Ditemukan 2133 data
84 — 27
Lembaga Jaringan Pemerhati Dialog Publik Sosialisasi PentingnyaLingkungan Propinsi Sumatera Melestarikan Lingkungan.Utara10. Forum Insan Cita Propinsi Pendidikan dan Pelatihan Guru,Sumatera Utara Seminar Peningkatan Kualitas Guru, Pelatihnan Kewirausahaan dan SeminarKepemudaan oleh Forum Insan CitaProvinsi Sumatera Utara. Putusan No. 74/Pid.Sus.k/2013/PN.MdnHalaman 27 11. Lembaga Peduli Masyarakat Dialog Publik.Miskin Perkotaan 12.
Gerakan Pendidikan Bersama Dialog Publik dan Pelatihan BudidayaRakyat kan Gurame. 15. LSM Solidaritas Sumatera Utara Seminar dan Pelatihan Budidaya IkanLele. 16. Gerakan Membangun Seminar dan Pelatihan Budidaya IkanMasyarakat Sejahtera Provinsi Lele.Sumut 17. Forum La Tahzan Seminar Kewirausahaan, PelatihanKewirausahaan, Pelatihan Budidayakan Lele, Pelatihan Budidaya IkanGurame. Bahwa Saksi IMOM SALEH RITONGA,S.T.
Lembaga Jaringan Pemerhati Dialog Publik Sosialisasi PentingnyaLingkungan PPropinsi Sumatera Melestarikan Lingkungan.Utara 10. Forum Insan Cita Propinsi Sumatera Pendidikan dan Pelatihan Guru,Utara Seminar Peningkatan Kualitas Guru,Pelatihan Kewirausahaan danSeminar Kepemudaan oleh ForumInsan Cita Provinsi Sumatera Utara. 11. Lembaga Peduli Masyarakat Miskin Dialog Publik.Perkotaan 12.
Gerakan Pendidikan Bersama Dialog Publik dan Pelatihan Rakyat Budidaya lkan Gurame.15. LSM Solidaritas Sumatera Utara Seminar dan Pelatihan BudidayaIkan Lele. 16. Gerakan Membangun Masyarakat Seminar dan Pelatihan BudidayaSejahtera Provinsi Sumut Ikan Lele. 17. Forum La Tahzan Seminar Kewirausahaan, PelatihanKewirausahaan, Pelatihan Budidayakan Lele, Pelatihan Budidaya IkanGurame. Bahwa Saksi IMOM SALEH RITONGA,S.T.
Lembaga Jaringan Pemerhati Dialog Publik Sosialisasi PentingnyaLingkungan Propinsi Sumatera Melestarikan Lingkungan.Utara10. Forum Insan Cita Propinsi Pendidikan dan Pelatihan Guru, Sumatera Utara Seminar Peningkatan Kualitas Guru,Pelatihan Kewirausahaan danSeminar Kepemudaan oleh Forum Putusan No. 74/Pid.Sus.k/2013/PN.MdnHalaman 50 Insan Cita Provinsi Sumatera Utara. 11. Lembaga Peduli Masyarakat Dialog Publik.Miskin Perkotaan12.
48 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 67 K/Pid.Sus/20162008 tanggal 02 Januari 2008 terdapat 8 (delapan) kegiatan ProgramPeningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiridari:1.Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan nilai anggaransebesar Rp2.070.220.000,00 (dua milyar tujuh puluh juta dua ratus duapuluh ribu rupiah);2.Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah,Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama dengan nilai anggaran sebesarRp273.589.950.
Bahwa dari 8 program kegiatan tersebut di atas, diantaranya ada 6 programkegiatan yang terdapat belanja biaya perjalanan dinas yakni :1.Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan nilai anggaranbelanja biaya perjalanan dinas sebesar Rp681.270.000,00 (Enam ratusdelapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);2.Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah,Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama dengan nilai anggaran belanja biayaperjalanan dinas sebesar Rp207.600.000,00 (Dua ratus
Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah,Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama dengan nilai anggaran sebesarRp273.589.950. (Dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapanpuluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);3. Rapatrapat Alat Kelengkapan Dewan dengan nilai anggaran sebesarRp2.577.200.000,00 (Dua Milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta duaratus ribu rupiah);4.
Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah,Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama dengan nilai anggaran belanja biayaperjalanan dinas sebesar Rp207.600.000,00 (Dua ratus tujuh juta enamratus ribu rupiah);Hal. 16 dari 68 hal. Put. No. 67 K/Pid.Sus/2016. Rapatrapat Alat Kelengkapan Dewan dengan nilai belanja anggaranbiaya perjalanan dinas sebesar Rp2.531.200.000,00 (Dua milyar limaratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);.
60 — 9
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukanpenganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagaiberikut:* Bahwa pada wakiu dan tempat sebagaimana dimaksud di atas, awalnyasaksi Farihi bersama dengan kuasa hukum pemilik lahan atas pembangunanKantor DPRD Kabupaten Buton Tengah menuju ke Wakutodi di lokasipersiapan lahan perkantoran Kabupaten Buton Tengah, setelah saksi Farihitiba ditempat tersebut terjadi dialog
117 — 18
BankMega Syariah kepada Penggugat merupakan konskwensi logis dari adanyaperubahan bisnis dan penutupan kantor cabang dimana tempat Penggugatbekerja dan selama ini Tergugat tidak menutup diri bagi dialog atas besarnyakompensasi yang masuk akal dengan mepertimbangkan kondisi keuanganPutusan No.6/Pdt.SusPHI/2016/PN.Yyk halaman 13 dari 42perusahaan saat ini. Bahwa bukti adanya dialog yang terus menerusmembuktikan bahwa hanya Penggugata saja di wilayah Yogyakarta yang menuntut haknya ke Pengadilan.
1.MULIADI
2.MUHAMMAD ISA CHANIAGO
3.HADI PRAYETNO
4.ICHSAN ARDIANSYAH HARAHAP
Tergugat:
PT.CITRAHAN NOCHS NIAGANTARA
31 — 8
Citra) Hannochs Niagantara dengan nomor surat01.PKSBSI1992.CHN.V.2020 dan hal ini dapat dibuktikan dengan hasilperundingan bipartit Sesuai jadwal pada hari Jumat, 8 Mei 2020 (Kamiakan lampirkan pada bukti surat berikut) dan Tergugat selalumengadakan dialog atau bipartit untuk mencari solusi terbaik..
Citra Hannochs Niagantara dengan nomorHalaman 23Putusan Nomor 322/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdnsurat : 01.PKSBSI1992.CHN.V.2020 dan hasil perundingan bipartitsesuai jadwal pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 dan Tergugatselalu mengadakan dialog untuk mencari solusi terbaik.3.
5 — 0
Dengan demikianPemohon berkapasitas sebagai legal standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi tanda/kode bukti P.3 danP.4 Majelis menyatakan: Pemohon bekerja di Kapal sebagai Pelaut danmemperoleh gaji perbulannya sebesar $ 14.556.82 dolar yang jika dikurskandalam rupiah sejumlah Rp. 203.795.480, (dua ratus tiga tujuh ratus Sembilanpuluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah);Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi tanda/kode bukti P.5Majelis menyatakan: ada dialog
100 — 8
Bahwa berdasarkan bukti P.I.w yaitu Foto copy bukti tanda terimakiriman pos Indonesia tanggal 02 Juli 2012 Perihal:Permintaan Perundingan Bipartit I ,dan bukti P.I.x yaitu Foto copy tanda terima kiriman Pos Indonesia tanggal 06 Juli 2012Perihal :Permintaan Perundingan Bipartit yang ke Dua yang menunjukkan Penggugattelah menyampaikan Surat undangan ke1 dan ke2 untuk melakukan dialog Bipartitkepada Tergugat, tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.y yaitu
161 — 54
perbuatan.Tindakan serta perbuatan Terdakwa dan/atau keluarga yang memberikanHalaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 10/PID/2018/PT KPGbantuan kepada keluarga korban, sebagai wujud dari karakterpertanggungjawaban.Juga sebagai perwujudan karakter restitusi, rekonsiliasi dan restorasi.Adanya sikap saling memaafkan diantara keluarga korban dan Terdakwaserta sikap Keluarga korban yang iklas menerima kematian Korban NikolasKabosu dan dipangdang sebagai musibah dan mohon agar Terdakwa tidakdihukum sebagai wujud dialog
