Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6Tahun 1984 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pulamemeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, danternyata telah sesuai dengan *etentuan Pasal 30 Undangundang Nomer +8Tahun 2003 tentang Advokat. oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemben bantuan hukun yang sahHataman & darl 14 halaman, Putusan Nomor : 0606/Pdt.G/2018/P4Tnk.sehingga Majelis Hakim dapat menernma dan memberi izin kepada

Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 6Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pulamemeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, danternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemben bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada KuasaPenggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aqua

Indonesia, wajib menjadi peserta program JaminanSosial.Bahwa iuran Jaminan Hari Tua (JHT) berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b PeraturanPemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program JaminanSosial Tenaga Kerja, berbunyi :luran Jaminan Hari Tua sebagaiman dimaksuddalam ayat (1) huruf b, sebesar 3,7% ditanggung oleh Pengusaha dan sebesar 2%ditanggung tenaga.Dan ini juga dikuatkan dalam UndangUndang No. 24 tahun2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 19 ayat (2), berbunyi :Pemben

Sisa hasilHalaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 562/Padt/2017/PT SMGpenjualan tetap menjadi hak pemben Hak Tanggungan,Jo Pasal 11 Ayat 2 huruf e, yang menegaskan bahwa:Dalam Akta Pembenan Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji janji,antara lain: janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyaihak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggunganapabila debitor cidera janji;Jo Pasal 20 Ayat (1), yang menegaskan bahwa:Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:a) hak pemegang Hak

Hak tersebut didasarkan pada janji yangdiberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahvea apabila debiturcidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjualHalaman 10 dari 20 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 66/Pat.Plw/2016/PN Kudusobyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpamemerlukan persetujuan lagi dari pemben Hak tanggungan... ; 1.5. Eksekusi parat (eksekusi langsung) obyek hak tanggunganEksekusi parat obyek hak tanggungan diatur Pasal 20 (1) aUUHT jis.

Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeliatau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawabrenteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyatabahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepadapenjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidakdapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajakkepada penjual atau pemben jasa;Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) PP Nomor 71 tahun 2012tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan

No. 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014 tanggal O06 Mei 2014 bukanlah membatasikewenangan Pimpinan/Manager Konstruksi Bangunan, melainkanmenjelaskan siapa yang berwewenang untuk mengatur jadwal pelaksanaandan koordinasi teknis pekerjaan;13.Bahwa isi dari Pasal 6.4 Surat Perintah Kerja No. 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang sebenarnya adalah:Secara keseluruhan pengaturan jadwal pelaksanaan dan koordinasiteknis pekerjaan dilakukan dibawah Pimpinan Proyek KonstruksiBangunan Pemben

Apabila denda keterlambatan telah mencapai lebih dari 5%,maka Pemben Kerja berhak mencabut SPK dan berlaku ketentuan Pasal8.2.3;10.Bahwa atas keterlambatan penyelesaian pembangunan yang dikerjakan olehTergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mengenakan dendaketerlambatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8.2.4 Surat PerintahKerja No. 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014;11.Bahwa dalam mengenakan denda tersebut, Penggugat Rekonpensi telahmemberikan keringanan kepada Tergugat Rekonpensi sehingga

Bahwa Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Ril tanggal 14 Agustus2008 Nomor. 1935 K/Pdt/2007 yang kaidah hukumnya menijelaskan ;Bahva para Pemohon Kasasi (Pemben Kuasa) ada dalam status DPOkarenanya pernyataan kehendak antara Pemberi Kuasa (DPO) denganPenerima Kuasa (advokat) dianggap tidak ada sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat konsensuil.

Penasehat Hukum atauPengacara yang demikian tanpa kecuali Catatan : Garis datar dari TERLAWAN Idan TERLAWAN :Oleh karena itu, TERGUGAT dan TERGUAT Il mereserver Hak Hukumdalam Gugatan a quo, agar Para Penggugat selaku PRNSIPAL DIHADIRKANDALAM PERSIDANGAN A QUO UNTUK MEMBUKTKAN LEGALITASTANDA TANGAN PARA PENGGUGAT DIDALAM SURAT KUASA ; Bahwa Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Rl tanggal 14Agustus 2008 Nomor. 1935 K/Pdi/2007 yang kaidah hukumnya menjelaskan ;Bahvea para Pemohon Kasasi (Pemben

Bahwa antara Penggugat selaku pemben pinjiaman dan Tergugat selakupeminjam, telah sepakat untuk membuat dan menandatangani SuratPemyataan Penitipan Uang sebesar Rp.310.000.000, (Tiga RatusSepuuh Juta Rupiah) Tertanggal 16 April 2013 yang akan dikembalikanpada tanggal 16 Mei 2016. (P)2. Bahwa, sejak berlangsungnya "Perjanjian" tersebut sampai tanggal 16Mei 2013, Tergugat tidak dapat mengembalikan tepat pada waktunya.Hal.1 dari 17 Hal.Putusan No. 302/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt.3.

