berpotensi timbul mudharat yang lebih besar dan berkepanjangantanoa kepastian, sehingga untuk menghindari hal tersebut lebih baik berceraisebagai sikap yang dapat memberikan jaminan kemaslahatan, ketenangan danketentraman dalam menghadapi kehidupan selanjutnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon denganalasanalasannya untuk bercerai dengan Termohon telah terobukti dan memenuhiketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Peerintah

Pid.Sus.2014//PN Krg.Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu paket sabu yang tersebut dalam berkasperkara ini, karena sudah dimusnahkan di tingkat penyidikan dan tidak pernah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu~ keadaan yang =memberatkan dan yangmeringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Tedakwa tidak mendukung program peerintah

yangmenduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1(satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuaidengan ketentuan perundangundangan; Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan KhususGuru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu:Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru baik pegawalnegeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalamanggaran pemerintah dan/atau anggaran peerintah

yangmenduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1(satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuaidengan ketentuan perundangundangan;Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan KhususGuru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu:Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru baik pegawalnegeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalamanggaran pemerintah dan/atau anggaran peerintah

yangmenduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1(satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutansesual dengan ketentuan perundangundangan; Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan KhususGuru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu:Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru baik pegawainegeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalamanggaran pemerintah dan/atau anggaran peerintah

yangmenduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1(satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutansesuai dengan ketentuan perundangundangan;Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan KhususGuru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesional yaitu:Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru baik pegawainegeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalamanggaran pemerintah dan/atau anggaran peerintah

Sukodono,Kabupaten Sidoarjo.Agama : Islam.Pekerjaan : Sopir.Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Peerintah/Penetapan penahanan dari:e Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal22 September 2015.;e Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 14 September 2015sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015.;e Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 14 Oktober 2015sampai dengan tanggal 12 Desember 2015PENGADILAN NEGERT tersebut.;Telah membaca berita acara.

Dan Vide : pasal 34 peraturan pemerintah No. 24 tahun1997 tentang pendaftaran tanah menyakan bahwa setiap orang yangberkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yangtersimpan di dalam peta pendaftaran daftar tanah, surat ukur dan bukutanah, dalam hal ini perlu dipertanyakan legalitas tanah Penggugat.Bahwa sesuai peta dari Peerintah Desa Lebakwangi terkait tanahtersebut adalah tanah GG (governor ground) adalah tanah negara yangperlu diketahui oleh PENGGUGAT adalah dasar tata cara pemberianHak

Putri KinasihBanyuwangi 66 (enam puluh enam) botol;Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau jamujamu tradisioal yang dijualtersebut dillarang oleh Badan POM karena di dalam kemasannyaterdapat ijin Badan POM dan Depkes RI;Bahwa selama terdakwa menjual jamu tradisional tersebut tidak adakomplain dari masyarakat tentang keluhan atau efek samping dari jamutrasdisional yang dijualnya tersebut;Bahwa setelah mengetahui jamu tradisional yang dijual terdakwatersebut dilarang oleh peerintah, maka terdakwa tidak

Kabupaten Nias Selatan Provinsi SumateraUtara yang membatasi jabatan Perades dalam hal ini adalah ParaPenggugat hingga Tahun 2020, adalah aturan yang harusdikesampingkan karena melanggar aturan yang lebih tinggi yaituPermendagri No.83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Des dan Permendagri No. 67 Tahun2017 tentang perubahan atas Permendagri No.83 Tahun 2015tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desasebagai penjabaran dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,serta peraturan peerintah

Saksi : TITO IRVANSYAH, keterangannya dibacakan menerangkan ; Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 mei 2009 mendapat tugas erupa surat peerintah untukmelakukan penggerebegan dirumah Jl.

