Ditemukan 5096 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : onrechtmatige onrechtmatig orechtmatige
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-08-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 222/PDT/2017/PT.MEDAN
Tanggal 25 Oktober 2017 — SURANTA SEMBIRING, DK VS GUBSU, DK
61 — 20
  • banyak lagiprofesiprofesi lainnya yang mempunyai lebih dari satu organisasi.10.Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan PERGUB No. 21Tahun 2015 dengan pasalpasal yang cacat hukum seperti telah dijelaskandiatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Penggugat sudahHalaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT MDNmemberikan somasi dan somasi II kepada Tergugat tetapi Tergugat tetap membiarkannya maka perbuatan Tergugat dapat dikwalifikasikansebagai perbuatan melawan hukum (onrechmatige
    Tahun 2015 sebagai wadah tunggal Himpunan Pramuwisataindonesia, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat II tunduk danpatut terhadap Putusan ini .12.Bahwa dengan demikian telah terang dan nyata perbuatan Tergugat yangmengarahkan profesi Pramuwisata pada Tergugat Il tidak tunduk padamekanisme sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta peraturanlainnya dimana setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturandiatasnya maka perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatanmelawan hukum (onrechmatige
    Kesalahan.Ditambah dengan 2 unsur berdasarkan yurisprudensi : Kausalitas danSchutznorm theory, yang menyatakan pelaku PMH hanya wajib menggantikerugian apabila kaidah yang dilanggar itu bertujuan untuk melindungikepentingan orang yang dirugikan.Bahwa berdasarkan uraian Pembanding diatas maka jelaslah perbuatanTerbanding yang menerbitkan Pergub.No. 21 Tahun 2015 sudah memenuhiunsur pada perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad).Berdasarkan hal hal sebagaimana yang diuraikan diatas dan alasanalasanhukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1218 K/Pdt/2017
Tanggal 26 September 2017 — SUGITO DK VS Ny. Jd. ARIESTYANA
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena Para Tergugat telah dengan jelas dansengaja melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad),maka ia harus dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayarseluruh biaya yang timbul dari perkara ini;20.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 11-09-2014 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5305/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg
Tanggal 15 Januari 2015 — PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, MELAWAN TERGUGAT
43 — 10
  • Pemilikanharta perninggalan (TIRKAH) pewaris menentukan siapasiapa yang berhakmenjadi ahli waris dan berapa bagiannya masingmasingPasal 171 huruf C kompilasi hukum islam : Ahli waris adalah orang yang padasaat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinandengan pewaris beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untukmenjadi ahli warisBahwa sikap dan perbuatan TERGUGAT yang menguasai secara sepihak atastanah sengketa tersebut nyatanyata merupakan perbuatan melawan hukum ( onrechmatige
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 11-03-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 05-01-2015
Putusan PN AMBON Nomor 42/Pdt G/2014/PN-Amb
Tanggal 29 Oktober 2014 — ABRAHAM MAINAKE, Umur: 51 Tahun, Pekerjaan: Pegawai Swasta, Alamat: Soa Nahel RT 001/RW.02 Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ROOS JEANE ALFARIS, SH, Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum, Alamat Jalan Raya Pattimura No. 17 (Lt. 2 Kompleks YAYASAN RINAMAKANA) Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor: 107/2014 tanggal 10 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M E L A W A N : MARCHUS PATTY, Umur: 59 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Soa Nahel Rt.003/RW.04 Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut Tergugat ; M E L A W A N : 1. GERAL MATITAPUTTY, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon; 2. PAULUS MATITAPUTTY, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon; 3. DUMEX MATITAPUTTY, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon: Ketiganya sebagai Penggugat Intervensi;
63 — 0
  • Menyatakan perbuatan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daag) ;4. Menghukum Tergugat untuk keluar meninggalkan objek sengketa jika perlu dengan bantuan aparat keamanan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-04-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 412 K/Pdt/2018
Tanggal 24 April 2018 — AKBAR RAMADHANSYAH dan ADNAN RACHMANSYAH, dk lawan H. EFENDI, dk dan H. ADUNG bin SALIKIN, dkk
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 412 K/Pdt/2018Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dankeputusan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasanegara yang melampaui batas kewenangannya (onrechmatigeoverheidsdaad);Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang dibeli oleh H Efendi(Penggugat !)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-07-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1610 K/Pdt/2019
Tanggal 17 Juli 2019 — ANATJE TANGKILISAN lawan MIEN SIMAUW THOMAS, DKK
111 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dengan Akta Jual BeliNomor 316/2005, tanggal 18 Desember 2005 serta penguasaan dankepemilikan objek sengketa oleh Tergugat Il, merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad), karena Tergugat dan Tergugat IItelah melakukan perbuatan hukum tanpa hak dan melanggar haksubjektif dari Penggugat sebagai pemilik objek sengketa;Menyatakan perbuatan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor543, Desa Batu Merah, Kecamatan Pulau Ambon, Kabupaten MalukuTengah, tanggal 18 Desember 1978, seluas 333
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2141 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — HADRIANSYAH, S.H VS SUSANTO, DKK
137 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan perbuatan Tergugat I, Il dan IV yang tidak dapat menyerahkantanah dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan menguasai tanah perkarasecara tidak sah adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad):.
    Setiapbulannya terhitung sejak masuknya gugatan ini sampai dibayar lunas;Menghukum Tergugat, Tergugat , Il, Ill dan IV untuk membayar jasaPengacara/Advokat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepadaPenggugat;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu dengan sertamerta (onrechmatige daad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;Menghukum Tergugat, Tergugat I, II dan IV untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas setiapkelalaian
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 13-07-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 416/Pdt.G/2015/PN Tng
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat MIPTAHUL ROBANI Tergugat H. MISARUDIN BIN RADIN
54 — 23
  • ., M.Kn. selaku PPAT di Kabupaten Tangerang, terhadap tanah dengan Persil Nomor: 37 Blok 07 Girik C. 1159 seluas kurang lebih 256 meter persegi, yang batas-batasnya:- Utara : Tanah Darat milik Misarudin- Selatan : Tanah Darat milik Sarhamin- Timur : Tanah Darat milik Sarhamin- Barat : Tanah Darat milik Satu Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad);
    Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad);6. Menyatakan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas:Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 416/Pdt.G/2015/PN.Tng,a. Bidang tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor: 204/2011 tanggal 28Nopember 2011 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Sdr.
    Muhammad Abror S.H., M.Kn. selaku PPAT diKabupaten Tangerang, terhadap tanah dengan Persil Nomor: 37 Blok07 Girik C. 1159 seluas kurang lebih 256 meter persegi, yangbatasbatasnya: Utara : Tanah Darat milik Misarudin Selatan : Tanah Darat milik Sarhamin= Timur : Tanah Darat milik Sarhamin Barat : Tanah Darat milik SatuMenyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad);Menyatakan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas:Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 416/Pdt.G
Pengadilan PN PALU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN PALU Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.PL
Tanggal 5 Desember 2013 — Tn. SOFIAN AGUS SUSANTO VS Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Cq. Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Cq. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan
88 — 19
  • Bahwa tindakan pemindahan barang bukti yang dilakukan oleh Rosman danAswad pegawai TERGUGAT berdasarkan Surat Tanda Terima Barang BuktiNomor : STTBB01/WBC.17/KPP.07/2010 adalah tidak sah dan melawan hukumkarena melanggar UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana Pasal 1 butir (16), Pasal 6 Ayat (1) huruf b dan Pasal 38 Ayat(1); Bahwa tindakan TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukumyang dilakukan oleh Penguasa (Onrechmatige Overheids Daad);9.Bahwa Pada tanggal 14 Mei 2010
    Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad) yang dilakukanoleh TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGATtelah mengalami kerugian materil dan inmateril karena barang milikPENGGUGAT sejak disita oleh TERGUGAT tahun 2010 hingga 2013, dimanaObyek Sengketa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) milikHalaman 5 dari 29 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.PL.PENGGUGAT sebanyak 103.562 (seratus tiga ribu lima ratus enam puluh dua)botol tidak dapat diperdagangkan lagi karena sudah kadaluwarsa
    dapatdijalankan secara serta merta walaupun ada verset, banding ataupun kasasi (uitvoorbar bij voorraad) dari TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT;Berdasarkan uraian diatas, maka PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya, memohonkiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu c.q Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :PRIMAIR1.2.Mengabulkan gugatan PENGGUGAT, untuk seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa perbuatan TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT,adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1503 K/Pdt/2018
Tanggal 29 Agustus 2018 — VREDDY vs MASIM, dk
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) Kabupaten Tangerang adalah sah dan berkekuatanhukum:;Menyatakan perbuatan Tergugat Il, Turut Tergugat , Turut Tergugat IItelah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daaq);Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 353/2001, tertanggal 21 Mei 2001mengandung cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum dan akibatnyaharus batal demi hukum;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Tanjung Pasir dalam prosedurpenerbitannya mengandung cacat formil dan materil dan akibatnya harusbatal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-04-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 PK/Pdt/2020
Tanggal 22 April 2020 — AGUS SUYONO VS ISNANDA M. ARFI, diwakili oleh ibu kandungnya Dra. NANI MAINIDA
164 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 164 PK/Pdt/2020Dalam Rekonvensi:1.Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/TergugatDalam Konvensi untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan terbukti semua alat bukti yang telah diajukan olehPenggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi:Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi Penggugat Dalam Konvensitelah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad):Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah hak milik seluas 600m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1046 K/Pdt/2020
Tanggal 18 Mei 2020 — SIE ROBY SIANTO alias AYONG, dk VS SIE RUSLAN alias ATA, dk
165 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi atau Para PenggugatKonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum/onrechmatige daad3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau Para Penggugat Konvensiuntuk mengembalikan uang sebesar Rp14.566.364.625,00 (empat belasmiliar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribuenam ratus dua puluh lima rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensiatau Para Tergugat Konvensi;4.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 16-09-2021 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 11-05-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 734/Pdt.G/2021/PN Mdn
Tanggal 21 April 2022 — Penggugat:
TIOE EK HOA
Tergugat:
1.KEVIN TIOPAN
2.LIM HEK TJIANG / FERRY SALIM
3.TRINGANI TARIGAN, S.H.
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
61 — 13
  • Menyatakan perbuatan dari Tergugat d.r/Penggugat d.k yang tidak mau mengosongkan objek sengketa dengan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.k adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);
  • Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.k dalam keadaan baik dan kosong.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-08-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 PK/Pdt/2018
Tanggal 10 Agustus 2018 — ROZALI bin almarhum SYAMSUDIN DKK VS IMRAN H. bin almarhum HUSEIN DKK
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meugat danSaid Usman, berukuran + 167,8 (kurang lebih seratus enam puluhtujuh koma delapan) Meter;Adalah tanah milik Penggugat/Kuasa Penggugat yang berasal dariwarisan almarhum Husein Bin Umar dan istrinya Almarhumah ZaidahBinti Almarhum Masnuddin Pohan;Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telahmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dengansegala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat/KuasaPenggugat yang berasal dari warisan Almarhum Husein Bin Umar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 PK/Pdt/2018
Tanggal 23 Mei 2018 — HALIM HERIANTO, DKK VS ELIANA, DKK
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2.3.10.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara;Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 743 atas namaPenggugat (Eliana);Menyatakan perbuatan Para Tergugat , Il, Ill, IV dan VI adalahperbuatan melawan hukum (onrechmatige
Pengadilan PT BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-11-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 20-11-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 446/Pdt/2014/PT.BDG
Tanggal 17 Desember 2014 — H. HARSONO KOESMANTO sebagai Penggugat Melawan 1. H. AGUS WAHYU SASMITO sebagai Tergugat I 2. SRI BUDHI RAHAYUNINGSIH sabagai Tergugat II 3. EDDIE SUTISNA sebagai Turut Tergugat I 4. H. ABDUL MUJIB BIN WAHIDIN sebagai Turut Tergugat II 5. SUPARNO,SH. MKN, NOTARIS/PPAT sebagai Turut Tergugat III
69 — 63
  • Bahwa dari perbuatan Tergugat dan Tergugat Il, yang keduanya telahmenerima Uang pembayaran Tanah tersebut, namun tidak dilangsungkannyaproses Jual Beli seperti acuan dalam Akta PPJB, bahkan membatalkandengan membuka Laporan Polisi di Polda MetroJaya, maka perbuatan dariPara Tergugat dan Il adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (OnRechmatige daad), Vide Pasal 1365 KUH Perdata dan seakan akan ParaTergugat lepas dari tanggung jawab telah menerima uang dari Penggugat,20.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 10-01-2022 — Putus : 28-11-2022 — Upload : 08-12-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Tng
Tanggal 28 Nopember 2022 — Penggugat:
M SAMAN
Tergugat:
1.IR. M.V RADJA GOEK GOEK
2.TAGOR E.C.E.E RAJAGUKGUK
3.AZHARI
4.FAUZI
5.ASWAD
Turut Tergugat:
1.MARSIH
2.ICIH
3.MARNIH
4.NALIM
5.MARYATI
6.ELI
7.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANTEN Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG Cq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN
8.KEMENTRIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR BANTEN Cq. WALIKOTA TANGERANG Cq. CAMAT PINANG Cq. LURAH KUNCIRAN JAYA KECAMATAN PINANG KOTA TANGERANG
9.KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA Cq. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH Cq. SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I Cq. PENGADAAN TANAH JALAN TOL CENGKARENG - BATU CEPER – KUNCIRAN, Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL CENGKARENG – BATUCEPER – KUNCIRAN Kota Tangerang Provinsi Banten