Pemben kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaanyang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;"6.

DYAH EDI MARTATI danditandatangani di atas materai oleh Debitur TITIKSHOLIHATIN Z;1 (satu) lembar fotocopy Surat KuasaPembebanan Jaminan Fidusia tanggal 30 April 2018 yangditandatangani diatas materai oleh Pemben Kuasa atas namaHalaman 26 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pti10.11.12.13.TITIK SHOLIHATIN Z, dan ditandatangani oleh yangmenyetujui atas nama SUWARNO;1 (satu) lembar Surat Pemyataan danPersetujuan tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani olehyang Membuat Pemyataan dan persetujuan

alasHalaman 27 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ptinama JAMSARI yang ditandatangani olen Yang Menerimaatas nama TITIK SHOLIHATIN Z. dan ditandatangani dandistempel oleh RIZKI MOTOR;14. 1 (satu) bendel Akta Pemberian Jaminan SecaraFidusia Nomor : 699 tanggal 09 Mei 2018 yang diterbitkan danditandatangani di atas materai oleh notars ASKALAKSAMANA PUTERA, S.H., M.Kn.;15. 1 (satu0 lembar sertfikat Jaminan FidusuaNomor : W13.00322404.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 10 Mei2018 jam : 13:04:33 dengan Pemben

UndangPutusan Nomor :2/PDT/2016/PT.TJKHal10 dari 23 halUndang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; sesuai denganpasalpasal sebagai berikut :4.9.1.4.9.2.4.9.3.Pasal 1 ayat 2 berbunyi sebagai berikut :"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baikyang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidakbergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani haktanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap beradadalam penguasaan pemben

Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01Tahun 1971 tanggal 23 Januar jo SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober1994 syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casusecara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkaradengan menunjuk perkara tertentu di Pengadilan tertentu sesuai dengankompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas para pihakyang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan sertamencatumkan tanggal dan tanda tangan pemben

seiuruhnya maupun sebagian sebagian; h. mengambil uang darihasil penjualan itu seuruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut dlatas; dan17.Bahwa Pasal 6 UUHT tersebut memberikan kewenangan kepada pemegang HakTanggungan Perngkat pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendinmehli pellangan umum serta mengambi pelimsan pwtangnya dan hasi penjualntersebut, apabia debitur cedera janji Pemegang Hak Tanggungan pertama tidak perumeminta persetuyjuan terebh dahulu dan pemben

harga, syaratsyarat dan ketentuanketentuan yang dianggap baik oleh Perseroan, dan...13.3 Dalam hal Perseroan meminta Barang, maka Konsumen vajibuntuk menyerahkan Barang kepada Perseroan untuk dijual.Kemudian mengacu pasal 30 UNDANGUNDANG JAMINAN FIDUSIAyang berbunyi sebagai berikut:Pemben Fidusia wejib menyerahkan Benda yang menjadi obyekJaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.dan pernjelasan pasal 30 UNDANGUNDANG JAMINAN FIDUSIA yangberbunyi sebagai berikut:Dalam hal Pemben

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telahmemenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah olehPengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1)UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemben kuasa kepada penerima kuasamemenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhakmewakili

tentangPerubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetorandan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 sehubungandengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi ;Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPhPasal 21 adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiunyang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuranJaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yangdibayar oleh pemben

Hak tersebutdidasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi HakTanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pbemegang HakTanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggunganmelalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagidani pemben Hak Tanggungan ... Pasal 14 (2):*Sertiikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat irahirah dengan katakata "Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.

Hak tersebut didasarkan pada janjiyang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabiladebitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untukmenjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpamemerlukan persetujuan lagi dari pemben Hak Tanggungan ...Menurut Prof. DR. ST.

diterima dantelah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang diajukan olehpihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapatsebagai berikutMenimbang, bahwa berdasarkan pada Ketentuan umum pasal 1angka 14 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yangHalaman 9 dari 20 hal Putusan Perkara No 17/Pdt.SusPHI/2021/PN.Ptk.menegaskan bahwa; Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruhdengan pengusaha atau pemben

Mencegah halhal yang dapat menntangi, membahayakankeamanan dan keselamatan lalu lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapatmenimbulkan kerusakan jalan dan Pasal 113 ayat (1) Pada persimpangan sebidangyang tidak dikendalikan dengan Alat Pemben Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi wayibmemberikan hak utama kepada: a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/ataudari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu LaluLintas atau Marka Jalan; b.