Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Acehsejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan 07 September 2016 ;5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal O06Nopember 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya AKHYAR SAPUTRA, SH., HIdan ZULFAN, SH Para Advokat pada Kantor Advokat AKHYAR ZULFAN, SH.

&REKAN, beralamat di Jalan Tandi Lorong Blang Kuta Ateuk Meunjeng Banda Aceh,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Agustus 2016Nomor: W1U1/35/HK.01/VIII/2016 terlampir dalam berkas perkara ini ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Halaman 1 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT BnaTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehNomor 18/PID.TIPIKOR/2016

ini ditingkatbanding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan mengenaipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dengan pertimbangandibawah ini;Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Tipikor BandaAceh pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama kepada terdakwaterlalu ringan sehingga perlu diperberat, dengan alasan selain halhal yangmemberatkan yang telah disebutkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama,juga karena pidana yang dijatuhkan belum

Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ABIDINHASIBUAN, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tipikor BandaAceh dan H.SUDIRMAN, SH., MH.

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Tipikor Banda Aceh masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkansurat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 1 September2016 Nomor 18/PID.TIPIKOR/2016/PTBNA untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta SAMAUN, SH.

Bahwa Terdakwa, menurut Majelis Tipikor Tingkat Banding telahterbukti bersalan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaHal. 63 dari 108 hal.

Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah telah salan menerapkan peraturan hukum, khususnya Pasal 3 joPasal 18 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,karena dalam unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana, yang ada padanya karena

Putusan Nomor 1828 K/Pid.Sus/2017> Dalam proses penetapan pemenang lelang dimanaPT Bina Insan Sejahtera selaku Pemenang Lelang ternyataTidak memiliki IPAK (ijin Pengedaran alat kesehatan) danPPKom juga tidak melakukan HPS sehingga menurutketerangan ahli BPKP Jawa Tengah ada kerugian NegaraRp4.515.107.524,00 (vine putusan Perkara Tipikor NomorPutusan 28/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22 Juni2016 atas nama Terdakwa Sumargono SKM.MA danPutusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22Juni 2016 atas

Smg, serta memperhatikan memori bandingyang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah berpendapat bahwa argumentasi yang dibangun dandikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangdalam pertimbangan hukumnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam surat dakwaan yatu dakwaan Subsidair melanggar Pasal3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSenin, tanggal 11 Desember 2017 oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Sugiarto, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Hakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti,ttd.

PUTUSANNomor 2245 K/PID.SUS/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkaraTerdakwa:Nama : MARIDUN BINTANG bin Alm ALI NAFIAHBINTANG ;Tempat lahir : Tapindo Hara (Sidikalang) ;Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 04 Juli 1974 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Damar No. 10 = Sidikalang, ProvinsiSumatera

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 22/PID/Tipikor/2012/PT.BNA., tanggal 27 September2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil No.74/Pid.B/2011/PNSKL.

memberikan alasanalasan dan pertimbangan hukumnya terlebihdahulu seperti diwajibkan oleh Undangundang ;Bahwa Judex Facti telah keliru dengan adanya memori banding daripembanding, namun Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengabaikan begitusaja tanpa adanya alasan pertimbangan hukum ;Bahwa diluar tersebut di atas , maka Judex Facti harus memeriksakeseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Factitelah keliru dalam menerapkan hukum ;Bahwa perimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

timbul ketidak sesuaian dalam putusan menguatkandari primair ke subsidair, jelas adanya keraguraguan ;Bahwa Hakim Majelis raguragu memutuskan perkara harus menguntungkankepentingan Terdakwa (in dibio proreo) ;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendirian bahwa berdasarkankedudukan sebagai Judex Facti akan tetap mempergunakan kewenanganuntuk memeriksa faktafakta hukum dan penerapan penerapan perkaraa quo ;Bahwa Hakim Anggota II Drs.H.Rusydi,SH tidak sependapat dengan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tipikor

Lahir : 54 Tahun / 15 Maret 1960Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaAgama : IslamPekerjaan : PNSTempat Tinggal : Blok Pulomas Rt 01 Rw 02 Desa Kedawung KecamatanKedawung Kabupaten CirebonTerdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;e Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ;e Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 16 Agustus 2013 ;e Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ;e Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 01 April 2014sampai

dengan tanggal 30 April 2014 ;e Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;e Perpanjangan Penahanan KotaDiperpanjang Penahanan Kotanya oleh Wakil KetuaPengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal29 Juli 2014 ;Perpanjangan Penahanan Kotaoleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandungsejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28Agustus 2014 ;Terdakwa didampingi oleh

Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh kami, I NYOMAN WIGUNA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH, MH masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu ARRIYANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28Desember 2019;Ss Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 12Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;5.

Wakil Ketua Pengadilan Tipikor (tingkat banding) pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara (tahap 1), sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9April 2020;6. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor (tingkat banding) pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara (tahap Il), sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9Mei 2020;Terdakwa LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN didampingi oleh PenasihatHukumnya, LA ODE MUH.

Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Desember 2019 dan yang telah didaftarkan dalam buku daftarRegister di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriKendari Nomor: 677/Tipikor/2019/PN.Kdi tanggal 17 Desember 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 36/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2.

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 36/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 12 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;3.

Selain itu kasus ini merupakan satu kesatuan denganperkara sebelumnya yaitu Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.Pd yang telah diputus danmemperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tipikor, NotaPembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut perludikesampingkan atau harus ditolak menurut hukum;Ad. 5.

PUTUSANNo. 135 PK/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terpidana:Nama : Ir. H.

Terpidana tidak termasuk salah satudari pada profesi tersebut dan juga tidak adamelakukan perbuatan curang, tetapi hanya memperluasruang guru sehingga harga galvalum permeter dariRp154.000,00 dikurangi menjadi Rp110.000,00;Oleh karena itu perbuatan yang didakwakan pada Terpidana meskipun terbuktitetapi bukan merupakan tipikor, oleh karenannya Terpidana harus dilepaskan dari segalatuntutan hukum;Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antaraKetua Majelis dengan Anggota

menyiapkan tempat/lokasi dan tenagasaksi sanggup, akan tetapi untuk memberikan bantuan sukarela berupauang saksi tidak sanggup, lebih baik acara panen tidak usah dilaksanakan.Begitu juga dengan saksi CARMAN Bin KUSEN (Alm) dari kelompok TaniAmong Kismo yang menyatakan kepada terdakwa jika saksi siap untukmembantu tenaga dan saksi tidak bisa memberikan bantuan berupa uangpada acara pembagian ALSINTAN tersebut.e Bahwa selanjutnya diadakan tangkap tangan oleh Tim/ Anggota UnitTindak Pidana Korupsi (Tipikor

diajukan dalam tenggang waktu sertaHalaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PidSusTPK/2019/PT BGLsyaratsyarat sebagaimana yang ditentukan undangundang, sehinggapermintaan banding tersebut, secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingtanggal 26 Januari 2019 Nomor 19/Akta.Pid.Tipikor/PK/2018/PN Bgl danMemori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum tanggal 31 Januari 2019 dengan Akta PemberitahuanMemori Banding Nomor 19/Akta.Pid/Tipikor

TentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala DesaPadangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang,pada waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember2016 atau atau setidaktidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalamtahun 2016, bertempat di Kantor Desa Padangloang Alau Kecamatan DuaPitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau di dalam wilayah KabupatenSidenreng Rappang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

M.H.PENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.HNip. 196511201989031004Him. 45 dari 45 hlm. Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKSHim. 46 dari 45 hlm. Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKSHim. 47 dari 45 hlm. Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS

Pid.SusTipikor/2021/PN.Bgl dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Mannapada tanggal 31 Maret 2021 dengan Nomor Surat W.8U1/366/Pid.SusTPK.01.10/3/2021 dan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor3/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl tanggal 05 April 2021;Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan MemoriBanding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 April 2021sebagaimana terbukti dari Tanda Terima Memori Banding

Nomor3/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2021 sebagaimana dari RelaasPenyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2021//PN.Bgl tanggal 19 April2021;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingdalam perkara ini;Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasing telah diberi Kesempatan untuk mempelajari berkas perkara bandingterhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu

Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat didasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung No1280 K /Pid.Sus/2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN jo Putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan No 51/Pid.Sus/TPK/2016/PN.MDN.

