Ditemukan 1009 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib teijin terdiri tarmin tersia tardin terpin termin tersin turdin terdir tendin
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 04-06-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PT PADANG Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT PDG
Tanggal 29 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : THERRY GUTAMA,SH,MH
Terbanding/Terdakwa I : Bujang Suryadi Pgl Bujang
Terbanding/Terdakwa II : Amril Pgl Am
143 — 71
  • Dengan adanyaproposal kelompok usaha masyarakat yang diajukan kepada pokja makaselanjuinya pokja memverifikasi seluruh proposal yang masuk untuk menentukankelayakan kelompok usaha masyarakat yang akan menerima kredit mikro denganacuan pada setiap kelompok diutamakan lebih banyak terdin dari Rumah TanggaMiskin (RTM) dari pada keluarga mampu dengan perbandingan 70 : 30, danbesaran anggota kelompok terdiri dari kelompok kecil antara 35 orang anggotadan untuk kelompok besar 20 25 orang.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-06-2015 — Upload : 18-04-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 40/PDT/2015/PT SMR
Tanggal 18 Juni 2015 — 1. ALFIAN ASWAD, selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Jalan Dayung RT. 004 Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sengatta Utara Kab. Kutai Timur dan beralamat kantor di Kantor DPRD Kab. Kutai Timur Jalan Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi No. 2 Sengatta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARSANTY HANDAYANI, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Mujur Jaya VIII No. 126 Sangatta Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2014, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, sekarang Pembanding I; 2. MAHYUNADI, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kantor DPRD Kab. Kutai Timur Jalan Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi No. 2 Sengatta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARIANTO, SH., MH., Advokat yang berkantor di Jalan Yos Sudarso IV No. 50 RT. 16 Sangatta Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2014, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II , sekarang Pembanding II; Melawan: 1. MARJAKI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Yos Sudarso I RT. 007 Kelurahan Sengataa Utara Kecamatan Sengatta Utara Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat, sekarang Terbanding; 2. HARJUNA ALI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kantor DPRD Kab. Kutai Timur Jalan Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi No. 2 Sengatta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MEDIANSYAH, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro Gg. Donomulyo RT. 35 No. 15 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2014, yang selanjutnya disebut sebagaiTergugat III, sekarang Turut Terbanding;
85 — 39
  • Pasal353 ayat 1 huruf a Undangundang No. 27 Tahun 2009 mengaturbahwa:Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdin atas (diantaranyahuruf a.) pimpinan;Halaman 40 dari 74 halaman Putusan No. 40/PDT/2015/PT.SMRPasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010mengatur bahwa:Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD;Pasal 36 ayat (1) huruf aPeraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010mengatur bahwa:Alat kelengkapan DPRD terdiri atas (a) pimpinan;.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 98/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat:
MATIUS TAMBING, SP
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
150 — 96
  • Mks.Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 129 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaramenyebutkan:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin darikeberatan dan banding administratif. ;(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secaratertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum denganmemuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepadapejabat
Pengadilan PN BONDOWOSO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-03-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 13/PDT.G/2015/PN Bdw
Tanggal 21 April 2016 — - DEWI KARTIKA MELAWAN : - Markas Besar TNI di jakarta, cq. Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta, cq. Kodam V/Brawijaya di Surabaya, cq. Korem 083/Baladhika Jaya di Malang, cq. Kodim 0822 di Bondowoso, cq. Koramil 0822/12 Sukosari
119 — 61
  • BUKTI SURAT ; Berupa foto copy suratsurat yang bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya ternyata sesuai terdin dani :1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 141 tanggal 20 Agustus 1986 atas nama Pemegang HakNyonya Tjan Koey Lan (Dewi Kartika), Brond Knomuliawan Soedikdo, Sherly Comainy, Mercry DesaSukosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, selanjutnya diberi tanda P.1;2.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-04-2019 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Mks
Tanggal 30 Juni 2020 — Penggugat : - NY. YULIA LIE - ANTON TANRI TJIN - Ny. RINY TANRI FAISAL Tergugat : - PT. BANK BANK OCBC NISP Tbk. Kantor Cabang Makassar - KEPALA KANTOR PELAYANAN KEUANGAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
71 — 28
  • Put.Nomor:150/PDT/2020/PT MKS.Pasal6 Lelang Eksekusi terdin dan:e.
