untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.916.000,Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan No. 358/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel diatas, maka dalam perkara inipunPenggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan Gugatan a quo, oleh karenaitu mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara aguo untuk memutuskan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk verklaard);Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum (Exceptio Onrechmatige

gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar olehorang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatuproses peradilan18 Bahwa didalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan adanya sengketa ataukonflik antara Penggugat dengan Tergugat I dan tidak ada nya hakhak yangtelah dilanggar dengan demikian Gugatan Penggugat sama sekali tidakberdasar karena Tergugat I tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap hakdari Penggugat ;19 Oleh karena Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (Onrechmatige

membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.916.000,14 Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo. 358/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel diatas, maka dalam perkara inipun Penggugattidak berkapasitas untuk mengajukan Gugatan a quo, oleh karena itu mohonMajelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan gugatan Pengsugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum (Exceptio Onrechmatige

sesuatu hak yang dilanggar olehorang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatuproses peradilan17 Bahwa didalam Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan adanya sengketa ataukonflik antara Pengeugat dengan Para Turut Tergugat dan tidak ada nyahakhak yang telah dilanggar dengan demikian Gugatan Pengeugat samasekali tidak berdasar karena Para Turut Tergugat tidak pernah melakukanpelanggaran terhadap hak dari Pengegugat ;18 Oleh karena Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (Onrechmatige

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 358/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel diatas, maka dalam perkara inipun Penggugat tidak berkapasitas untukmengajukan Gugatan a quo, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yangmemeriksa perkara a quo untuk memutuskan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk verklaard); Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum (Exceptio Onrechmatige OfOngerond)15 Bahwa pada hakekatnya dalam mengajukan Gugatan

Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II dalam perkara iniadalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);4.

Menyatakan Para Terbanding/Para Tergugat yang berupayamenguasai dan memiliki tanah milik Penggugat/Pembanding adalahPerbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) dan sangatmerugikan Pembanding/Penggugat;7. Menghukum atau melarang Para Terbanding/Para Tergugat danatau Siapapun yang mengaku memperoleh dan memiliki Surat tanahobjek sengketa, baik karena jual beli ataupun peralihnan hak lainnyayang berasal dari suratsurat tanah milik Para Tergugat/ParaTerbanding untuk tidak mempergunakan lagj;8.

Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad), (T2);3. Fotokopi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor11/Pdt.G/2020/PN SDA tertanggal 14 April 2020, (T3);4.

Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT memutuskan kontrak secarasepihak adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);3. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak memasukkan PT. FATIMAH INDAHUTAMA dalam Daftar Hitam (Black List) perusahaan pada LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak mencairkan uang jaminanPelaksanaan (Bank Garansi);5.

Nomor 3423 K/Pdt/2018telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daaq);. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah hak milik seluas 600m? (enam ratus meter persegi) dengan bukti hak berupa Sertifikat SHMNomor 119/Korpri Raya, a.n. Isnanda M.

Menyatakan perbuatan Tergugattergugat menguasai tanah objekperkara secara tanpa hak dan mendirikan bangunan di atas tanah objekperkara tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum(onrechmatige daaq);Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Nomor 33/PDT/2020/PT PDG.6.

Kembali terhadap putusan pengadilan;Bahwa terbukti objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggikaum Penggugat yang berasal dari ninik dan neneknya masingmasingbernama Muhammad Rasyad, Muhammad Noer, Muhammad Jabar danRakiyan, berdasarkan Surat tanggal 12 Agustus 1884 yang diperkuat denganbukti surat tanggal 27 Oktober 1971:Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat A yang mensertifikatkanobjek perkara kepada Tergugat C tanpa hak dan tanpa seizin Penggugatberkaum adalah perbuatan melanggar hukum (onrechmatige

HakTanggungan tersebut;Bahwa sebagaimana alasanalasan tersebut diatas, TERGUGAT telah melanggar Azasazas yang dianut dalam hukumPerlindungan Konsumen yaitu Azas Keseimbangan dan AzasKepastian Hukum serta melakukan pelanggaran sebagaimanaUndangUndang No. 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen, Pasal 18 ayat (1) huruf g, h, sehingga terhadapPerjanjian Kredit Nomor: 0000307SPK70870609, tanggal 22Juni 2009, dimana telah memuat Klausula Baku yangdianggapTERGUGAT telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (Onrechmatige

terhadapPenggugat dilakukan dengan cara sebagaimana tersebut diatas yang tidaktunduk pada mekanisme Partai sebagaimana diatur pada AD/ART Partai danPeraturan Organisasi Partai Karya Pedul Bangsa, dan Putusan MahkamahKonstitusi nomor 39/PUUXI/2013. sebagai landasan Hukum, yang manaPerbuatan TergugatI,II, yang melakukan Pemberhentian Sebagai AnggotaPKPB dan Persetujuan (PAW) Anggota DPRD, kepada Penggugat adalah cacathukum serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige

Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa, yang telah melakukanPemberhentian diri Penggugat Sebagai Anggota PKB dan mencoretPenggugat dari Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Sibolgaadalah cacat hukum serta menimbulkan kerugian bagi Penggugatmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad), dan akibatPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun moril;22.

Menyatakan Tergugat I, Il melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad), karena secara sepihak telah memberhentikanPenggugat;4. Menyatakan tidak sah pemecatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap PENGGUGAT ABDUL RAHMAN SIMATUPANG;5. Menyatakan tidak sah secara hukum Surat tertanggal 6 Juli 2018Nomor : 48/DPC.02/AI/VII/2018, Hal : Rapat Pleno DPC PKB Kota Sibolgayang dikeluarkan oleh Tergugat I;6.

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ; 6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum tindakan Tergugat I yang membaliknama Sertipikat Hak Guna Bangunan No.515/K Surat Ukur sementara No.8458 tanggal 9-9-1983 luas 1.395 M2 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dari semula atas nama Haji Raden Mustofa Soetopo, S H menjadi atas nama Tergugat I ; 7.

prioritas untuk dapat mengajukansesuatu hak hukum yang barU atas sebidang tanah bekas Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 515/K tersebut ;2 222 ono nnn n nnn nn nnn enc ec nc nn nncnncnsBahwa tindakan Tergugat yang menjual bangunan rumah tempat tinggal berikut dengansegenap bahagian dan turutturutannya, terletak di Jalan Dharmahusada Indah C3 danC4 Surabaya dan melepaskan hak prioritas kepada Tergugat II serta tindakan Tergugat IIyang membeli bangunan milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige

Menyatakan Tergugat dan Tergugat Il telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daadq) ;6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatanhukum tindakan Tergugat yang membaliknama Sertipikat Hak GunaBangunan No. 515/K surat Ukur sementara No.8458 tanggal 991983 luas1.395 m2 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dari semulaatas nama. Haji Raden Mustofa Soetopo, Soana Hokum menjadi atas namaTerquigal 3~~ nnn nn rire7.

Bukti TVII2) karena TERGUGAT Vmengeluarkan Sertifikat Hak Milik No.252 dan Sertifikat Hak Milik No. 21(vide Bukti TVII1 dan Bukti TVII2) telah sesuai dengan persyaratan danketentuan serta peraturan perundangundangan yang berlaku , maka kamiMohon Bukti olen PENGGUGAT yang dapat menguraikan kebenaraanadanya unsurkesalahan atau kesengajaan yang terpenuhi pada penerbitansertifikat tersebUut; 2 2n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn rennerBahwa TERGUGAT VII sama sekali tidak melakukan perbuatan melawanhukum (onrechmatige

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsidiatas bahwa dalil perobuatan melawan hukum PENGGUGAT dalamGugatannya tidak memenuhi keempat unsur perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365KUHPerdata Jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1999 dalam perkara Cohen vslidenbaum serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukana oleh R.Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokokpokok HukumHal 83 dari Put.

"Unsurunsur perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) tersebutadalah bersifatkumulatif, sebagaimanayang dinyatakan olehYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 371 K/Sip/1973 tanggal 22Oktober 1975, sehingga dengan tidak terpenuhinya salah satuunsurtersebutmakaperbuatantersebutbukanmerupakanperbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad).

Dalam Gugatannya, PENGGUGATtidak menguraikan semua unsurperbuatan melawanhukum(onrechmatige daad) tersebutapalagi membuktikan perbuatanTERGUGAT VII mana yang memenuhi semua unsur perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad) tersebut; Bahwa TERGUGAT VII tidak melakukan unsurunsur perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad) terhadap PENGGUGAT sebagaimana terurailer Dr esse narcercrceneet errant creremee sennaA.

Ss1/33/ARD & Ass/08/XI/20013 tertanggal11 November 2013, perihal : Mohon Blokir Sementara Deposito a/c No.114.02.04.004.0266 ;Bahwa tindakan Tergugat yang menahan dan/atau tidak mecairkan TabunganMartabe tersebut kepada Para Penggugat dapat dikwalifisir sebagai perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daads) sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 1365 KUHPerdata;Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor I 1/Pdt.G/2014/PN.Mdn10.Bahwa akibat dari tindakan melawan hukum hukum yang dilakukan olehTergugat

Apakah tindakan dari Tergugat yang menahan dan/atau tidak mecairkanTabungan Martabe tersebut kepada Para Penggugat dapat dikwalifisir sebagaiperbuatan melawan hukum (onrechmatige daads) sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai tanah objek terperkaraadalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) danmerugikan PenggugatPenggugat ;5. Menghukum Tergugat dan orang lain yang mendapatkan hak daripadanyauntuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepadaPenggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun ;6.

Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dan merugikanPenggugatPenggugat ;4. Menghukum Tergugat dan orang lain yang mendapatkan hak daripadanyauntuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepadaPenggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun ;5.

Menyatakan perbuatan TergugatI merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige overheidsdaad);3. Menghukum TergugatI, untuk melaksanakan eksekusi atas PutusanPengadilan TUN Medan, Nomor: 73/G/2009/PTUN MDN, tanggal 6Januari 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan, Nomor.69/B/2010/PT.TUNMDN, tanggal 21 Juni 2010, Jo. Putusan MARI, Nomor:431 K/TUN/2010, tanggal 17 Februari 2011 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, sepanjang untuk dan atas nama Penggugat ErtyPanent, SE;4.

spot) yang terletak dan dikenal umum di Desa Bajarau, KecamatanParenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,dengan batasbatas sebelah : Utara: Jalan Koleksi Perusahaan, diberi tanda AB, C D dan GG1H;e Barat: Hutan Negara, diberi tanda DE ;e Selatan : Hutan Negara, diberi tanda EF1F ; Timur : Jalan Main Road A.B/Jalan Main Road B.C, diberi tanda FG, H dan JA;adalah milik Penggugat;3: Menyatakan Tergugatl, Tergugatll dan Tergugatlll telah melakukanperbuatan melanggar hukum (onrechmatige

Nomor 61 K/Pat.SusParpol/2017hukum bertentangan dengan hukum;Dalam Putusannya halaman 44, amar Putusan Judex Facti kelima:menyatakan Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dalamputusannya Nomor 237/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014 yangmelakukan pemecatan terhadap diri Penggugat dari keanggotaan PartaiDemokrat serta perbuatan Tergugat Il sebagaimana diuraikan di atasmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang manaperbuatan Para Tergugat dapat merugikan Penggugat baik

perbuatan melawanhukum kontradiksi butir 5 (lima) bertentangan dengan amar putusan butir 6(enam) sehingga putusan batal demi hukum;Dalam Putusannya halaman 44, Judex Facti pada pokoknya menyatakanamar sebagai berikut:Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dalamputusannya Nomor 237/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014yang melakukan pemecatan terhadap diri Penggugat dari keanggotaanPartai Demokrat serta perbuatan Tergugat Il sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige

Amar dan pertimbangan putusan Judex Facit tentang perbuatan melawanhukum bertentangan dengan hukum;Dalam Putusannya halaman 44, amar Putusan Judex Facti kelima:menyatakan Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dalamputusannya Nomor 237/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014 yangmelakukan pemecatan terhadap diri Penggugat dari keanggotaan PartaiDemokrat serta perbuatan Tergugat Il sebagaimana diuraikan di atasmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang manaperbuatan Para Tergugat

Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan dan Kewenanganmengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabatpemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) yang menyatakan PerkaraPerbuatan Melawan Hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan TataUsahaNegara;6.

Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan dan Kewenanganmengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabatpemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) yang menyatakan PerkaraPerbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh PengadilanNegeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;Sehingga pantas dan beralasan jika gugatan

Menyatakan perbuatan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daag) ;4. Menghukum Tergugat untuk keluar meninggalkan objek sengketa jika perlu dengan bantuan aparat keamanan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;6.

Bahwa sikap Tergugat yang tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugatsebesar Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daads) karena telah mendatangkankerugian kepada Penggugat;7.

kaligrafi dan jam dinding)e 2set kursi (dalam) keadaan rusak, dibawah ke tukang reparasie 1 (satu) lemari tasMenyatakan barang bergerak tersebut pada poin 6 (enam) tetap dalam pengawasandan penguasaan Penggugat;Menyatakan Tergugat masih berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 18.500.00(delapam belas juta lima ratus ribu rupiah);Menyatakan sikap Tergugat yang belum mebayar hutangnya kepada Penggugatsebesar Rp. 18.500.00 (delapam belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige