Ditemukan 9457 data
45 — 26
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN, sebagaiTergugat IV/Terbanding IV, diikut sertakan sebagai para pihakdidalam perkara ini selaku instansi Pemerintah yang menerbitkanSertifikat Hak Pakai No.944/Pasar Baru yang telah diperpanjangmenjadi Sertifikat Hak Pakai No.1405/Pasar Baru dan telahditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No.1063/Pasar Baru, atasnama HARWEI YAKIN yang diterbitkan terindikasi sarat dengankecacadan hukum.5.
Terbanding/Tergugat I : MARYANI HADI, S.Farm.,MKM.,Apt
Terbanding/Tergugat II : DR. ABDUL KARIM ZULKARNAIN, Apt
Terbanding/Tergugat III : DR. MUHAMMAD TAUFIK, M.Si
45 — 30
Sehingga selanjutnya Terbanding bebas merekayasasendiri Berita Acara hingga penerbitan Surat Keputusan Nomor: 48/PPHalaman 46 dari 62 Putusan Nomor 507/Pdt/2020/PT MDN19,20.21.PAFI/SK/IV/2019 tanggal 1 April 2019 yang konsideransnya sarat dengankebohongan Terbanding I.Bahwa tentang perbuatan Terbanding yang tidak menerbitkan SuratKeputusan Pengurus PD PAFI Sumut sebagaimana hasil Musda PD PAFISumut tanggal 16 Maret 2019 dan telah dikirim kepada Terbanding melaluisurat Nomor: 029/PAFISU/IV/2019 tanggal
171 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
P34);Bahwa Penggugat tidak pernah mengakui pelunasan cicilan yang tidaksignifikan dari Tergugat I karena Penggugat tidak pernah menyetujui pelunasandengan cara mencicil, terlebih lagi mencicil dengan cara transfer ke rekeningPenggugat melalui ATM tanpa sepengetahuan Penggugat dengan jumlah hanyaRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transfer ke rekeningPenggugat masingmasing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), padahalPenggugat meminta dikembalikan secara penuh dan tunai melalui Sarat
MUHAMAD RYAN RAHMADANI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
354 — 404
(fotokopi dariFOLOKOPI) j 222222 2 nn nn nn nn nn nn nen nn nen ene ne nen ne nnn15.Bukti T15 : Fotokopi Surat dari Bidang Hukum Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, Nomor :R/13/1/2018/Bidkum, Perihal : Pendapat/Sarat HukumKEPP a.n. Brigpol M. Ryan Rahmadani Nrp 87050462jabatan Ba Bagsumda Polres Murung Raya, tertanggal22 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kapolres MurungRaya.
94 — 64
Selain itu tayangantayangan di media juga sarat denganpornografi, dimana banyak sekali public figure yang memberikan contohberpakaian dan berperilaku tidak baik yang dapat mempengaruhi pikiranorangorang yang menonton atau melihatnya khususnya terhadap anakanakdan remaja;.
213 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggunaanistilah atau penyebutan Kawasan Kars Pegunungan Kendengtidak benar dan menyesatkan serta sarat dengan nilaiprovokatif (Bukti T 14) ;. Bahwa penetapan kawasan pertambangan sebagaimanadimaksud Perda a quo dimaksudkan untuk memberikanruang bagi pemanfaatan potensi sumber daya mineral untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan;.
1.NURBAITI
2.HERMANITA
Tergugat:
2.MUHAMMAD SOMAN
3.WIZA ADI PUTRA
4.UCOK ALIMIN
5.TANI SAMSAMI
Turut Tergugat:
5.DASMAWATI
6.INA
7.Hj.HAMIDAH.M.Pd
8.KEPALA DESA SUNGAI DUA INDAH
9.CAMAT RAMBAH HILIR KECAMATAN RAMBAH HILIR
70 — 29
Bahwa Terhadap sita Jaminan jugaterdapat Sarat saratyang harus terpenuhi di terapbkan atas Tuntutan ganti Rugi didasarkan atas perbuatan Melawan Hukum sedangkanberdasarkan Uraian di atas sudah jelas, terang dan takTerbantahkan bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telahmelakukan perbuatan Melawan hukum;d.