Hal ini dapat kitalihat dalam UndangUndang No 31 Tahun 1999 jo UndangUndang NO.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana jikaseseorang terbukti melakukan kejahatan, UndangUndang Tindak PidanaKorupsi memberikan ruang untuk menghukum si pelaku apabila terbuktimelakukan kejahatan dalam jabatan dihukum antara 420 tahun (pasal 2UndangUndang Tipikor) dan 120 tahun (pasal 3 UndangUndangTipikor).

Walikota Sibolga yangmenerbitkan Surat Keputusan Nomor 888/387/Tahun 2018 yang tidakdidasarkan kepada Putusan Pengadilan adalah bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik dan bertentangan jugadengan ketentuan hukum yakni pasal 10 KUH Pidana;Bahwa dalam Perkara Pidana a quo yang menjadi dasar dikeluarkannyaSurat Keputusan Tergugat No 888/387/Tahun 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil yang terwujud dalam Salinan Putusan Mahkamah AgungPerkara Tipikor

Sang Hiang Sri) dipidana penjara selama4(empat) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka sudah adil dan sesuai dengan keadilan masyarakat dan serta kesalahanterdakwa , apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusandibawah iniMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor29/PID.SUS.TPK/2019/Pn.JKT,PST tanggal 26 Juli 2019, yang dimintakan bandingharus

) KUHAP ayat (1) KUHAP jo LampiranSUrat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor .M 14.PN.0703 Tahun 1983 yangmenetapkan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 7.500.dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Hal 28 dari 30 Put.Pidana No.41/PID.SUS.TPK/2019/PT.DKI.Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor. 20 Tahun2001 Tentang perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tipikor

RUSYDI ,SH. dan H.HENING TYASTANTO, SH.CN , HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 41/PID.SUS.TPK/2019/PT.DKI tanggal 7 Maret 2016 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN,TANGGAL 4 NOPEMBER 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut sertadidampingi

PUTUSANNo. 176 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor : 22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., tanggal 04 Juli 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut :e Menyatakan Terdakwa: Drs.

Maret 2008Tetap terlampir dalam berkas perkara ; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBanjarmasin Nomor : 14/Pid.Sus/2013/PT.TPK.BJM., tanggal 17 September 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 4 Juli 2013, Nomor : 22/Pid.Sus/Tipikor

/2013/ PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut ;e Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal08 Oktober 2013

,HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./Prof.Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., ttd./ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,SH.,MH., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda,sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan 15 Nopember 2012;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Samarinda, sejak tanggal 16 Nopember sampai dengan 14Januari 2013;8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejaktanggal 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2013;Hal. dari 84 hal. Put. Nomor 1921 K/Pid.Sus/20139.

Tipikor/2012/PN.Smda, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa padatanggal 24 Juni 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2013, dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari itu juga;Memperhatikan pula, memori kasasi tanggal

Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasakeadilan masyarakat serta belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa.Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Samarinda yang telah menjatuhkan pidana penjara kepadaTerdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulanserta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) denganketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti denganpidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan dikurangi

Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 5 Maret 2013, tidak dapat dipertahankanlagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadilisendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung, sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumHal. 83 dari 84 hal. Put. Nomor 1921 K/Pid.Sus/2013pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd. Ttd.M. S. LUMME, S.H., Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.Ttd.LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,, S.H.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,(lima ribu rupiah).Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penasehat Hukum TerdakwaNomor 38 / Akta Pid.Sus TPK / 2021 / PN Kpg, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa padahari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pegadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang , Nomor 49 / Pid.SusTPK / 2021 / PN.Kpg

