MUHAMMAD SADDIKA Bin H SIAMPE tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1)Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.2. Membebaskan terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Primiairtersebut.Hal 11 dari 21 hal. Put.No.19/Pid.Sus.Kor/2013/PT.Mks12. Menyatakan terdakwa H. MUHAMMAD SADDIKA Bin H.

SIAMPE tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)UndangundangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;.

Gapoktan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus jutaRupiah) dengan permasalahan Laporan tidak aktif; Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Terdakwa telahmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehinggamerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.47.761.899,00 (empat puluh tujuh juta tujun ratus enam puluh satu ribudelapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);Perbuatan Terdakwa ASMIR sebagaimana diuraikan di atas, diatur dandiancam pidana berdasarkan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang NomorHalaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PT PAL20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa ASMIR (yang menjabat sebagai Ketua GabunganKelompok Tani Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan KabupatenTolitoli tahun 2009) Pengukuhan Gapoktan

Perkara: PDS01/Bkr/02/2015, tertanggal 16 April 2015, Terdakwa telahdituntut sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ASMIR tidak terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

dikalikan dengan NJOP di KelurahanPagesangan Tahun 2002 yaitu Rp. 128.000 per m2 ;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Subsidiair:Bahwaia Terdakwa Soegiono pada waktu antara bulan Mei 1999 sampaidengan tahun 2000 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 1999sampai dengan tahun 2000 bertempat di Kelurahan Pagesangan, KecamatanJambangan, Kota Surabaya atau setidaktidaknya

Lokasi tanah terletak di Kelurahan Pagesangan,Kecamatan Jambangan, Surabaya;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpen dapat:Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidakmempertimbangkan dengan benar halhal yang relevan secara yuridis;Bahwa Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhiunsurunsur Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001yang unsurunsurnya sebagai berikut:Ad.1.

2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, Pasal 253 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan

2 Ayat (1) Jo.

SUPARMO Bin HADI TAR YONO terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah secara bersamasama melakukan perbuatansecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, secara berlanjut, sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RINo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Subsidiair : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 20 Tahun

Pasal 55 ayat (1),jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa dakwaan primair para terdakwa diduga melakukanperbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut;1. Setiap orang. ;2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64ayat (1) KUHPidana ;Menimbang, bahwa dakwaan Primairr tidak terbukti, selanjutnya MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta mempertimbangkan

Sehingga akibat perbuatanpara terdakwa bersamasama dengan saksi Henri lvansa Karamoy, saksiLimarwan Surya, Ak. saksi Suaidi Arief dan saksi Sri Purwati mengakibatkankerugian kKeuangan Negara sebesar Rp. 868.915.909, (delapan ratus enampuluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilanrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa Cahyo Haryono dan terdakwa Astoto sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Menyatakan terdakwa CAHYO HARYONO dan terdakwa Il ASTOTO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidanabersamasama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah denganUndangUndang No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalamdakwaan Primer.2.

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, dimanaatas hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 1tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidanakurungan selama tiga bulan.Bahwa oleh karena majelis Hakim dalam putusannya berpendapat dalamdakwaan primair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, makadalam hal ini saya tidak perlu lagi membahas mengenai unsur Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

(1) jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dan ditambah dengan UU Nomor 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH Pidana.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Drs.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHal. 17 dari 48 hal.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH Pidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBauBau, tanggal 7 Juli 2010, sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Drs.

untuk menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam suratdakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tindak pidanayang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa WEDY NOVRIANtelah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritasyaitu :e primair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang nomer 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang nomer 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang nomer 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.e subsidair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undangnomer 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomer 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang nomer

(1) ke1 KUHPidanae lebih subsidair melakukan tindak pidana korupsi yang diancampidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pasal 18 UndangUndang nomer 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang nomer 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang nomer 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secarasubsidairitas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaanprimair yaitu pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomer 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, apakah terdakwa WEDI NOVRIAN , in casu telahmemenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi saat ini dipandangsebagai extraordinary crime oleh karenanya penanggulangannya tidak lagiditempuh dengan

Plumpang RT.Islam;Kepala Desa Plumpang, KecamatanPlumpang, Kabupaten Tuban;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:PrimairPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;SubsidairPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaHal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017Korupsi Jo.

putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankanbagi Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Dulupi Kab.Boalemo adalah sebesar Rp. 65.695.854, yang diperoleh dari : e Pagu Dana Rp. 400.000.000, e Pencairan.....Hal. 10 dari 45 Hal Put.No.02/PID/2013/PT.GTLOe Pencairan Rp. 356.508.200, e Sisa Saldo Rp. 43.491.800,e Realisasi Penggunaan Dana Rp. 290.812.346,Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2) dan Ayat(3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001

Menyatakan Terdakwa Andi K Maruf, telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam DakwaanPrimair Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI K.

KeuanganDan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR576/PW15/5/2019 tanggal 25 Nopember 2019 tentang Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa(DD) Desa Bumi Rahayu Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten KapuasTahun Anggaran 2018.Halaman 7 dari31 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS TPK/2020/PT.PLK Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR Bahwa ia terdakwa WICK HARTONO Alias IWICK Bin ZAINUDIN selakuKepala Desa Bumi Rahayu Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten KapuasPropinsi Kalimantan Tengah yang diangkat sebagai Kepala Desa Bumi Rahayuuntuk periode tahun 2015 s/d tahun 2021 Berdasarkan Keputusan BupatiKapuas

Menyatakan terdakwa WICK HARTONO Als IWICK Bin ZAINUDINbersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primar;2

Menyatakan terdakwa WICK HARTONO Als IWICK BinZAINUDIN bersalan melakukan tindak pidana secaraHalaman 25 dari31 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS TPK/2020/PT.PLKmelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndang Undang Nomor 31 tahun 1999

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 (1) UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;Sehingga amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan para Terdakwa tidakterbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 (1) UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair adalahsalah/keliru, karena sudah sangat jelas bahwa dalam pertimbangan tersebutpara Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya dan meminta untukmenjatuhi hukuman yang seringanringanya, bukan karena tidak terbuktinyatuntutan Jaksa Penuntut Umum ;Berdasarkan uraikan di

Bahwa dengan demikian, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur unsur delik termuat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001jo.

,tanggal 03 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sepertitertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

Menyatakan Terdakwa Susanto Ginting tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. SUBSIDIAIR :ooe Bahwa Terdakwa Dr.

THAMRIN PODUNGGE terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primer;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr.

dan harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas,maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri GorontaloNomor: 06/Pid.Sus.Tipikor/2012/PN.Gtlo tertanggal 25 Juli 2013 yangdimohonkan banding ; ===Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana makakepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;Mengingat, Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Nomor 2450 K/Pid.Sus/2015Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan NegeriTilamuta tanggal 11 Maret 2015 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa AHMAD HASAN bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam DakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butirb, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Nomor 2450 K/Pid.Sus/2015tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999,Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesarRp405.709.480,83 (empat ratus lima juta tujuh ratus sembilan ribu empatratus delapan puluh rupiah delapan puluh tiga sen);e Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2), dan ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Nomor 2450 K/Pid.Sus/2015Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkatkasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;Memerhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2), danayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Liwang sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 TahunHal. 5 dari 26 hal. Put. No. 472 K/PID.SUS/20172001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs. H.

Liwang tidak terbukti secara sahmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Membebaskan Terdakwa Drs. H. Harun Dg. Liwang dari dakwaan yaknipasal 2 Ayat (1) Jo.

No. 472 K/PID.SUS/2017Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

2 ayat(1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor :20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Lismawati binti H.M.

Menyatakan Terdakwa LISMAWATI binti H.M LAZIM terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.2.

LAZIM.Oleh karena itu, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerimaPermohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan :1)2)3)4)Menyatakan Terdakwa LISMAWATI binti H.M LAZIM terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang RINo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang

LAZIM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa PenuntutUmum yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana, Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana

LAZIM tidak hanya bertujuan untuk membuat jera tetapi juga untuk mendidik danmembina terdakwa sebagaimana tujuan pidana yang diatur dalam undangundangnomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan ;Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal

Tolitoli sebesar Rp. 109.180.700,(seratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus ribu rupiah).Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)ke 1 KUHPidana.SUBSIDAIR:BahwatTerdakwa Rr.

SETYOWATI HARISAKTI, SH. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair danoleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.2.

dakwaan yang subsidair;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama yang menyatakan bahwa dakwaan subsidaritas dapatdibaca sebagai dakwaan alternatif tersebut, Pengadilan Tingkat Bandingtidak sependapat karena hal tersebut tidak memiliki landasan hukum danmenurut teori serta praktik peradilan yang dianut selama ini hal tersebut tidaktepat;Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadapTerdakwa adalah disusun secara subsidaritas sebagai berikut:Primair : melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair: melanggar Pasal 3 Jo.

danBendahara, kemudian diserahkan langsung kepada si penerima bantuan atau dikirim/ditransfer melalui rekening pemohon dan dibuatkan berita Acara Serah Terima Bantuan;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersamasama dengan Terdakwa II telahmemperkaya diri para Terdakwa, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesarRp. 235.726.172, (Dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratustujuh puluh dua rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undangundang R.I.

FAISAL bin ABDUL, tidak terbukti bersalahsecara sah menurut hukum melakukan tindak pidana ~KORUPSI SECARABERSAMASAMA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanPRIMAIR, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3)UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I. Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun 1999Hal. 7 dari 28 hal. Put.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Agung perlumemperhatikan halhal sebagai berikut :Hal yang memberatkan :e Perbuatan Para Terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;Hal yang meringankan :e Para Terdakwa belum pernah dihukum; Sebagai Pegawai Negeri Sipil bagaimanapun Para Terdakwa telah berjasaterhadap Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan22perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Para

negara dalamdakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut dengan hasil temuan audit dariBPKP, maka kami menganggap jaksa tidak bisa membuktikan unsurmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena untukmembuktikan, unsur dapat merugikan keuangan negara haruslah berdasakanpengertian yang mempunyai kepastian hukum.Bahwa oleh karena itu menurut Penasihat Hukum terdakwa, terdakwa RUDI JHONSONSITORUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf (b)UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.