Ditemukan 1094 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-10-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1891 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PEMERINTAH KOTA BANDUNG cq WALIKOTA BANDUNG, dk VS Ny. Hj. EUIS MARYAM, DKK
16374 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (mohon simak dengan saksama uraian Penggugattersebut pada butir 15a, b, c);Halaman 15 dari 56 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/20172) Bahwa demikian pula, apa mungkin setelah 35 tahun berlalu sejaktanah berikut bangunan tersebut oleh R. Kardi Adikusumah telahdibeli dan dimilikinya, tibatiba Tergugat V mengetahui secara pastibahwa lIdji Hatadji atau Tergugat Ill masin memiliki tanah seluas4190 m?
Register : 05-09-2014 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PA DEPOK Nomor 1940/Pdt.G/2014/PA.Dpk.
Tanggal 13 April 2015 — perdata
318
  • pengakuan bahwapenggugat telah melakukan Perbuatan zinah dengan lakilaki lain, jikasaja Pengggugat tidak menyatakan pengakuan, maka sudah dapatdinyatakan dan diyakini, saya tidak akan menulis bahwa telah terjadiperbuatan Zinah oleh Istri saya, dan sampai dengan sebelum adanyaReplik atas Tanggapan Gugatan Cerai ini, tidak ada pernyataan dari istrisaya (penggugat) bahwa Pengakuan Perzinahan yang telah dilakukan Istrisaya (Penggugat) adalah suatu Alasan dan Kebohongan belaka.Mari kita perhatikan dan simak
Register : 24-02-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Dps
Tanggal 18 Maret 2020 — Pemohon:
Ir. Agung Hari Purnomo
Termohon:
1.Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali.
2.Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
11175
  • Jika kita simak makna darikalimat diatas, maka sesungguhnya pembentuk undangundangingin mernberikan suatu kekuatan mengikat yang sama antaraperjanjian yang dibuat secara sah dengan undangundang yangdibuat oleh penguasa, namun perlu. diperhatikan bahwakedudukan tersebut hanya ditujukan bagi para pihak yangmembuat perjanjian saja; Artinya meskipun suatu perjanjian dipersamakan dayamengikatnya dengan undangundang, namun bukanberartibahwa perjanjian merniliki kKedudukan seperti undangundangyang dapat
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 304/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat : P.T. Graha Bumi Inti Perkasa Diwakili Oleh : ZAMRONY, SH.,MKn
Terbanding/Penggugat : P.T. Deltasari Adipratama
15365
  • Untuklebih jelas silahkan simak tabel berikut: No Variabel Nilai Berdasar Perjanjian Nilai Berdasar Penawaran Shell 1 Harga Sewa Rp 22.104.676.750 Rp 17.754.200.000 Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Perdata No. 304/PDT/2020/PT.BDG. 9.1.35.1.45.2.
Register : 22-01-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN MALANG Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Mlg
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Dr. MAHINDRA SOENDORO, MPH
2.Dr. JSH PASARIBOE, MPH
Tergugat:
WALI KOTA MALANG
13657
  • Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumyang menyatakan atau berbunyi Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, pengadaantanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapatlangsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atastanah dengan cara jual beli atau tukar menukar dengan cara lain yang disepakatikedua belah pihak;Bahwa untuk menguji rumah yang dimaksud akan dipergunakan oleh TERGUGAT demi kebutuhan kepentingan umum maka bisa kita simak
Putus : 28-01-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 28 Januari 2021 — H. GT. MUHAMMAD IHSAN PERDANA, S.Sos., S.H., M.AP. bin GUSTI M. FARID
156123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., ditetapkan di Martapura tanggal 03 Januari 2014:1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan UmumKabupaten Banjar Nomor : 17/Kpts/Ses.KPUBjr022.436022/2014tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Simak BMN padaSekertariat Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2014ditandatangani Sekretaris H. GT. M. IHSAN, S.Sos, MAP.
Putus : 30-10-2013 — Upload : 21-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 30 Oktober 2013 — SON KARYOSE, S.E
115143 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menghadirkan ahli lain dari BPKP yang kemudianmemberikan pendapat pengetahuannya di persidangan;Bahwa keputusan Majelis Hakim menolak kehadiran ahli dalamberkas perkara adalah bertentangan dengan hukum acara pidana,sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) yang menentukan:Dalam hal diperlukan untuk menjernihnkan duduknya persoalanyang timbul di sidang pengadilan, Hakim ketua sidang dapatmeminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukanbahan baru oleh yang berkepentingan;Jelas bahwa jika kita simak
Register : 13-11-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/PID/Pid. Sus/TPK/2012/PN.DBG.-
Tanggal 28 Maret 2013 — SARAH FRANSISKA LISAPALAY BINTI LEOPOLD LISPALAY
8216
  • Kantor Pos Sawangan Depok ;40Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan terdakwatersebutkarena saksi melihat adanya penyaluran dana ke rekeningpenampungan, saksi bertanya ke petugas loket danmengatakan pertanggungjawabannya ada sama Terdakwadan pembukuan Simak Pos yang diserahkan ke managerkeuangan benar~ terdakwa =mengatakan~ akibat salahtransaksi / salah pertanggungjawaban di neraca loket ;Bahwa besar uang perusahaan yang disalahgunakanterdakwa totalnya menurut hasil audit sebesar kurang lebih400.854.000
Putus : 19-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 786 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 19 Maret 2012 — PT. MERANGIN KARYA SEJATI vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA
12680 Berkekuatan Hukum Tetap
  • lelang dimaksud.Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon Keberatan, ternyata telahada penawaran harga mengatasnamakan Pemohon Keberatan yangdiajukan oleh pihak lain (dokumen palsu), dimana dalam dokumenpenawaran palsu tersebut berdasarkan fakta yang ditemukanterdapat kejanggalan seperti; Cara penjilidan tidak standar dari yang sudah baku dalam setiapdokumen yang dibuat Pemohon Keberatan (actual jilid lakban,seharusnya pakai odner yang ada logo Pemohon Keberatan).Y Daftar isi tidak ada (yang ada daftar simak
Register : 17-06-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 303/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
PRITAMS
Tergugat:
ESTATE MANAGER PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk. SEI MERAH ESTATE
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
9218
  • Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan kita,setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah sempurna dancermat, serta isi gugatan harus terperinci secara jelas dan sistematisserta faktual;18.Bahwa apabila kita simak dan teliti secara cermat gugatan Penggugattertanggal 2 Mei 2019 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medandengan register Nomor: 303/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 2 Mei 2019yang lalu menuntut ganti rugi immateril sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satumilyar rupiah
Putus : 07-08-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 7 Agustus 2014 — BAYU GUNAWAN Bin SUWONO ; KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK
3510
  • tersebut berupa tanda terima barang danmenandatangani dokumen tanda terima saat itu adalah Kepala sekolah lama yaitusdri TITIK SUMARTI S.Pd.Bahwa setelah menerima Paket meubelair perpustakaan SD (DAK) 2010 TA 2011dari Dinas Dikpora Kab Nganjuk tersebut adalah disimpan di gedung sekolah SDNWerungotok kemudian didatakan.Bahwa paket meubelair perpustakaan SD (DAK) 2010 TA 2011 dari Dinas DikporaKab Nganjuk tersebut belum dimasukan kedalam daftar Sistem InformasiManajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK
    dari Dinas Dikpora Kab Nganjuk tersebut berupa tanda terima barang.Bahwa setelah menerima Paket meubelair perpustakaan SD (DAK) 2010 TA 2011dari Dinas Dikpora Kab Nganjuk tersebut adalah stelah menjadi kepala sekolahyang baru saya mengecek paket meubelair perpustakaan tersebut ternyata tidaksesuai dengan spesikasinya.Bahwa Paket meubelair perpustakaan SD (DAK) 2010 TA 2011 dari Dinas DikporaKab Nganjuk tersebut belum dimasukan kedalam daftar Sistem InformasiManajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK
Register : 28-03-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 49/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 16 Juli 2019 — SORAYA ALDJUFRIE, dkk. ; MENTERI KEUANGAN RI ; MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
317210
  • terletak di Jalan SriwijayaHalaman 72 dari 154 halaman, Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUNJKT64.65.66.67.IV Nomor 1, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota JakartaSelatan tersebut sah merupakan BMN, sehingga tidak terdapat alasan hukumuntuk menghapuskannya dari Daftar BMN.Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sriwijaya IV Nomor 1,Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatanmerupakan BMN yang dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen danAkuntansi Barang Milik Negara (SIMAK
    Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sriwijaya IV Nomor 1,Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatanmerupakan Barang Milik Negara yang dicatat dalam Sistem InformasiManajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada SatuanKerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, KementerianPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kartu Identitas Barang (KIB)Nomor 1 Kode Barang 2.01.01 .005.5.
Register : 11-04-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 21-09-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Blb
Tanggal 15 September 2022 — Penggugat:
PANGDAM III/SLW CQ DANPUSDIKKOWAD KODIKLATAD
Tergugat:
IWAN KARTAWIJAYA
Turut Tergugat:
BADAN PERTAHANAN NASIONAL BPN KABUPATEN BANDUNG BARAT
429
  • Lembang Desa Gudangkahuripan, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan luas 28.820 M2;
  • Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas buku IKN SIMAK BMN No.
Register : 14-04-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 184/PDT.G/2014/PN.BDG
Tanggal 19 Nopember 2014 — Ny. Hj. Euis Maryam LAWAN Walikota Bandung
5517
  • ( mohon simak dengan seksama uraianPenggugat tersebut pada butir 15a,b,c );2) Bahwa demikian pula, apa mungkin setelah 35 tahun berlalusejak tanah berikut bangunan tersebut oleh R.Kardi Adikusumahtelah dibeli dan dimilikinya, tibatiba Tergugat Vmengetahui secarapasti bahwa ldji Hatadji atau Tergugat III masih memiliki tanahseluas 4190 m2 terletak di Kelurahan Turangga,dan katanya masihdikuasai oleh Idji Hatadji sampai saat ini, dan katanya tidak adapermasalahan/ sengketa; sehingga Penggugat sangat
Register : 19-08-2013 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PN MALANG Nomor 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg
Tanggal 21 Juli 2014 — WILLY SUHARTANTO vs H. RUDY
277234
  • Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;4.1.4.2.4.3.1.Hubungan kausalitas ini antara perbuatan yang dilakukan olehTergugat dengan kerugian yang terjadi menimpa Penggugatadalah merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum;Bahwa jelas dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimanadidasarkan oleh Penggugat harus memenuhi unsur dansyaratsebagaimana dalam penjelasan diatas;Bahwa jika kita baca dan simak gugatan Penggugat dalam perkara aquo, gugatan Penggugat tidak menerangkan
Register : 03-12-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 122-K/PM.III-16/AD/XII/2018
Tanggal 29 Januari 2019 — Terdakwa: Rustandi Hasmin Saidu, Kopda NRP 31030768931282. Oditur Militer : Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970
193119
  • Bahwa sesuai dengan harga nominal dari Simak BMNkerugian yang dialami oleh Satuan Yonif 725/Wrg sebesarRp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).Atas keterangan Saksi4 yang dibacakan tersebut di atas,Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi5:Nama lengkap : Renol Salfado.Pekerjaan : Karyawan PT. GCS Petro.Tempat, tanggal lahir : Kolaka, 18 November 1988.Jenis kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama > Islam.Tempat tinggal : Jl. Ade Irma Nasution Kel.Watubangga Kec.
Putus : 02-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN MAKASSAR Nomor 354/Pid.B/2011/PN.Mks
Tanggal 2 Agustus 2011 — LA ODE BALI, SH
11247
  • ANDI HAMZAH Hukum AcaraPidana Indonesia 1993 hal 285), hak menuntutjuga bisa hapus karena Ne bis in idem (pasal 76KUHP), terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP)dan Daluarsa (pasal 78 KUHP).Surat Dakwaan harus dibatalkanPasal 143 ayat (3) KUHAP berbunyi Surat dakwaanyang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demihukum, sedangkan ketentuan pasal 143 ayat (2)huruf bob KUHAP apabila kita simak suatu suratdakwaan harusberisi uraian secara cermat,jelas dan lengkap mengenai
    Dan perlu kamiingatkan kembali bahwa sebagaimana pada Pasal 143ayat (38) KUHAP yang berbunyi Surat dakwaan yangtidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (2) huruf bob batal demi hukum, sedangkanketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP58apabila kita simak suatu surat dakwaan harus berisiuraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenaitindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkanwaktu. dan tempat tindak pidana itu dilakukan,sehingga adapun mengenai Surat Keputusan KeputusanKepala
Register : 05-09-2013 — Putus : 10-02-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 155/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 10 Februari 2013 — Drs. NASIKHUDDIN melawan BUPATI GRESIK, II. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TAJUNGWIDORO, KECAMATAN BUNGAH, KABUPATEN GRESIK
4925
  • Mohon simak kembali jawaban Para Tergugat pada poin 10, 11dan 12 angka romawi II angka2 ;Bahwa jumlah kartu suara yang dipergunakan pemilih sesuai daftar hadir,kartu suara yang rusak/tidak sah dan sisanya, belum sampai pada tahappenghitungan, kondisi sudah tidak kondusif lagi.
Putus : 08-07-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 615 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Juli 2015 — HALIM SUTRISMAN, DK VS SHALLOM TELAUMBANUA, DK
4950 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Central Asia) tidak dapatbertindak sebagai persoon di forum peradilan perdata;Bahwa yurisprudensi standar telah menegaskan, bahwa gugatan harusditujukan terhadap badan hukum dan bukan terhadap direktur dari badanHal. 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 615 K/Pdt/2015hukum tersebut (mohon simak: Putusan Mahkamah Agung RI.
Register : 16-09-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 08-01-2015
Putusan PN SALATIGA Nomor 65/Pid.B/2014/Pn Slt
Tanggal 4 Desember 2014 — ATO’ IZZUDIEN Bin MISRI BASTONI
339
  • Jika kita simak makna dari kalimat diatas,maka sesungguhnya pembentuk undangundang ingin memberikan suatu kekuatanmengikat yang sama antara perjanjian yang dibuat secara sah dengan undangundangyang dibuat oleh penguasa, namun perlu diperhatikan bahwa kedudukan tersebut hanyaditujukan bagi para pihak yang membuat perjanjian saja, artinya meskipun suatuperjanjian dipersamakan daya mengikatnya dengan undangundang, namun bukanberarti bahwa perjanjian memiliki kedudukan seperti undangundang yang dapatberlaku