pengawasan orangtua terhadap lingkungan pergaulananaknya sehingga membuat klen bebas bergaul dengan siapa saja tanpa dapatmemilah mana teman yang dapat memberi pengaruh positif dn mana teman yangdapat memberi pengaruh negatif terhadap dirinya ;= Klien menanggapi bahwaapa yang dituduhkan kepadanya adalah benarklien baru menyadari dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakuknnyamembuat mengusai ,permasalahan ini klien juga ingin melanjutkan pendidikandemi masa depannya ; Orangtua , masyarakat dan peerintah

Menetapkan agar Anak DICKY YOGANANTA Bin ANANG ARISSUSANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (duaribu lima ratus rupiah).Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penasihat hukum tidak sependapat dengan tuntutan pidana kepadaanak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masapenahanan yang telah dijalani pelaku anak dengan peerintah agar pelaku anakHalaman 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2015/PN Wsbtetap

Akta Kelahiran atas nama Anak aslinya dikeluarkanoleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta nomor xxxtanggal 29 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesualdengan aslinya (Bukti P.4);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II aslinya dikeluarkanoleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor xxxtanggal 24 Maret 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuaidengan aslinya (Bukti P.5);Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama Anak aslinyadikeluarkan oleh Peerintah

diperlihatkan dipersidangan berupa1(satu) bh senter kecil merk alkaline, 2(dua) bh plastic klimwarna bening berisikan butiranbutiran warna beningnarkotika jenis shabu dan 1(satu) bh celana pendek warnaabuabu adalah barang bukti milik terdakwa yang disitadarinya sewatu penangkapan.e Benar, menurut saksi perbuatan yang dilakukan terdakwadaam hal penyalahgunaan narkotika jenis shabu secaratanpa hak dan melawan hukum adalah salah dan sangatbertentangan dwngan hokum yang berlau dan tidak ada izindari peerintah

melakukan penangkapan/penggerebekan danpenggeledahan terhadap badan pemohon tersebut merupakanHalaman 27 dari 33 Putusan Nomor.14/Pid.Prap/2021/PN.Kditindakan kesewenangwenangan yang dilakukan termohon,dimana perbuatan tersebut dilakukan diluar dari wilayah hukumtermohon dan terhadap penangkapan/penggerebekan danpenggeledahan di kamar hotel tersebut tidak sesuai prosedur,dimana tindakan penggeledahan termohon terhadap pemohonternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan dan tidakmemberikan surat peerintah

pekerjaandengan Terdakwa;Bahwa Ahli sejak bulan Januari 2016 bekerja di Kantor BPUS Cabang Soreang,Kabupaten Bandung sebagai Kepala Unit Managemen Kepesertaan dengantugas mengelola kepesertaan JKN KIS aminan Kesehatan Nasional dan KartuIndonesia Sehat) dan bertanggung jawab kepada Kepala BPJS Cabang Soreang,Kabupaten Bandung;Bahwa BPJS adalah merupakan pengelola dari Program Kesehatan yangawalnya tahun 1995 bernama ASKES, kemudian pada tahun 2014 menjadi BPJSKesehatan sebagai penyelenggara program peerintah

PARNA NUSANTARA (SPN) dan para penyalur yangditunjuk oleh badan usaha tersebut;Yang berhak mendistribusikan BBM non subsidi pemerintah adalah BadanUsaha yang telah memiliki izin usaha niaga BBM dari Pemerintah,danberdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor :08/P/BPH/Migas/X/2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi Badan Usahayang melaksanakan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak telah mendapatkanNRU (Nomor Registrasi Usaha) dari Badan Pengatur Hilir Migas;Berdasarkan Peraturan Peerintah

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Peerintah Desa (TPAPD). Pembangunan Balai Desa (lanjutan).2. Pembangunan Desa Pembangunan SAB/Sumur Bor3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pembinaan Kegiatan PKK Pembinaan Olahraga dan Seni Pembinaan Lembaga Adat Pembinaan Kerukunan Umat Beragama4.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Peerintah Desa (TPAPD).Operasional Tim Pelaksana Desa. Laptop + Printer. Kamera Digital. Mesin Potong Rumput. Mesin Genset. Baju Seragam Aparat. Perjalanan Dinas. ATKLPM. Rental Dokumen Desa. ATK BPD. Konsumsi Rapat BPD.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaHalaman 12/119, Putusan No. 4/Pid.SusTPK/2020/PN.kKdi Pembangunan Drainase. Pembuatan Tenda Besi. Pendirian Bumdes. Permodalan Bumdes.

AnggaranDana Desa TA. 2016 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sebagaimanadalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2016 yang telah ditetapkanberdasarkan Peraturan Kepala Desa PoloPolora Kecamatan Landawe KabupatenKonawe Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:Halaman 19/119, Putusan No. 4/Pid.SusTPK/2020/PN.kKdiPenyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Peerintah

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaHalaman 23/119, Putusan No. 4/Pid.SusTPK/2020/PN.kKdi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Peerintah Desa (TPAPD). Operasional Tim Pelaksana Desa. Laptop + Printer. Kamera Digital. Mesin Potong Rumput. Mesin Genset. Baju Seragam Aparat. Perjalanan Dinas. ATKLPM. Rental Dokumen Desa. ATK BPD. Konsumsi Rapat BPD.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan Drainase. Pembuatan Tenda Besi. Pendirian Bumdes. Permodalan Bumdes.

Umat Beragama> Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur PemerintahanDesa;Namun kenyataannya terdakwa mempergunakan Dana Desa (DD) tersebut untukmelaksanakan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase diluar wilayah DesaPolopolora yakni di Desa Mataboha (pemekaran dari Desa Polopolora);4.2 Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2017 diperuntukkan bagikegiatan:> Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Peerintah

SelBahwa dahulu pernah ada jual beli tanah sengketa, saksi mengetahuijual beli tanah sengketa pada tahun 2000, SPPT tanah tersebut keluarpada tahun 2001;Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah sengketa pada saatpengukuran, saksi di perlinatkan oleh Haji Ishak;Bahwa ada syaratsyarat yang harus di penuhi untuk diadakanpengukuran, saat itu Haji Ishak di tanya apa dasarnya memiliki tanahtersebut dan dikatakan jual beli lalu dikeluarkan suratsuratnya;Bahwa Sebelum diadakan pengukuran , peerintah

berdua ke rumah saksiuntuk meminta tanda tangan tapi terdakwa minta sebelum ditanda tangani agar di parafdahulu oleh Ernita sabri dan kemudian Arda Wangsa kembali ke rumah dengan suratyang sudah diberi paraf baru kemudian teerdakwa tanda tangani karena saat itu Ardamenjamin akan menyelesaikan proyek sampai akhir tahun ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ernita Sabri yangmenyatakan bahwa memang Arda Wangsa ada datang kerumah saksi untuk memintaparaf dari saksi dengan menyerahkan surat peerintah

(seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah tersebut terdakwamengetahui bahwa pengadaan SIMPEG belum selesai, akan tetapi dana tetapdicairkan karena saat itu Syafrizal dan Wangsa Arda menjamin akan menyelesaikanproyek sampai akhirtahun.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ernita Sabri yangmenyatakan bahwa memang Arda Wangsa ada datang kerumah saksi untuk memintaparaf dari saksi dengan menyerahkan surat peerintah pembayaran 100% akan tetapiberhubung hari mau magrib

Bahkan sepatu katak yangdibawa oleh terdakwa juga terlempar keluar dari perahu karena ombaksaat itu kencang; Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki ijin dari peerintah ataupunpihak berwenang dalam kegiatan terdakwa mencari/ menangkap ikandilaut dengan menggunakan bom ikan, dan pada saat diamankan olehpolisi terdakwa hanya sendiri;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yangmenguntungkan atau meringankan (a de charge) baginya;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa