pada ruang posko security lantai 5 Hotel Horison Semarangtanggal 16 Agustus 2012 Pukul 19:57:56 sampai dengan pukul 22:07:56dengan nama file: KPK"16.08.2012.dv4 yang mempunyai nilai MD5 Hash:3ca2d1a8ec7d314b3 b4fdc9bc1ca8905.CD Merk Verbatim dengan kode no: N1130A151D802424A1, Kapasitas 700MB warna Silver dan terdapat tulisan tangan: CCTV WARDIM, yangdidalamnya terdapat file hasil pengeluaran data CCTV Warung DIM SUM

Tolitoli Tahun Anggaran 2011 ini adalah3233Lump Sum. Sedang menentukan jenis kontraknya adalah Panitia Pengadaan Barang danJasa.

Kontrak ini berbentuk lump sum sebagaimana telah kami pertimbangkan dengansekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dimana Sekretaris Panitia Barang dan Jasasudah berpengalaman mengadakan lelang di Dinasdinas lain.Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mendapat penjelasan dari sekretaris PengadaanBarang dan Jasa karena pada waktu itu ada pengadaan yang dalam spesifikasi ada sepertipelampung, dan lainlain yang hitungannya per item sehingga untuk evaluasinya dibuataritmatik.5. M.

Uraian Sum SPP SPM SP2D Jumlah (Rp) PPN PPh Jumlah yangber dibayarkanDana Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal1 =BA DAK 0084/ 10/10/2 0084/P 10/10/20 0079/PU 11/10/2 299.976.000,00 27.270.545 5.454.109 267.251.346,00Pemba PU/SP 012 U/SPM 12 SP2D 012varan P LS/2012Termy LS/201 LS/201In uang 2 2Imuka30% DAU 0085/ 10/10/2 0085/P 10/10/20 0080/PU 11/10/2 29.997.600,00 2.727.055 545.411 26.725.134,00PU/SP 1012 U/SPM 12 SP2D 012P LS/2012LS/201 LS/2012 2Sub 329.973.600,00 29.997.600,00 5.999.520,00

Uraian sum SPP SPM SP2D Jumlah (Rp) PPN PPh Jumlah yangber dibayarkanDana Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal1 BA DAK 10084/PU/SPP 10/10/2012 0084/PU/SPM 10/10/2012 0079/PU/SP2D 11/10/2012 299.976.000,00 27.270.545 5.454.109 267.251.346,00Pembayaran LS/2012 Ls/2012 LS /2012Termyn uangmuka 30% DAU 0085/PU/SPP 10/10/2012 0085/PU/SPM 10/10/2012 0080/PU/sP2D 11/10/2012 29.997.600,00 2.727.055 545.411 26.725.134,00LS/2012 Ls/2012 LS/2012Sub Jumlah 329.973.600,00 29.997.600,00 5.999.520,00 293.976.480,002

Uraian Sum SPP SPM SP2D Jumlah (Rp) PPN PPh Jumlah yangber dibayarkanDana Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal1 BA DAK 10084/PU/S 10/10/2012 0084/PU/SPM 10/10/2012 0079/PU/SP2 11/10/2012 299.976.000,00 27.270.545 5.454.109 267.251.346,00Pembayaran PPLS/2012 LS/2012 DLS/2012Termyn uangmuka 30% DAU 0085/PU/S 10/10/2012 o0085/PU/SPM 10/10/2012 0080/PU/sP2 11/10/2012 29.997.600,00 2.727.055 545.411 26.725.134,00PPLS/2012 LS/2012 DLS/2012Sub Jumlah 329.973.600,00 29.997.600,00 5.999.520,00 293.976.480,002

Uraian Sum SPP SPM SP2D Jumlah (Rp) PPN PPh Jumlah yangber dibayarkanDana Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal1 BA DAK 0084/PU/S 10/10/2012 0084/PU/S 10/10/2012 0079/PU/S 11/10/2012 299.976.000,00 27.270.545 5.454.109 267.251.346,00Pembayaran PPLS/2012 PM P2DTermyn uang LS/2012 Ls/2012Imuka 30%DAU 0085/PU/S 10/10/2012 0085/PU/S 10/10/2012 0080/PU/S 11/10/2012 29.997.600,00 2.727.055 545.411 26.725.134,00PPLS/2012 PM P2DLS/2012 LS/2012Sub Jumlah 329.973.600,00 29.997.600,00 5.999.520,00 293.976.480,002

