., Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Malang, BAGUS BAYUPRABOWO, SH., ARRIE HENDRAWAN M., SH. dan ERWINHARI NUGRAHA, SH. ketiganya Staf pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Malang, kesemuanyaberalamat kantor di JI.

Bahwa berdasarkan Pasal 193 UUK, maka seharusnya suratkeberatan PT Omesfindoagung Sentracendekia diajukan kepadaPanitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,bukan kepada Hakim Pengawas, dan diajukan melalui KepaniteraanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan SubBagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;c.

SH.Msi selaku Ka SubBagian Perbendaharaan.Surat perintah membayar Uang (SPMU) No.104/PK/BHPBP/PAD/DL/2006 tanggal12 Mei 2006 dengan nilai Rp.198.540.000, termasuk didalamnya panjar kerjasejumlah Rp.4.800.000,Nota Dinas Dinas Pendapatan No. 01/6836/Pend/2005 tanggal 29 Desember 2005atas nama Drs. Parasian Samosir tentang Permintaan panjar sejumlah Rp.753,446, 727,Tanda terima uang sejumlah Rp. 763.446.727, dari BUD kepada Janti Silalahitanggal Desember 2005;4846.

dimintakan Rp. 10.000.000, yang ditandatangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kassekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs.SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 64/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 29 Mei 2006 denganjumlah dana yang dimintakan Rp. 10.000.000, yang ditandatangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kassekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal inioleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka SubBagian

dimintakan Rp. 25.800.000, yang ditandatangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kassekretariat dan juga di tanda tangani oleh Sekda Drs.SARIAMAN SARAGIH selaku atasan langsungnya.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 18/SPP.BT.Sekretariat/2006 tanggal 12 Mei 2006 denganjumlah dana yang dimintakan Rp. 25.800.000, yang ditandatangani oleh JAN BERTUAHMAN ADI selaku pemegang kassekretariat dan diketahui oleh Kabag Keuangan dalam hal ini61oleh BUDI SUSILAWATI SIRAIT SH.Msi selaku Ka SubBagian

., PenanganPerkara Tk.V Pada Subbagian AdvokasiIIA, Biro Advolakasi , Sekretaris Jenderal;11. Antono Adhi Susanto, S.H., PenanganPerkara Tk.IIl Pada Subbagian AdvokasilIC, Biro Advolakasi , Sekretaris Jenderal;Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUNJKT.12. Vicky Rahmat, S.H., Penangan PerkaraTk.V Pada Subbagian Advokasi IIC, BiroAdvolakasi , Sekretaris Jenderal:;13. Ivan Tauriesanto., Pelaksana Pada SeksiBantuan Hukum, Kanwil DJKN DKIJakarta, DJKN;14.

., dan kawankawan, Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum,Kepala Subbagian Hukum Pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Purwakarta beralamat di Jalan GandanegaraNomor 25, Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Maret 2014;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang ParaTermohon

Jakria KorompotDalam perkara ini memberikan kuasa kepada :Kepala Biro Bantuan Hukum, KementerianKeuangan;Kepala Bagian Bantuan Hukum Il pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan;Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Gorontalo;Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIA;Hukum danInformasiKPKNL Gorontalo;Penanganan Perkara Tk. Il pada SubbagianKepala Seksi padaHukum II a;Penanganan Perkara Tk. V pada SubbagianHukum II a;Penanganan Perkara Tk.

tanggal 20 Mei 2020 ada menitipkan ibu dan anaknya dankami ada menyediakan kamar kosong;Bahwa Ibu dan anak dititipbkan karena kedua belah pihak samasamaingin mengasuhnya, dimana anak kedua Penggugat dan Tergugat saatini berumur 8 (delapan) bulan dan bersama ibunya dititipkan di UPTDPPA;Bahwa pada saat di Polres Mataram ada dimediasi, kesepakatan PPAMataram untuk dititipkan agar Tergugat bisa menjenguk anaknya;Bahwa tanggal 20 Mei 2020 Tergugat datang bersama keluarganyadan menurut informasi dari subbagian

Putusan Nomor 489 K/TUN/2015Tidak ada jaminan kepastian hukum terhadap kelulusan Penggugatyang telah dinyatakan lulus mengikuti seleksi sebagai calon KepalaBagian (Pejabat Struktural Eselon Ill) di Lingkungan UniversitasBengkulu berdasarkan Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor10808/H30/KP/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Hasil SeleksiCalon Karo, Kabag. dan Kasubbag;Karier Penggugat sebagai PNS (tenaga kependidikan) terancamterjegal/terhenti sebatas Eselon IV (sekarang sebagai Kepala SubBagian

., pekerjaan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Biro HukumSetda Propinsi Sulawesi Utara, berkedudukanHalaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 73 K/TUN/2013di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17Agustus Nomor 69, Kota Manado;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3/94/2012, Tanggal02 April 2012;Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat;I!

Subbagian Tata Usaha, Sandi danTelekomunikasi; Menimbang, bahwa dari Pasal 3 ayat (1), (2) dan ayat (4) huruf adan huruf b angka 4 point 4.1 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah KotaPekalongan dapat disimpulkan bahwa terkait dengan adanya suratsuratyang masuk yang ditujukan kepada Walikota Pekalongan akan melaluiproses melalui Sekretaris Daerah yang dikelola melalui Bagian Umum danKeuangan dicatat di Subbagian Tata Usaha pada buku Surat

PURBA, SH, Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian ;3. M. HERDY YOPPY, S.Sos, Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi,Sekretariat Badan Litbang Pertanian ;4 Ir.

ARTUTI, AM, MS, Kasubbag Tata Usaha BPTP Sumatera Barat ;5 ZARWISMAN, SE, MM, Kepala Subbagian Penertiban Aset, BiroKeuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal KementerianPertanian ;6 SOFYAN ARIFIN, SH, Staf Biro Hukum dan Informasi PublikKementerian Pertanian ;7 ANGGRAENI YUSTINA, SH, Staf Sekretariat Badan LitbangBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1740d/KP.340/1.12.3/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tersebut ; Telah membaca

Nomor 868 K/Pid.Sus/2012g) Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yangtimbul terutama yang menyangkuttanggungjawabnya;h) Subbagian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakantugastugas lain berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Kejaksaan Negeri Merauke pada kurun waktu tahun 2006 sampai dengan2007 telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

perundangundangan dan kebijakan yangditetapkan oleh Jaksa Agung;f) Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negaramewakili pbemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagaiusaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturanperundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;g) Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yangtimbul terutama yang menyangkut tanggungjawabnya;h) Subbagian

Subbagian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakantugastugas lain berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Bahwa sesuai tugas serta fungsinya tersebut seharusnya terdakwa EDDYSOETIYONO, SH. : Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakanhukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjaditanggung jawabnya didaerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutansesuai dengan peraturan perundangundangan dan

Pelaksana SubBagian Litigasi Pada Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerahkabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 NopemberForm02/SOP/06.3/20182018.Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara telahhadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaiankepada para pihak yang berperkara sesuai dengan PERMA no. 1/2016tentang Mediasi dengan menunjuk Mediator yang terdaftar Resmi diPengadilan Negeri Cibinong bernama BEN RONALD P SITUMORANGS.H.M.H.

April 2013, Penggugat di angkat sebagaiKabag Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten BatangHalaman 8 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBIHari melalui Keputusan Bupati Batang Hari Nomor:821.23/23/BKPPD;Hal mana: dengan di angkatnya Penggugat dalam jabatanKepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari telah dibebankan Tugas Pokok dan Fungsi Yang di atur DalamPeraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2008 tentangUraian tugas dan Fungsi sekretaris Daerah , Asisten, KepalaBagian, Kepala subbagian

JULIANDO N QQ PNGWS KKS PT APSAD, tanggal17 November 2015 (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bupati Batang Hari, Nomor: 821.23/56/BKPPDtentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai NegeriSipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahKabupaten Batang Hari, tanggal 30 Desember 2014 (fotokopidari fotokopi);Peraturan Bupati Batang Hari, Nomor 10 Tahun 2008tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah,Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan KelompokJabatan Fungsional pada Sekretariat

Daerah KabupatenBatang Hari, tanggal 14 April 2008 (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Bupati Batang Hari, Nomor 11 Tahun 2008tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan, KepalaBagian, Kepala Subbagian dan Kelompok JabatanFungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Batang Hari, tanggal 14 April 2008(fotokopi dari fotokopi);Notolen Rapat, tanggal 17 November 2014 tentang rapatpembahasan sisa dana pemotongan 40 % hasil kebunkelapa sawit PT Asiatic Persada (fotokopi dari

Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan KanwilDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan,Barat dan Tenggara, Kementerian Keuangan RI; 14.RAHMI MAYASARI, SH.

Kepala SubBagian Mutasi pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batuberdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor SK.821.2/002/422.015/2002,tanggal 11 Januari 2002, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi denganpasti oleh TerdakwaTerdakwa dalam bulan Maret sampai dengan Oktober2002 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat diKantor Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Jalan Panglima Sudirman98 Kota Batu atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerah hukumPengadilan

Kepala SubBagian Mutasi pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batuberdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor SK.821.2/002/422.015/2002,tanggal 11 Januari 2002, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi denganpasti oleh TerdakwaTerdakwa dalam bulan Maret sampai dengan Oktober2002 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat diKantor Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu Jalan PanglimaSudirman 98 Kota Batu atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerahhukum

,kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kapuas;Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor. 296 K/TUN/20123. SUWIGNYO, S.H., kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Pelaksana Bagian Bantuan MHukumSekretariat Daerah Kabupaten Kapuas;4.

., Jabatan : Kepala SubBagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Jawa Barat ;. Yusuf Supriatna, SH., Jabatan : Kepala Sub Bagian NonLitigasi pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat;77. Dewi Martiningsih, SH., MH., Jabatan : Kepala Sub BagianHAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Balat ; nnn nn nnn nnn nena nn nn =. Firman N. Alamsyah, SH., MH., Jabatan : Pelaksana padaBiro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015hanya mengatur jabatan panitera Pengganti danKepala Subbagian, dalam stuktur jabatan di bawahnyadan jabatan di bidang teknis Kemiliteran tidak diatursehingga menimbulkan permasalahan di bidangkepengurusan personel militer untuk kenaikanpangkat.b.

., Kepala SubBagian Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Mineral danBatubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;9. Rahmat Fitriyadi, S.H., Analis Permasalahan Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral;10. Jaya Kusuma Wardana, S.H., Analis Hukum, SekretariatJenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;11. Muhammad Haris Budi A., S.H., Analis Perundangundangan,Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral12.