Ditemukan 9451 data
65 — 33
bersamasamaadalah tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebihdan sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdapat berbentuk bersamasama dalam arti setiap peserta/pelakuikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut sertamelakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruhmelakukan (menyuruh lakukan) dngan demikian bersamasamadapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentukmenyuruh lakukan.Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi2 (dua) sarat
114 — 32
Ruteng untukmemperoleh keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan undangundang dan peraturan yang berlaku ;Bahwa oleh karena Para Tergugat secara hukum bukan sebagai Pemilik dan tidakberhak atas tanah dan rumah obyek sengketa milik Penggugat, maka ParaTergugat harus mengosongkan tanah dan rumah obyek sengketa tersebut, berikuttermasuk orangorang yang mendapat hak dari Para Tergugat dan selanjutnyamenyerahkan tanah dan rumah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaankosong/bebas tanpa sarat
Novitasari, S.H.
Terdakwa:
FARIS SISWANTO alias FARIS Bin SUEB .alm.
115 — 30
SAKSI MADE EKA SEDANA Bin NYOMAN SARAT (Alm) ;Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekirajam 18.30 WITA, di pinggir jalan umum, tepatnya di depan Mapolres BalanganKecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangantelah terjadi tindak pidanapercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika danatau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan
52 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahkan tersirat bahwa putusan judex facti sangat tendensius,bernuansa dendam, serta sarat dengan berbagai kepentingan tertentu, yangdalam kesempatan tersendiri, akan kami laporkan kepada instansiberwenang untuk diproses sebagaimana mestinya.14.Bahwa, judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktianmenyangkut dengan pertimbangannya pada halaman 133 yang antara lainmenyatakan : " menimbang bahwa pada saat Akta No. 42 tanggal 24Desember 2001 a quo dibuat, bahwa Turut Tergugat (Syarif Hi.MubinRajadewa
1.MUSLIM
2.NASARUDIN
Termohon:
1.Kapolda NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus
2.Kapolri Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
3.KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi
271 — 189
.> Penghentian penyidikan materiel yakni ; suatu keadaan yangmenyebabkan tidak meneruskan lagi (berhenti) proses penyidikanHalaman 7 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu(sarat formil dan materiel) sehingga perbuatan pidana tidak dapatdipidana.Menghentikan penyidikan batasanya sebagimana dimaksud dalam Pasal109 ayat (2) KUHAP diwujudkan dalam bentuk bukti formil berupa SP3yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76Peraturan Kepolisian, Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan
148 — 133
kepentingan Penggugat sendiri dankepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain; dan Kepentingan itusecara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya; Dalam kaitannya dengan Keputusan yang digugat, seorang Penggugat harusdapat menunjukkan bahwa Keputusan TUN yang digugat itu merugikan dirinyasendiri secara langsung ; 722722 nn nnn nnn nnnKepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai denganmelakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dalam Sarat
Bahwa atas semua dalil dari PARA PENGGUGAT yang diutarakan dalam surat gugatantersebut sangatlah tidak masuk akal, padahal tindakan yang dilakukan oleh PARAPENGGUGAT yang mana tidak mau menyelesaikan serta melunasi pinjaman yang telahdiberikan oleh TERGUGAT I malahan sarat mengandung unsur wanprestasi sesuai denganPasal 1243 KUH Perdata yang mana disebutkan sebagai berikut :penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulahmulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah
60 — 12
IdaSri Widyaningih, terietak di Jalan Cikutra Barat No. 1 D, Kelurahan Sukaluyu,Kecamatan Cibeunying, Bandung, Propinsi Jawa Sarat (Vide Bukti T d.K/P d.R 9); Sertipikat Hak Milik No. 278/Kelurahan Sukamiskin tanggal 14 Oktober 1993, luastanah 660 M2, a.n.
Felipus Maak
Tergugat:
1.YOKA ELYANA GANGGUNG MAAKH
2.KRISTOFEL SISA
3.YANI MAAKH
4.AMELIA MAAKH
5.ARIF MESAK MAAKH
6.REMON NATANEL MAAKH
Turut Tergugat:
1.CAMAT KUPANG TIMUR
2.Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kupang
97 — 38
Petrus Maakh untuk memperoleh surat buktikepemilikan palsu atas tanah sengketa, tanpa sepengetahuan Tergugat ,jelas sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Tergugat sebagaipemilik yang sah atas obyek tanah sengketa ;Bahwa kami tolak dalil dalil gugatan Penggugat pada Point 17, 18, 19, 20,21 dan 22 dengan alasan Bahwa uraian dalil yang dikemukakan Penggugatadalah tidak berdasar bahkan sarat akan untaian kebohongan, sehinggawajib untuk dikesampingkan ;Bahwa berdasarkan alasan alasan terurai di atas
96 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sertaterwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat padafaktanya gugatan Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil(pelanggaran formil) yang menyebabkan gugatan a quo tidak sah dan sudahHalaman 5 dari 65 hal. Put.
169 — 23
Undang Undang No 41 Tahun 1999tentang Kehutanan.Tentang pelanggaran terhadap PERMA telah diajukan kepada MajelisHakim berupa sanggahan tertanggal 2 Maret 2016 namun oleh MajelisHakim dianggap memenuhi sarat, akan tetapi Tergugat masihHalaman 11 dari 71 hal, Putusan No. 12/Pdt.G/2016/PN.