, tanggal 01 Oktober 2021, danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh JurusitaPengadilan Negeri Ruteng kepada Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 07Oktober 2021, Nomor 49 / Akta.Pid.SusTPK / 2021 / PN Kpg;Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 38 / Akta Pid.Sus TPK / 2021 / PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 07Oktober 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

banding terhadapputusan Pegadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 49 / Pid.SusTPK/ 2021 / PN.Kpg, tanggal 01 Oktober 2021, dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepadaTerdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Otober 2021 nomor 30 / Akta.Pid.SusTPK /2021 / PN Kpg;Membaca, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21Oktober 2021, sesuai tanda terima Memori Banding tanggal 21 Oktober 2021,Nomor : 38 / Akta Pid.SusTPK

KEBERATAN KEBERATAN BANDING :Setelan membahas tentang tenggang waktu banding maka perkenankanPenasihat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatan keberatan atas putusanperkara No 49 / PIDSUSTPK / 2021 / PN.Kpg, sebagai tindak lanjut atas PernyataanBanding kami dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Kupang, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding atasNomor : 35 / Akta Pid.Sus TPK / 2021 / PN.Kpg Tanggal 4 Oktober 2021; Bahwasetelah membaca dan mempelajari segala isi dan

Keberatan atas jalannya proses persidangan Perkara No 49 / PIDSUSTPK / 2021 / PN.Kpg di tingkat Pengadilan Tipikor Kupang :A.1 TERDAKWA TIDAK PERNAH MENDAPAT PANGGILAN YANG SAHUNTUK MENGHADIRI PERSIDANGAN TIPIKOR PERKARA No49/PIDSUSTPK/2021/PN.Kpg SESUAI PASAL 145 KUHAP jo pasal154 KUHAP jo pasal 227 KUHAP :Halaman 75 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2021/PT KPG1.

;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Semarang tanggal O01Desember 2014, No. 149/Pen.Pid.SusTPK/2014/Pn.Smg., tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tipikor atas nama Terdakwa ANDHI HARTOBin H.

Tipikor. Smg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : ANDHI HARTO Bin H.

.::::::00eseeeeees .Rp. 50.000,NS) ee Rp. 10.000,RECAKSI 0... ccc cccceceeecceeccseeeeuueeeueeeeeeueeaueeeneeenes Rp. 10.000,M@tCll ......ccccccecccececeeeeeueeeuuececeeeeeaeeeaueeeneeees .Rp. 10.000,JUMIAN 0.0... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenaaeesenees Rp110.000,(seratus sepuluh ribu rupiaQmor : W1.U1/ /HK.02/ Il /2021Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Yuswar (Pemohon).Banda Aceh, 2 Februari 2021PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAHalaman 8 dari 9 Halaman,

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor6/PDT/2018/PT BNA. tanggal 15 Februari 2018;Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan objek sengketa tanah sawah yang batasbatasnyasebagai berikut:Utara : Jalan Desa/Dayah Gamp. Geulumbuk (40,5 m);Timur : Jalan Negara dan Tanah Saibur Watan (64,m dan 10 m);Selatan : Tanah Saibur Watan dan Tgk.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 03Januari 2013 s/d tanggal 03 Maret 2013 ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan NegeriTapaktuan tanggal 29 November 2012 Nomor : 107/Pid.B/2012/PNTTN, serta suratsuratlain yang berkenaan dengan perkara ini ;Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan NegeriTapaktuan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 03 Oktober 2012, NO.Reg.Perk

PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 9 dari 8, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Bna

No. 157 PK/Pid.Sus/2018Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 4/TIPIKOR/2017/PT.BDGtanggal 27 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Sukabumi;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Desember 2016 Nomor57/Pid.SusTPK/2016/PN.BDG yang dimintakan banding;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa H.