ROCHMA HIDAYATI, SE.Ak BA Pemeriksaan Ahli tanggal 25 Mei 2021 4. HARDI SULISTIANTO BA Pemeriksaan Ahli tanggal 30 April 2021 Bahwa terhadap saksi dan ahli tersebut telah dilakukanpemanggilan dan pemeriksaan berdasarkan ketentuan KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana. (Vide Bukti T12sampai dengan T39);Bahwa untuk kepentingan pembuktian telah pula dilakukanpenyitaan terhadap dukumen dan/atau alat bukti surat, danpenyitaan tersebut telah disetujui oleh Pengadilan Tipikordaerah dilakukan Penyitaan.

11.30 WIB atau setidaktidaknya pada sekira bulanJanuari tahun 2018, bertempat di Ruang Closing Pemeriksa Pajak pada KantorPelayanan Pajak Pratama JakartaCengkareng, Jakarta Barat atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah turut sertamelakukan perbuatan pidana korupsi bersamasama dengan SOFIA HARTATIRINGORINGO, SE.Ak

Cherng Tay Indonesia dengan susunan tim, yaitu Terdakwa Sofia HartatiRingoringo, SE.AK., MM., sebagai Supervisor dan Terdakwa Widhiantoro BinMaskan sebagai Ketua Tim. Dalam proses pemeriksaan pajak PT. Cherng TayIndonesia tersebut didapatkan koreksi restitusi pajak sebesar Rp101.330.000,00Halaman 15 dari 103 Hal.

kegiatan maupun pertanggung jawaban keuangan kegiatan.e Bahwa berdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor:SR143/PW07/5/2013 tanggal 29 April tentang laporan hasil perhitungankerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembuatan Sistem Informasi ManajemenKepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat KabupatenLahat TA 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Ichsan Fuady, SE(Pembantu Penanggung Jawab), Iri Suhaery, SE (Pengendali Teknis, Yulius SebrangLor, SE.Ak

MurfaSurya Mahardika.Bahwaberdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor:SR143/PW07/5/2013 tanggal 29 April tentang laporan hasil perhitungankerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembuatan Sistem Informasi ManajemenKepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat KabupatenLahat TA 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Ichsan Fuady, SE(Pembantu Penanggung Jawab), Iri Suhaery, SE (Pengendali Teknis, Yulius SebrangLor, SE.Ak (Ketua Tim), Andi Irawan, SE

,MBA ;bernama : MUSA ROJAl, SE.Ak dan1. Keterangan saksi ahli MUSA ROJAl, SE.Ak. adalah sebagaiberikut : Bahwa kerugian negara dalam proyekJIDES adalah sebesar Rp. 388.508.500,(tiga ratus delapan puluh delapan jutalima ratus delapan ribu lima ratus rupiah);Bahwa dalam kegiatan JIDES tersebut adapengendapan yang dilakukan oleh pihakCV dan oleh Sujono;Bahwa pengendapan adalah uang yangtinggal dan tidak diteruskan ;Bahwa menurut saksi ahli bahwa CV.

Ahli Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE, CA. keterangan dan pendapat di BAP TahapPenyidikan di bawah janji dibacakan di depan persidangan, memberikan keterangan danpendapatnya pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa dalam UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22disebutkan Kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang,yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai;Dalam PP 58 Tahun 2005 Tentang

,John Wiclif Aufa dan Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE, CA., maka sesuai dengan ketentuan Pasal162 ayat (2) Jo. pasal 179 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana keterangannyadisamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang, sehinggaketerangannya mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana diaturdalam ketentuan pasal 1 angka 26 dan angka 27 Jo. pasal 184 ayat (1) huruf a Jo.

Pasal 184 ayat (1) huruf cUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan yangdinilai sebagai alat bukti surat menurut undangundang adalah: surat yang dibuat atas sumpahjabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pendapat Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE, CA. sertasetelah dicermati dalam berkas perkara melekat alat bukti surat yaitu berupa: Laporan Hasil AuditDalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua BaratTahun Anggaran 2015 Nomor: SR122/PW27/5/2018 tanggal 26 April 2018 dimana hasil Audittersebut menyatakan bahwa terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.309.763.736,00 (tigamilyar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah),kerugian keuangan Negara terjadi menurut keterangan/pendapat ahli Evenri Sihombing, SE.Ak

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi KegiatanPengadaan Tanah Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 Nomor: SR122/PW27/5/2018 tanggal 26 April 2018 dimana hasil Audit tersebut menyatakan bahwa terdapatKerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.309.763.736,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan juta tujuhratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), kerugian keuangan Negara terjadimenurut keterangan/pendapat ahli Evenri Sihombing, SE.Ak

Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta Irawan, dan saksi AhmadZulkarnaen, MT.), Terdakwa Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd, (SekretarisDewan) selaku Pengguna Anggaran (PA), saksiH. Ucu Kuswandi, SH.,M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Drs.

