perbuatan persetubuhan tersebut setelah saksidiberi Kabar oleh pihak Polsek Metro Selatan jika Anak korban Bungadipergokioleh warga sedang bersama terdakwa dirumah kontrakannya ; Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara terdakwa dengan Anakkorban Bungaadalah sebagai seorang manager dan pemain volly yang manasaat Anak korban Bungamasih duduk di bangku SMA, terdakwa pernahHalaman 9 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Metmeminta izin kepada saksi untuk menjadikan Anak korban Bungasebagalpemain pada Tim Voly Tipikor

korbanBungaadalah berpacaran kemudian terdakwa dan Anak korban Bungadi bawake Polsek Metro Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut ; Bahwa terdakwa pernah memberikan Anak korban Bungasebuah kalungemas 22 karat, dan cicin emas dan terdakwa juga membantu Anak korbanHalaman 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN MetBungasaat mendaftar kuliah di STO Darmawacana Metro berikut biayakontrakannya ; Bahwa terdakwa kenal dengan Anak korban Bungakarena Anak korbanBungamerupakan anggota tim voly LSM LPI Tipikor

korbanHalaman 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN MetBungaadalah berpacaran kemudian terdakwa dan Anak korban Bungadi bawake Polsek Metro Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut ; Bahwa terdakwa pernah memberikan Anak korban Bungasebuah kalungemas 22 karat, dan cicin emas dan terdakwa juga membantu Anak korbanBungasaat mendaftar kuliah di STO Darmawacana Metro berikut biayakontrakannya ; Bahwa terdakwa kenal dengan Anak korban Bungakarena Anak korbanBungamerupakan anggota tim voly LSM LPI Tipikor

hubungan terdakwa dan Anak korban Bungaadalah berpacarankemudian terdakwa dan Anak korban Bungadi bawa ke Polsek Metro Selatanuntuk dimintai keterangan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa terdakwa pernah memberikan Anak korbanBungasebuah kalung emas 22 karat, dan cicin emas dan terdakwa jugamembantu Anak korban Bungasaat mendaftar kuliah di STO Darmawacana Metroberikut biaya kontrakannya ;Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan Anak korban BungakarenaAnak korban Bungamerupakan anggota tim voly LSM LPI Tipikor

sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September2 Perpanjangan Penuntut Umum sejaktanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal2 Oktober 2014; 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejaktanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2014; 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 2 Nopember2014 sampai dengan tanggal 31 Desember5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Pekanbaru sejak tanggal 1Januari2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015; 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru sejak tanggal 31 Januari2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Tumpal H.

,MH, Andriadi, SH berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di KepaniteraanHalaman dari 415 halaman Putusan Nomor 53/Pid.SusTPK/2014/PN.PBRPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/SK/Pid/2014 tanggal 11 September 2014; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca : 792729 222n nnn nnn nn nnn nnn nnn7 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 53/Pid.SusTPK/2014/PN.Pbr tanggal 3 Oktober

,MH., dan Hakim Ad Hoc Tipikor RAKHMAN SILAEN,SH.,MH., masingmasing sebagai Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggall8 Pebruari 2015 oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh YARNIS, Panitera Penggantipada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa. Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,MASRUL, SH.,MH.

PENGGUGATmenguraikan riwayat kepegawaian yang perlu dibuktikankebenarannya karena masih merupakan cerita dari PENGGUGATyang belum dilengkapi atau didukung dengan buktibukti ;Bahwa dalil GUGATAN yang disampaikan PENGGUGAT dalamPosita 8 sampai dengan Posita 11 merupakan pengakuan olehPENGGUGAT yang membenarkan mengenai fakta terjadinyatindak pidana yang telah dilakukan oleh PENGGUGATsebagaimana dalam putusan perkara pidana nomor 45/Pid.sus/H/2011/PN.Tipikor.Smg yang telah diputus oleh Pengadilan Tipikor

Bahwa dalam Salinan Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang Nomor 45/Pid.sus/H/2011/PN.Tipikor.Smg Tanggal18 Oktober 2011, telah diuraikan pertimbangan Hakim berdasarkanfakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah secara tegasdinyatakan dasar hukum dalam memutus perkara yaitu pada kalimatakhir sebelum amar putusan menyebutkan : Mengingat Pasal 3 joPasal 18 Undangundang RI.

Bahwa berdasarkan faktafakta yang terbukti danterurai dalam Putusan Pengadilan Tipikor danrumusan pasalpasal dan tersebut jelas bahwatindak pidana yang dilakukan oleh yangbersangkutan adalah telah memenuhikriteriatindak pidana yang diancam pidana penjara lebihdari 4 (empat) tahun, maka dalam menindaklanjutiPutusan Pengadilan tersebut terdapat alternatifpilihan yaitu pemberhentian dengan hormat ataupemberhentian tidak dengan hormat.

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OB YEKGUGATAN telah secara cermat meneliti faktafakta yang terbukti dan terurai dalam PutusanPengadilan Tipikor yang pada akhirnyamenetapkan TERGUGAT berbukti sacara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana.

Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor BandaAceh, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 ;Halaman 1 dari hal.86 Putusan Nomor 10/PID.TIPIKOR/2017/PT BNATerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Rasminta Sembiring,SH. 2. Zul Azmi Abdullah, SH. 3. Hendra Sofyan, SH. 4. Baiman Fadhli, SHberalamat diJalan Tgk.

Aceh Selatan atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Acehyang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan dengan secara melawan hukumtelah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauHalaman 2 dari hal.86 Putusan Nomor 10/PID.TIPIKOR/2017/PT BNAperekonomian negara

Aceh Selatan atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Acehyang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara

Orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turutmelakukan ;Maka oleh karena itu Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Banda Aceh akan menjatuhkan hukuman yang berimbangdengan perkara splitan tersebut;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidakhanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagimasyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Tindak Pidana

SUDIRMAN, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,d.t.oUntuk salinan yang sama bunyinya oleh: USMAN, S.H.PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAH. SAID SALEM, S.H., M.HNIP: 19620616 198503 1 006Halaman 86 dari hal.86 Putusan Nomor 10/PID.TIPIKOR/2017/PT BNA

3 ayat (1) UU Tipikor sudah masukke perbuatan, jadi jika dikaitkan dengan pasal 55 ayat (1) keleKUHP, maka pasal 55 ayat (1) kele KUHP nyaharusterpenuhi;Bahwa, pasal 3 ayat (1) UU Tipikor penyelahgunaan wewenangkarena jabatan, tidak perlu dicaricari dan dibuktikan karenamenyalahgunakan wewenang itu adalah perbuatan melawanhukum, dan masalah perbuatan melawan hukum bisadisubsidairkan ;Bahwa, pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) keleKUHP sudah terbukti salam perkara yang lainnya, apakah

diajuga bisa dikenakan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat(1) kele KUHP ?

, menurut pendapat saksi kalau pasal 2 ayat (1)UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP bisa disubsiderkandengan pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) keleKUHP, tapi kalau pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1)kele KUHP tidak bisa disubsiderkan ke pasal 2 ayat (1) UUTipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP ;Bahwa, jika sipat melawan hukum tidak terbukti di pasal 3 ayat(1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP, tapi terbuktinyadi pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat

, menurut pendapat saksi karena dipasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHPmelawan hukumnya itu terhadap apa dulu dan harus dibuktikan,tapi kalau di pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1)ke1le KUHP jelas penyalahgunaan wewenang ;Bahwa, untuk pasal 55 ayat (1) kele KUHP tidak kenal ituapakah harus bertemu ?

Pihak yang membujuk melakukan perbuatanBahwa, jika turut sertanya terpisah dimana yang 2 orangterbukti dipasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) keleKUHP, apakah yang 1 orang lagi itu harus sama dipasal 3 ayat(1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP juga ?

Raden Amas Sungkalang, M.M (Sekretaris bukanAnggota Panitia IX Pengadaan Tanah) yang sekarang sudahmenjadi Terpidana Kasus Tipikor Pengadaan Tanah untukpembangunan rumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Huluyang dilakukan secara melawan hukum menyebabkandibayarkannya sejumlah uang sebagai ganti rugi tanah yangHalaman 10 dari 17 hal. Put.