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akan tetapi, semua upaya di atastidak dapat menghentikan perbuatan Terdakwa sehingga pada tanggal 2Pebruari 2011 diadakanlah dialog antara Terdakwa dengan pihakpemerintah kabupaten, ormas, organisasi keagamaan, LSM yangberujung pada deadlock, sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajiob untuk diproses sesuai dengan hukumyang berlaku ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156Ahuruf a KUHP.DAN :KEDUA:Bahwa Terdakwa ONDON JUHANA Alias RADEN JAYA DININGRAT
15 — 3
No. 2211/Pdt.G/2018/PA Sby.Bahwa, Termohon menyatakan dimuka sidang juga akanmengajukan bukti, yaitu sebagai berikut:Bukti Surat:1.yeFotokopi Foto Pemohon dengan selingkuhannya, yang telahdicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai bermeterai cukup,selanjutnya diberi tanda bukti P.1;Fotokopi Foto Pemohon dengan selingkuhannya, yang telahdicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai bermeterai cukup,selanjutnya diberi tanda bukti P.2;Fotokopi dialog lewat watshap Pemohon dengan Termohon, yangtelah dicocokkan
dengan aslinya, dan telah sesuai bermeterai cukup,selanjutnya diberi tanda bukti P.3;Fotokopi dialog lewat watshap Pemohon dengan Termohon, yangtelah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai bermeterai cukup,selanjutnya diberi tanda bukti P.4;Fotokopi dialog lewat watshap Pemohon dengan Termohon, yangtelah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai bermeterai cukup,selanjutnya diberi tanda bukti P.5;Fotokopi Bukti pembayaran pensiun PT.
71 — 11
Ketika melihatkedatangan Saksi Yati Kurniana dan Saksi Nevvi Julia kemudian terjadi dialog denganTerdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yati Kurniana: Kak Ti, kapanbayar uang Vita, karena Vita sudah gak ada uang lagi.
13 — 9
Dantergugatpun berusaha untuk dialog.7. Apapun keputusan pengadilan, tergugat masih sabar dalammenyikapi keputusan penggugat.Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugattelah mengajukan alatalat bukti berupa:A.
94 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip Semarang, 1995, hal: 2729), maka fakta hukum tersebut di atas mengandung pengertian akankarakteristik Restorative Justice dimaksud, yakni adanya tindakanTerdakwa sendiri berusaha membantu korban di tempat kejadian perkara(TKP) dan dari pihak keluarga sudah ada niat baik untuk menjalinsilaturakhim dengan keluarga korban, hal itu. merupakan bentukperwujudan karakter restitusi, rekonsiliasi dan restorasi, adanya sikapmemaafkan dari pihak keluarga korban sebagai wujud dialog
17 — 4
Sehari setelah akad nikah pada tanggal 8 Oktober 2015, Penggugatmenyampaikan kepada Tergugat dalam sebuah percakapan/dialog :A. Penggugat : bahwa sebenarnya saya tidak ada perasaan samakamu, dan tidak mau menikah, saya cuma tidak maumengecewakan orang tua, kamu jangan bilang sama mama saya.B. Tergugat : kenapa kamu tidak mau bilang dari awal sebelum kitamenikah dek? Supaya perkawinan tidak dilanjutkan.A.
111 — 31
., dan Mustofa Kamal Achmad, S.H.Tidak ada dialog antara Hakim tingkat pertama dengan para kuasa Tergugattersebut, Hakim tetap membacakan putusannya. Ini adalah keadilanprosedural dengan meninggalkan asas mendengar kedua pihak berperkara(audi et alteram pertem).
Terbanding/Penuntut Umum I : PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terbanding/Penuntut Umum III : M. YONGEN PANGKEY, S.H
Terbanding/Penuntut Umum IV : YERI TRI MULYANA, SH
Terbanding/Penuntut Umum V : RENDRA TAQWA AGUSTO, SH
Terbanding/Penuntut Umum VI : Muhammad Abrar Pratama, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : Wais Alqorni, SH
150 — 28
honor panitia kegiatan dialog antar umat beragama di Ohoi Langgiar Kecamatan Kei Besar Selatan Kepada: Hamida Ubrusun, S.Sos, Nomor bukti : 44/GU/KESRA/2019 April 2019; Halaman 167 dari 252 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2022/PT.AMB 35. 1 (satu) rangkap Kwitansi belanja uang saku peserta kegiatan dialog antar umat beragama di Ohoi Langgiar - Kecamatan Kei Besar Selatan kepada: Hamida Ubrusun,S.Sos, Nomor bukti :45/GU/KESRA/2019 April 2019; 36. 1 (satu) rangkap Kwitansi belanja uang transport pesertakegiatan
dialog antar umat beragama di Ohoi Langgiar - Kecamatan Kei Besar Selatan Kepada: Hamida Ubrusun,S.Sos 46 / GU / KESRA / 2019 April 2019; 37. 1 (satu) rangkap Kwitansi bayar biaya sewa sound system dalam rangka kegiatan dialog antar umat beragama di Ohoi TetoatKecamatan Hoat Sorbay, Nomor bukti : 107/GU/KESRA/2019 Mei 2019; 38. 1 (satu) rangkap Kwitansi bayar biaya uang saku dan biaya transportasi peserta dalam rangka kegiatan dialog antar umat beragama di ohoi tetoat Kec.
belanja honor narasumber kegiatan dialog antar umat beragama di Ohoi Langgiar - Kecamatan Kei Besar Selatan kepada : Hamida Ubrusun, S.Sos PPTK, Nomor bukti : 54/GU/KESRA/2019 08 April 2019; 148. 1 (satu) rangkap Kwitansi belanja makan kegiatan dialog antar umat beragama diOhoi Langgiar - Kecamatan Kei Besar Selatan kepada : Hamida Ubrusun, S.Sos PPTK, Nomor bukti : 52/GU/KESRA/2019 08 April 2019; 149. 1 (satu) rangkap Kwitansi belanja sewa sound Sistem kegiatan dialog antar umat beragama
Kei Besar Selatan Kepada: Hamida Ubrusun,S.Sos, Nomor bukti : 58/GU/KESRA/2019 April 2019; 374. 1 (satu) rangkap Kwitansi belanja biaya cetak spanduk kegiatan dialog antar umat beragama di Ohoi Langgiar - Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Nomor bukti : 48/GU/KESRA/2019 April 2019; (CETAK) 375. 1 (satu) rangkap Kwitansi belanja sewa sound sistem kegiatan dialog antar umat beragama di Ohoi Langgiar - Kecamatan Kei Besar Selatan kepada: Hamida Ubrusun, S.Sos, Nomor bukti : 51/GU/KESRA/2019 April 2019
; (Sewa Sound sistem) 376. 1 (satu) rangkap Kwitansi belanja penggandan materi kegiatan dialog antar umat beragama di Ohoi Langgiar Kecamatan Kei Besar Selatan Kepada: Hamida Ubrusun, S.Sos, Nomor bukti : 49/GU/KESRA/2019 April 2019; (PENGADAAN) 377. 1 (satu) rangkap Kwitansi belanja sewa gedung kegiatan dialog antar umat beragama di Ohoi Langgiar Kecamatan Kei Besar Selatan Kepada: Hamida Ubrusun,S.Sos, Nomor bukti : 50/GU/KESRA/2019 April 2019; (SEWA GEDUNG) Halaman 198 dari 252 Putusan Nomor 37
54 — 50
Int.I8 : Foto copy sesuai asli Fakta Dialog sebelumsidang BPN, tanggal 18 Agustus 2014 ;Bukti TI. Int.I9 : Foto copy sesuai asli Fakta Dialog sebelumsidang BPN, tanggal 18 Agustus 2014 ;Bukti T.I.Int.I10 ; Foto copy sesuai asli Gambar/photophotopeninjauan lokasi, tanggal 29 April 2014 ;Bukti TI. Int.I11 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yangdibuat oleh Arfah, tanggal 10 September 2014 ;Bukti T.I0.Int.I12 : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Setoran(STTS) 2011, atas nama Dg.