Sudiarto, SE.Ak, saksi Dentalrawan, dan saksi Ahmad Zulkarnaen, MT.), Terdakwa Drs. EDDYJUNAEDI, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA), dan saksi H. UcuKuswandi, SH., M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yangmembahas dan menghasilkan kesimpulan rapat sebagai berikut :1. Untuk masalah pembahasan Pansus X kita sepakati dari tanggal 5 sampaidengan tanggal 8 September 2011, supaya dapat menyelesaikanpembulatan pada tanggal 8 September 2011.2.

Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta lrawan,dan saksi Ahmad Zulkarnaen, MT.), dalam rapat Badan MusyawarahDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang memutuskanProses penunjukan Travel oleh Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Cimahi seharusnya dilakukan proses pengadaanbarang dan jasa oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) seperti adanya kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPkK),hal ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam prosespengadaan Barang dan

Sudiarto, SE.Ak, saksi Dentalrawan, dan saksi Ahmad Zulkarnaen, MT.), Terdakwa Drs. EDDYJUNAEDI, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA), dan saksi H. UcuKuswandi, SH., M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yangmembahas dan menghasilkan kesimpulan rapat sebagai berikut :Halaman105dari426. Untuk masalah pembahasan Pansus X kita sepakati dari tanggal 5 sampaidengan tanggal 8 September 2011, supaya dapat menyelesaikanpembulatan pada tanggal 8 September 2011.2.

SUDIARTO,SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dan saksi AHMAD ZULKARNAEN, MT, saksiDrs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd, (Sekretaris Dewan) sebagai PenggunaAnggaran (PA), saksi H.

SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, saksi AHMADZULKARNAEN, MT dalam Rapat Badan Musyawarah Dewan PerwakilanRakyat (DPRD) Kota Cimahi yang memutuskan Proses penunjukan Travel olehPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, seharusnyadilakukan proses pengadaan barang dan jasa oleh Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang selanjutnya dituangkan dalamkontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK), hal ini bertentangan dengan ketentuanyang berlaku dalam proses pengadaan Barang

SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dan saksi AHMADZULKARNAEN, MT, saksi Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd, (Sekretaris Dewan)sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi H. UCU KUSWANDI, SH.,M.Si.

Upah tandatangan untuk saksi RIDWAN,SE.Ak untuk SPD Fiktif padatahun 2014, yang dibayarkan dari alokasi anggaran Adum 2015,sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebesar Rp. 4.000.000, (empatjuta rupiah)10.Pembayaran pembelian air lori pada bulan Januari dan Februari 2015sebesar Rp.1.190.000, (Satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).> Bahwa dalam periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 desember 2015berdasarkan sistem aplikasi keuangan, yang digunakan oleh saksiARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS

Upah tandatangan untuk saksi RIDWAN,SE.Ak untuk SPD Fiktif padatahun 2014, yang dibayarkan dari alokasi anggaran Adum 2015,sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebesar Rp. 4.000.000, (empatjuta rupiah).10.

Kaditersebut, dan selanjutnya terhadap penandatangan berita acara oleh Terdakwatersebut, dan dihubungkan dengan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan SulawesiTenggara WAWAN RUSTIAWAN,SE.Ak,selaku auditor dari BPKP PerwakilanProvinsi Sulawesi Tenggara menjelaskan, bahwa terhadap dana pembangunan jalansepeda sebesar Rp.1.792.000.000,00, (satu miliyar tujun ratus sembilan puluh duajuta rupiah), pada intinya adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan daerah(APBD) Kabupaten Wakatobi yang digunakan

1999 TentangPemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Menimbang,bahwa selanjutnya dalam Pembelaan/Pledoinya Penasehat HukumTerdakwa menyatakan bahwa Dakwaan Subsidair yang diajukan oleh Penuntut Umumtidak terbukti dan tidak terpenuhi dalam perkara a quo ini. terutama pada unsur Dapatmerugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara karena dalam faktanya abhliWAWAN RUSTIAWAN, SE.Ak

SYUKUR KELA BRAJO saja yangberbeda akan tetapi keterangan Ahli Agus Riyono, SE.AK juga berbedaatau tidak sama yang termuat dalam Berita Acara Persidangan denganyang termuat dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.Keterangan Ahli AGUS RIYONO, SE, AK yang termuat dalam beritaacara Persidangan pada halaman 93 antara lain ; Menurut pendapat saya yang bertanggung jawab adalah sekretariatdaerah;Keterangan ahli tersebut di atas tidak termuat dalam putusanpengadilan tingkat pertama;Bahwa berita acara persidangan

RUDI ZULFIAN, SE.Ak, Swasta, Warga Negara Indonesia, Passpor RI No. AE815487,selaku pribadi, beralamat di JIn. Raya Pondok Kelapa, Kav. DKI Jin.Pondok Kelapa 10 Blok E12/16, selanjutnya disebut sebagai5 5m Sane 6 5 6 Re 0 8 FH TERGUGAT V;6. PT. NATAKI BAMASA, beralamat di Gedung Graha Surya Internusa, Lt.3 Ruangan305 Jin. H.R. Rasuna Said Kav. XO Kuningan Jakarta Selatan selanjutnyadisebut sebagaibee ee eee ees TURUT TERGUGAT I;7.

RUDI ZULFIAN, SE.Ak, sebagai ow... cece cence ence nee ee ene enee tenesTERGUGAT V;. PT.NATAKI BAMASA, sebagai ............ 0... cece cece eee e nee e eee eneeeneenaeees TURUTTERGUGAT I;. PAN SINO INTERNASIONAL HOLDING Ltd, sebagai TURUT TERGUGAT I;.Mr IDO ARIS VEENSTRA, sebagai .....................04. TURUT TERGUGAT III;. Notaris EDWAR, SH., sebagai .................c cece cee ee eee TURUT TERGUGAT IV; nN~Oo Susunan persidangan:H.PRIM HARYADI, SH.MH.........

RINTARMABUE LUMBAN TOBING, SE.Ak bersama tim, selaku ahli dari BPKPPerwakilan Provinsi Bengkulu terhadap kegiatan Kabupaten ProgramRaskin di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang KabupatenRejang Lebong tahun 2016, telah ditemukan penyaluran raskin yangtidak disalurkan kepada Warga sehingga menimbulkan kerugianHalaman 29 dari 196 Putusan Nomor 70/Pid.SusTPK/2016/PN.

RINTARMABUE LUMBAN TOBING, SE.Ak bersama tim, selaku ahli dari BPKPPerwakilan Provinsi Bengkulu terhadap kegiatan Kabupaten ProgramRaskin di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang KabupatenRejang Lebong tahun 2016, telah ditemukan penyaluran raskin yangtidak disalurkan kepada Warga sehingga menimbulkan kerugianHalaman 35 dari 196 Putusan Nomor 70/Pid.SusTPK/2016/PN.

RINTARMABUE LUMBAN TOBING, SE.Ak bersama tim, selaku ahli dari BPKPPerwakilan Provinsi Bengkulu terhadap kegiatan Kabupaten ProgramRaskin di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang KabupatenRejang Lebong tahun 2016, telah ditemukan penyaluran raskin yangtidak disalurkan kepada Warga sehingga menimbulkan kerugianNegara sebesar RP. 132.077.700.00, (seratus tiga puluh dua jutatujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah).Adapun rincian Kerugian Negara sebesar RP. 132.077.700.00,(seratus tiga puluh dua juta

Bahwa seharusnya Termohonmelimpahkan perkara tindak pidana korupsi dana bantuan APBD Bone BolangoTahun 20112012 dengan tersangka Hamim Pou,S.Kom,MH ke PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo, karena telah lengkap penyidikannyasebagaimana perlakuan yang sama terhadap' tersangka SlametWiyardi,SE.Ak.

Bali) dengan ketentuanketentuan dan syarat sebagaimanadituangkan dalam pasal 1 s/d pasal 19 dalam Perjanjian Kredit AJEGBALI Nomor : 0217/SR/BSHB/2009 tanggal 20 Mei 2009 sebagaimanabukti surat P1 = T.ll , yang mana pula di dalam setiap halamanPerjanjian Kredit AJEG BALI tepatnya dibawah pojok kanan telahditanda tangani oleh Penggugat(Susana) begitu pula pada halamanakhir Perjanjian Kredit AJEG BALI tersebut telah ditanda tangani pihakBank dalam hal ini ditanda tangani oleh DW.NGK.KT.CATURSUSANA,SE.AK

MM dariUniversitas Negeri Padang tersebut, ahli Afdal Sati, SE.Ak,CFF dari BPKP PerwakilanPropinsi Sumbar telah melakukankeuangannegara sebagai berikut:audit dalam rangka penghitungan kerugiana. Selisin volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasar adalah sebesar10,86 m*.b. Selisih volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar 17,105 m*.c. Selisih volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasar adalah 360,5 titik(tidak dilaksanakan).d.

MM dariUniversitas Negeri Padang tersebut, ahli Afdal Sati, SE.Ak,CFF dari BPKP PerwakilanPropinsi Sumbar telah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangannegara sebagai berikut:a. Selisih volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasar adalah sebesar10,86 m*.b. Selisih volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar 17,105 m?.c. Selisih volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasar adalah 360,5 titik(tidak dilaksanakan).d.

ZAHRUL HARMEN, ST.MMtersebut, ahli AFDAL SATI, SE.Ak,CFF dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumbartelah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negarasebagai berikut : Selisin volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasar adalahsebesar 10,86 M3. Selisin volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar 17,105 M3 Selisin volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasar adalah 360,5titik (tidak dilaksanakan).

ZAHRUL HARMEN, ST.MMtersebut, ahli AFDAL SATI, SE.Ak, CFF dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumbartelah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negarasebagai berikut: Selisin volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasar adalahsebesar 10,86 M3;Halaman 80 dari 119 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg Selisih volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar 17,105M3; Selisin volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasar adalah360,5 titik (tidak dilaksanakan

satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 267/2011 tanggal 13Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak KeduaHENDRIK WAROKKA; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB(SSB);15. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 287/2011 tanggal 23Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak Kedua ELLENMARGARETA WALAN; SSP PPh Final dan Surat Setoran BPHTB(SSB);76. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli (AJB) No. 290/ 2011 tanggal23 Juni 2011, Pihak Pertama ABRAM RUMANSI dan Pihak KeduaRENI ANGGREINI ADAM, SE.Ak

SITORUS Se.Ak ANAK DARI PANTAS SITORUS;Bahwa peristiwa tersebut terjadi diperkirakan sejak bulan Juli 2014Sampai dengan bulan Agustus 2017 yang bertempat di sekitar arealperkantoran Pt. SIMS JAYA KALTIM, kec. Batu sopang kab. Paser. Kaltim.Bahwa yang melakukan adanya peristiwa penggelapan dan penipuantersebut adalah sdra. RELLY HARDIANTO dan saksi mengenalnya. Bahwa yang mnjadi korban adalah perusahaan PT. SIMS JAYA KALTIM, danhubungannya adalah pelaku bekerja di perusahaan Pt.

RINTAR MABUE LUMBAN TOBING,SE.Ak selaku ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulumenjelaskan bahwa hasil audit yang di lakukan bersama Tim terhadapkegiatan Program Raskin di Desa Simpang Beliti KecamatanBinduriang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016, telah ditemukanpenyaluran raskin yang tidak disalurkan kepada Warga sehinggamenimbulkan kerugian Negara sebesar RP. 132.077.700.00, (Sseratustiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).Perbuatan terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H.

RINTAR MABUE LUMBAN TOBING,SE.Ak selaku ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulumenjelaskan bahwa hasil audit yang di lakukan bersama Tim terhadapkegiatan Program Raskin di Desa Simpang Beliti KecamatanBinduriang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016, telah ditemukanpenyaluran raskin yang tidak disalurkan kepada Warga sehinggamenimbulkan kerugian Negara sebesar RP. 132.077.700.00, (Sseratustiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh riobu tujuh ratus rupiah).Perbuatan terdakwa ABU BAKAR, SH. BIN H.

BAMBANGNURCAHYO, SE.Ak, sesuai ketentuan dalam KUHAP namun tidak hadir oleh karena itu JaksaPenuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaannya di bawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa jabatan Ahli di perwakilan BPKP Provinsi Jawa timur sebagai auditorMadya mulai bulan Pebruari 2013.Bahwa tugas pokok Ahlii adalah melakukan audit investigasi dan auditpenghitungan kerugian keuangan Negara.Bahwa