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama
Register : 03-11-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0501/Pdt.G/2020/PA.Pkj
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
210 — 198
  • Menurut hubungan perkawinan terdin dari : duda atau janda.(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisanhanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat a quomengenai dalil Tergugat tentang 1 (Satu) unit motor Honda DD 2756 YL atasnama milik H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-07-2017 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1529/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT EASTERN SUMATRA INDONESIA
60 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Tertentu yang bersifat strategisyang atas penyerahannya dibebaskan darn pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010tanggal O5 April 2010 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak YangMelakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan PenyerahanYang Tidak Terutang Pajak (PMK78), antara lain mengatur:Pasal 2 angka 1:Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:71. usaha terpadu (integrated), terdin
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Kepabeanan
Putus : 12-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor : 85/Pid.Sus/2017/PN-Ksp
Tanggal 12 Juli 2017 — M. SAAT Bin ARIPIN
58 — 21
  • Pengurus Pembentahuan Pabean yangdiwajibkan Undangundang Kepabeanan dilakukan oleh pengangkut, importir ataueksportir dan ayat (2) : Dalam hal pengurusan Pembentahuan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportirmenguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,Bahwa menurut pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang, dinyatakanbahwa : Pembentahuan Pabean Pengangkut Barang terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/HUM/2020
Tanggal 24 Februari 2020 — MIFTA ADITIA WULANDARI, DK VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI RI (MENPAN RB);
409 — 313 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2 P/HUM/2020(2) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdin dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi,seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang;Pasal 26 Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS):(1) Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap: a. seleksi administrasi; b. seleksikompetensi dasar; dan c. seleksi kompetensi bidang
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 25-04-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 70/Pid/2018/PT SMG
Tanggal 25 April 2018 — TUBAGUS NOVIANDARU Alias MEGI Bin TAUFIK HIDAYAT dkk
135 — 166
  • StandardOperating Procedure (SOP) kegiatan tersebut terdin dari Silabus Mater, PetunjukPelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).
    Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan tersebut terdin dariSilabus Mater, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).Silabus Materi merupakan pedoman dasar yang berkaitan dengan materi yangharus diberikan kepada para siswa yang mencakup tentang Hubungan klam,Manusia dan Alam, Sejarah dan Organisasi Mahasiswa Pecinta AlamUniversitas blam Indonesia, Persiapan Peralanan dan Jumalistk Alam Bebas,Navigasi Darat, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), LingkunganHidup, Mountaineering
Pengadilan PN SELONG Perdata
Register : 07-12-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN SELONG Nomor 106/Pdt.G/2016/PN.Sel
Tanggal 30 Maret 2017 — - NIKMAH ALS INAQ ADI,dkk melawan - BUPATI LOMBOK TIMUR,dkk
52 — 22
  • Dimana air tersebut berada dibawah permukaantanah atau aliran sungai milik publik (umum) sebagaimana dimaksuddalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok TimurNomor : 2 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah AirMinum Kabupaten Daerah Tingkat Il Lombok Timur yang menyatakan: modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdin atas semua Aktivadan Pasiva dari proyek Sarana Air Bersih Selong yang pada saatpenyerahannya telah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.Bahwa air yang dikelola
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 11-01-2012 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 01-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 06/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 20 Juni 2012 — ABDUL AZIS melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG
48 — 147
  • Karena semua sebidang tanah yangmenjadi lokasi usaha adalah milik Perusahaan yang didirikan oleh 4 (empat) orang.Pendiri Perusahaan Pencucian Kain Levis Perca yang kemudian dinamakan KaryaAbadi terdin dari :a. Bapak. ABDUL AZIS, sebagai penanggung jawab perusahaan dengan bermodalkantanah milk isterinya (Ibu SITI WASITAH) sebagai lokasi usaha. Berdomisili di Jl.Guyangan 72 Dsn. Dayangan RT 002/RW 001, Desa Genukwatu, Kecamatan N goro,Kabupaten Jombang.b. Sdr.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 29-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 11/Pid.B/2017/PN Kdr
Tanggal 29 Maret 2017 — IMAM ANSORI bin KUSNADI
159 — 38
  • Lucky Endrawati, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli adalah dosen hukum pidana pada Fakuttas Hukum UniversitasBrawijaya, Malang;Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN KdrBahwa Pasal 160 KUHP terdin dari unsur subyektif dan unsur obyekif,Bahwa unsur subyektif yakni dengan sengaja (sekalipun tidak tertulissecara ekplisit unsur dengan sengaja, namun bentukbentuk perbuatandalam pasal 160 KUHP seperti menghasut atau melawan padakekuasaan umum dan lainlain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-09-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1783 K/Pdt/2017
Tanggal 26 September 2017 — PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA CQ PEMERINTAH DAERAH KOTA JAYAPURA DK VS RAYMOND GAN DK
78 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam posita gugatan poin pertama didalilkan bahwa tanahobyek gugatan adalah tanah yang bernama adat Tondau yang terdin dariYaimani, Yehur, Riaruk, Yehmensau dan Tanjung Rohorok sedangkandalam surat pelepasan yang dibuat oleh Gerson Y Hassor menyebutkanbahwa tanah yang dilepaskan adalah tanah YasauwVijeliHemensauw,dengan penyebutan yang tidak sama menandakan bahwa tanah yangdimaksud adalah tanah yang berbeda;2.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 10-04-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 6 September 2017 — Nama : HUSAIN JUMAT;----------------------------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;--------------------------------------------------------- Pekerjaan : Wiraswasta;------------------------------------------------------ Tempat tinggal : di Desa Tomori RT.07 / RW.02 Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;----------------------------- Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;------------ M E L A W A N Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA SELATAN, PROVINSI MALUKU UTARA;---------------------------------------------- Tempat Kedudukan : di Jalan Karet Putih Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2017. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu :----------------------------------------------- 1) ILHAM ABUBAKAR, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Selatan;------------------------------------------------------- 2) RUSLAN UMAKAMEA, S.H., Staf Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Selatan;------------------------------------------------------- Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Karet Putih Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;------------- Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;---------------
235 — 61
  • Ayat (2) menyatakan Tahapan persiapan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan: huruf (b) menyatakanpembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BadanPermusyavaran Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepulu)Hari setelah pemberitahun akhir masa jabatan; Ayat (3) menyatakan Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdin atas kegiatan: huruf (b) menyatakan penelitiankelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi,serta penetapandan pengumuman mengeni pengesahan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 120/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
BELLING TUMORANG, S.Sos
Tergugat:
Walikota Sibolga
139 — 101
  • ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan Objek Sengketadalam sengketa a quo(Vide Bukti P1) khususnya pada bagian konsideran dimanadasar penerbitannya adalah Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara dimana Upaya Administratif dalam Undang Undang tersebut diaturdalam Pasal 129 yang menentukan;(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.Halaman 44Putusan No.120/G/2019/PTUNMDN(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin darikeberatan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 17-05-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 01-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 60/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 24 Juli 2018 — Pembanding/Tergugat I : Bupati Kutai Kartanegara
Pembanding/Tergugat II : Dinas Koperasi dan UMKN Kabupaten Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : Koperasi Serba Usaha
43 — 20
  • PLURIUM LITIS CONSORTIUM;Bahwa gugatan Perkara a quo error in persona karena kurang pihak yang adadalam gugatan perkara a quo; Bahwa Penggugat di dalam Posita 1 adalah Koperasi Serba Usaha (KSU)Agro Tunas Harapan dengan tempat kedudukan di Desa Tanjung LimauKecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai (Sekarang Kabupaten KutaiHalaman 24 dari 49 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT SMRKartanegara), berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi pasal 10 ayat (5)pengurus terdiri atas sekurangkurangnya 3 (tiga) orang yang terdin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
MOHAMAD AFANDI JULUHAN
Tergugat:
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,
108 — 56
  • Putusan Nomor 92/G/2019/PTUNJKT.Pasal 7;Ayat (1) mengatur:Tingkat hukuman disiplin terdin dari:a. Hukuman disiplin ringan;b. Hukuman disiplin sedang; danc. Hukuman disiplin berat.Ayat (2) mengatur:Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdin dari:a. Teguran lisan;b. Teguran tertulis; danc. Pernyataan tidak puas secara tertulis.Ayat (3) mengatur:Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdin dari:a.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 19-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat:
1.Srifuddin, S.ip.
2.ASTO
3.La Ode Asri
4.Heti Estiwati
5.Astati
Tergugat:
KEPALA DESA WAELUMU
205 — 123
  • Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdin dan seorang ketua, seorangsekretaris, dan minimal seorang anggota;b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desayang dilakukan oleh Tim;c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desadilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosongatau diberhentikan;d.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-05-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 276/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 12 Juli 2017 — PT.ASURANSI CIGNA >< ERMI ERMAYANI
133 — 113
  • Apabila terobuktii bahwa jawaban pertanyaanpertanyaan di atastidak sesuai dengan kenyataan maka Polis bapak/ ibu akan dibatalkan danseluruh premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan.Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Polis dengan muiai bertakunyapertanggungan berdasarkan Polis tanggal 25 Oktober 2011, dimana didalam Polis pengaturannya terdin atas Ketentuan Umum dan KetentuanKhusus, serta melampirkan Data Polis dan Pemyataan Kondisi KesehatanTertanggung.Bahwa kemudian merujuk kepada Formulir