120 — 20
  • berdasarkan pengukuran ulang seluas 4.082 M2 (empat ribu delapan puluh dua meter persegi);
  • Menetapkan bahwa uang ganti rugi proyek Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran atas peta bidang tanah 40 dan 66 yang terkena ke dalam proyek Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran dengan total seluas 2.492 M2 (dua ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) dibayarkan kepada PENGGUGAT;
  • Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-12-2015 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN SELONG Nomor 153/Pdt.G/2015/PN.Sel
Tanggal 24 Mei 2016 — - INAQ RUHI, dkk MELAWAN - H.SUBKI, dkk
87 — 48
  • SULAIMAN aliasAMAQ ASIM, yaitu Tergugat 1;Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok darigugatannya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perbuatan para Tergugat dalam perkara ini termasuk sebagaiperbuatan melawan hukum atau tidak;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didasarkanpada perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad), maka selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan
    Oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan para Tergugatmenurut hukum terbukti tidak memenuhi anasir kedua, yaitu bersifat melawanhukum;Menimbang, bahwa oleh karena anasir kedua tidak terbukti terpenuhimenurut hukum terhadap perbuatan para Tergugat, maka anasir selebihnyatidak akan dipertimbangkan lagi, dan Majelis Hakim berkesimpulan perbuatanyang dilakukan para Tergugat tidak termasuk sebagai suatu perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana gugatan para Penggugat;Menimbang, bahwa
    selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitumpara Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas Majelis Hakimmenilai para Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalil pokok gugatannya,dan perbuatan para Tergugat bukanlah termasuk sebagai perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad), sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagiMajelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan para Penggugat untukseluruhnya;Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya gugatan para Penggugatuntuk
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata
Register : 07-03-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 18-10-2022
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tjp
Tanggal 26 September 2022 — Penggugat:
1.M. IFRAL DT. NARO SATI
2.ETI WIJAYA
3.NASWANDI
4.IRIANITA
5.GUSNOFIZON
Tergugat:
FAISAL
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT
70 — 15
  • Naro sati adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad);
  • Menyatakan Alas Hak yang dijadikan Tergugat untuk pendaftaran penerbitan sertifikat atas Objek Perkara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  • Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1270 / Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota tidak berkekuatan hukum;
  • Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
Pengadilan PN Penajam Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN Penajam Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Pnj
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
A. Pangeran Hario Adiningrat
Tergugat:
1.Gubernur Kalimantan Timur
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara
3.Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
4.Camat Kecamatan Sepaku
5.Kepala Desa Tengin Baru
6.Kepala Desa Sukomulyo
7.Kepala Desa Argo Mulyo
289 — 916
  • PadaBab V Ketentuan Penutup Pasal 15 disebutkan bahwa Peraturan MahkamahAgung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;Halaman 86 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.G/2020/PN PnjMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad), menyatakan bahwa
    Tindakan Pemerintahanadalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untukmelakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pemerintahansebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukumoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige
    Overheidsdaad)adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan baik di lingkunganpemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) menyatakan bahwa Perkara Perbuatan MelawanHukum oleh Badan dan/atau pejabat
    pemerintahan (OnrechmatigeOverheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) menyatakan bahwa Perkara Perbuatan MelawanHukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (OnrechmatigeOverheidsdaad) yang
    dengandemikian Pengadilan Negeri Penajam tidak berwenang memeriksa dan memutusperkara tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ,Tergugat Ill, Tergugat Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VIIdikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 162 RBg, Perma No. 2 Tahun 2019 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan KewenanganMengadili Perobuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige