Bahwa hasil Sidang Dewan Pendidikan tersebut disampaikankepada Wakapolda Sulawesi Utara selaku Ketua DewanPenyantun Pendidikan dan Pelatihan Polda Sulawesi Utara,kemudian ditindaklanjuti dengan Sidang Dewan PenyantunPendidikan dan Pelatihan Polda Sulawesi Utara yanghasilnya memutuskan menyetujui Ke 6 (enam) siswatersebut diberhentikan dari proses belajar mengajar danmengusulkan kepada Kapolda Sulawesi Utara untukmenerbitkan surat keputusan pemberhentiannya ;10.

vide buktiT.28), dimana kedua bukti surat tersebut ditandatangani olehJOKO PURWANTO, S.IK. selaku Ketua Sidang Dewan Pendidikan,dengan hasil ke 6 (enam) siswa dinyatakan bersalah ;Menimbang, bahwa dengan adanya Laporan Sidang DewanPendidikan yang menyatakan Para Penggugat bersalah,Kepala SPN mengeluarkan SuratKeputusan Pemberhentian Belajar Mengajar (PBM) bagi ParaPenggugat dan hasil Sidang Dewan Pendidikan tersebutdisampaikan pada Sidang Dewan Penyantun Pendidikan danPelatihan yang dipimpin oleh Wakapolda

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LOLODAberkedudukan di Kecamatan Loloda , Kabupaten Halmahera Barat PropinsiMaluku Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh AKBP.SURATMAN BASIMIN,SH.MH, AKP TAJUDIN, SH.MM dan AIPTU ABADI JAKUB berdasarkan SuratPerintah dari Wakapolda Maluku Utara Nomor: Sprin/854/X/2016 tanggal 28Oktober 2016 dan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2016 yanguntuk selanjutnya disebut sebagai ............................

Dan gelombang kedua dibawalangsung oleh Terdakwa setelah dilakukan APP (setelah Terdakwamenerima perintah langsung dari Wakapolda Drs. MoersoetidarnoMoerhadi) ;3. Pasukan yang melakukan pengejaran dan penangkapantersebutdilengkapi dengan senjata SS1 dengan amunisi peluru hampa, peluru karetdan peluru tajam ;4.

Dangelombang kedua dibawa langsung oleh Terdakwa setelah dilakukan APP(setelah Terdakwa menerima perintah langsung dari Wakapolda Irian Jaya/ Papua (Drs. Moersoetidarno Moerhadi) ;2. Penangkapan yang dilakukan oleh pasukan Brimob tidak dilengkapidengan surat perintah penangkapan ;3.

Dan gelombang kedua dibawalangsung oleh Terdakwa setelah dilakukan APP (setelah Terdakwamenerima perintah langsung dari Wakapolda Drs. MoersoetidarnoMoerhadi) ;3. Pasukan yang melakukan pengejaran dan penangkapan tersebutdilengkapi dengan senjata SS1 dengan amunisi peluru hampa, peluru karetdan peluru tajam ;4.

Dangelombang kedua dibawa langsung oleh Terdakwa setelah dilakukan APP(setelah Terdakwa menerima perintah langsung dari Wakapolda Irian Jaya/ Papua (Drs. Moersoetidarno Moerhadi) ;2. Penangkapan yang dilakukan oleh pasukan Brimob tidak dilengkapidengan surat perintah penangkapan ;3.

Sidang Dewan PendidikanSekolah dipimpin Ka SPN, dihadiri pejabat strukturalLemdik dan pejabat terkait yang diperlukan beserta(4) Hasil sidang dilaporkan kepada Kapolda, untukselanjutnya dibahas di dalam sidang Dewan PenyantunPendidikan dan Pelatihan Polda (Sidang Wantun DiklatPolda) dipimpin oleh Wakapolda, diikuti Karopers, KabidPropam, Dir Intel, Dir Reskrim, Kabidkum dan pejabatlain yang diperlukan ; (5) Apabila hasil sidang Wantun Diklat diputuskan bahwasiswa tersebut dapat diusulkan untuk dikeluarkan

Hasil sidang dilaporkan kepada Kapolda Jabar, selanjutnya dibahasdalam Sidang Dewan Penyantun Pendidikan dan Pelatihan Polda(Wantundiklat Polda) dipimpin Wakapolda, diikuti Karopers, KabidPropam, Dir Intel, Dir Reskrim, Kabidkum dan pejabat lain yangdiperlukan ;Prosedur tersebut telah ditempuh yaitu1)Mengusulkan dilaksanakan sidang Dewan Penyantun Pendidikanpeserta didik/siswa dari proses belajar mengajar kepadaKapolda Jabar pada tanggal 24 Desember 2014 dengan surat KaSPN Polda Jabar Nomor : B/588

/XII/2014/ SPN, perihal suratusulan pembentukan Dewan Penyantun Pendidikan peserta didikatas nama Risma Dewi Yuliawati :2)Wakapolda Jabar Brigjen Pol Drs.

Selanjutnya hasilsidang dilaporkan kepada Kapolda untuk kemudian dibahas dalamSidang Dewan Penyantun Pendidikan dan Pelatihan Polda (SidangWantun Diklat Polda) yang dipimpin oleh Wakapolda diikuti olehKaropers, Kabid Propam, Dir. Intel, Dir. Reskrim, Kabid.

Drs Budi Waseso ;Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sebelum turunke Polresta Jambi saksi Kombes Pol Drs DUE HALIM, MH bersama teammenghadap Wakapolda Jambi untuk memberitahu maksud dan tujuansaksi beserta anggota karena pada saat itu Kapolda sedang sakit ;Bahwa benar selanjutnya saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MHbersama AKP SUTRISNO, AIPTU RIBUT ISTIYONO beserta KabidPropam Polda Jambi yakni saksi KOMBES TEDJO DWIKORA (pada saatitu masih berpangkat AKBP) sekira pukul 13.15 Wib

Babel kepada Wakapolda Kep. Babel tanggal 20Februari 2020:1) Pelajari;2) Anev dan3) Putuskan.Disposisi Wakapolda Kep. Babel kepada kabid Propam tanggal 24Februari 2020:1) Sudah selesai Proses;2) Untuk file.b. Penerbitan Surat Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman:Nota Dinas Kabid Propam kepada Karo SDM Polda Kep.

Briptu TophoPrasetyo NRP. 91070189, Yang ditujukan kepada Kapolda Kep.Babel (Fotokopi sesuai dengan asili);Lembar Disposisi Kapolda atas Nota Dinas dari Kabid PropamNomor: B/ND55/II/HUK.12.12/2020/Bidpropam, diterima tanggal20 Februari 2020 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil SidangKomisi Kode Etik Polri Tingkat Banding Terduga Pelanggar a.n.Briptu Topho Prasetyo NRP. 91070189, Yang ditujukan kepadaWakapolda (Fotokopi sesuai dengan asli);Lembar Disposisi Wakapolda atas Nota Dinas dari Kabid PropamNomor

Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo)waktu itu, disampingnya ada Wakapolda dan beberapa Polisi berpangkatKolonel, selanjutnya saksi Mgr.

Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo)waktu itu, disampingnya ada Wakapolda dan beberapa Polisi berpangkatKolonel, selanjutnya saksi Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo) untukHal. 11 dari 28 hal. Put. No.04 K/Pid.

dihitung terlebin dahulu, setelah itu saksi SUYATMImenyuruh saksi JUJUK ACHMAD untuk menyerahkan uang berjumlahRp 4.700.000,00 (empat juta rupiah) ditambah uang bensin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwamenerima uang tersebut, kemudian terdakwa pergi, selanjutnya pada hanSabtu pagi tanggal 27 Agustus 2016 terdakwa menghubungi saksiSUYATMI untuk meminta tambahan uang Rp 2.500.000,00 (dua juta limaratus rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada sekertaris wakapolda

Termohon ribut, saksimelinat ada lebam biru dimata Pemohon, kejadiannya di rumh dinassaat Pemohon masih bertugas di Palembang, pernah juga saksiHal 11 dari 28 hal Putusan Nomor: 2382 tahun 2012mendengar Pemohon dan Termohon ribut karena Termohon tidakmenyediakan makan bagi Pemohon yang baru pulang dari kerjanya,dan saksi juga sering mendengar dari Pemohon kalau Termohonpencemburu dan tidak pernah merasa puas dengan penghasilanPemohon jBahwa setahu saksi Pemohon kini sebagai pensiuanan POLRI(mantan Wakapolda

Bripka MUHAMMAD RIZA.S.Sos Nrp. 84061747;Untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terdugapelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan sertapemberkasan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik ProfesiPolri yang dilakukan BRIGADIR ADE ERIS MUSLIM NRP75121115 (PENGGUGAT);Bahwa Surat Perintah NomorSprin/747.1/X/OTL.4/2018/BIDPROPAM tersebut bukan dibuatdan ditandatangani oleh Kapolda Kalsel atau wakapolda Kalsel,hal ini bertentangan dengan :Halaman 17 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.

terbuktinya Tergugat melanggar asaSasaS umumpemerintahan yang baik harus juga ditolak. dan melanggarketentuan pasal 2 huruf b Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polrisangatlah mengadangada sama sekali sehingga harus ditolaksebagai dalil yang tidak berdasar menurut hukum, ratio/akal.Menanggapi dalil Penggugat yang mengemukakan Surat PerintahNomor : Sprin/747.1/X/OTL.4/2018/BIDPROPAM haruslah dibuatdan ditandatangani oleh Kapolda Kalsel atau Wakapolda

Polda berwenang melakukanpemeriksaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri:a.golongan Pamen Polri yang bertugas di Polda dan Polres; danb. yangbertugas pada Polda, cabang Laboratorium Forensik, dananggota Poldapenugasan di luar struktur organisasi Polri, serta bertentangan denganPasal 39 ayat (2) Perkap 19/2012 yang menyebutkan (2) Dalam haltertentu Akreditor Bidpropam Polda dapat melakukan pemeriksaanterhadap anggota Polres terkait pelanggaran KEPP berdasarkan suratperintah Kapolda/Wakapolda

Terhadap permasalahan tersebut, MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa mencermati Pasal 39 ayat (2) Perkap19/2012 yang menyebutkan (2) Dalam hal tertentu Akreditor BidpropamPolda dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polres terkaitpelanggaran KEPP berdasarkan surat perintah Kapolda/Wakapolda,dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa norma sebagaimana termuatdalam Pasal 39 ayat (2) Perkap 19/2012 adalah norma yangmengandung suatu persyaratan yang sifatnya saling

Akreditor Bidpropam Polda dapat melakukan pemeriksaan terhadapanggota Polres terkait pelanggaran KEPP berdasarkan surat perintahKapolda/Wakapolda ;Kemudian di dalam Pasal 39 ayat (3) Perkap 19/2012 mengaturHalaman 95 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.

BANGKABELITUNG dengan WAKAPOLDA Kep. Bangka Belitung Tanggal 5 April2018 tentang Permohonan Penerbitan Keputusan tentang KepastianPutusan Hukuman atas nama: FARNO R. SIHOMBING Pangkat:Bripda / 92110217 Jabatan: Ba Sarpras Sat Brimob Polda Kep. Babeloleh kepada KAPOLDA KEP. BANGKA BELITUNG, yang menyatakanbahwa atas nama Anggota tersebut Masih Dapat Dipertahankan SebagaiANGGOTA POLRI; 2 2 nn nnn nnn nnn nnn eenBahwa Anggota POLRI Sat Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung,bernama BrigPol.

danatambahan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdakwa mengatakanterdakwa dan Saksi Surya Darmawan tanggung berdua masingmasingRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terdakwa mengatakan lagikepada terdakwa kenapa uangnya anaknya tidak masuk dulu terdakwabilang tidak bisa kemudian Saksi Surya Darmawan menelpon istri SaksiSurya Darmawan, istri Saksi Surya Darmawan juga mengatakan kenapakalau ambil uang anak Saksi Surya Darmawan masuk pendidikan duluterdakwa mengatakan ini perintah pak Suntana di wakapolda

12 dari 17 halaman Putusan Nomor 146 PK/TUN/2017Kepolisian Daerah Lampung (Kapolda);Bahwa Kepolisian Daerah (Polda) adalah merupakan satuan pelaksanautama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri, Polda bertanggungjawab kepada Kapolri, Polda bertugas meyelenggarakan tugas Polri padatinggkat kewilayahan tingkat , seperti Provinsi atau daerah Istimewa,Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri yangdipimpin oleh Kapolda, yang bertanggung jawab kepada Kapolri, Kapoldadibantu oleh Wakapolda

Kabid Propam dengan tembusan kepadaKapolda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya,Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya, Kabidkum Polda Metro Jaya (BuktiT30) ;Bahwa berkaitan adanya Laporan dari Kapolres Metro Tangerang Kotaadanya rekomendasi Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari DinasPolri terhadap Penggugat kemudian Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya,mengagendakan Sidang Dewan Pertimbangan Karier terhadap anggotaPolri yang telah direkomendasikan untuk di PTDH melalui sidang KKEP,diantaranya

atas nama Penggugat pada nomor urut huruf f dalam NotaDinas Nomor : B/ND726/II/2015/Ros SDM, tanggal 20 Maret 2015yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2015 (Bukti T31) ;Bahwa dalam pelaksanaan Sidang Dewan Pertimbangan Karierterhadap anggota Polri atas nama Penggugat dipimpin langsung olehHalaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor : 177/G/2015/PTUNJKT20.21.Wakapolda Metro Jaya dan dihadiri oleh Inspektor Pengawasan DaerahMetro Jaya (Irnwasda Metro Jaya), Kabidkum Polda Metro Jaya, KabidPropam

Kemudian, rekomendasi tersebutdijadikan pertimbangan hukum dalam Sidang Dewan Pertimbangan Karieryang dihadiri oleh Wakapolda, Karo SDM selaku Pembina Fungsi Personil,Kabid Propam, Kabidkum, Itwasda dan Atasan yang berhak menghukum(Ankum). Pelanggar atau. yang mewakili dari hasil Sidang DewanPertimbangan Karier itulah diambil langkah hukum selanjutnya, apakahterhadap pelanggar dijatuhi PTDH ataukah banding atau tindakan lain yangdianggap perlu demi kepastian hukum Pelanggar.

Tuntang, Kab.Semarang; Bahwa atas perintah Wakapolda dalam rangka operasi pekatdan kami dapat informasi dari masyarakat terutama warga sekitar,kemudian kami satu team Resmob Res Semarang menyamar untukmembeli kKemudian memanggil Bapak Rt. setempat, ada orang tuaTerdakwa, ada warga sekitarnya untuk meyaksikan dan mendatangirumah Terdakwa Ragil mengamankan serbuk bahan peledak hariRabu, tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 19.00 wib di Dsn. Sombron,Rt. 04, Rw. 02 Desa Tlompakan Kec. Tuntang, Kab.

Briptu Yusuf Wira LaputraNrp 89020047 dan mengusulkan agar diberikan sanksi pelanggaran KodeEtik Profesi Polri berupa ; Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela ;Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi ;bahwa pada tanggal 3 Februari 2015 dilaksanakan rapat guna penerbitanKeputusan Penetapan Penjatuhan Hukuman Briptu Yusuf Wira Laputra Nrp89020047 (Penggugat) di ruang Wakapolda Lampung dengan hasil rapatmenerima putusan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Bangkit Dan Briptu Yusuf WiraLaputra ; q bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 terbit rekomendasi dari KapolrestaBandar Lampung yang isinya untuk dilakukan PTDH dari Dinas Polriterhadap Briptu Yusuf Wira Laputra Nrp 89020047 ;r bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 dilaksanakan rapat di ruang kerjaWakapolda Lampung yang dipimpin oleh Wakapolda Lampung mengambilkeputusan bahwa Penggugat disetujui untuk diterbitkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n.

kemudian saksi jawab masalah pemalsuan tandatangan terus SAKSIISRAK jawab kalau masalah tandatangan gampang itu kita ngurusnya adakawanku namanya IBRAHIM TAMALAKA alias DEDE saudaranya DEDE itumenjabat WAKAPOLDA Bengkulu setelah itu telpon mati. Kemudian temansaksi NELI bilangpercayalah dengan temanku ini setelah itu NELI pulangkerumahnya.

SAMSOERI MERTOYOSO pensiun, TurutTergugat I melayani ASSOP Polda Jatim (sekarangdisebut Dir Samapta) pada waktu itu dijabat oleh17Kolonel Polisi HARAHAP dan setelah Kolonel PolisiHARAHAP pensiun Turut Tergugat I melayani IRWASDAPolda Jatim Kolonel Polisi NUR HEPPY, selanjutnyaTurut Tergugat I melayani Wakapolda Jatim BrigjenPol SUPRIADI, kemudian Turut Tergugat I pensiunpada Tahun 2005 ;Bahwa Turut Tergugat I pernah mau meninggalkan WismaSemeru I dan akan pindah ke Asrama Polisi Jil.Sumatra Surabaya