HorasInsani Abadi Pematang Siantar dengan rincian Penggugat memiliki420 lembar saham (15,90 %) dan Penggugat II memiliki 55 lembar saham(2,08 %) dari 2.641 lembar saham dan 19 orang pemegang sahamyang sah;Bahwa berdasarkan hasil RUPS pada tanggal 24 Juni 2011, Berita AcaraNomor 5 PT.

tanggal 24 Juni 2011 Para Penggugat sama sekalitidak hadir karena Tergugat masih terkait dengan perkara di PengadilanNegeri maka sesuai dengan Pasal 99 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan RUPS tidak dapatdigelar dan kalaupun tetap digelar RUPS namun Para Penggugat tidakmengakui keputusan yang diambil pada RUPS termasuk denda pajakHal. 2 dari 26 hal.

sertadimana RUPS tersebut dilaksanakan dan apakah ada daftar hadirnya sertaberita acaranya.

yang membuat Akte tersebut sama sekali tidak memuatapaapa saja yang dibicarakan di dalam RUPS sejak dibuka sampaiditutup, sehingga seolaholah yang dibuat dalam akta tersebut adalahyang baikbaik saja, pada hal seharusnya apaapa saja yang dibicarakandalam RUPS semuanya harus dituangkan dalam berita acara sehinggajelas apa sebenarnya yang terjadi di dalam RUPS;Bahwa oleh karena RUPS 2011 tidak disetujui olen Para Penggugat dan3 orang Pemegang Saham lainnya maka alasan RUPS telah disetujuiharuslah ditolak

Nomor 2971 K/Pdt/201412.belakang sebab satu sisi menyatakan denda tersebut telah dibayar olehTergugat dan telah pula disetujui oleh RUPS tapi disisi lain menyatakanPenggugat melakukan pemblokiran atas dana PT. HIA di RekeningBank;Jadi pembayaran denda tidak ada relevansinya dengan pemblokirandana PT. HIA di Bank.

BANGUN MEGAH SEMESTA saksi ANDREAS SIE tidak hadir dalamRUPSLB tidak hadir, maka saksi TJIPTA FUDJIARTA membeli saham saksiANDREAS SIE melalui Terdakwa yang kemudian dituangkan dalam Akta JualBeli Saham No. 54 tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan olehNotaris ANLY CENGGANA, SH;Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 saksi Notaris ANLYCENGGANA, SH. telah memberikan Akta Berita Acara RUPS No. 43 tanggal17 November 2011, Berita acara RUPS No. 2, Akta Jual Beli Saham No. 3,Akta Jual Beli Saham No. 4

BANGUN MEGAHSEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BANGUN MEGAHSEMESTA adalah sebagai berikut:e Direktur Utama : TOH YORK YEE WINSTONe Direktur : CONTI CHANDRAe Komisaris : TJIPTA FUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan RUPS PT.

BANGUNMEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAHSEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAHSEMESTA adalah sebagai berikut:e Direktur Utama : TOH YORK YEE WINSTONe Direktur : CONTI CHANDRAe Komisaris : TJIPTA FUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan diadakan RUPS PT.BANGUN MEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahanDireksi sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Fakta persidangan tentang pengaturan gaji Terdakwa selakuDirektur Utama, yang mana judex factie menguraikan seolaholah telahpernah diatur didalam Berita Acara Rapat ( RUPS ) No.186 tanggal 27Oktober 2016, padahal menurut fakta persidangan, tidak pernah adatercantum pengaturan tentang gaji Terdakwa didalam Berita Acara Rapat( RUPS ) No.186 tanggal 27 Oktober 2016.2.

Uraian fakta seolaholah Terdakwa selaku Direktur Utama belumpernah melaksanakan RUPS untuk pertanggungjawaban jabatan,tidak sesuai fakta persidangan, mengingat berdasarkan Lampiranbarang bukti berupa dokumen RUPS No.002/RUPS/PT.PTC/IIII/2018tertanggal 17 Maret 2018, RUPS sudah pernah dilaksanakanuntuk masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Utama, yang manaberikutnya terhitung tanggal 17 Maret 2018 Terdakwa sudah tidakmenjabat lagi selaku Direktur Utama Perseroan PT.Pesona TimurCemerlang.5.

Bahwa judex factie telah salah dan keliru mengkonstruksifakta persidangan, sehingga sampai pada pertimbangan seolaholah perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan RUPS.1.3. Bahwa konstruksi fakta judex factie tersebut seolaholahmencari payung hukum, lalu mengkonstantir rumusan perbuatanseolaholan telah memenuhi unsur perbuatan melawanhukum( wederrechtelijk).2.

Pertimbangan Judec Factie Tentang Pelaksaan RUPS.4.1. Bahwa pertimbangan judex factie keliru dan tidaktepatmengkonstantir tentang kewajiban melaksanaan RUPSadalah sebagai sebuah perbuatan bersifat melawan hukumpidana ( wederrechtelijk ), mengingat didalam UndangUndangNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak ada Pasalmengatur tentang rumusan perbuatan Pidana namun hanyamemuat sanksisanksi bersifat keperdataan.4.2.

Bahwa sedangkan menurut faktanya, Terdakwa terhitungsejak tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan RUPS No.002/RUPS/PT.PTC /IIl/2018 RUPS tidak lagi menjabat sebagaiDirektur Utama PT.Pesona Timur Cemerlang.Halaman 26 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY4.3.

Bintan Inti Sukses (Asli);

PT.BIS (Asli);

BINTAN INTI SUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 16 Mei 2018 PT.BIS (Fotocopy);

Bintan kepada PT.Bank Riau, PD.Bank BPR Bintan dan PT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);

Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

BIS yang diputuskan dalam RUPS LuarBiasa; Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;16.

pada akhir tahun 2018 yangmembahas tentang RUPS 2017 dengan agenda pemaparan unitunitusaha dan program kerja PT.BIS;Bahwa yang melakukan pemaparan pada RUPS tersebut yaituRisalasih ;Bahwa pada saat RUPS tersebut Teddy Ridwan juga hadir;Bahwa RUPS luar biasa dilakukan pada tahun 2019 yaitu denganagenda pergantian Direktur PT.BIS;Bahwa RUPS luar bisa tahun buku 2017 dan 2018 di lakukan pada hariyang sama;Halaman 109 dari 233 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN.

PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

(RUPS) Tahunan PT.

Dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 secara Konvensional ada dua Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yaitu RUPS biasa / Tahunan dan RUPS lainnya, sebelum UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah UndangUndang Nomor 1 Tahun1995, RUPS lainnya lazim disebut RUPS Luar Biasa, RUPS biasa adalah RUPS yang dilakukan Minimal enam bulansekali / setahun untuk meminta pertanggungjawaban Direksi selakuorgan Perseroan yang diberikan kewenangan oleh anggaran dasaruntuk menjalankan Perseroan dan melaporkan segala kegiatanyang

berkaitan dengan Perseroan; RUPS lainnya /RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapat dilakukansetiap waktu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan perseroansehingga RUPS dapat dilakukan setiap saat sesuai dengankebutuhan atau kepentingan perseroan;Dalam Pasal 91 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 ada yang disebutdengan RUPS Sirkuler/Circulair resolution/usul kesepakatan yangdiedarkan, RUPS Sirkuler ini adalah untuk membentak kebuntuan yangbiasanya sering terjadi apabila RUPS biasa tidak bisa dilakukan

karenasesuatu hal seperti misalnya tempatnya berjauhan, waktu yang tidak bisasehingga dapat dilaksanakan RUPS Sirkuler, Pasal 91 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 bahwa RUPS bahwa RUPS dapat dilakukan /pengambilan keputusan dapat dilakukan di luar RUPS dengan tata caraatau mekanisme yang diatur artinya bahwa Sirkuler RUPS ini bisa dilakukandi luar RUPS secara konvensional tetapi dia akan mempunyai derajat dankekuatan hukum yang mengikat sama dengan kekuatan hukum mengikat diRUPS biasa; Bahwa Rapat

dilarang satuanggota pun tidak menandatangani Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sirkuler jadi untuk sah dan mengikatnya Rapat Umum Pemegangsaham (RUPS) harus mendapat tandatangan dari semua pemegang sahamtanpa terkecuall; Bahwa dalam RUPS sirkuler yang menjadi tanggal pengesahan adalahpenandatangan terakhir dari pemegang saham, misalnya ada tigapemegang saham A,B,C dan C terakhir tandatangan, tandatangan tersebutmenjadi tanggal pengesahan RUPS sirkuler; Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat

Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa,tertanggal 29 Desember 2015;18.

Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham(RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 (Bukti T9); 2.Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sintai Industri Shipyard Nomor :22 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dihadapan Yola Yostiwanti, S.H.,M.Kn., Notaris di Batam (Bukti T10);Bahwa Bukti T9 berupa Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham(RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tersebut membuktikan bahwa RapatUmum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Sintai Industri Shipyarddihadiri oleh : 1.

Sintai Shipyard pada RUPS tanggal 20 April 2013 adalah sah(halaman 12 alinea 6); Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86UndangUndang PT. Nomor 40/2007 maka syarat yang mengharuskanterpenuhinya kourum dalam RUPS untuk pemilihan Direksi dan DewanKomisaris telah dipenuhi dengan demikian maka petitum point 6 jugaberalasan untuk dikabulkan (halaman 12 alinea 7).