Bahwa dalil kepemilikan tanah gugatan perkara a quo oleh Penggugattersebut didasarkan atas 13 Surat Keterangan Tanah yang fakta hukumyang sudah terbukti dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) yaitu Putusan Tipikor Nomor 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PNPTK adalah untuk memanipulasi data kepemilikan danpenguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas 21 Ha dalam alashak berupa Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut yang telah dibuat dandicantumkan bahwa ke 13 orang

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/HI JambiPertama, tanggal 10 Agustus 2017, No. : 270/Pen.Pid/2017/PN.Jmb, sejaktanggal 15 Agustus 2017 s/d tanggal 13 September 2017;Halaman 14. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/H JambiKedua, tanggal 08 September 2017, No. : 270/Pen.Pid/2017/PN.Jmb, sejaktanggal 14 September 2017 s/d tanggal 13 Oktober 2017;5.

Tipikor/2015/PN.PTK tanggal 8 Desember 2015 denganmengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;1.

Tipikor/2015/PN.PTKtanggal 8 Desember 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dan menyetujuinya karenadalam pertimbangannya telah diuraikan secara tepat dan benar menuruthukum dan oleh karena itu pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diambilalin oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding demikianjuga alasanalasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkarapada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkansebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor3/Akta.Pid/Tipikor/PK/2019/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yangHal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 Terpidana mengajukanpermohonan peninjauan kembali

Putusan Judex Facti dan Judex Jurissudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, lagi pula keberatanPemohon tersebut tidak dapat mengalahkan fakta hukum persidanganyang telah dipertimbangkan secara yuridis dan relevan denganperbuatan Terpidana yang memenuhi unsurunsur delik dalam Pasal 3Juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor yang didakwakan sebagaimanadimaksud dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris a quo;. Bahwa terhadap Bukti PK1 berupa: fotocopi Putusan PT.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 10 September2015 Nomor : 20/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk tentang penunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini; 3. Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera,tanggal 11 September 2015, No.20 / Pen. PP/ 2015 /PN. Yyk.4. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 14 September2015 Nomor : 20/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN. Yyk tentang penetapanNari SiIDANQ; 2+ on wn nnn nnn non nen non on on nee nn nnn nee ene nn ne5.

SoeKabupaten Timor Tengah Selatan;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Konsultan;Pendidikan : Diploma Ill (DIll Teknik Sipil);PENAHANAN:Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara Rutan oleh : Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12Desember 2017; Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018; Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07Pebruari 2018; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 31 januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor 13/PID.SUSTPK/2018/PT KPG Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padapengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 01 Mei 2018 sampai dengantanggal 30 Mei 2018; Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor

pada pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 31 Mei 2018 sampaidengan tanggal 28 Juni 2018; Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padapengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 29 Juni2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat HukumMERINYETA SORUH, S.H. berkantor di Jin.

Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,;65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultan Tala ke 51 sebesar Rp.3.500.000, ;66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesarRp. 7.500.000,;67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,;68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.10.00.000,;69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.2.500.000, ;70. Tanggal 23/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesarRp. 1.000.000,;71.

Tanggal 18/07/2017 Untuk LSP dan Tipikor Polda sebesarRp. 30.000.000,;oo. Tanggal 20/07/2017 Bon menalangi pembuatan baliho di RSSarang Halang sebesar Rp. 2.500.000,;36. Tanggal 25/07/2017 Bon untuk LSM sebesar Rp.5.000.000,;37. Tanggal 31/07/2017 Direktur untuk SPPD sebesar Rp.5.000.000,;ao: Tanggal 04/08/2017 LSM sebesar Rp. 5.000.000,;39. Tanggal 09/08/2017 Bantuan Tim sepak bola sebesar Rp.20.000.000,;AO. Tanggal 09/08/2017 Untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,;41.

Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,;65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultah Tala ke 51 sebesar Rp.3.500.000,;66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesarRp. 7.500.000,;67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,;Halaman 39 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT BJM68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.10.00.000,;69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.2.500.000, ;70.

Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,;65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultah Tala ke 51 sebesar Rp.3.500.000, ;66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesarRp. 7.500.000,;67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,;68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.10.00.000,;69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.2.500.000, ;70. Tanggal 23/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesarRp. 1.000.000,;71.

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

Sus - Tipikor / 2014 / PN Dps

Sus Tipikor / 2014 /PN DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana korupsi pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam perkara Para Terdakwa :Nama LengkapTempat lahirUmur / Tgl lahir WAYAN BUDIASA, SE. ;Angantaka Badung ;50 Tahun / 10 Nopember 1964. ;Jenis kelamin Lakilaki. ;Kebangsaan Indonesia ;Tempat tinggal Link.

TIPIKOR. Smg

TIPIKOR. Smg.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas nama para terdakwa :1. Nama lengkap : K.H.NURUL HUDA,MA Bin M.SAKDULLAH.

Menyatakan bahwa Pengadilan TIPIKOR Semarang tidak berwenangmengadili perkara ini, atau Dakwaan tidak dapat diterima.atau surat Dakwaandinyatakan batal demi Hukum.;3. Menyatakan perkara tidak diperiksa lebih lanjut dan membebaskan TerdakwaI dari Dakwaan ;4. Menyatakan bukan perkara pidana, dan Majelis tidak berwenangmengadilinya ;5.

Menyatakan Pengadilan Tipikor pada Pangadilan Negeri Semarangberwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor98/Pid.Sus/2011/PN,Tipikor Smg atau nama Para Terdakwa 1. K.H.M.115NURUL HUDA,M.A bin M.SAKDULLAH. dan Terdakwa 2.MOCHAMAD GHOFAR bin H.HUFRON.3: Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No,Rrg Perk.Pds04/03.31./FT,1/12/2011 atas nama Para Terdakwa ; 1. K.H.M. NURULHUDA,M.A bin M.SAKDULLAH. dan Terdakwa 2.

diterima.Bahwa menurut ahl, kewajiban user yang menggunakananggaran dapat dianggap selesai karena sudah melaporkanpenggunaannya kepada pemilik anggaran dalam hal iniEksekutif, karena tidak ada teguran maka sebetulnya tidak adamasalah dan sudah disetujui, dapat disimpukkan bahwapertanggung jawaban disetujui karena tidak ada keberatan daripihak Eksekutif selaku pemilik anggaran.Bahwa menurut ahli, untuk menentukan adanya kekeliruandalam suatu Keputusan Pejabat Negara, maka bukanmerupakan wewenang Pengadilan Tipikor

TIPIKOR. Smg

TIPIKOR. Smg.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas nama Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/ Tgl.LahirJenis kelaminKebangsanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: Tanti Ambar Susanti, ST binti Suwandi ;: Semarang ;: 32 tahun/ 29 Mei 1978 ;: Perempuan ;: Indonesia ;: Jl.

Kdi Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampaidengan tanggal 4 April 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan 4 Mei 2020;Terdakwa 1, ANSAR Bin ARMIN didampingi oleh para Penasihat Hukumnya,RUSDIN, SH, MH, ARIS, SH, dan AMAN ARIF, SH, sebagai Advokat, yang berkantor diKap. P. Tendean Lrg.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim, atas nama Terdakwa ANSAR Bin ARMIN, Dan kawan;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 6 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;3.

KdiMenimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim Tipikor selama prosespemeriksaan di persidangan berlangsung, Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN danTerdakwa 2 M.

TOEMION, dengandemikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti JurisprudensiHalaman 145 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN.

Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri/Tipikor Kendari pada hari Selasa, 31 Maret 2020 oleh kami, ANDRI WAHYUDI,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFEdan DARWIN PANJAITAN, SH, masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariRabu, 1 April 2020 oleh

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Wamena tersebut ;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 19 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, besarnya denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura: sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal24 Juni 2014 ;4. Penuntut Umum: sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengantanggal 12 Juli 2014;5, Majelis Hakim: sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengantanggal 24 Juli 2014 ;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: sejak tanggal 25 Juli2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ;7.

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A JayapuraNomor 36/Pid.SusTPK/2014/PN Jap tanggal 19 November 2014 dalamperkara Terdakwa tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum berdasarkan surat dakwaan No.

PidanaUmumPra Penuntutan Perkara Pidana Umum pada Kejari Wamena 58.250.000,00Penuntutan Perkara Pidana Umum pada Kejari Wamena 398.300.000,00Sub Jumlah 3 456.550.000,00Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara PidanaKhusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara TindakPidana KorupsiPenyidikan Perkara Korupsi 157.080.000,00Pra Penuntutan Perkara Korupsi 16.400.000,00Penuntutan Perkara Korupsi 28.140.000,00Pra Penuntutan Perkara Khusus 22.800.000,00Penuntutan Perkara Khusus 99.960.000,00Persidangan Perkara Tipikor

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara PidanaKhusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara TindakPidana Korupsi Penyidikan Perkara Korupsi 157.080.000,00Pra Penuntutan Perkara Korupsi 16.400.000,00Penuntutan Perkara Korupsi 28.140.000,00Pra Penuntutan Perkara Khusus 22.800.000,00Penuntutan Perkara Khusus 99.960.000,00Persidangan Perkara Tipikor 139.240.000,00Sub Jumlah 4 463.620.000,00Jumlah 1.040.650.000,007.

Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasalpasal dalam: UU No 8 Tahun 1981Tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 sertaPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum padaKantor Kejaksaan Negeri Wamena tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas1A Jayapura Nomor 36/Pid.SusTPK/2014/PN Jap tanggal 19 November2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanyapidana, besarnya denda

yang menjadi Tersangka / Terdakwa dalam Kredit PembibitanSapi Perah adalah hanya kelompok peternak sedangkan pegawai BankJatim sampai saat ini belum pernah ada yang menjadi Tersangka maupunTerdakwa;Bahwa Kredit Usaha Pembibitan Sapi dari Bank Jatim semuanya macetuntuk seluruh Jawa Timur khususnya untuk Kabupaten Pacitan dan diKabupaten Pacitan ada enam kelompok peternak yang menerima KreditUsaha Pembibitan Sapi dari Bank Jatim yang kesemuanya macet, akantetapi tidak semuanya diajukan ke Pengadilan tipikor

, yang diajukan kePengadilan tipikor hanya Kelompok Pacitan Agromilk dan PacitanAgromilk II;Bahwa Pacitan Agromilk II beranggotakan sepuluh orang yang terdiri daritujuh orang Pegawai Negeri Sipil dan tiga orang bukan Pegawai NegeriSipil, tetapi yang diajukan ke Pengadilan Tipikor hanya delapan oranganggota dan dari delapan orang yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/Gurusebanyak lima orang tetapi yang diberhentikan dengan tidak hormathanya empat orang yaitu Para Penggugat;Bahwa dua orang yang tidak diajukan

ke Pengadilan Tipikor juga sebagaiPegawai Negeri Sipil tetapi sampai sekarang tidak pernah diajukansebagai Tersangka / Terdakwa;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam perkara tipikortidak ada rasa keadilan dan hal ini diikuti oleh Tergugat yang telahmemberhentikan Anggota Kelompok Pacitan Agromilk Il yaitu ParaPenggugat sehingga Para Penggugat merasa tidak ada rasa keadilandalam perkara ini;.

;Bahwa, saksi mengetahui tentang Putusan Tipikor Nomor 287/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby.tanggal 19 April 2018;Bahwa, saksi terpidana 1 tahun subsidair 2 bulan dan denda 50 juta;Bahwa, saksi mengetahui PNS yang terpidana adalah saksi sendiri (GatotSunyoto), Endro, Setyadi, Sartono, Suwarno;Bahwa, saksi diberhentikan dengan hormat dan dengan hak pensiun;Bahwa, kelompok yang mendapatkan kredit Agromilk ada dua yaitu Agromilk dan Agromilk II;Bahwa, yang memberikan kredit adalah Bank Jatim ;Bahwa, terpidana

Saksi DHENY ADITYA PERMANA;Bahwa, saksi adalah anak dari Bapak Gatot Sunyoto (Saksi pertama dalamperkara ini);Halaman 36 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2020/PTUN.SBYBahwa, Anggota Agromilk Il adalah Gatot Sunyoto, Suramto, Setyadi,Sartana, Endro Sukmono, Suwarno, Supriyadi, Sugiyanto, Eko Budi ;Bahwa, yang diajukan ke Tipikor ada delapan orang diantaranya yang PNSadalah Setyadi, Endro, Gatot Sunyoto, Suwarno dan Sartono;Bahwa, delapan orang tersebut dijatuhi hukuman selama satu tahun

perdamaian ( acta van dading ) dan perjanjianya di addendum dankemudian oleh Penyidik pada Kejaksaan Agung kemudian saksi jugadijadikan terdakwa dalam perkara korupsi tersangkut pengadaan barangdan jasa pada Divisi Umum bank Bjb, Tbk dan oleh Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung diputus bebas ;Bahwa dalam dakwaan, penuntut Umum dikatakan bahwa saksi bersamaTriwiyasa ( Pemohon dalam perkara a quo ) didakwa telah melakukantindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tipikor

Hal.47 dari 6110.11.12.13.Bukti T8 1 (satu) bvundel Penetapan Penyitaan Ketua PengadilanNegeri Setempat, yaitu : Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 1/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 4Februari 2014 ; Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 2/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 4Februari 2014 ; Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 08/Pen.Pid.Sus/

TPK/2014/PN.Bdg tanggal 28 Januari2014 ; Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 23/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27Agustus 2014 ;(Semua sesuai dengan aslinya);Bukti T9 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadan Gedung Kantordi Jin.

perundangundangan dengan mengacu kepada alat bukti yangdiajukan oleh kedua belah pihak Pemohon dan Termohon ;Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan alat bukti berupa suratbukti bertanda T 3 dan T 4, yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print 66/f.2/fd.1/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 atas nama Tersangka WAWAN INDRAWANdan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print67/f.2/fd.1/05/2013 tanggal 17 Mei2013 atas nama TRIWIYASA atau Pemohon dalam kasus a quo,dan alat buktibertanda P 42 yaitu) Putusan Pengadilan Tipikor

Hal.55 dari 61Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti bertanda P 42 yaituPutusan PN Tipikor Bandung sebagaimana terlihat dalam Dakwaan PenuntutUmum pada Kejaksaan Agung terhadap Terdakwa adalah Primair pasal 2 ayat(1) dan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 jo.Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP ;Menimbang, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa unsur

Penggugat diputusbersalah atas dakwaan subsidair (Pasal 3 UndangUndang Tipikor jo Pasal55 ayat (1) KUHP;6. Bahwa Bahwa selama Penggugat menjadi PNS di wilayah SulawesiTengah, khususnya di lingkungan Badan Pusat Statistik, sampai denganditerbitkannya Objek Sengketa, maka Penggugat memiliki masa kerjapengabdian kurang lebih 11 Tahun. Dalam masa kerja Penggugat selamakurang lebin 11 Tahun tersebut, Penggugat selalu berkelakuanbaik,mengabdi terhadap bangsa dan negara;VII.

P101635/KPG TAHUN 2011, tanggal 17 Oktober 2011, tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat SetingkatLebin Rendah Selama Tiga Tahun (fotokopi sesuai dengan aslinya);Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor: 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.PL, tanggal 04 September2014, An. Terdakwa II Abd. Arif alias Arif (fotokopi sesuai denganfotokopi);Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1173 K/Pid.Sus/2016, tanggal7 Maret 2017, An. Terdakwa II Abd.

Arif, NIP:198506102006041004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 TentangApartur Sipil Negara (fotokopi);Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil (fotokopi);Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor: 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.PL, tanggal 04 September2014, An. Terdakwa II Abd.

Penggugat diputusbersalah atas dakwaan subsidair (Pasal 3 UndangUndang Tipikor jo Pasal 55ayat (1) KUHP);bahwa dalam menerbitkan keputusan objek sengketa Tergugat telah melanggarketentuan Pasal 266 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenASN, apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1173K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetapterhadap saudara Abd.

Penggugat diputusbersalah atas dakwaan subsidair (Pasal 3 UndangUndang Tipikor jo Pasal 55 ayat(1) KUHP), Pengadilan mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan dasar yangmengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena dihukumpenjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tidak mengatur/atau menentukan dan /atau membedakan apakah