Ditemukan 365 data
8 — 5
Hal itu sesuaipula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat lonu Majah, yang berbunyi:Dees ledArtinya: "Tidak boleh membahayakan dir sendiri dan orang lain"Menimbang, bahwa dalam hal ini telah sesuai dengan pendapat parapakar hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqih dan diambilalin sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:Ys cual led ads ea aly Quasi shall Go bvei Gis G>Ubl! ellai Ley!
170 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika terbukti sebaliknya makaterhadap merek terdaftar dimaksud dapat dilakukan penghapusan pendaftaran merekdari daftar umum merek;Permohonan pendaftaran obat quasi Penggugat kepada Tergugat II ditolak denganalasan penggunaan merek Suncream tidak sesuai dengan klaim penggunaan, terkaitnama Suncream berkonotasi sebagai tabir surya, hal ini Penggugat merasa dirugikankarena di pasaran beredar produk sejenis dengan merek Suncream yaitu produkdengan merek tidak terdaftar HOTinCream dan ijin edarnya diberikan
Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam bagianbagiangugatan Penggugat, antara lain sebagai berikut:Posita Nomor 4 gugatan Penggugat:Permohonan pendaftaran obat quasi Penggugat kepada Tergugat II ditolak denganalasan penggunaan merek Suncream tidak sesuai dengan klaim penggunaan, terkaitnama Suncream berkonotasi sebagai tabir surya,...
Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam bagianbagiangugatan Termohon Kasasi semula Penggugat, antara lain sebagai berikut:Posita Nomor 4 gugatan:...Permohonan pendaftaran obat quasi Penggugat kepada Tergugat II ditolakdengan alasan penggunaan merek Suncream tidak sesuai dengan klaim penggunaan,terkait nama Suncream berkonotasi sebagai tabir surya....
11 — 9
Quasi shall Gpbwei Gis G>ubl! elas Aus! lis! bscle Say uy cline Sic YI OY, oy ne Ue By pe @ gM Ab cust Ging, CDLeAls 5) olitilas 5, 2250!
143 — 69
eksepsinya Tergugat telahmendalilkan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut : +52 rr reer errr rrr rere reer eeeEksepsi KompetensiAbsolut = 5 rr rrr rrr rrr rrr rrr rrr rrrBahwa objek gugatan a quo tersebut merupakanHalaman 49 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 168/G/2011/PTUN JKT.rentetan/rangkaian tindakan hukum dari PUPN dalamrangka pengurusan piutang negara yang dilakukan olehPUPN karena adanya Surat Paksa yang merupakan PutusanPUPN, yang mana PUPN adalah Badan PengadilanAdministrasi Semu (Quasi
9 — 0
perceraian ;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allan SWT, namun dalamkeadaan suami istri Sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikapJera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alin danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab FiqihSunnah Juz Il halaman 248 ;aly clay lS, zal al ficl dan, gil diy quasi
31 — 17
Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Memperhatikan dalil Maaddatu Hurriyati alZawjain juz 1 halaman 83 , yangoleh Majelis Hakim diambi alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :ches cailad a2 aly Quasi! shall hoi Gus GouUbll . es SUYLLEI Ss ,Cae Maal le aSay ( oliee I ciel OY cpr Ge 8 ye day jl Aly yl cued CusAllael cy elt Las a2 gallgmullHal. 7 dari 10 Put.
12 — 1
els elluYi,lisl 255Ta2 wE Wo d4 920 Tio jjl alos JI Quasi Cura abo Va a Los lg.d eauInag w sgoll QyowWb case il aol le oSou ul olixe jlpoinl OV. Alasdl cg) ob L plArtinya : Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumahtangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaatlagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satusuami isteri dengan penjara yang berkepanjangan.
28 — 16
gunamenyampaikan Pernyataan Pembukaan (Opening Statement) inwal prosespemeriksaan perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetansehubungan dengan peringatan, teguran, petunjuk yang diberlakukan olehMahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edarannya;Bahwa, sebagaimana dipahami Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia berfungsi sebagai beleidsregel yang oleh JimlyAsshidigie dalam bukunya "Perihal UndangUndang" (Jakarta, 2010:393)diklasifikasikan sebagal aturan kebijakan atau quasi
15 — 3
Putusan No. 0256/Pdt G/2017/PA.MgtANoal oy ot Noa y ag Gaull Quasi asl Cle aSay uy clineArtinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermantaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanoa ruh (hampa),sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suamiisteri dengan penjara yang berkepanjangan.
10 — 2
salah satu fihak akan tetapi harus didasarkan faktadipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan butki yang diajukan olehPenggugat tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak termasuk dalam katagori telah terjadiperselishan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga Majelis Hakim menilaiPenggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatanya , hal ini sesuai denganmaksud ibarat dalam Kitab Fighus sunnah juz Ill halaman 327god as Quasi
6 — 0
Putusan No. 818/Pdt.G/2016 /PA.Sda.Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, MajelisHakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Bagarah ayat 227yang berbunyi :ele quasi fe SUI lyaseArtinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha MengetahuiMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat
11 — 0
Hal tersebut sejalan dengan pakarHukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yangdiambil alin menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkaraini yang menyatakan :gi tas alg Quasi Bloat) qo pea Gam goal) als abl Yi lia!
414 — 258
Bahwa terhadap dalil dalil kKeberatan yang diuraikan pemohon dalamSub.Il tentang dasar pengajuan permohonan keberatan dari butir 1s/d 4 adalah dalil dalil yang menunjukkan sebaliknya bahwaTermohon memiliki pemahaman hukum tentang perlindungankonsumen yang sangat dangkal dan awam terhadap fungsi eksekutifBPSK sebagai lembaga/badan penyelenggara Pemerintahan yangdibentuk dengan tugas melaksanakan sebagian kewenanganPengadilan (quasi judicial)2.
tersedia dalammasyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupunmahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, serta dihubungkan puladengan segala kewajiban maupun larangan terhadap Pelaku Usahasebagaimana ditentukan Pasal 7 hingga Pasal 26 UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwasengketa konsumen hanya dapat terjadi berdasarkan perbuatan melawanhukum yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap konsumenberdasarkanperikatan yang bersifat quasi
contract (kontrak tersamar atau impliedcontract/quast contract) atau yang lebih bersifat penundukan diri party padakeadaan yang sudah tersedia dimana asas kepatutan, asas keseimbangan,maupun persamaan hukum sulit tercapai;Menimbang, bahwa oleh karena itu hubungan hukum tersebut tidakdapat dikonstruksikan sebagai perikatan yang bersifat quasi contract (kontraktersamar atau implied contract/quast contract) melainkan harus dipandangdalam bentuk hubungan hukum kontraktual berdasarkan ketentuan Pasal
158 — 44
35,U+79 Glo Vg Quasi Led aay re ole UrrotOY C55 Dt ore Byp40 4795) Abe I Qedozo!
19 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim yang teliti dan secara saksama yang menyidangkanperkara ini pasti dapat melihat bukti Pengikatan Jual Beli tersebut, dimanasebagai bukti dan fakta hukum adalah merupakan suatu kejadian benarHal 8 dari 14 hal.Put.No.128 PK/Pid/2010benar murni merupakan ruang lingkup hukum perdata yang diatur dalamhukum perjanjian, yaitu adanya Pengikatan Jual Beli dan belum dijual (jadiprematur sebagai peralihan hak milik) ;Memang bagi seorang Hakim yang tidak teliti dan tidak cermatmelihat persoalan ini ada quasi
SULASTRI
76 — 19
dariPengadilan sehingga permohonan pembatalan suatu persetujuan termasuk dalamperkara yang dapat diajukan melalui suatu permohonan sepihak dan termasukdalam kewenangan mengadili atau yurisdiksi voluntair dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Pasal 1338 KitabUndangundang Hukum Perdata, suatu persetujuan/perjanjian yang telahdisepakati oleh para pihak adalah tidak dapat dibatalkan ataupun diputus secarasepihak, karena apa yang telah disepakati seketika itu juga menjadi quasi
Arif Sahudi
Termohon:
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
141 — 57
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndangUndang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;14.Bahwa KUHAP tidak mengatur secara tegas pengadilan negeri mana yangberwenang untuk memeriksa dan memutus pemeriksaan praperadilan.Namun demikian, dalam praktik hukum acara di Indonesia telah menjadisuatu kebiasaan dan telah diikuti oleh para hakim Indonesia bahwa tata carapemeriksaan Perkara Praperadilan adalah mengikuti hukum acara perdata(quasi
Dan berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana diaturdi Pasal 118 HIR, maka suatu Gugatan yang diajukan oleh Penggugatharuslah diajukan kepada wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat dimanaTergugat berkedudukan;15.Bahwa sifat dari Hukum Acara Praperadilan yang mengikuti tata carapemeriksaan perdata (quasi perdata) tersebut dapat ditemukan dalambeberapa Putusan Praperadilan yang serupa dengan perkara aquo, dimanaPermohonan diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dengan berdasarkanpada domisili Termohon
11 — 1
Hal tersebutsejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza HurriyatuzZaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelishakim dalam memutus perkara ini yang menyatakanhis tes al 5 Cae Hl Set) pees Ge a) ol ad YY) GiOY C35 we Oe by me C35 Al que ce gs che Y 5 cai ytoly 1bag Aegall Gadi by Quasi del ele pSay gl olinn jl yaiu YIAd te) Ca)Artinya : Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudahdianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihatPutusan Cerai Talak
118 — 58
Pasal 378 Rv), sehingga bagi pihakpihak yang merasadirugikan tersebut dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet)yang bersifat quasi derden verzet, selama proses pemeriksaan permohonanberlangsung, dan bertindak sebagai Pelawan, sedangkan Pemohon, ditariksebagai Terlawan.
Dengan demikianunsur ketiga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanyabahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagihakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr.Wahbah azZuhaili, dalam kitab a/Fighul Islamiyyu wa Adillatuhu, Juz VII,halaman 527 dan 529 sebagai berikut :wold ol Glau 5,01 aSILIl jbl,loam> aa>gjJl oliodl quasi VY ining peliVo ype