dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Rap, tanggal 12 April 2019 dan tanggal 23 April2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebutdisebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkanSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 970/208/BPPD

1998 tentang perubahan Undang Undang No 7 Tahun 1992 tentangPerbankan dan dalam hal ada terjadi penunggakkan Angsuran pembayaranyang dilakukan oleh Penggugat / Pembanding ( vide bukti P3 dan P4) makapihak Tergugat /Terbanding telan memberi kesempatan sebaik baiknyakepada Penggugat untuk melakukan pembayaran kewajiban kekuranganangsuran yang tertunggak dengan mengambil tindakan peringatan dan teguransesuai prosedur sah dan benar hal ini sesuai dengan ketentuan Surat EdaranBank Indonesia No. 26/01/BPPD

Saksi AGUS SURYANA Bin H.SUTISNA, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut.Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2448/Pid.B/2018/PN Tng Bahwa saksi bekerja di Pemerintahan Kab.Tangerang sejak tahun 1993dengan jabatan sebagai Kepala Pelaksana BPPD Kab.Tangerang sejaktahun 2016; Bahwa saksi mengenal terdakwa H. DEDI KURNIADI Bin MUHAMMADJAFAR sejak tahun 1999 di tangerang sebagai ketua Ormas PemudaKab. Tangerang; Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa H.

DEDI KURNIADI BinMUHAMMAD JAFAR pernah menjdi ketua KADIN Kab.Tangerang ; Bahwa saksi mengenal UUS KUSWOYO (DPO) sejak saksi menjabatsebagai Kepala Pelaksana BPPD Kab.Tangerang sejak tahun 2016sedangkan UUS KUSWOYO sebagai pejabat BPBD Prop Banten; Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai anggaran tahu 2016 di BPBDProp Banten terdapat project /pekerjaan normalisasi sungai kali matimekarsari rajeg 1 sesuai dengan Surat Penunjukan PelaksanaanPekerjaan (SPPK) nomor : 800/206BPBD tanggal 27 Juni 2016 dan

persidangan;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon dan Termohondatang menghadap di persidangan dan oleh Majelis hakim telah mengusahakanperdamaian dan juga telah diupayakan mediasi dengan mediator Muna Kabir,S.HI. tetapi tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Pemohon danTermohon;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin dari pejabat yang berwenang Nomor : xxxxxxxxxxx tanggal 5 Juli 2019yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPPD

Saksi hanya tahu saat itu Tergugatpamit untuk bekerja ke Parapak namun sampai sekarang tidak pernahkembali; Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat danTergugat tidak pernah kumpul kembali; Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernan memberi ataumengirim nafkah kepada Penggugat; Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untukbersabar dan rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;2. eu 29 tahun, agama Kristen, pendidikanS1, pekerjaan pegawai Honorer di BPPD, bertempat tinggal ci Ies,

PER/05/ M.PAN/ 03/2008 Tentang Standar Audit AparatPengawas Intern Pemerintah, Peraturan Mendagri No.64 Tahun 2007 TentangPedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2008 TentangOrgasisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, BPPD, Lembaga Teknis Daerah DanLembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan, dan peraturan perundangundanganlainnya, sebagai peraturan dasarnya, bukanlah didasarkan atas peraturanperundangundangan lain

/ 258 / XI / 2013 tanggal 19November 2013;Bukti T8: Foto copy Sesuai Dengan Aslinya Putusan SidangKomisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/KKEP/01/1/2013/KKEPtertanggal 28 Januari2013 ; halaman 21 dari 36 perkara 10/2015/Mdo10.11.12.12.14.15.16.Bukti T9: Foto copy Sesuai Dengan Aslinya SuratPanggilan Nomor : Spg/05/l/2013/KKEP Tanggal 7 Januari2013 ; Bukti T10 : Foto copy Sesuai Dengan Aslinya BukuRegister ;Bukti T11 : Foto copy Sesuai Dengan Aslinya Berkas PerkaraPelanggaran Disiplin Nomor : BPPD

Pratama ;Bukti T12 : Foto copy Sesuai Dengan Aslinya BerkasPerkara Pelanggaran Disiplin Nomor : BPPD/05/III/2012/PROPAMdan Berkas Sidang Disiplin Anggota Polri An. Terperiksa BrigadirPolisi Dua Hendra R.Pratama ;Bukti T13 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya SuratKeputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.

Amin bin Abdullah memiliki tabungan pada Bank BPD Aceh Syariahdengan nomor rekening 611.02.02.0003246;Bahwa Pemohon/Penerima Kuasa merupakan orang yang jujur dan mampu untukmengurus administrasi pada Bank BPPD Aceh Syariah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta peristiwa a quo Majleis Hakimmemperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa M.

Bahwa setelah pembayaran selesai dilakukan, ketika Sertifikat Hak Milik Nomor :11985 / Condong Catur tanggal 20 Juli 2005 diajukan untuk proses balik nama ke IPT(jin Pemanfaatan Tanah) di Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) Kab.Sleman tidak dapat dilakukan peralihan haknya dikarenakan Ny. Surani Hadiwarsito(pemegang sertifikat pertama) masih berperkara secara perdata dengan H. Suhartoto,BA di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI perihal status kepemilikan tanah tersebut.

Oktober 2007 padahal saksi belum berhakmenandatanganinya karena belum dilakukan serah terima jabatan Kepala BagianUmum dan Perlengkapan Setda OKU Selatan antara Terdakwa Herman Uzir, S.Sosdengan saksi Ngadimin, M.Si dan serah terima tersebut dilakukan pada tanggal 4Oktober 2007.Bahwa setelah pembayaran selesai dilakukan, ketika Sertifikat Hak Milik Nomor :11985 / Condong Catur tanggal 20 Juli 2005 diajukan untuk proses balik nama ke IPT(jin Pemanfaatan Tanah) di Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD

Sus/2019/PN BppD. I), mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan Penyelidikan kemudiansekitar Jam 19.15 wita, Saksi (BAYU FERDIANTO) dan saksi II (TONI D. J),langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang sesuai denganseperti yang diinformasikan sebelumnya yaitu Sdr. SURIYANSYAH Als ANCA dankemudian Saksi (BAYU FERDIANTO) dan saksi II (TONI D. I), menanyakandimana barangmu (Shabushabu) kemudian Sdr.

. , Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon",Melawanweasaeae , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS BPPD Propinsi Kalimantan Tengah,tempat tinggal di ........

Go.Ruang (I/d) menjadiGolangan Ruang Penata Muda (ll/a) sebagai Staf SeksiKerjasama pada BPPD Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPropinsi Sumatera Utara jBahwa pada tanggal 2082004 dengan Surat PemerintahPropinsi Sumatera Utara Petikan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 823.3/1645/2004 memutuskanPegawai Negeri Sipil Nomor Urut 44 Nama Mirzal,SH,NIP/KARPEG........11NIP/KARPEG : 730000662/ B.012212 masa kerja 14(empatbelas) tahun 7 (tujuh) bulan dengan jabatan Staf padaunit kerja Dinas Tenaga

Bahwa berdasarkan Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) Nomor:BPPD/07/IV/2016/Prov tanggal 26 April 2016 Pemohon diduga melanggarketentuan Pasal 69 ayat (3) Jo. Pasal 77 ayat (4) huruf aaa dan atau Pasal70 ayat (1) dan ayat (3) huruf (b) Pergub Akpol Nomor 2 Tahun 2013tentang Kehidupan Taruna;b. Bahwa berdasarkan BPPD tersebut, Gubernur Akpol menerbitkan SuratPerintah Nomor: Sprin/284/IV/2016 tanggal 27 April 2016 tentangpelaksanaan Sidang Dewan Akademi (Sidang Wanak);c.

.> Bahwa pada tanggal 17 April 2013 Kepala BPBD meminta Dana untuk perbaikanTalud kepada Bupati OKU c/q Kepala BPKAD melalui surat no.900/166/XLVIV2013dan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 Kepala BPPD beserta Kabid Bantuan danJaminan Sosial, Kasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Camat baturaja Timurmelakukan Survey Bencana Alam di desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur.> Bahwa Kepala BPBD meminta penayangan RUP (Rencana Umum Pengadaan)BPBD kab.

Karya, KepalaDinas Sosial, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bapeda, atas suratcamat tersebut Dinas Sosial Kabupaten OKU menjawab melalui Surat no460/24/LXXV/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Dinas Sosialtidak memiliki anggaran untuk memperbaiki talud di Desa Air Paoh tersebut.> Bahwa pada tanggal 17 April 2013 Kepala BPBD meminta Dana untuk perbaikanTalud kepada Bupati OKU c/q Kepala BPKAD melalui surat no.900/166/XLVIV2013dan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 Kepala BPPD

PigBahwa menurut pengetahuan saksi bahwa tugas saksi selaku ketua timPemeriksa Hasil Pekerjaan Untuk Rehabilitasi Dan rekonstruksi TanahLongsor Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OganKomering Ulu tahun 2013 merupakan perintah atasan saksi yaitu saudaraNasir, karena menurut beliau ketua tim pemeriksa harus dijabat olehsekretaris BPPD, dan menurut perintah Saudara Nasir selaku KepalaPelaksana BPPD Kab.

Bahwa Dalam kejadian air paoh pada tahun 2013 surat dari camat BaturajaTimur telah terjadi bencana masuk Ke sekretariat BPPD Kabupaten OKU,sedangkan surat dari BPBD melaporkan ke Bupati bahwa telah terjadibencana saksi tidak ingat lagi, Kemudian sepengetahuan saksi tidak adaBupati mengeluarkan Surat Keputusan tentang bencana alam pada daerahBaturaja Timur (air Paoh) untuk dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten OKUdan pada saat ini pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan telahdilaksanakan serah

Nasir SE. selaku kepala pelaksana BPBDKabupaten OKU dan tidak ada surat ataupun berkas yang menyusul ataudikirimkan ke ULP Kabupaten OKU dari BPBD Kabupaten OKUsepanjang tahun 2013.Bahwa setelah penunjukan Pokja IV, seharusnya BPPD sebagai pemilikKegiatan mengirimkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, RencanaAnggaran Biaya, spesifikasi tekhnis dan Rancangan Kontrak kegiatanHalaman 68 dari 120 Putusan Nomor46/Pid.Sus. TPK/2016/PN.

Riadi Hapijie bin Abdoel Moenim, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikanD.IV Tekhnik, pekerjaan PNS (BPPD) tempat tinggal di jalan Berangas, KM.2, RT. 07, RW. 3, Kelurahan Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara,saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adikkandung Pemohon I; Bahwa Pemohon adalah istri dari M.

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARATERGUGATHal.6 dari 34 hal.Putusan No.436/PDT/2017/PT.DKIPerbuatan MelawanHukumyang dilakukanolehTergugat danTergugat Il12.Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011, tidak berapa lama setelahaddendum ke Ill dibuat antara Tergugat dan Tergugat Il membuatKesepakatan Bersama No. 5532/143/BPPD/Bangda/2011 / No.

Tidak lama setelah dibuat Addendum Ill ( tanggal 20 Desember 2010 )ternyata pada tanggal 4 Januari 2011 Terbanding / semula Tergugat danTerbanding / semula Tergugat Il membuat kesepakatan yang dituangkandalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor 5532/143/BPPD/Bangda/2009Nomor O6/L.IVV/PEMB/KS/2011 yang isinya pada pokoknya Terbanding /semula Tergugat menarik kewenangan yang telah dilimpahkan kepadaTerbanding / semula Tergugat Il dan Terbanding / semula Tergugat Ilmenyerahkan kembali kKewenangan dimaksud

Kami juga dibantu oleh pihakBPPD, BPPD provinsi, TNI dan Polri. Jadi kami mengepung titiktitikapi tersebut agar tidak meluas tetapi beberapa titik yang sudah kamipadamkan bisa hidup lagi karena lahan gambut. Kami hanya bisapadamkan permukaannya saja sehingga membutuhkan bantuanwater bombing untuk memadamkannya; Bahwa wakiu 1 (satu) bulan dalam memadamkan api merupakanpemadaman terlama yang pernah Saksi lakukan.

Didalam lokasi ada embung yang baru dibuat oleh alat berat tetapibelum bisa dipakai yang mesti menunggu beberapa jam baru bisadipakai oleh karena itu kami pindah lagi untuk mencari titik api yangada sumber airnya;Bahwa Saksi melihat kanal yang dalam tetapi karena musimkemarau airnya hanya sedikit;Bahwa Saksi melaporkan untuk meminta bantuan dari BPPD provinsiuntuk melakukan pemadaman dari tim satgas udara lalu juga adabantuan dari TNI, Polri, Manggala Agni, Tim Damkar Koto Gasib,Siak dan Mempura;

Kemudian pemadaman juga dibantu oleh pihakBPPD, BPPD provinsi, TNI dan Polri dengan cara mengepung titiktitik api tersebut agar tidak meluas tetapi beberapa titik yang sudahdipadamkan bisa hidup lagi karena lahan gambut.

Kemudianpemadaman juga dibantu oleh pihak BPPD, BPPD provinsi, TNI dan Polridengan cara mengepung titiktitik api tersebut agar tidak meluas tetapibeberapa titik yang sudah dipadamkan bisa hidup lagi karena lahan gambut.Pemadaman hanya bisa padamkan permukaannya saja sehinggamembutuhkan bantuan water bombing untuk memadamkannya;Menimbang, bahwa area yang terbakar dengan jarak dari jalan rayakurang lebih 1 (satu) jam menuju lokasi yang terbakar di mana waktu yangdibutuhkan untuk memadamkan api adalah

PRAoleh BPPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dansesuai dengan aslinya, diberi tanda T.14;. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan(SPPT) tahun 2009 tanggal 05 JAN 2009 luas 896 m2 atas nama Amaq Supiatiterletak di KP Tibu Nangka, Beleke, Lombok Tengah, yang dikeluarkan olehBPPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuaidengan aslinya, diberi tanda T.15.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan(SPPT) tahun 2020 tanggal 05 JAN 2020 luas 3.594 m2 atas nama AmaqSupiati terletak di KP Tibu Nangka, Beleke, Lombok Tengah, yang dikeluarkanoleh BPPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dansesuai dengan aslinya, diberi tanda T.16.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan(SPPT) tahun 2020 tanggal 05 JAN 2020 luas 1.063 m2 atas nama AmaqSupiati terletak di KP Tibu Nangka, Beleke, Lombok Tengah, yang dikeluarkanoleh BPPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dansesuai dengan aslinya, diberi tanda T.17;.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan(SPPT) tahun 2020 tanggal 22 JAN 2020 luas 1.344 m2 atas nama AmaqAsirudin terletak di Kampung Lebe, Beleke, Lombok Tengah, yang dikeluarkanoleh BPPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dansesuai dengan aslinya, diberi tanda T.18.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan(SPPT) tahun 2019 tanggal 14 JAN 2019 luas 1.898 m2 atas nama AmaqAsirudin terletak di Kampung Lebe, Beleke, Lombok Tengah, yang dikeluarkanoleh BPPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dansesuai dengan aslinya, diberi tanda T.19.

Mustofa) sewaktu masih hidup kepadanya,Halaman 11 dari 16 halamanPutusan No. 12/Pdt.G/2014/PTA Plksangkalan mana diperkuat dengan bukti T.1.7 yang berupa surat keterangan dariBadan Pembangunan Pasar Kabupaten Barito tanggal 19 Oktober 2009 Nomor42/BPPD/BU/2009 yang telah dicocokan dengan aslinya, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa obyek sengketa tersebut semula milik H.

/Penggugat 1) dankhusus pada lampiran Il nomor urut 10 (sepuluh), Atas nama Kama,BSC, Jabatan lama Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Simeulue,Jabatan baru Pelaksana pada BPPD; Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/17/2018, tanggal05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon Il),Administrator (Eselon Ill), Pengawas dan Kepala Puskesmas diLingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran Nomor urut 48, Atas