105 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukumPasal 1238 KUHPerdata;Bahwa setelah dilakukan penyitaan/perampasan mobil milik Penggugatoleh debt collector atas suruhan Tergugat, maka Penggugat pada tanggal19 Maret 2014 mendatangi kantor Tergugat dan melakukan dialog denganpetugas dan mereka ngotot tetap menyita/menahan mobil tersebut denganmenyerahkan surat pemberitahuan kewajiban yang harus dibayar yangisinya Penggugat harus melakukan pelunasan total, kalau tidak makamobilnya tetap ditahan/disita, yang
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD bin HANBAL
Tergugat:
Walikota Bogor
359 — 168
hanya untuk renovasi bangunanmasjid yang sudah ada bukan untuk membongkar dan mendirikan bangunan baru;Berdasaran Peraturan Bersama Menteri Agama dan MenteriDalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006, pendirianRumah Ibadat harus sesuai dengan kebutuhan umat dan dilokasi pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal tersebuttelah berdiri 6 Masjid; MUI Kota Bogor, FKUB, Kantor Kementerian Agama Kota Bogordan Dewan Masjid Indonesia menyarankan untuk menciptakankondisi yang kondusif agar dapat dilakukan dialog
Adam Ibrahim; Saksi mengatakan mengetahui ada dialog atau musyawarah antaraYayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad Bin Hanbal dengan MUI yangawalnya akan dilaksanakan di Kantor MUI namun tidak terlaksanakankarena pemberitahuannya mendadak. Pada saat pertemuan digelar diBalai Kota Bogor dan Kantor Sekda yang difasilitasi oleh PemerintahDaerah situasi tidak memungkinkan karena massa dari kedua belah pihakHal. 81 dari 113 hal. Put.
apapun ;Ahli mengatakan tidak ada kewenangan khusus dari tugas MUI ditingkatdaerah mengenai pendirian rumah ibadah dan apabila adaterjadiperselisihan, MUI akan melakukan pembinaan kepada masyarakat ;Ahli mengatakan terhadap bentuk yang berpontensi menimbulkan masalahini untuk pembinaan tergantung kondisi dilapangan, sudah bekerja samadengan pihak pihak terkait dan dilakukan pendekatan pendekatankadang ada yang mudah melakukan pendekatan kadang ada yang susah,dan kita sudah pernah mengajak untuk dialog
pada saat ada surat itu yangkedua juga batal saat di walikota dan dikecamatan sudah beberapa kalidicoba dilakukan pendekatan dan dialog semua tidak berhasil ;Ahli mengatakan, bahwa muzakarah kemarin itu adalah program kerjakomisi fatwa, tetapi kebetulan ada beberapa masukanmasukan darimasyarakat dari berbagai elemen maka ketemulah, karena ada programyang diagendakan ada tema yang bisa diangkat maka berlangsunglahmuzakarah ; Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telahmenyerahkan kesimpulannya
dengan T39,tersirat mekanisme atau tata cara proses pencabutan izin memenuhi ketentuanPasal 6 Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014, akan tetapi bukti surattersebut bukanlah suatu) bentuk memfasilitasi pemegang izin untukmelaksanakan proses KkKlarifikasi terkait pengaduan pihak ketiga dan diberikesempatan untuk melaksanakan sosialisasi terhadap warga masyarakat yangterkena dampak pembangunan, namun untuk memenuhi permintaan MajelisHakim dalam perkara Nomor 150/G/2017/PTUNBDG untuk melakukan dialog
31 — 7
Kemudian pada hari Senintanggal 12 Januari 2015 datanglah rombongan Bupati Barito Utara,rombongan Kapolres Barito Utara dan Dandim Barito Utara menemuiTerdakwa dan rekanrekan Terdakwa lain untuk melakukan dialog danhinting pun dilepaskan oleh Pihak PT. BAK tanpa adanya konfirmasiterlebin dulu. Selanjutnya, pada hari Rabu 24 Januari 2015 sekitar Pukul12.30 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan kawankawannyaberada di PT.