Sintai Industri Shipyard, karena Pasal 111 ayat (6)UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassudah menentukan : dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggotaDewan Komisaris, pengangkatan, penggantian dan pemberhentianmulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dengan demikian TermohonKasasi/Pemohon sudah tidak lagi sebagai Komisaris di PT. Sintai29Industri Shipyard sejak ditutupnya RUPSLB PT.

Sintai Industri Shipyardberdasarkan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS)PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 (Bukti T.9);2.13. Bahwa dari uraian di atas maka sesungguhnya sudah terbukti bahwaternyata Pemohon/Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai LegalStanding untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. SintaiIndustri Shipyard karena Pemohon/Termohon Kasasi tidak pemegangsaham yang sah, dan sudah tidak lagi sebagai komisaris sejak RapatUmum Para Pemegang Saham (RUPS) PT.

Sintai Industri Shipyard pada RUPS tanggal 20 April 2013adalah sah;Alinea ke 7:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 UndangUndang PT. Nomor40/2007, maka syarat yang mengharuskan terpenuhinya kourum dalamsuatu RUPS untuk pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris telah dipenuhidengan demikian maka petitum point 6 juga beralasan untuk harusdikabulkan;Bahwa dalam petitum poin 6 halaman 3 menjelaskan Tuan HendartoAchmad sebagai pemegang saham 35 %. Artinya Hakim TunggalMerrywati.

Bahwa maka berdasarkan hukuirn sebagaimana ditentukan dalam pasal 66 dan 67Undangundang Nomor tahun 1995, PELAWAN I meminta Ijin kepada Ketua PengadilanNegeri dari tempat kedudukan perseroan terbatas tersebut agar diperkenankanmenyelenggarakan RUPS sendiri, in casu kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin ; Pasal66:1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenangmenyelenggarakan RUPS lainnya ;2.

RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat membicarakan masalah yangberkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); Pasal 67: Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroandapat memberikan izin kepada pemohon untuk :1. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang sahamapabila Direksi atau K6misaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telahditentukan, atau ;2. melakukan sendiri pernanggilan RUPS lainnya

Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menetapkanbentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat padaketentuan Undangundang ini atau Anggaran Dasar ;2. Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) KetuaPengadilan Negeri dapat memedntahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir ;3.

Bahwa menurut Undangundang Nomor tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) adalah hak dan kewenangan para pemegang saham, sehinggaPutusan Provisi aquo yang melarang pemegang saham mengadakan RUPS adalah bertentangandengan Undangundang yang berlaku.

Bahwa tidak ada dasarnya bagi Para pelawan untuk menyatakan tindakan Para Pelawanmenyelenggarakan RUPS PT. Wijaya Triutama Plywood Industry tanggal 10 Januari 2001adalah sah menurut hukum ;2A: Bahwa tindakan Para pelawan menyelenggarakan RUPS PT. Wijaya Triutama PlywoodIndustry tanggal 10 Januari 2001 tersebut jelas bertentangan dengan hukum, karena :1. Penyelenggaraan RUPS PT.

SurveyorIndonesia (Persero), melainkan hanya sebatas usulan Pemegang Sahamkepada RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero) untuk melakukanpengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi PT.

Surveyor Indonesia (Persero) termasukorgan RUPS PT.

S412/MBU/2013 tanggal 26 Juni 2013 adalah surat usulan yangditujukan kepada Pimpinan RUPS PT.Surveyor Indonesia(Persero).

Putusan Nomor 2 K/TUN/2015(1) Organ RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero) bukan pejabattata usaha negara;(2) Hasil RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero) bukankeputusan pejabat tata usaha negara yang merupakan pejabatpublik, namun keputusan badan hukum perdata perseroanterbatas.(3) Dalam Judex Facti sama sekali Objek Sengketa tidak adadiikuti dengan keputusan lebih lanjut dari pejabat tata usahanegara, selain hanya surat Menteri BUMN cq. Objek Sengketaaquo.

, bukan hasil RUPS PTSurveyor Indonesia (Persero) atau surat yang lain yang bersifatperdata.Gugatan diajukan terhadap pejabat tata usaha negara cq.

li>1 (satu) Set fotocopy Rekening Koran BANK BRI Nomor Rekening : 0286-01-000909-30-1 a.n PT KALMAR JAYA NPWP. 01.622.207.7-423.000 bulan Februari 2014 s.d Desember 2014;

) Nomor 22 Tanggal 15 Juni 2010;

: Koswara ( Notaris di Bandung );

Dan 1 ( Satu ) Set Asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-AH.01.03-0960128 Tanggal 27-08-2015, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KALMAR JAYA;

) Nomor22 Tanggal 15 Juni 2010;10. 1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 127 Tanggal 27 Mei 2013;Halaman 11 dari 28 halaman .

Putusan Nomor 239 /PID.SUS./2021/PT.BDG.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 98 Tanggal 13 Oktober 2014;1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 50 Tanggal 27 Augustus 2015;1 (satu) Set Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RepubikIndonesia Nomor C219220 HT.01.04TH.98;11 (Sebelas) Set Asli SPT MASA PPN (Normal) / Bukti PenerimaanSurat (BPS) a.n PT KALMAR JAYA NPWP. 01.622.207.7423.000Masa Pajak

Tahun 2010 Tanggal 30082010 ,Tentang : Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;1 ( Satu ) Set Asli Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Luar Biasa ) PT KALMAR JAYA Nomor : 127 Tanggal : 27 Mei 2013 Notaris: Erny Kencanawati, SH.MH. ( Notaris di Bandung ).

Putusan Nomor 239 /PID.SUS./2021/PT.BDG.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.1 (satu) Set Fotocopy Risalah Rapat Nomor 50 tanggal 19 Agustus1997;1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS ) Nomor22 Tanggal 15 Juni 2010;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 127 Tanggal 27 Mei 2013;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 98 Tanggal 13 Oktober 2014;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 50

Tahun 2010Tanggal 30082010 , Tentang : Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan;1 ( Satu ) Set Asli Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Luar Biasa ) PT KALMAR JAYA Nomor : 127 Tanggal : 27 Mei 2013 Notaris: Erny Kencanawati, SH.MH. ( Notaris di Bandung ). Dan 1 ( Satu ) SetHalaman 24 dari 28 halaman .

Kerja 7 x Rp31.000.000,00 = Rp217.000.000,00;Uang P.Hak 15% x Rp775.000.000,00 = Rp116.250.000,00;Jumlah = Rp891.250.000,00;(delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa meskipun Penggugat seorang Direktur yang diangkat dandiberhentikan oleh Tergugat melalui RUPS, akan tetapi Penggugat tetaplahmerupakan seorang pekerja yang bekerja di perusahaan Tergugat denganmenerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (vide Pasal 1 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Tentang status Pemohon Kasasi;Pengangkatan Pemohon Kasasi sebagai Direktur hanya formalitas belaka,oleh karena statusnya tetap sebagai karyawan/pekerja;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknyamenyatakan Pemohon Kasasi bukanlah berstatus pekerja oleh karenadiangkat melalui RUPS;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam hal ini bertentangan denganfaktafaktafakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara a quo,sebagai berikut:1.

Dalam perkara a quo benarPemohon Kasasi secara formal adalah direktur yang diangkatmelalui mekanisme RUPS, oleh karena RUPS adalah satusatunyaalat formal untuk mengangkat/menetapkan seseorang sebagaidirektur sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007,namun apakah Pemohon Kasasi benarbenar ditetapkaneksistensinya sebagai Direktur?, oleh karena Pemohon KasasiHalaman 8 dari 16 hal.

Put Nomor 566 K/Pdt.SusPHI/20161.3.1.4.ternyata dan terbukti masih berstatus karyawan atau pekerjasebagaimana nama dan status Pemohon Kasasi yang disejajarkandengan seluruh karyawan Termohon Kasasi (bukti P3);Bahwa jika berpedoman kepada Pasal 1 ayat (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 Pemohon Kasasi adalah pekerja atau buruhyang diangkat sebagai direktur yang pengangkatannya memangharus melalui mekanisme RUPS.

Demikian pula daftar karyawan tersebutdiajukan Termohon Kasasi sebagai data untuk pembayaran pajak(khususnya pos biaya/pengeluaran Termohon Kasasi, dengan demikiandalil Pemohon Kasasi tentang status Pemohon Kasasi sebagaikaryawan/pekerja Termohon Kasasi dari tanggal 18 Januari 1995sampai dengan PHK melalui mekanisme RUPS tanggal 15 Juni 2015demi hukum patut untuk diterima;3.

,M.H;11.Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 13 Oktober2011, yang dibuat di Notaris Johanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.

Ltd. yang karena tidak ada kesepakatan seluruhpemegang saham dalam RUPS secara bulat yang didasari anggaran dasarmaka sesuai ketentuan UndangUndang tentang Perseroan untukdinyatakan PT Industri Amien Steel Works Co. Ltd. atau disingkat PT AmienSteel Works Co.

Sesuai Pasal 142 huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas telah secara tegas ditentukan bahwa pembubaran perseroanterjadi berdasarkan atas RUPS.

ataukah Perseroan masih mungkin dilanjutkan ataukah tidakmungkin dilanjutkan adalah merupakan kewenangan organ perseroansebagaimana ditentukan di dalam mekanisme UU Nomor 40 Tahun 2007yakni melalui mekanisme RUPS untuk mengetahui kinerja dari Direksi danKomisaris.

Ltd. yang karena tidak ada kesepakatan seluruhpemegang saham dalam RUPS secara bulat yang didasari anggarandasarmaka sesuai ketentuan undangundang tentang Perseroan untukdinyatakan PT Industri Amien Steel Works Co. Ltd. atau disingkat PT AmienHal. 35 dari 36 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2014Steel Works Co.

Sebagai gantinya, RUPST mengangkat Bapak OngLiong Tik sebagai Direktur Perseroan...Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Perseroandari Tergugat dilakukan oleh RUPS pada tanggal 6 Juni 2017 tersebut diatas, telah sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UU.PT), yang dikutip sebagai berikut:Pasal 94 ayat (1) UU.PT:Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.9.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.26.

Direksi yang ditetapkan dalamsetiap RUPS merefleksikan remunerasi untuk tahun berjalan sesuaitahun buku perusahaan(yakni Januari. s/d Desember setiap tahunnya), yang mencakup remunerasi anggota Direksi lama (yangHalaman 19 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Cbimelepaskan masa jabatannya pada RUPS tersebut), dan remunerasianggota Direksi baru (yang baru diangkat pada RUPS tersebut).Oleh karenanya, formula perhitungan remunerasi yang diuraikan olehPenggugat di dalam Gugatannya

Oleh karenanya, seandainyapun RUPSHalaman 39 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Cbimemutuskan untuk tidak memberikan remunerasi kepada direktur,maka hal ini tidak menyalahi ketentuan UU Perseroan Terbatas.Akan tetapi, dalam Perkara Perdata a quo, RUPS Tergugat, ataskebijakan dan diskresinya sendiri, menyetujui pemberian remunerasikepada Direksi dalam Keputusan RUPS.

Padahal, nilai remunerasi total untuk Direksi yangditetapkan dalam setiap RUPS merefleksikan remunerasi untuktahun berjalansesuai tahun buku perusahaan (yakni Januarisid Desember setiap tahunnya), yang mencakup remunerasianggota Direksi lama (yang melepaskan masa jabatannya padaRUPS tersebut), dan remunerasi anggota Direksi baru (yangbaru diangkat pada RUPS tersebut).

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat betas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperfiitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS."Merupakan fakta hukum, pengumuman melalui Harian Umum PikiranRakyat tertanggal 2 Februari 2016 mengenai pelaksanaan RUPSLBPT.

Keberadaan akta Nomor 131 tertanggal 30 Agustus 2013berdasarkan perubahan dari akta sebelumnya yaitu akta Nomor 27tertanggal 17 Maret 2009 yang justru pada faktanya TERGUGAT IIsama sekali tidak pernah dipanggil dan tidak pernah menghadiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB sebagaimana telah dituangkan / diputuskan pada akta nomor 27tertanggal 17 Maret 2009 sehingga keberadaan akta Nomor 131tertanggal 30 Agustus 2013 atas dasar perubahan dari akta Nomor27 tertanggal 17 Maret 2009 tersebut

Pasal 15 huruf (g) UUPT yangmenyatakan : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 14(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar.""

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat(1) memuat sekurang kurangnya penetapan tempat dantatacara penyelenggaraan RUPS"Demikian halnya, berdasarkan ketentuan pasal 16 Anggaran Dasarpada Akta Pendirian nomor : 8 tanggal 2 Maret 1989 berdasarkankeputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NoC2.10763.HT.01.01TH'89 Jo.

Natatex Prima, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4)UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas("UUPT").Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan :"Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS",Hal 13 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggarandasar, dan/ataub.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan undang undang ini atau anggarandasar, dan/ataub.

pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkanpemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabilapemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratantelah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

yang wajar untukdiselenggarakan RUPS.(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan undang undang ini atauanggaran dasar, dan/ataub.

Kereta Api (Persero) sehubungan dengan PerjanjianKerjasama Pembangnan Proyek Emplasemen Stasiun Bandung.Halhal lain yang muncul dalam rapat.Bahwa terhadap undangan Rapat Umum para Pemegang Saham (RUPS) tersebutdiatas, para Pemegang Saham lainnya tidak hadir, sedangkan PT.

PratamaMulti Graha mengirim surat yang menyatakan bahwa Direktur Utama (Direksi)tidak dapat hadir dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS), dan mohonRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditunda dan agar dilaksanakan kembalihari Senin, tanggal 12 Nopember 2007.Bahwa rapat tanggal 05 Nopember 2007 tetap yang dilaksanakan oleh DirekturUtama pemilik 40% saham PT. Prima Jaya Mandiri dengan dihadiri oleh KomisarisPT. Prima Jaya Mandiri Bpk.