Uraian Sum SPP SPM SP2D Jumlah (Rp) PPN PPh Jumlah yangber dibayarkanDana Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal1 BA DAK 0084/PU/S 10/10/2012 0084/PU/S 10/10/2012 0079/PU/S 11/10/2012 299.976.000,00 27.270.545 5.454.109 267.251.346,00Pembayaran PPLS/2012 PM P2DTermyn uang LS/2012 Ls/2012Imuka 30%DAU 0085/PU/S 10/10/2012 o085/pU/S 10/10/2012 o080/pu/s 11/10/2012 29.997.600,00 2.727.055 545.411 26.725.134,00PPLS/2012 PM P2DLS/2012 Ls/2012Sub Jumlah 329.973.600,00 29.997.600,00 5.999.520,00 293.976.480,002

Foto copy Surat Djawatan Karet Rakjat Tjabang SUM. TIMUR Djalan Istana6 Kotak Pos 304 Medan No. : 1120/0110, tanggal 20 Agustus 1956 Hal :Tanah hak Milik T. Paludin seluas 2 HA yang dipinjamkan oleh InspeksiDjawatan Karet Propinsi Sumatera Utara, diberi tanda P3 ;4. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 116939/B/XVII/12 yang dikeluarkanoleh Bupati Kepala daerah Tingkat Il Deli serdang, tanggal 31 Desember1975, diberitanda P4 ;5.

persyaratan sebagaimana ditetapbkan dalam DokumenPemilihan.Pasal 79(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harusberpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapbkan dalam DokumenPengadaan.Pasal 83(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilinan Langsung gagal apabila :d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingantidak sehat;f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan danKontrak gabungan Lump Sum

persyaratan sebagaimana ditetapkan dalamDokumen Pemilihan.Pasal 79(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harusberpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetaokan dalam DokumenPengadaan.Pasal 83(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;e.dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadipersaingan tidak sehat;f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuandan Kontrak gabungan Lump Sum

persyaratan sebagaimana ditetapbkan dalamDokumen Pemilihan.Pasal 79(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harusberpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetaokan dalam DokumenPengadaan.Pasal 83(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadipersaingan tidak sehat;f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuandan Kontrak gabungan Lump Sum

SUM. UTARA Lawan TANWIE HOCK , dkk. sesuai dengan foto copy;Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Reg. No : 427K/Sip/1980 Tanggal 19 September 1981, dalam perkaraKasasi Perdata antara TAN WIE HOCK , dkk Melawan 1. NY.ELVINA br. SIMATUPANG, 2. EDY SUSANTO, 3.Halaman 87 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUNMDN.Bukti P22.DBukti P22.EBukti P22.F.Bukti P22.G.Bukti P22.H.PEMERINTAH R.I.cg DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq.GUBERNUR KDH PROP.SUM. UTARA cq. INSPEKTORATAGRARIA DAERAH TK. PROP. SUM.

Penggunaan Dana BUMDES;

Sum. Utara beserta 1 (satu) lembar asliLembar Disposisi dengan tgl penyelesaian : 1052013, perihal : permohonan pengalihnan sumberdana.b. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor050/1554/BPMN/2013 tanggal 26 April 2013 kepadaBapak Gubernur Sumatera Utara, Hal : PermohonanPengalihan Sumber Dana APBD Prov. SumateraUtara, yang ditandatangani oleh H.M. HidayatBatubara, SE selaku Bupati Mandailing Natal.c. 1 (Satu) bundel foto copy telaahan staf kepada yith.

Sum. Utara beserta 1 (satu) lembar asli LembarDisposisi dengan tgl penyelesaian : 1052013, perihal: permohonan pengalihan sumber dana.b. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor050/1554/BPMN/2013 tanggal 26 April 2013 kepadaBapak Gubernur Sumatera Utara, Hal : PermohonanPengalihan Sumber Dana APBD Prov. SumateraUtara, yang ditandatangani oleh H.M. HidayatBatubara, SE selaku Bupati Mandailing Natal.c. 1 (satu) bundel foto copy telaahan staf kepada yth.

Sebagaimana diterangkan saksi SiswoRaharjo selaku Auditor BPKP di depan persidangan sebagai berikut : Bahwa saksi menghitung berdasarkan kedua duanya yaitu jeniskontraknya dan Rencana Kerja dan Syarat syaratnya (RKS)karena RKS satu kesatuan dalam kontrak ; Bahwa RKS kontrak tersebut tidak mencerminkan lump sum fixedprice ; Bahwa menurut saksi karena ada perbedaan, saksi menilai padaRKSnya karena mengatur lebih detil, seharusnya antara RKSdengan jenis kontrak lump sum fixed price harus sesuai ; Bahwa

: BEBAN VOL SAT TOTAL PAJAK SISA DANA DANA KETBIAYA UAN PPN PPH YG YG TDKTERP TERPAAKAI KAIUang 9 70.00 630.00 630.0 630.000 Tidaksaku org 0 0 00 dibayarPanitia kanTransport 9 220.0 1.980.0 1.980. 1.980.00 TidakPanitia org 00 00 000 0 dibayarkanKonsumsi 100 75.00 7.500.0 750.0 1125 6637. 4.500. 2.137.49 Pesertaorg 0 00 01 01 498 000 8 nyatidakcukupATK 1 300.0 300.00 300.0 300.000okt 00 0 00Penggan 1 200.0 200.00 200.0 200.0daan foto pkt 00 0 00 00copyDokumen 1 Lump 500.00 500.0 500.000tasi/ pkt sum

Donggala untuk Peran serta Pekerja menggunakandana sebesar Rp. 65.250.000, (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh riburupiah) dengan rincian : NO BEBAN VOL SAT TOTAL PAJAK SISA DANA DANA KETBIAYA UAN PPN PPH YG YGTERP TDKAKAI TERPAKAI1 Transport 10 Lump 2.100.0 2.100.0 2.000. 100.000Panitia org sum 00 00 000X2hr2 Uang 300 65.00 19.500. 19.500. 19.500.saku org 0 000 000 000peserta3 Transpor 300 75.00 22.500. 22.500. 7.875. 14.625. 105peserta org 0 000 000 000 000 peserta4 Narasumb 3 Lump 2.700.0

180.0 2.520.0 2.520.er org sum 00 00 00 0005 Moderator 2 Lump 1.600.0 80.00 1.520.0 1.520.org sum 00 0 00 0006 Honor 10 1.800 3.600.0 180.0 3.420.0 3.420.output org 000 00 00 00 000Panitia x2hr7 Konsumsi 500 17.50 8750.0 395.4 159.0 8195.4 3.000. 5.1954org 00 00 55 90 55 000 558 ATK 1 pkt Lump 2.000.0 181.8 27.27 1.7909 1.790.sum 00 18 3 09 9099 Foto copy 1pkt Lump 1.000.0 1,000.0 1.000.

Putusan Nomor: 25/Pid.SusTPK/2014/PN PalHalaman 332 dari 392 x2 sum 00 00 000hr10 Dokument 1 pkt Lump 1.500.0 1.500.0 1.500.asi dan x2 sum 00 00 000spanduk hrTotal 65.250. 39.420.000 455 Dari sisa Dana sebesar Rp. 39.420.455, (tiga puluh Sembilan juta empat ratusdua puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), digunakan sebesar Rp.8.110.000, (Delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk biaya tak terdugayang tidak sesuai RKAK/L dengan rincian : NO BEBAN BIAYA JUMLAH KETDANA1 Biaya pengeluaran

serta TransmisiTerkait dimana PLTA Asahan Ill disebutkan di dalam daftar proyek padalampiran Nomor 13 dan lampiran Il Nomor 10 ; Hasil rapat koordinasi tanggal 18 Januari 2010 yang dipimpin WakilPresiden Republik Indonesia menetapkan bahwa Pemerintahmenugaskan PT PLN (Persero) untuk membangun Proyek PLTA AsahanII ;Kemudian pada tanggal 25 April 2011, Aji Sutrisno selaku selaku Plh.General Manager PT PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan suratkepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 470/120/UIP RING SUM

Nomor 190 PK/Pid.Sus/2015 Hasil rapat koordinasi tanggal 18 Januari 2010 yang dipimpin WakilPresiden Republik Indonesia menetapkan bahwa Pemerintahmenugaskan PT PLN (Persero) untuk membangun Proyek PLTA AsahanII ;Kemudian pada tanggal 25 April 2011, Aji Sutrisno selaku selaku Plh.General Manager PT PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan suratkepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 470/120/UIP RING SUM 1/2011Perihal Permohonan jin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan Ill danProduksi Energi Listrik PLTA

Compensation foreach service wthin Work Order shall be based on specified work andactual usage basis for services, personnel, tools and equipment orlump sum basis as stated in respective Work OrderTerjemahan bebas dari Tergugat:Selurun Pekerjaan harus didasarkan pada Surat Perintah Kerjayang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR.Kompensasi atas setiap jasa dalam Surat Perintah Kerja harusdidasarkan pada spesifikasi pekerjaan tertentu dan didasarkan padapenggunaan yang aktual untuk jasa, personil

, peralatan danperlengkapan atau didasarkan pada penghitungan lump sum yangdinyatakan dalam Surat Perintah Kerja yang bersangkutan;4.65 Bahwa dengan demikian, tagihan komersial yang diajukan oleh Penggugat hanya didasarkan pada invoice/tagihan yang diberikan oleh Penggugat kepada Terqugat, tanoa didukung dengan bukti apakah tagihan tersebut telah sesuai dengan Surat Peirntah Kerja, baik dari segi jenis pekerjaan yang dimintakan untuk dilakukan maupun nilai pekerjaan tersebut, yang dikeluarkan oleh

tersebut telah disita secara sahmenurut ketentuan peraturan perundangundangan dan dihadirkan kepersidangan makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti tersebut didalam putusan ini;par Menimbang, bahwa rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1insrsid1 659761 0charrsid9384397untuk membukti rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid16597610 kan kebenarandakwaannya, rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1insrsid1659761Ocharrsid9384397Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksisaksi yang didengarketerangannya di bawah sum

Kepdir No. 390 / 2001, Kewajaran Nilai Kontrak Lump Sum TidakDigantungkan Pada Rincian Harga Anggaran Biaya ;13.1.13.2.Berdasarkan Bab V angka 5 huruf C angka 6) huruf c) angka (3) huruf(b) angka iv.

;Bahwa apabila ada perubahan lokasi namun memakai perencanaantahun 2010 harus ada pemuktakhiran dan disesuaikan dengan kondisiditempat akan dilaksanakan namun idealnya memakai konsultanperencana yang awal namun apabila tidak bisa, dapat mengacu padaperencanaan awal ;Bahwa addendum adalah perubahan dari perencanaan awal, bila tidakada perubahan dilapangan tidak perlu dilakukan addendum namunkalau ada perubahan harus mengajukan addendum dulu barupelaksanaan, karena walaupun kontrak berbentuk lump sum

Sus TPK/2015/PN.BdgBahwa PPHP apabila menemukan adanya kekurangan pekerjaan yangdibuat oleh kontraktor maka tugas PPHP membuat laporan melaluiberita acara pemeriksaan pekerjaan dan dilaporkan kepada PPK untukmenentukan sikap apakah menyuruh kontraktor memperbaiki atau tidakBahwa apabila kontrak berbentuk lump sum (seperti pekerjaanpemborongan) tetap harus ada addendum untuk acuan dokumenkontrak untuk pemeriksaan hasil pekerjaan dan untukpertanggungjawabn pembayaran ;Bahwa walaupun lump sum tapi apabila

Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan harga satuan dan lump sum)4. HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/obahan yang terkaitlangsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikanoleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyediaberkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hakkepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yangberlaku.b.

Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan harga satuan dan lump sum)4. HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/oahan yang terkaitlangsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikanoleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyediaberkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hakkepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yangberlaku.b.

Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan harga satuan dan lump sum)4. HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkaitlangsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikanoleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyediaberkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hakkepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yangberlaku.b.

Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan harga satuan dan lump sum)4. HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/obahan yang terkaitlangsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikanoleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyediaberkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hakkepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yangberlaku.b.

Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan harga satuan dan lump sum)4. HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/oahan yang terkaitlangsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikanoleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyediaberkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hakkepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yangberlaku.b.

Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan harga satuan dan lump sum)4. HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkaitlangsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikanoleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyediaberkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hakkepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yangberlaku.b.

Mahar dan 2.SUM AIAN j 22 nn ene n nn nnn nn en nn en nn en en nn neen nn ensBahwa MAHAR menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknyatelah memberikan keterangan sebagaiberikut :Halaman 42 dari 67 halaman Putusan No. 122/G/2018/PTUN.BDG Bahwa Saksi menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 2004 sampaidengan tahun 2015 bersamasama dengan Bajek atas perintah dariPenggugat; Bahwa tanah obyek sengketa sebelum oleh Saksi digarap oleh Timbes (orangtua dari Saksi) dari tahun 1996 sampai dengan Bahwa sepengetahuan