178 — 108
Freeport Indonesia, dengan demikian Verifikasi yangdilakukan Yavid kepada Tergugat adalah tidak sah. ltulah sebabnyadugaan pelanggaran yang dituduhkan terhadap Tergugat sarat denganrekayasa, dikatakan demikian karena faktafakta yang dijadikan sebagaialasan dugaan melakukan pelanggaran adalah pembicaraan Tergugatdengan Jibril Bahar dan dengan Yavid pada tanggal 4 Nopember 2019dan tanggal 18 Nopember 2019, padahal pembicaraan Tergugat denganJibril Bahar dan Yavid tidak ada kaitannya dengan dugaan pelanggaranyang
1.H.UJANG EFENDI
2.ALI USMAN
3.MURSIDAWATI
4.YAKKUB
5.Ruslan
6.SITI AISYAH
7.PARIGUSMAN
8.LISTIYANI
9.UMI KALSUM
10.ZULKANI
11.ASNIMAR
12.ZULKARNAINI
13.MIFTAHUL KHER
Tergugat:
1.BILHAYA ATHAR
2.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Gubernur Riau, Cq Bupati Kampar, Cq Camat Tambang
84 — 40
Ujang Efendi tidak mempunyai Berita acaraPengukuran dari Desa yang harusnya terlampir di KecamatanTambang sebagai sarat penerbitan surat kepemilikan tanah.Surat Keterangan Tanah Atas H.
305 — 169
kwitansi itu saksi tidak tahu;Halaman 48 dari 74 HalamanPutusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.SMDBahwa saksi tidak ikut menanda tangani di atas kwitansi itu mengenaistempel RT saya tidak ingat, stempel itu barang kali hanya untuk mengetahuisaja;Bahwa terhadap pengurusan sertipikat di Kelurahan setelah saya serahkanberkas itu ke kelurahan saya tinggal karena itu wewenangnya pihakkelurahan;Bahwa dalam pengurusan itu cuma membayar 250 ribu rupiah itu saja yangdi bayar di kelurahan;Bahwa saksi lupa apakah sarat
54 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat I (Termohon Kasasi II)namun hal tersebut bukanlah suatu Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT)sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlakusehingga hal tersebut tidak menimbulkan hubungan kerja antara Penggugat(sekarang Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (sekarang Termohon Kasasi)sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UU No. 13Tahun2003.e Majelis Hakim hanya beretorika seperti itu, tidak ada alasanyang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum, padahalsebuah Putusan harusnya sarat
MAS DEDI
Tergugat:
1. Lurah Sialang Sakti
2. CAMAT TENAYAN RAYA
Intervensi:
Andri Rashmana Cakra Manggala
183 — 80
Il Pekanbarudan Kabupaten Daerah Tk II Kampar, makadesa Sail masuk dalam wilayah Kota Pekanbaru.Bahwa mengingat Surat Akta Hibah tersebut aslinya tidakdiketemukan, sementara akta tersebut sah adanya dan terdaftar diKantor Camat Siak Hulu, maka guna pengurusan lebih lanjut,kemudian Tergugat II Intervensi mengurus Surat tanda PenerimaanLaporan Kehilangan Barang di Polda Riau dengan NomorSK/122/V/2015/SPKT/RIAU tanggal 07 Mei 2015 sebagai sarat untukpenerbitan akta Tanah yang hilang, kemudian diterbitkan
JAFET ARNOLD SAMPUL, SH.
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
237 — 2023
;Bahwa sebagaimana telah diuraiakan dalam gugatan ini, Tergugat dalammenerbitkan objek gugatan aquo telah nyata bertentangan dan menyimpangdari sarat Sarat sahnya keputusan TUN sebagaimana diatur pasal 52 ayat(1) dan (2) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
354 — 280
Gugatan Para Penggugat sarat dengan Conflict of Interrest.Bahwa Sebenarnya Gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilankarena adanya Permasalahan Pribadi antara H. Bulkhaini Rajo Mahmuddengan Tergugat (DT. Gampo Alam), maka oleh H. Bulhkaini RajoMahmud di buatlah KAN Tandingan yang di ketuai oleh dirinya dansekretarisnya di tunjuk TK. M.
persona, gugatanprematur, d/skualifikasi in person, gugatan kurang pihak, gugatan errorin objectio,Tergugat Il telah pula mengajukan eksepsi mengenai gugatan tidak cermat, tidakjelas atau kabur, sedang di lain hal Turut Tergugat Ill mengajukan eksepsimengenai gugatan kurang pihak, gugatan kabur, error in persona, gugatan ParaPenggugat salah menempatkan kedudukan pihak, /ega/ standing Para Penggugat,legal standing penerima kuasa dari Para Penggugat, gugatan error in objectio,gugatan Para Penggugat sarat
96 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkanfakta hukum dan fakta di lapangan tersebut, ternyata sarat dengan sengketakepemilikan yang belum mendapat penyelesaian yang dikualifikasikan sengketaperdata kepemilikan tanah yang seharusnya diajukan gugatannya kePengadilan Negeri Rantauprapat, sehingga Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilisengketa perkara a quo ini;Tentang sengketa kepemilikan ini tak terbantahkan karena termuat dalamuraian gugatan Penggugat tertanggal 23 April
65 — 5
Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hakdaripadanya atas sebagian atau seluruhnya yang merupakan hartabersama tersebut agar segera menyerahkan kepada Penggugat dengantanpa sarat jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang / polisi.Selanjutnya HARTA BERSAMA tersebut dibagi sesuai dengan ketentuanhukum Islam dan atau Peraturan Perundang undangan yang berlaku,apabila HARTA BERSAMA tersebut tidak dapat dibagi secara natura,maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual