berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat diterma untuk diperiks a;Menim

Lt Bj I ob yt 4aArtinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan buktiyang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumahtangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapanuntuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikankedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bainsuami terhadap istrinya ;Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

No.0230/Pdt P/2019/PA.Sda.Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini:PERTIMBANGAN HUKUMN YAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menim bang, bahwa perkara ini temmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum slam, maka berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah

2019/PA.Sda.dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sulituntuk dipisankan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuksegera menikah bahkan mereka berdua pemah bemubungan badan sehinggacalon istri hamil 2 (dua) bulan yang jika tidak segera dinikahkan dihawatirkanmereka akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalinya Pemohon telahmengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P46, P7, P8 dan P9 serla 2orang saksi;Menim

Sda.Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan

Sda.salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

dikaitkan denganketentuan pasal 7 ayat ( 1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991,maka secara hokum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalahpasangan suami isteri yang sah , dank arena bukti P.1 merupakan akta otentikdan pula telah bemeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka olehkarena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti tersebutmempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

diajukan dan tidakakan mengajukan bukti lagi;Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yangtidak terpis ahkan dari penetapan ini:PERTIMBANGAN HUKUMHal 7 dari 13 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2019/PA.SdaMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaim ana tersebut di atas;Menim

kKekuatan yang sempurnadan mengikat;Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasadan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yangdilinat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yangharus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut mem enuhisyarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki Kekuatan pembuktian dandapat diterma sebagai alat bukti;Menim

perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoaro:Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat berdasarkan Hukum Islam, namun dalam rumah tangga Penggugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, olehkarenanya berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untukmengajukan gugatan perceraian tersebut;Menim

Putusan No. 1352/Pat.G/20 19/PA.Sda.Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut bersesuaian antarasatu sama lainnya, oleh karena itu telah memenuhi Pasal 172 HIR;Menim bang, bahwa dari dalildalil Penggugat dihubungkan dengan buktibukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan faktahukum bahwa sejak Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugatsering terjadiperselisinan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapanbagi keduanya untuk rukun kembali yang disebabkana

kewenangan PengadilanAgama Pekalongati;, nn nnn a nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara iniadalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariatIslam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalahkewe nan g an Peng ad i an Ag am ea Menim

tersebut memilikikekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugatmengnai dalil Penggugat posita 5 dan 6 saling bersesuaian dan memperkuatdalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhiketentuan pasal 171 dan pasal 172 HIR sehingga keterangan dua orangsaksihalaman 8 dari 12 putusan nomor 0352/Pdt.g/2015/PA.Pkltersebut diterima dan menjadi bukti yang memperkuat dalil gugatan Pengg ug at; son Hcrenmemnnessoneen =Menim

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tenpat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ;Menim

Putusan No. 37 48/Pdt.G/20 19/PA.Sda.dalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telan pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugattelah jera dan

Putusan No. 37 48/Pdt.G/20 19/PA.Sda.suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan ternyataselama Pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan ataspermohonan para Pemohon ;Menim bang, bahwa perkara ini temmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkanpenjelasannya

Penetapan No. 0040/Pat.P/20 19/PA Sda.Urusan Agama setempat tidak mempunyai akta nikah dan untuk itu memohonagar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan perkawinan tersebut sahmenurut hukum, oleh karenanya mempunyai legal standing untuk mengajukanpermohonan itsbat tersebut ;Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan ters ebutdan karena pemohonan telah memenuhi syarat formal suatu permohonanmaka terhadap petitum permohonan angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima permohonan secara formal dapat

dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara iniadalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariatIslam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalahkewenangan Peng adilan Agama Menim

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon dapat dibenarkan dan telah memenuhiketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1977 jo.pasal116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 127 HIR, makapermohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapansidang Pengadilan Agama Pekalongan setelah putusan ini memperolehke ku ata n h U ku m teta p Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yangtidak terpis ahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jis Pasal 82 ayat(1) dan (4) Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 makaMajelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali Termohon,namun upaya ters ebut tidak berhasil;Menim

Ini adalahaniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertinbangan ters ebut diatas , maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah mem enuhiketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohonagar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'iterhadap Termohon dihadapan

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapatbahwa Penggugat wajib mem buktikan dalil gugatannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P1 dan P2 serta saksi dan saksi Ilyang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menim bang bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya,oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tenpat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir danTermohon tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak, lalu Pemohon menyatakan mencabutperkaranya karena sudah rukun kembali dengan Termohon;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk beritaacara sidang yang secara keseluruhan diangap memuat dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana di uraikan di atas;Menim

Putusan No. 0634/Pdt.G/20 19/PA.Sda.maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim bang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agarPengadilan Agama Sidoaro menjatunkan talak satu bain sugro Tergugatterhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisinan dan pertengkaran yang disebabkan karena :a.

Putusan No. 0634/Pat.G/20 19/PA.Sda.mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tenpat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim