., yang mendalilkan dialah yang berhak atas tanahhak milik Para Penggugat yang diperoleh dari hasil lelang yang dilakukanpada tanggal 10 Oktober 2000 berdasarkan Risalah Lelang Nomor280/2000, tanggal 18 Oktober 2000;Bahwa ternyata dalam dalildalil bantahannya tersebut Tergugat II dan Illmengatakan kalau tanah milik Para Penggugat adalah merupakan aset dariPT Bank Uppindo Jakarta yang dalam penguasaan BPPN (BadanPenyehatan Perbankan Nasional);Halaman 3 dari 13 hal. Put.

LULrbdltaniye4 +AAat+el dalal> Udit VUISI Ividjeits adarar UraianPenghiunganPenghitunganKoreksi PajakPenghituniganPajakTerbaning MajVersi Pajak Versielis Pajak Kelyang harudipungut/sendiriHaran5libayar148.114.396 148.114.396 Pajak Masukan 31.989.627.817 1.989.627 yang dapadiperhitungkant (Lebih) BPPN KurangAy ar148.114.396 (1.841.513.421) 1.989.627 KelebihanDikompenke masaberikutnyssasikant1.841.513.421 1.841.512 PPN YangKurang148.114.396 0148.114.2 (Lebih) BAy ar (2) KUPSanksi Bunga 1371.094910

IDA DJUBAIDAH alsIDA MOKODOMPIT selaku Sekretaris YKK BUN menyerahkan kepadapihak BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), berupa:4.607.400 lembar saham PT.BUN yang tersimpan didalam 3 almari;2.Deposito berjangka dengan nilai lebih dari Rp.15.000.000.000, danBahwa Tahun 2003 setelah PT. BUN berstatus BBO ketika terdakwa I Hj.IDA DJUBAIDAH als IDA MOKODOMPIT sekretaris YKK BUN bersamasama dengan terdakwa 2 Drs.

Bahwa saksi sebagai Direktur Utama Bank Umum Nasional (BUN)mengkoordinasikan seluruh Direktur dalam menjalaankan Bank untuk danatas nama bank, saksi bertindak kedalam dan keluar, sebagai pribadi saksitidak mempunyai jabatan di YKK sebagai Direksi secara kolektif, kamiadalah Pendiri/Pembina YKK sesuai Anggaran Dasar.Hal 33 dari 72 Hal Putusan No. 496/Pid.B/2014/PN.Jkt.SelabCcBahwa kejadiannya setelah April 1998, saksi tidak mengetahui karena sejakbulan April 1998 Pemerintah/BPPN telah memberhentikan

fasilitas kredit pada saat itu BINSARMARPANUNG dan SOEPRAPTO (sebagai Ketua dan Sekretaris YKK BUN)Bahwa jangka waktu pengembalian fasilitas kredit yang dilakukan oleh YKKBUN kepada PT BUN adalag 20 tahun (20 kali angsuran) terhitung sejak angsuranpertama kali pada tanggal 1 Nopember 1993, cars pembayarannya angsuranpertam sampai ke 19 sebesar Rp.2.894.663.702, setiap kali angsuran, angsuran ke20 jatuh tempo pada tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp.33.877.591.557.Bahwa benar PT BUN sudah dibekukan oleh BPPN

KAHARUDIN ONGKO kepada BPPN sehingga aset dariYayasan tersebut menjadi salah satu sumber kewajiban pengembalian yang harusdiselesaikan oleh Sdr.

4 huruf j Peraturan pemerintah No.25 tahun2000 (Bukti T113) dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.256/KptsIl/2000tanggal 23 Agustus 2000 (Bukti 1114) telah mengatur tegas bahwa hak dankewenangan atas pengelolaan maupun pemanfaatan tanah Eks Register 47Lampung adalah MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSILAMPUNG DAN BUKAN DI BAWAH KEWENANGAN MENTERI KEHUTANAN.Pada Tahun 2001, PT Garuda Pancaarta (Tergugat konpensi 1) telah mengikutlelang terouka yang diselenggarakan oleh Negara melalui BPPN

(BadanPenyehatan Perbankan Nasional) atas penjualan seluruh asetaset Sugar GroupCompanies (baik berwujud maupun tidak berwujud) termasuk Tanah Eks Register47 Lampung dan akhirnya PT Garuda Pancaarta telah memenangkan tendernegara melalui BPPN atas Pabrik Gula Sugar Group Companies berikut seluruhaset dan tanah termasuk Tanah eks Register 47 Lampung, yaitu denganditandatanganinya Akta Notaris Rismalena Kasri No. 1 Tanggal 4 Maret 2002 olehPT Garuda Pancaarta, BPPN dan PT holdiko (Bukti T115)FAKTA

Garuda Panca Arta, BPPN, PT.Holdiko Perkasa, diberitanda 1115;1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali mahkamah Agung RI Nomor. 34 PK/TUN/2004 tanggal 24 Maret 2005, diberi tanda ............

(Kuasa Hukum PTIndobruild Co) untuk terlebin dahulu minta rekomendasikepada BPPN karena SHGB Nomor 27/Gelora adalahdalam jaminan di BPPN, tanpa meminta rekomendasi dariHalaman 30 dari 46 hal.Put.Nomor 351 PK/Pdt/2017Sekretariat Negara, padahal dalam suratnya tanggal 10Juni 2002 Nomor .556/LD/BPPN/0602, BPPNmenganjurkan agar tetap meminta rekomendasi dari BadanPengelola Gelora Bung Karno ataupun instansi terkaitlainnya.

PemberianHak Tanggungan;c) Foto copy Sertifikat Hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;d) Salinan/foto copy perincian hutang jumlah kewajiban debitur yangharus dipenuhi;e) Salinan foto copy bukti bahwa:1) Debitur wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;2) Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/ataupenetapan insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang krediturseparatis);atau3) Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN

;f) Surat pemyataan dari kreditur selaku Pemohon Lelang yang isinyaakan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan atautuntutan pidana;g) Salinan/foto copy Surat Pemberitahuan Rencana PelaksanaanLelang kepada debitur oleh kreditur yang diserahkan ke KPKNLsebelum lelang dilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggunganadalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank BekuKegiatan Usaha, atau Eks BPPN; danh) Surat Pernyataan dari kreditur selaku Pemohon Lelang yang isinyamenyatakan bahwa

Kepala BPPN , Cq. Direktur PKNSI Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi / DJKN

Optimal Teknindo Internasional;Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan dalam kedudukannyasebagai penjamin maka Termohon kasasi II/Termohon Pailit Ildan Termohon Kasasi Ill/Termohon Pailit Ill selain mempunyaikreditur yaitu BPPN (in casu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit)sebagai pemegang hak piutang dari PT. Bank DanamonIndonesia Tok.

(kini hak atas piutang tersebut dipegang oleh BPPN/Pemohon)adalah Termohon /Termohon Kasasi I,namun berdasarkan buktiP.15 (Akte Notaris No. 248 tanggal 28 Mei 1993) dan bukti P.16(Akte Notaris No. 247 tanggal 28 Mei 1993) para Termohon Ildan Ill/para Termohon Kasasi II dan Ill adalah penjamin atassemua utang Debitur Utama (Termohon /Termohon Kasasi )dengan melepaskan semua hak utama yang diberikan kepadaPenjamin (antara lain yang termasuk dalam pasal 1340, 1831,1837, 1843, dan 1847 sampai dengan

1849 KUHPerdata) ;bahwa dengan dilepaskannya hakhak utama tersebut, maka paraTermohon Il dan Ill/ Para Termohon Kasasi II dan III menggantikankedudukan Termohon /Termohon Kasasi sebagai Debitur dari BPPN(selaku pemegang hak piutang PT.

Rajawali Wira Bhakti Utama diambilalih olehBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yangkemudian masuk menjadi pemegang saham PT.Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC)menggantikan PT.

Rajawali Wira Bhakti Utama; Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas danPembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional,masa tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian PerusahaanPerseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset Jo.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.06/2006tentang Pengelolaan Kekayaan Negara Yang BerasalDari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh

PT.Perusahaan Pengelola Aset (Persero) maka pengelolaanaset yang berasal dari Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) dilaksanakan oleh PT.

Faktanya Berkah tidak memiliki piutangatau tagihan terhadap CILMP PT Citra Industri LogamMesin Persada;Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia(BII) yang kemudian diambil alin oleh (BPPN) BadanPenyehatan Perbankan Nasional dan dijual kepadaBerkah merupakan bagian dari penyelesaian hutang TPIPT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang harusdilakukan oleh Berkah, selaku investor di TPI berdasarkanInvestment Agreement tanggal 23 Agustus 2002 antaraBerkah dengan TPI dan Para pemegang saham

Termohon tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemohonterkait dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikanoleh Berkah melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLBTPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan)telah menuntaskan penyelesaian transaksi antara Termohondan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatifpenyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLBtanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan KeputusanRUPSLB 18 Maret

Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia(BI), yang kemudian diambil alih oleh BPPN/BadanPenyehatan Perbankan Nasional dan dijual kepada Berkahmerupakan bagian dari penyelesaian hutang 7TP/ PTCiptaTelevisi Pendidikan Indonesia yang harus dilakukan olehBerkah, selaku investor di TPI berdasarkan /nvestmentAgreement tanggal 23 Agustus 2002 antara Berkah denganTPI dan Para pemegang saham TPI (termasuk Termohon);Hal. 58 dari 132 hal. Put.

PENUH DENGAN HUTANG YANGBERADA DALAM BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL(BPPN) DAN PRAKTIS HAMPIR BANGKRUTSELAIN ITUPEMOHON PK SUDAH TIDAK LAGI MEMILIKI SAHAM DI PT. CTPITERHITUNG SEJAK TAHUN 2006, JAUH SEBELUM GUGATANDIDAFTARKAN.PENJELASAN:93.Di dalam amar Putusan Kasasi butir 5 Majelis Kasasi telah menjatuhkanamar putusan yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untukmengembalikan PT.

CTPIyang sangat buruk dan praktis hampir bangkrut dimana hutanghutang PT.CTPI berada di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). PT. CTPIjuga memiliki hutang pajak yang jumlahnya sangat besar dan sudah terkenasita jaminan. Selain itu, PT. CTPI juga harus melunasi pembayaranconvertible bonds kepada Indosat senilai ratusan milyar Rupiah dan jugamengembalikan kondisi keuangan PT.

TujuanPenggunaan Kredit untuk Restrukturisasi Hak Tagih Atas Piutangyang diperoleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) berdasarkan Akta Cessie. Selanjutnya telah dilakukanperubahan terakhir atas Limit Perjanjian Kredit Berjangka menjadisebesar Rp. 13.086.126.157,66 (tiga belas milyar delapan puluhenam juta seratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh komaenam puluh enam rupiah )berdasarkan Akta Addendum PerjanjianKredit Berjangka PT.

PUTUSANNomor 1104/Pdt.G/2020/PA.TgrooT . wD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Talak antara:es tempat dan tanggal lahir Handil Baru,02 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Usaha ServiceElektronik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,tempat kediaman di Jalan Bppn Handil li, Gang Kartini, Rt.09, Kelurahan Handil Baru,

Bank Mandiri (Persero) Tbk dan terikat perjanjiankredit No.KP/COD/BPPN/008/PKTL/2003 dan No.KP.COD/BPPN/ 002/PKTL/2003 tanggal 20 Januari 2003 tanggal 20 Januari 2003 beserta adendumadendumnya ;Menimbang, bahwa disamping faktafakta tersebut, juga berdasarkan bukti P41, P47, P48dan P49 ternyata Termohon mempunyai utang pajak berupa PPH Pasal 21 dan PPByang belum terbayar dengan perincian sebagai berikut :e Bukti P47 sebesar Rp.485.507.903,00 ;e Bukti P48 sebesar Rp. 70.382.036,00 ; Bukti P49 sebesar

Bank Umum Nasional;Sesuai dengan Surat Badan Penyehatan PerbankanNasional Kantor Medan tanggal 13 November 2000 No.PPH1152/LGL CP/Mdn/BPPN/1100. Pembebasan haktanggungan No. 3129/1996 telah dicabut/dihapuskan;Bahwa sesuai dengan Akta jual beli yang dibuat olehUNA SUSANTY, SH No. 170/2005, tanggal 26 September2005, Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut beralihhaknya kepada PT.

PPH1152/LGL CP/Mdn/BPPN/ 1100, Pembebasan HakTanggungan No. 3129/1996 telah dicabut/dihapuskan.j.

Arifjuga mengakui dari pihak Kementrian Keuangan yang bertugas menangani asetasetNegara yang dilimpahkan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) danmembenarkan bahwa aset yang terletak di JI.Sultan Hasanuddin No.7 A Kota Makassaradalah aset dari BPPN.Setelah terdakwa meyakinkan korban ,akhirnya korban percaya dan tertarikuntuk mendapatkan lokasi tersebut sehingga pada 7 April 2015 korban menyerahkan 1( satu ) lembar Cek Bank BRI nomor CFH300770 senilai Rp. 5.500.000.000 ( limamilyar lima

Departemen Keuangan di hotel tersebut,dan disitulan terdakwa meyakinkan korban bahwa pak arif ini yang berwenang atassemua asetaset Negara di Indonesia dan semua aset negara di Indonesia yang maudilelang harus melalui persetujuan pak Arif sehingga korban menjadi yakin dan maumenyerahkan biaya pelunasan aset dalam bentuk cek tunai sedangkan saat itu pak arifjuga mengakui dari pihak Kementrian Keuangan yang bertugas menangani asetasetNegara yang dilimpahkan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN

Debitur merupakan bank dalam likuidasi, bank beku operasional,bank beku kegiatan usaha atau eks BPPN;Salinan/foto copy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonlelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatanperdata dan/atau tuntutan pidana;.

Salina/foto copy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan ke KPKNL sebelumlelang dilaksanakan kecuali debitur hak tanggungan adalahmerupakan bank dalam liluidasi, bank beku operasional, bank bekukegiatan usaha, atau eks BPPN; danHalaman 31 dari 39 Putusan Nomor 199/PDT/2017/PT PBRh.

Nusantara Energy dari pemilik lama melalui BPPN(Badan Penyehatan Perbankan Nasional) pada tahun 2004;Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 06 K/TUN/20105. Bahwa PT. KIANI WHUTANI LESTARI mendapatkan HPHTIberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 838/KptsI/1992 jo.Keputusan Menteri Kehutanan No. 349/Kptsll/1995;6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 838/Kpisll/1992 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 349/KptsI/1995, kepadaPT.

Nusantara Energy dari pemilik lama melalui lelang di BPPN(Badan Penyehatan Perbankan Nasional) pada tahun 2004,dan yang kemudian PT. Kertas Nusantara sebagai profit centrediperusahaan group dalam naungan Nusantara Energy Groupmempunyai kepentingan dalam perkara a quo, karena sangatmembutuhkan pasokan kayu dari areal HII PTI. Kiani HutaniHal. 23 dari 32 hal. Put. No. 06 K/TUN/2010Lestari untuk bahan baku pembuatan bubur kertas (pulp) yangdikelola oleh PT.

Salinan/fotocopy bukti bahwa:1) debitor wanprestasi, antara lain surat Surat peringatan;2) debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/ataupenetapan insolvasi (dalam hal Permohonan Lelang kreditorseparatis); atau3) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;f. Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinyaakan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atautuntutan pidana;g.

Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelumlelang dilaksanakan, kecuali debitor Hak Tanggungan adalah BankDalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha,atau Eks BPPN; danHalaman 17 dari 32 halaman Putusan No.546/Pdt/2020/PT SMG16.17.h.

Kemudian Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 42alinea ke1 dan ke2 menyebutkan:Alinea ke1:"Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T8 yang berupa surat BPPNtanggal 1 Mei 2003 perihal Pemberitahuan Pengalihan Kredit,membuktikan bahwa pengalihan hak atas piutang oleh BPPN kepadapembelinya telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata, dengandemikian pengalihan/penyerahan hak atas piutang tersebut mengikat bagi siberutang pada waktu itu;"Alinea ke2:"Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T9 dan

Penetapan eksekusi tanpa meneliti terlebin dahulu keberadaannya,karena itu bukan merupakan asset perseroan;Bahwa selama ini Pembantah secara terus menerus menyelenggarakankebersihan lingkungan di kompleks Perumahan Bumi Eraskatermasukmenyelenggarakan keamanannya, atas biaya dan ongkosnya sendiri termasukmenyelenggarakan penerangan listrik bagi kKepentingan umum;Bahwa sungguhpun sedang menghadapi kesulitan keuangan sebagaiakibat dari pasca krisis ekonomi makro yang ditambah lagi dengan dimasukkanke BPPN