Ditemukan 8359 data
285 — 341 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekhawatiran dengan bangunan tinggi, karena Yogyakartamerupakan daerah rawan bencana gempa;f. Lokasi pembangunan yang merupakan salah satu jalur utamaevakuasi gunung merapi;g. Kekhawatiran akan dampak sosial, yaitu efek negatif sikap budayaperkotaan yang tidak sesuai dengan karakter yogyakarta sebagaikota budaya dan kota pendidikan;h. Kekhawatiran dengan efek komersialisasi tanah yang membuattidak nyaman warga dan menumbukan sikap individualis antartetangga, dan;i.
125 — 116
Memperhatikan alokasi ruanguntuk akses publik, raang untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya dengan tetapmemperhatikan kepemilikan serta penguasaan sumber daya di wilayah pesisir danpulaupulau kecil, intergrasi dan kesinambungan ekosistem darat dan laut, sertaperencanaan pembangunan lainnya, seperti Rencana Tata Ruang Hutan, Rencana IndukPengembangan Pariwisata (RIPP), Kawasan Rawan Bencana, Wilayah PengelolaanPerikanan (WPP), Prasarana Perhubungan Laut, Kawasan Pemukiman, dan KawasanPertambangan
99 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.606 K/Pid.Sus/2014764) Adanya rencana tukar guling/ruislag lahan BPPK seluas11.290 M2 oleh RSUD Duren Sawit karena dianggapBPPK tidak berfungsi optimal;5) Lokasi BPPK rawan banjir sampai selutut sehinggaapabila hujan lebat karyawan dan para siswa yangsedang belajar diminta pulang lebih cepat;6) Pelatinan kepada siswa SMK kurang efektif karenabanyak peralatan bengkel yang rusak akibat banjir;7) Kondisi di atas menyebabkan motivasi kerja pegawaiBPPK yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orangmenurun
134 — 46
Sedang cara/perbuatan yangdilakukan bisa bermacammacam, yaitu) bisa dengan caramemukul, menendang, menusuk, menembak bagian bagiantubuh yang rawan, menyetrum dengan listrik, mencekik,dan sebagainya. Oleh karena tindak pidana pembunuhan merupakantindak pidana material, maka harus terjadi akibatyang berupa matinya orang lain itu.
1.Siswanto
2.Robert Jeri Turnando
3.Arianto
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
267 — 215
Surat Edaran Mendagri ini sangatberalasan karena sangat rawan penyelewengan apabila Kepala Desadiberikan kewenangan untuk menerbitkan hak atas tanah;Bahwa para penggugat pada angka 18.1 yang menyatakan bahwa parapemilik hak salah subyek dengan mendasarkan bahwa para subyekpemilik hak bukanlah warga desa Gunung Meraksa jelas telah menyalahiPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 56 Tahun 1960Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dimana batasan kepemilikantanah oleh subyek hukum di luar
1.Slamet Riyono, S.H
2.Ahmadi, S.H.
