Ditemukan 189 data
28 — 13
P/2019/PA.Bks.mendidik anak angkatnya serta mengurus segala kepentingannya danmewakili di dalam dan di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa karena perkara pengkatan anak ini termasukbidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yangkedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara inidibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat dan memperhatikan semua
31 — 1
Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi HukumIslam, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah pengkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasalpasal tersebut diatas, sehingga paraPemohon berkewajiban mencatatkan pengangkatan anak tersebut kepada KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxx;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor
144 — 61
Hal ini telah sesuai pasal pasal 9 ayat 2 PP nomor 19tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara pengkatan wali, sehingga permohonanpemohon dapat di terima.Menimbang, bahwa bahwa penetapan wali sematamata untuk melindungihak dan memenuhi kebutuhan dasar anak, menjamin tumbuh kembang anaksemua demi kepentingan terbaik anak (vide pasal 2 PP no.29 tahun 2019), olehkarena itu penetapan wali harus ada kerelaan dari masingmasing pihak, makakesediaan pihak yang terlibat dalam permohonan perkara ini harus dituangkandalam
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
Hj. JUBAIDAH, S.Pd, M.Si
148 — 74
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat nomor : 821.2.016/13.021.90, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Januari 1990;
- 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2 /153/07.2/2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah
- 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.1/153/07.2/2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 5 April 2017.
Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2 / 153 / 07.2 / 2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 5 April 2017;
- 1 (satu) bundel Susunan Panitia Pengawas Dan Pemeriksa Try Out Tahun Ajaran 2017/2018;
- 4 (empat) lembar lampiran Keputusan Kapala UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Wawo nomor 003/024/01.1/UPT-03/ 2018 tanggal 20 Maret 2018.
- 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/153/07.2/2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 5 April 2017. FAHRIS, S.Pd., M.Pd. Sebagai KA UPT Penunjang Pendidikan Kecamatan Soromandi.
LUKMAN;
- 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2 / 153 / 07.2 / 2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Sdr. LUKMAN, S.Pd, menjadi Kepala UPT Penunjang Dikbudpora Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, tanggal 5 April 2017.
- 1 (satu) bundel Nota Pesanan nomor : 005/55.12/01.1/Nota Pesanan / UPT-AMBALAWI/ Soal-Try Out/2018, Kepala UPT Ambalawi Kab. Bima, tanggal 21 Februari 2018.
Tanggal 1721992.92. 3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor :821.2/153/07.2/2017 Tentang Pengkatan Pejabat Struktural LingkupPemerintah Kabupaten Bima tanggal 5 April 2017. FAHRIS, S.Pd.,M.Pd.
LUKMAN;3 (tiga) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bima Nomor :821.2 / 153 / 07.2 / 2017 Tentang Pengkatan Pejabat StrukturalLingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Sdr.
Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 452 / Pen .Pid/2016/ PN-RBI, Pada tanggal 05 September 2019
19 — 10
Pemohon Il, Nomor 7371LT070620130349,bertanggal 07 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Makassar,Provinsi Sulawesi Selatant, yang telah dicocokkan, dengan aslinya dan ternyatacocok, bermateraikan cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P35);36.Asli Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat tentangPertimbangan Perizinan Pengkatan Anak ( PIPA) Antar Warga Negara Indonesia,Nomor 009.7/ 334/ XI/2018/Dinsos, bertanggal 02 November 2018, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas
12 — 1
Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam,oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah pengkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadapanak perempuan bernama Xxxxx lahir pada tanggal xxxxxxxxx;Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan anak tersebut dilakukanberdasarkan hukum Islam dan diserahkan langsung oleh orang tua kandungcalon anak angkat terhadap calon orang tua angkat (para Pemohon) dan calonanak angkat tekah diasuh oleh calon
10 — 1
Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam,oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah pengkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadapanak lakilaki bernama Xxxxxxx, umur 1 tahun 1 bulan;Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan anak tersebut dilakukanberdasarkan hukum Islam dan diserahkan langsung oleh orang tua kandungcalon anak angkat terhadap calon orang tua angkat (para Pemohon) dan calonanak angkat tekah diasuh oleh calon orang
28 — 3
serta mendidik anak sertamencukupkan kebutuhan anak angkat seharihari sampai anak itu dewasaatau bisa mandiri seperti layaknya anak kandung sendiri, karena paraPemohon secara ekonomi mampu untuk memelihara anak tersebut, paraPemohonpun beragama Islam sama dengan anak yang akan dijadikan anakangkat; Para Pemohon dipersidangan telah melengkapi buktibukti tertulis danketerangan para saksi yang menguatkan permohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelis Hakim menilai pengkatan
15 — 1
/PA.Krwadalah orang mampu secara materi, berbudi, berakhlak, serta beragama Islamdengan baik;Menimbang, Bahwa pengkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon dan Pemohon II adalah didasarkan sematapmata atas kepentingan dankesejahteraan anak tersebut dan agar anak tersebut dapat penghidupan yanglayak dan mendapat pendidikan yang cukup hingga ia tumbuh menjadi anakyang mandiri dimasamasa yang akan datang;Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan orang tua kandung yangyang disampaikan melalui surat pernyataan
20 — 13
Pasal 171huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakansah pengkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak lakiHal 16 dari 18 hal Pen.
13 — 1
Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam,oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah pengkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadapanak lakilaki bernama Xxx xxxxx lahir pada tanggal 20 Juni 2017;Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan anak tersebut dilakukanberdasarkan hukum Islam dan diserahkan langsung oleh orang tua kandungcalon anak angkat terhadap calon orang tua angkat (para Pemohon) dan calonanak angkat tekah diasuh oleh
192 — 118
Kelahiran.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, P2 dan P5, ParaPemohon tercatat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa Ngening RT05 RW 01 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, makaPengadilan Negeri Pati berwenang memberikan penetapan atas permohonanPara Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa dalam Ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, Bab VIII tentang Pengasuhan dan Pengangkatan Anak,Bagian Kedua Pengkatan
14 — 1
Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam,oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah pengkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadapanak perempuan bernama Cecilia Qhaf Aidha lahir pada tanggal tanggal 22Juni 2016;Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan berdasarkanhukum Islam dan diserahkan langsung oleh orang tua kandung calon anakangkat terhadap calon orang tua angkat (para Pemohon) dan calon anakangkat telah diasuh
15 — 14
setelah diterimanyasalinan penetapan pengadilan, guna untuk membuat catatan pinggir padaregister akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, sehingga Majelis Hakimmemandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkankepada para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telahmempunyai kekuatan yang tetap kepada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana di maksud oleh pasaltesebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Nomor 3 tahun2005 tentang pengkatan
48 — 10
Arta BogaCemerlang sejak tanggal 3 Desember 2010 sebagaimanasurat pengkatan nomor : 010/RHRJTG/MTS/XII/10, tanggal 4Desember 2010 dan dia mendapatkan gaji bulanan,inventaris sepeda motor, uang bensin dan intensif jikatercapai;Bahwa terdakwa tidak bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang /PT.ABC sebelumnya dia sudah mengajukan diri dariperusahaan pada tanggal 12 Desember 2012 namunpengunduran diri tersebut disetujui oleh perusahaan atauPT.
Banyumas sejak tanggal 3 Desember 2010sebagaimana surat pengkatan nomor : 010/RHRJTG/MTS/XII/10, tanggal 4 Desember 2010 dan dia mendapatkan gajibulanan, inventaris sepeda motor, uang bensin dan intensifjika tercapai;Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales dibagian swalayanatau minimarket;Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai salesadalah memasarkan barang produk PT. Arta BogaCemerlang/PT.
81 — 4
benda mobil tersebut,oleh karena itu harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat tentang mobil tersebut tidakterbukti kebenarannya sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat danselayaknyalah Majelis Hakim untuk menolaknya;Menimbang, bahwa adapun gugatan tentang sebidang tanah beserta satu pintu rumahmakan diatasnya (bangunan lama) lebih kurang seluas 254 M2 yang didalilkan olehPenggugat dibeli dari PUKKA SINAGA sesuai dengan Akta jual belipada tanggal 12September 2011 terletak di Desa Pengkatan
71 — 66
., M.Kn;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut apabila Penggugat meminta kembaliuang yang telah disetorkan untuk membayar pembelian 1 (satu) unit kamar No.213,berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 106 tanggal 26 Juli 2011,seharusnya Penggugat juga meminta agar Akta Perjanjian Pengkatan Jual Beli No. 106tanggal 26 Juli 2011 tersebut dibatalkan (sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 4ayat (3) Akta Perjanjian Pengkatan Jual Beli No. 106 tanggal 26 Juli 2011), akan tetapisebaliknya Penggugat
55 — 12
sebundel surat pembayaran tagihan listrik atas namaUsman dari Kantor PLN (P.6);Fotokopi bermeterai cukup bukti pembayaran air minum atas nama Kurnia Dewidari Perusahaan Penyedia dan Pengusahaan air bersih PT.Adhya Tirta Sriwijayatangal 01 Maret 2012 (P.7);Fotokopi bermeterai cukup Kartu Keluarga No. 1671022411090014 dari KantorKecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tanggal 25 Nopember 2009 (P.8);Fotokopi bermeterai cukup sebundel bukti penerimaan uang dari Usman dariPT.Citra Loka Sarana dan surat pengkatan
1.DOLOK MAULI SINAGA
2.DOLOK MAULI SINAGA alias D.M SINAGA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu
237 — 141
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Register Buku Tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 158,/Desa Tebing Tinggi Pangkatan, terbit tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 16/Tebing Tinggi Pangkatan/2000, tanggal 24 Maret 2000, luas 19.600 M2, atas nama dahulu MUSLAN sekarang ERNA MASTA, terletak di Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pengkatan, Kabupaten Labuhan Batu.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Register BukuTanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik (GHM) Nomor 158,/Desa Tebing Tinggi Pangkatan, terbittanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 16/Tebing TinggiPangkatan/2000, tanggal 24 Maret 2000, luas 19.600 M2, atas nama dahuluMUSLAN sekarang ERNA MASTA, terletak di Desa Tebing TinggiPangkatan, Kecamatan Pengkatan, Kabupaten Labuhan Batu.
Pembanding/Tergugat I : Ny. Hj. Siti Jaroh
Terbanding/Penggugat : Leman Rahardja
61 — 30
Bahwa kemudian tanah Aquo tersbut dijual oleh Bapak Chandra Lumykepada Peggugat dengan Perjanjian Pengkatan Jual Beli ( selanjutnyadisebut ( PPJB) pada tahun 2010, kemudian dilanjutkan dengan Akta JualBeli Nomor 179/2015 tanggal 19 Nopember 2015 yang dibuat olehNotaris ;.