43 — 43
orang lain;Sahwa benar saksi kenai dengan terdakwa namun tidakada hubungan saudaraSahwa benar saksi merupakan Pejabat Pembuatkomitmen (PPK) dalam program pemutakhiran datakependudukan yang tercantum dalam Surat KeputusanGubernur Jawa Sa rat Nomor : 910/Kep.53keu/2010tanggal 4 Januari 2010 Tentang Pengelola DanaDekonsentrasi Lingkup Kementrian Dalam Negeri padaSekretariat daerah Propinsi Jawa Barat tahun Anggaran2010 ;Sahwa benar dana tersebut merupakan dana dari Pusatyang diberikan ke Propinsi Jawa Sarat
untuk kebutuhandana pemutakhiran data (dana Dekonsentrasi) bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Selanja Negara (APSN)Tahun Anggaran 2010 yang dijabarkan dalam Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor0704/010.08.31)(11/2010 tanggal 31 Desember 2009 danrevisi ke1 DIPA tanggal 23 Juli 2010 pada KementrianDalam Negeri melalui dana dekosentrasi ProgramPenataan Administrasi Kependudukan ;Sahwa benar dana tersebut dialokasikan kepadaPemerintah Provinsi Jawa Sarat senilai Rp.44.907.439.000,00.
276 — 136
suatu tindak pidana, dan tidak ada kriteria buktipermulaan itu yang penting bagaimana mencari barang bukti danmemperoleh keterangan diserahkan kepada Hakim yang pentingjangan sampai melanggar hak azasi manusia;Bahwa bedanya bukti permulaan dengan alat bukti sesuai pasal 184KUHAP, hukum pembuktian dan sarana ada 3 kriteria yaitu buktipermulaan di Penyelidikan, Penyidikan dan diperoleh sidang diPengadilan, fungsinya untuk menentukan tersangka, apakahperbuatan dilakukan penyidikan, untuk dilakukan sarat
penangkapan,bukti untuk menentukan tindak pidana sebagai sarat untukmelakukan penahanan, alat bukti diperoleh dari sidang Pengadilan,alat bukti hanya ada di pasal 183 KUHAP, jenisnya diatur dalamHal. 133 dari 144 hal.
45 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1553 K/Pdt/2013membuktikan adanya jual beli yang sah (sarat untuk sahnya sudahdipenuhi) dan saratsarat menurut Pasal 19 UndangUndang PokokAgraria yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai ini,Selain itu.
44 — 12
Bahwa Adapun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, tidak pernah adaaturan dalam KUHAP yang mengatur kalau sarat sahnya Dakwaan itu harusdisususn secara Subsideritas, Kombinasi, ataupun Komulasi, hal ini dikarenakanSurat dakwaan adalah kewenangan Penuntut Umum dalam menyusunnya,sepanjang tidak keluar dari ketentuan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan (b)KUHAPidana Dakwaan Tersebut dapat diterima.Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Pbr Terhadap barang bukti
1127 — 306
Sehingga menjadi penuh kejanggalan dan tidak konsistenserta diduga dipaksakan dan sarat kepentingan politik danlatau pesanan,dengan kata lain penetapan ini tidak berdasarkan hukum.Kedua: Bahwa Termohon dalam Surat Panggilan Nomor 581/23/01/2015tanggal 29 Januari 2015 telah mencantumkan pada Konsideran Dasar butir 4yang berbunyi Laporan Kejadian Tindak Pidana KorupsiNomor : LKTPK33/KPK/08/2013, tanggal 14 Agustus 2014 menjadi berlentangan denganSprindik (Surat Perintah Penyidikan) Nomor : Sprin.Dik25
148 — 111
ITIKAD TIDAK BAIK terhadapPENGGUGAT sehingga dengan sangat mudahnya TERGUGAT danTERGUGAT Ill sampai dengan TERGUGAT VI mengabaikan nilainilaiyang hidup dan dijunjung tinggi di dalam masyarakat Indonesia yaitukewaiiban hukum sendiri, kesusilaan yang balk dan kepatutan ;Bahwa berdasarkan fakta disebut di atas maka secara kasat mata dapatdiketahui dengan sangat jelas jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT ,dan TERGUGAT Ill sampai dengan TERGUGAT VI dan TERGUGAT VIItersebut merupakan jual beli yang sarat
(lihat Bukti P3).Bahwa menurut Penggugat jual beli obyek sengketa yang dilakukanTergugat dan Tergugat Ill s/d Tergugat VI dengan Tergugat VIl merupakanjual beli yang sarat dengan konspirasi yang bertujuan membuat penggugatharus kehilangan tempat usaha, dan oleh sebab itu Penggugat menuntutTergugat VIl bersamasama Tergugat dan Tergugat Ill s/d Tergugat VImembayar ganti rugi kepada penggugat.Halaman 114 dari 132 hal.
78 — 18
Sudarlim Thirayo, MM namunhanya sebatas perintah lisan dengan imingiming bahwa saksi IHSANakan mendapat paket pekerjaan pengawasan proyek tersebut yangjuga tanpa kontrak kerja sehingga dalam perjalanan pembangunan ataurehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung sarat denganpermasalahan sehingga terjadi banyak penyimpangan dilapangankemudian membuat Bupati Bangkep pernah memerintahkanpenghentian pekerjaan agar tidak lebih banyak lagi penyimpangan yangterjadi.Bahwa terdakwa Drs.
54 — 17
.58Bahwa Saksi tahu dana itu sudah cair dari Pak Lilih yangmengatakan bahwa Dana itu sudah cair .Bahwa saksi mengetahui dari awal KUD Minapari tidakmemenuhi sarat mendapatkan bantuan dana untuk RenovasiRumah tersebut .Saksi tidak pernah diperlihatkan peraturan Menteri NegaraPerumahan Rakyat oleh terdakwa dan saksi mengetahui ketika diPolda , dan terdakwa hanya memberitahu dana bantuan tersebutsebatas lisan saja.Bahwa Koperasi Minapari tidak pernah dilakukan Audit oleh DrsAman Hermawan sewaktu akan
sebanyakRp.77.440.000,Bahwa saksi pernah memberikan laporan tahunan kepadaterdakwa untuk membuat persyaratan propil koperasi .Bahwa tahap ke I sewaktu dana hibah dikirim oleh Menpera keKUD Minapari tanggal 16 Juli 2008 sebagai Rp. 3.609.000.000,Bahwa tahap ke II dana hibah tersebut cair sekitar tahun 2009 .Bahwa Tahap ke I Menpera mentransper dana kepada KUDMinapari melalui BRI Tahap ke II Menpera mentransper danakepada KUD Minapari melalui BNIBahwa saksi mengetahui dari awal KUD Minapari tidakmemenuhi sarat
150 — 55
ENDANG KESUMAWARDANI mendapatkan informasi dari saksi Tiktik Suartika selaku KepalaBidang Umum dan Program Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi yangmenyatakan bahwa akan ada dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Baratuntuk Rumah Sakit diwilayah Jawa Sarat, kemudian atas informasi tersebut saksidr. ENDANG KESUMA WARDANI selaku Direktur RSUD Cibabat Cimahimemerintah kepada saksi Tiktik Suartika dan dr.
Bahwa setelah adanya informasi dana bantuan dari Pemerintah Propinsi JawaSarat untuk Rumah Sakit diwilayah Jawa Sarat kemudian terdakwa Nur Annisaselaku Sales Manager PT Sehrindo Nusa Perkasa datang ke kantor Rumah SakitUmum Daerah Cibabat Cimahi Jl.Amir Mahmud Nomor 140 Cimahi untukmenemui saksi dr.
45 — 12
tenaga ahli teknik perkapalan (dibuktikan dengan ijazah)Memiliki persediaan bahan kayu / fiberglass yang sudah diuji lab.Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikananTidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamaDisarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor O2/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 menyebutkan :Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusi dannepotisme sarat
tenaga ahli teknik perkapalan (dibuktikan dengan ijazah)Memiliki persediaan bahan kayu / fiberglass yang sudah diuji lab.Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikananTidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamaDisarankan untuk menggunakan kontrak terima jadiDalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor O2/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 menyebutkan :Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusi dannepotisme sarat
53 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat I (Termohon Kasasi II)namun hal tersebut bukanlah suatu Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT)sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlakusehingga hal tersebut tidak menimbulkan hubungan kerja antara Penggugat(sekarang Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (sekarang Termohon Kasasi)sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UU No. 13Tahun2003.e Majelis Hakim hanya beretorika seperti itu, tidak ada alasanyang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum, padahalsebuah Putusan harusnya sarat
MAS DEDI
Tergugat:
1. Lurah Sialang Sakti
2. CAMAT TENAYAN RAYA
Intervensi:
Andri Rashmana Cakra Manggala
176 — 76
Il Pekanbarudan Kabupaten Daerah Tk II Kampar, makadesa Sail masuk dalam wilayah Kota Pekanbaru.Bahwa mengingat Surat Akta Hibah tersebut aslinya tidakdiketemukan, sementara akta tersebut sah adanya dan terdaftar diKantor Camat Siak Hulu, maka guna pengurusan lebih lanjut,kemudian Tergugat II Intervensi mengurus Surat tanda PenerimaanLaporan Kehilangan Barang di Polda Riau dengan NomorSK/122/V/2015/SPKT/RIAU tanggal 07 Mei 2015 sebagai sarat untukpenerbitan akta Tanah yang hilang, kemudian diterbitkan
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG SOMBA OPU
Terbanding/Tergugat II : LIE LIE JUN
103 — 42
Lagipula dalam hal suatu putusan praperadilan memutus, juga memutus halhal yang tidak relevan dengan substansi Suatu permohonan praperadilan,maka dipastikan putusan praperadilan tersebut sarat dengan rekayasa,seperti putusan praperadilan yang dijadikan bukti oleh TergugatII/Terbanding;d.