3.AHMAD SYAFI'I HASIBUAN, S.H,
Terdakwa:
1.Muralis Als Alit Anak dari Baya Bung
2.Jemi Anak dari Irang Tuban
3.Udau Ahoi Anak dari Ahoi
96 — 30
Sepuluh) kilometer dan untuk menuju ke lokasi penambanganharus menggunakan jalan holling; Bahwa berdasarkan aturan jalan holling tidak dapat digunakan dan dilintasioleh umum atau warga tetapi hanya dapat digunakan dan dilalui oleh pekerja yangmelakukan pekerjaan penambangan karena jalan holling tersebut khusus dibuatuntuk lalu lintas kendaraan dan alatalat berat dalam melaksanakan kegiatanpenambangan namun perusahaan sudah membuat marka jalan dan tandatandaterkait wilayah atau daerah mana saja yang rawan
Aria Rumiarsih
Terdakwa:
1.Erawan Suandi
2.Eko Setyo Budiyanto
3.Reno
4.Jumarton
5.Andika
6.Sahrir
148 — 67
96 Hal Putusan Nomor 18 K/PM.IIO9/AD/I/2021Selanjutnya mekanisme berjalan olen Dansatwah dan secara teknistidak pernah ada laporan, sehingga pada saat terjadi 3x potonganhal tersebut memang tanpa adanya persetujuan Komandan karenaseharusnya bisa diatur masalah tekhnisnya.Bahwa Saksi menjelaskan sarana jalan di Asrama Yonkes 1/1Kostrad yang dibangun sejak tahun 1985 dan saat ini sudah rusakparah serta cenderung kumuh, karena kontur jalanan yang berbukitdan berbatu serta tanah merah yang berbahaya rawan
212 — 564
Bank sudah terintegrasi dengan kantor pajak", laluTerdakwa mengatakan "Bisa, yang penting Saksi5 bisamembantu keluarkan laporan validasi penerimaan SPT(Surat Pajak Tahunan) dan SSP (Surat Setoran Pajak)lembar kuning dan Saksi5 jawab "Lembar kuning bisakeluar sesuai laporan Pekas ke kantor pajak", kemudianTerdakwa mengatakan "Intinya kantor pajak menerima SPTserta SSP normal dan SPT serta SSP pembetulan sebagailaporan dan akan dikeluarkan lembar kuningnya",selanjutnya Saksi5 mengatakan "Pak ini rawan
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Dedy Anuta Binti Jaya
87 — 39
Sdri.Yuli Pasang yang menyetorkan ke Bank di Malinau Kota,selama ini Koperasi Kartika Raja Pandhita Yonif 614/Rjptidak mempunyai nomor rekening sendiri sehinggasemua uang koperasi yang masuk langsung ke rekeningTerdakwa tanpa adanya keterbukaan terhadap pengurusdan anggota koperasi sehingga rawan untuk digelapkan.9.
limaratus ribu rupiah), jumlah harta Koperasi Kartika RajaPandhita Yonif 614/Rjp selurunnya sampai dengan bulanMei 2017 sebesar Rp. 2.412.689.272, (dua milyar empatratus dua belas juta enam ratus delapan puluh sembilanribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). jadi selamakepemimpinan Terdakwa pembukuan Koperasi KartikaRaja Pandhita Yonif 614/Rjp sangat kacau/tidak benardimana tidak adanya pemisahan antara catatan modaldan keuntungan koperasi dan manajemen koperasi jugatidak terbuka sehingga sangat rawan
129 — 17
RAWAN ANGGOTA08. H. SUBKHI ANGGOTA09 MULIAJI ANGGOTA10. KHOIRUL ANAM ANGGOTA11. BAMBANG HP ANGGOTA12. H.M. KOESMANAN ANGGOTA13. H. SUYONO ANGGOTA14. HARDIANTO ANGGOTA15. SUMARDIKO ANGGOTA16. SATFUL ANGGOTA17. BUDI MULYO ANGGOTA18. RIPAN ANGGOTA19. ISNADI ANGGOTA20. M. KOSIM ANGGOTA21. SUKADI ANGGOTA22. H. SUBEKI ANGGOTA23. SUNARDI ANGGOTA24. SUNAR ANGGOTA25. NURHADI ANGGOTA26. MURSAID ANGGOTA27. IMAM HANAFI ANGGOTA28. MOH ZUNAIDI ANGGOTA29. H. ABDULLOH ANGGOTA30.
RAWAN ANGGOTA08. H. SUBKHI ANGGOTA09 MULIAJI ANGGOTA10. KHOIRUL ANAM ANGGOTA11. BAMBANG HP ANGGOTA12. H.M. KOESMANAN ANGGOTA13. H. SUYONO ANGGOTA14. HARDIANTO ANGGOTA15. SUMARDIKO ANGGOTA16. SAIFUL ANGGOTA17. BUDI MULYO ANGGOTA18. RIPAN ANGGOTA19. ISNADI ANGGOTA20. M. KOSIM ANGGOTA21. SUKADI ANGGOTADr, H. SUBEKI ANGGOTA23. SUNARDI ANGGOTA24. SUNAR ANGGOTA25. NURHADI ANGGOTA26. MURSAID ANGGOTA27. IMAM HANAFI ANGGOTA28. MOH ZUNAIDI ANGGOTA29. H. ABDULLOH ANGGOTA30.
1.LAMAH Binti ASIM alias LAMIAH
2.DENI SANJAYA
Tergugat:
1.JUAN SETIADI WIDJAJA, IMELDA WIDJAJA, TRI SUNADI WIDJAJA
2.Ny. LENI
3.PT. PUTRA BALI ADYAMULIA
4.TEDDI WIDJAYA
5.YULIANA WIDJAYA atau YULIANI WIDJAJA
6.JANDY WIDJAYA
7.KASRINA WIDJAYA
8.HARIANI WIDJAYA
9.MATIUS KADERI
10.EDDY NARWIN NASUTION
11.LILIANA WIDJAYA
12.LIM HARYANTO WIDJAYA SARWONO
13.Ny. LIM LIANA SARWONO
14.MARJANIH Bin H. SUKARI alias MARYANIH
15.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING
16.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING cq KEPALA KELURAHAN MARUNDA
17.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSTRASI JAKARTA UTARA
18.BUPATI BEKASI cq KEPALA KECAMATAN TARUMAJAYA cq KEPALA DESA SEGARAMAKMUR
364 — 294
berdasarkankesepakatan dan surat tersebut harus cakap dengan syaratsyarattertentu, dan apabila syaratsyarat tersebut sudah terpenuhi makaperjanjian tersebut sah;eBahwa dahulu ada format dalam pembuatan Akta Jual Beli, sekarangformat dalam pembuatan Akta Jual Beli diserahkan kepada PPAT;eBahwa mengenai mana yang lebih kuat girik dengan sertifikat, apakahsertifikat mutlak dan tidak dapat terkalahkan, sertifikat dapat sajaterkalahkan apabila tidak memenuhi syaratsyarat, lalu bagaimanadengan girik, girik lebih rawan
karena terhadap girik terdapat kebijakankepala desa yang terlalu tinggi sehingga lebih rawan;eBahwa adanya pemekaran wilayah oleh pemerintah daerah menjadikanrawan sengketa, akan banyak sekali kerugian, sering dijumpai ada 2(dua) sertifikat dalam 1 (satu) tanah, jika hal tersebut terjadi maka harusdiperiksa ulang mengenai batas wilayahnya oleh Badan PertanahanNasional;eBahwa dengan adanya perubahan wilayah, menurut hukum girikgirikyang sudah ada sebelumnya masih akan ada hubungan denganperubhan
SUTAN TAKDIR, SH
Terdakwa:
Drs. EKO PURNOMO ,M.M.Bin ALM.HADI PRANOTO
116 — 55
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku jo Penjelasan pasal 2 angka 7 : Yang dimaksud dengan pejabat lainyang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalammelakukan penyelenggaraan Negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dannepotisme, yang meliputi : 1.
- Tentang : Pemerintahan Aceh
ruang nasional dantata ruang kabupaten/kota.(3) Kewenangan pemerintah Aceh dalam perencanaan, pengaturan, penetapan, danpemanfaatan tata ruang Aceh bersifat lintas kabupaten/kota.(4) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pengaturan, penetapan,dan pemanfaatan tata ruang kabupaten/kota memperhatikan:a. adat budaya setempat;b. penyediaan tanah untuk fasilitas sosial dan umum, jaringan prasarana jalan,pengairan, dan utilitas;c. keberpihakan kepada masyarakat miskin;d. daerahdaerah rawan
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO
133 — 218
Segera melakukan patching dilapangan sebelum melakukanpelapisan akhir (overlay) disebabkan existing awal banyak yang rusakatau rawan, serta instruksi agar komposisi campuran untuk overlaydilaksanakan sesuai dengan JMF, serta peralatan yang digunakan benarbenar memiliki fungsi kerja yang baik (Surat tanggal 10 September 2014).C.
Segera melakukan patching dilapangan sebelum melakukan pelapisanakhir (overlay) disebabkan existing awal banyak yang rusak atau rawan, sertainstruksi agar komposisi campuran untuk overlay dilaksanakan sesuaidengan JMF, serta peralatan yang digunakan benarbenar memiliki fungsikerja yang baik (Surat tanggal 10 September 2014).c.
159 — 65
Bahwa mengenai rencana pembebasan lahan telah diberikan informasikepada masyarakat (sesuai bukti T.II24 dan bukti T.II27); Bahwakondisilahan yang akan dibebaskan saat musim hujan tergenang; Bahwa tidak ada bangunan dan tanaman produktif ada jalan menujulokasi; Bahwa Pemerintah desa dan masyarakat mendukung proyek tersebutdemi keamanan dan keselamatan Bersama karena wilayah tersebutmerupakan wilayah rawan bencana; Bahwatanah yang terkena pembebasan Sekitar 27 bidang tanah; Bahwa tidak semua pemilik
113 — 36
.: Driver eco: Rp. 2.268.000,00: Tanggal 19 Februari 2015 Maret 2016: rawan: Driver Man: Rp. 2.160.000,00: Tanggal 19 Januari 2015 Maret 2016: Jhansen: Driver lweco: Rp. 2.268.000,00: Tanggal 19 Februari 2015 Maret 2016: Joharlin Raja G.: Mechanic: Rp. 2.703.000,00: Tanggal 19 Februari 2015 Maret 2016Page 10 of 144NamaJabatanGaji PokokMulai BekerjaNamaJabatanGaji PokokMulai BekerjaNamaJabatanGaji PokokMulai BekerjaNamaJabatanGaji PokokMulai BekerjaNamaJabatanGaji PokokMulai BekerjaNamaJabatanGaji
567 — 246
Lokasi penyimpanan limbah B3 yaitu:(i) Harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.(ii) Dalam hal lokasi tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, makalokasi penyimpanan limbah B3 harus direkayasa dengan teknologiperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.(iii) Lokasi penyimpanan limbah B3 harus berada dalam penguasaansetiap orang yang menghasilkan limbah.b.
ANIPA
Tergugat:
1.KEPALA RSUD KOTA BAUBAU
2.KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KOTA BAUBAU
232 — 124
Jika kita menolong tidak sesuai denganprosedur itu maka kita rawan tertular oleh penyakit tersebut;Bahwa pada waktu pasien masuk saksi tidak tahu pasti, saksi tahu setelahdikonsulkan oleh Dokter Jaga. Saat itu saksi ada di Rumah Sakit sedangmelakukan operasi pada pasien suspek Covid juga;Bahwa setahu saksi sesuai dengan protokol di UGD, semua pasien harusdi anamnesis dan dilakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaanlaboratorium.
150 — 33
Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah terlibat dalamperkara lain dan belum pernah dihukum, pernah tugas operasi daerah rawan diMaluku tahun 20072008, dianugerahi Satya Lencana Darma Nusa dan SatyaLencana Kesetiaan 8 tahun, sudah berkeluarga anak satu perempuan umur 5tahun.3. Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pernah memberikanketerangan di tingkat penyidikan dimana saat itu Terdakwa didampingi PenasihatHukumnya, menerangkan sebagai berikut :a.
119 — 35
Partai Demokrat memakai aula tersebutbaru 1 (satu) kali dan rencananya Partai Demokrat akan memakai lagiaula tersebut untuk rapat konsolidasi;Bahwa sepengetahuan Saksi pertemuan ke 2 (dua) yang akan dilakukanPartai Demokrat untuk membahas persiapan Saksi untuk Pileg danPilpres, tapi setelah ada kejadian Partai PDIP, maka rapat tersebutdibatalkan dilaksanakan ditempat itu;Bahwa sepengetahuan Saksi rapat konsolidasi di aula tersebut tidak adahal yang melanggar tapi secara psikologis dihindari karena rawan