Prima Jaya Mandiri hari Rabu, 24Oktober 2007 (Bukti P13D) ;Foto copy Surat Undangan Rapat Umum para Pemegang Saham(RUPS) PT. Prima Jaya Mandiri tanggal 26 Oktober 2007(Bukti P14) ;Foto copy Notulen Rapat PT. Prima Jaya Mandiri, hari Senin, 05Nopember 2007 (Bukti P14A) ;Foto copy Daftar Hadir Rapat PT. Prima Jaya Mandiri, hari Senin05 Nopember 2007 (Bukti P14B) ;Foto copy Surat Undangan Rapat ke2 (dua) dari Bpk. SoehermanDjaja selaku Direktur Utama PT.

Prima Jaya MandiriNo.37 pasal 22 (1) butir A dan pasal 22 (2) butir B dinyatakan bahwa Rapat Umum20Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan yang sedikitnya dihadiri separo dari jumlahsaham dengan hak suara sah, apabila tidak korum dapat diulang ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti yang ada telah terbuktibahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dilakukan, tetapi tidak pernahberhasil karena tidak memenuhi korum antara lain :e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal Agustus 2007

(Bukti P8 dan P8A).e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 September 2007(Bukti P11A, P11B, P11C dan P11D) ;e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 Oktober 2007(Bukti P13 A,B,C,D) ;e Undangan Rapat tanggal 5 Nopember 2007 (Bukti P14A dan P14B) ;e Undangan Rapat tanggal 12 Nopember 2007 (Bukti P15, P15B) ;e Undangan Rapat tanggal 17 Desember 2007 (Bukti P16, P16A, P16B,P16C) ;e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 Januari 2008(Bukti P17, P17A, P17B dan P17C

Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel23 Kemudian berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 20 Mei 2013 yang dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 5 tanggal 27Mei 2013 pembelian saham oleh PARA PENGGUGAT telah disahkanRUPS sekaligus pula disepakati perubahan anggaran dasar termasukpeningkatan modal dasar, modal yang disetor dan modal yangditempatkan menjadi 5000 saham dengan nilai nominal Rp. 5 000000 000, dengan komposisi Penggugat memiliki 500

Bahwa oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT FamindoXavustama Sukses No. 5 tanggal 27 Mei 2013 tidak juga diajukanpersetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM hingga lewat waktu 30hari yang disyaratkan dalam pasal 21 ayat (7) UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, maka akta tersebut batal dan tidakmengikat secara hukum sehingga dengan demikian status dankedudukan PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT serta TURUTTERGUGAT menjadi kembali dalam kedudukan semula sebelumadanya RUPS';3.

Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.Bahwa hasil dari RUPS tersebut dituangkan dalam Notulen RUPS yangditandatangani para pihak yang menghadiri RUPS tersebut, dan selanjutnyapada tanggal 27 Mei 2013 hasil RUPS dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 05 yang dibuat olehdan dihadapan TURUT TERGUGAT Ill selaku Notaris yang disepakatiHal 13 dari 24 Hal.

Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.SelLe10.Bahwa hasil RUPS dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PENGGUGAT,TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT , dituangkan dalam Notulen RUPSyang ditandatangani para pihaknya, kemudian sesuai ketentuan pasal 21UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hasil RUPS tersebutwajib untuk dituangkan dalam akta notaris untuk memperoleh persetujuandari Menteri Hukum dan HAM;Bahwa mengingat hasil RUPS tersebut adalah hasil kesepakatan para pihakmaka terhadapnya berlaku ketentuan

pasal 1338 KUHPerdata yaitu hasilRUPS tetap mengikat para pihak yang membuatnya hingga adanyakesepakatan para pihak untuk mengakhirinya atau isi kesepakatanbertentangan dengan ketentuan yang berlaku, in casu tidak satupunkesepakatan yang dibuat dalam RUPS tersebut bertentangan denganketentuan hukum dan/atau dijadikan alasan oleh PARA PENGGUGAT untukmembatalkan hasil RUPS;Bahwa oleh karena itu TERGUGAT menolak semua dalil PARAPENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasiterhadap

) Tahunan dimana dalam rapat tersebutjuga dihadiri oleh Tergugat II, sedangkan Tergugat I diwakili olehKuasanya;8 Bahwa RUPS Tahunan tertanggal 22 Desember 2004, yang merupakankelanjutan dari ditandatanganinya surat Pemindahan Hak Atas Sahamtertanggal 6 Desember 2004, dilaksanakan untuk menyetujui secaraaklamasi pemindahan hak saham Tergugat I kepada Tergugat II sebanyak682 lembar saham senilai Rp341.000.000,00 pada Perseroan Tergugat II;9 Bahwa Risalah RUPS Tahunan tersebut angka 8 di atas, telah

Pasal 1366 KUH Perdata jo Pasal 1367KUHPerdata (Vide angka 17 halaman 8 gugatan Penggugat);Bahwa Pengalihan Hak Atas Saham dari Tergugat I kepada Tergugat IIadalah berdasarkan Surat Pemindahan Hak Atas Saham tanggkl 06Desember 2004, dengan ditindaklanjuti oleh RUPS tanggal 22 Desember2004. Keputusan RUPS tersebut telah dibuat dalam bentuk Akta Notaris,sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 28 tanggal 22 Desember 2004yang dibuat oleh R. Muh. Hendrawan, SH., Notaris di Jakarta.

Put Nomor 2435 K/Pdt/2013362 Bahwa RUPS Tahunan perusahaan Tergugat III pada tanggal 22 Desember2004 yang dalam rapatnya terjadi pemindahan Hak Saham dari Tergugat Ikepada Tergugat II adalah sudah melalui prosedur Hukum perusahaan yaitu:abSudah diterimanya Undangan RUPS Tahunan oleh Tergugat I;Acara RUPS sudah mencantumkan acara rapat termasuk akan adanyaPemindahan hak saham dari Bpk. Doktor Frits Hendrik Eman Ph.Dkepada putranya Bpk. Remiel Herald Eman, MBA.

(dari Tergugat Ikepada Tergugat ID);Tergugat I sudah memberikan kuasa kepada Chenny Juliana Lintanguntuk mewakili Tergugat I menghadiri RUPS Tahunan tanggal 22Desember 2004, dan Chenny Juiana Lintang selaku kuasa dari TergugatI sudah menghadiri RUPS Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam suratkuasa;Hadir dalam rapat untuk membuatkan berita acara rapat adalah TergugatIV sebagai Notaris;Bahwa Pemindahan Hak atas Saham dilaksanakan berdasarkan SuratPemindahan Atas Saham dari Tergugat I kepada Tergugat

(dari TerbandingI/Tergugat I kepada Terbanding II/Tergugat II);Terbanding I/Tergugat I sudah memberikan kuasa kepada ChennyJuliana Lintang untuk mewakili Tergugat I menghadiri RUPS Tahunantanggal 22 Desember 2004, dan Chenny Juliana Lintang selaku kuasadari Terbanding I/Tergugat I sudah menghadiri RUPS Tahunansebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa;Bahwa telah hadir dalam rapat untuk membuatkan berita cara rapatadalah Pemohon Kasasi/Tergugat IV sebagai notaris;Bahwa pernindahan Hak atas Saham dilaksanakan

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahanmodal dasar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) menjadiRp90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah). Komposisi modalperseroan PT.

MPM untukpelaksanaan joint Venture ;Bahwa tindak lanjut MoA tersebut di atas, pada tanggal 20 Juni 2008dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KITB danberdasarkan RUPS luar biasa yang dihadiri oleh H. Arwin, SH selaku BupatiSiak, Ir. Aflah Aman selaku Pit. Direktur PD Sarana Pembangunan Siak, Sdr.Zulkifli Saleh dan Sdr. Wan Muhammad Yunus serta Terdakwa yang hasilnyahanya menyetujui pembentukan PT.

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;Hal 22 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014 Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahanmodal dasar dari Rp100.000.000.000, (seratus milyar rupiah) menjadiRp90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah). Komposisi modalperseroan PT.

TMBS yaituDewan Direksi dan Dewan Komisaris, serta telahmendapat persetujuan RUPS Luar Biasa PT. TBMS,Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014dimana RUPS PT. TBMS terdiri dari seluruh pemegangsaham PT. TBMS termasuk PT. KITB. Dan tidak adakeberatan dari seluruh Pemegang Saham PT. KITB6.4. Bahwa UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas tidak menganut terminologi grupyang mengacu pada perusahaan grup.

TBMS sepenuhnyamerupakan hasil keputusan RUPS PT. TBMS. Secara yuridis, PT KITB dan PT. TBMS adalah 2 badanhukum yang berbeda dan mandiri yang berhak danberwenang melakukan perbuatan hukum sendiri.6. Bahwa menurut Anggaran Dasar PT KITB, tindakan PemohonKasasi menempatkan uang PT. KITB dalam bentuk depositopada Bank Biru tidak memerlukanpersetujuan Dewan Komisarisatau RUPS PT. KITB, karena PENEMBATAN UANG PT.

Tergugat I Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;

- Menyediakan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham khususnya Pengugat;

- Menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, berdasarkan persetujuan RUPS

;

- Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Turut Tergugat I berakhir;

6.

>

- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

- Melaporkan kepada Turut Tergugat I selaku Perseroan mengenai kepemilikan saham Tergugat II dan/atau keluarganya pada Turut Tergugat I selaku Perseroan dan Perseroan lain; dan

- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar;Ayat (2)Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan olehDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpersetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalamperaturan perundangundangan;Ayat (3)Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapatpersetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebin dahulu harus ditelaahDewan Komisaris;Pasal 66Ayat (1)Halaman 17 dari 154 Hal.

/ RUPS lainnyaberdasarkan ketentuanketentuan dalam UUPT maupun AktaPendirian 02, namun hanya merupakan surat undangan yang tidakjelas (obscuur) atau setidaktidaknya bukan merupakan PemanggilanRUPS / RUPS lainnya yang berhubungan dengan TURUT TERGUGAT (PT KISOJI TE JAKARTA);bukan merupakan Pemanggilan RUPS / RUPS lainnya yangberhubungan dengan TURUT TERGUGAT (PT KISOJI TEIJAKARTA) namun yang berhubungan dengan PT KISOJI TEI, yangtidak PENGGUGAT ketahui asal usulnya;Halaman 33 dari 154 Hal.

Utr.69.70.71. tidak memuat waktu RUPS / RUPS lainnya yang jelas sebagaimanatelah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun yang menyebutkan mengenai tempatRUPS / RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersedia di kantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS / RUPS lainnyasampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnya diadakan sebagaimanatelah diwajibkan dalam

dan mengetahui RUPS tidakmembahas mengenai laporan keuangan padahal pembahasan laporankeuangan sudah diagendakan;Halaman 134 dari 154 Hal.

; Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkan olehUndangUndang kepada RUPS setelah ditelaah oleh DewanKomisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Turut Tergugat berakhir;6.

merupakan laporan bagi direksi yang diwajibkandilakukan setiap tahun, yang dilaporkan kepada Rapat UmumPemegang Saham minimal dilakukan satu kali dalam setahun,sedangkan apabila terdapat transaksi kecil yang ditentukan dalamanggaran dasar tidak perlu melaporkan pada RUPS namun dapatdilaporkan kepada komisaris;Bahwa RUPS adalah wadah para pemegang saham yang harusdilaksanakan paling sedikit setahun sekali itupun paling lama 6bulan setelah tutup buku perseroan;Bahwa RUPS Luar Biasa bisa saja dilakukan

, namun jumlahnyaberapa yang harus menyetujui diantara para pepegang saham tidakditentukan secara jelas dalam UUPT namun tergantung dengankebutuhan perseroan itu sendiri;Bahwa yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah direksikarena hal itu. merupakan kewajiban dari Direksi untukmelaksanakan RUPS;Bahwa dalam RUPS terdapat laporan yang dilakukan oleh direksiterutama mengenai laporan keuangan tahunan dimana disana akandilaporkan hasil kerja selama dalam tahun sebelumnya danrencana apa yang akan dilakukan

kedepannya dimana didalamRUPS tersebut merupakan pertanggung jawaban direksi dalammelakukan pengurusan perseroan;Bahwa setiap setelah dilakukan laporan keuangan oleh direksi yangdilakukan pada RUPS maka RUPS punya kewenangan untukmelakukan penglepaskan dan pembebasan terhadap kewajibandireksi, dalam artian berarti direksi tidak mempunyai kewajiban lagiterhadap semua yang telah dilaporkan direksi dalam RUPS;Bahwa direksi dalam pengurusan perseroan wajib dilandasi denganitikad baik dan penuh tanggung

;Bahwa ketika direksi menggunakan rekening pribadi yang tidakdilaporkan dalam RUPS maka hal tersebut tidak sesuai denganprinsipprinsip kKepengurusan perseroan secara baik;Bahwa ketika seorang direksi akan mengalihkan asset perusahaanmelebihi 50 % harus persertujuan RUPS itu yang diatur UUPT;Bahwa apabila tidak ada RUPS kemudian dilakukan pengalihanasset maka pada dasarnya itu merupakan pelanggaran dan apabilaterdapat kerugian terhadap perusahaan maka hal tersebut menjaditanggung jawab pribadi;Bahwa

karena dalam UUPTmewajibkan bagi perseroan untuk melakukan RUPS;Bahwa kalau ada kesepakatan untuk tidak melakukan RUPS makahal tersebut melakukan pelanggaran dan pelanggaran secaraberkelanjutan karena RUPS diatur didalam UUPT;Bahwa apabila tidak menyelenggarakan RUPS maka perseroantersebut telah melakukan pelanggaran karena UUPT mewajibkanuntuk melakukan RUPS;Bahwa kalau terjadi kepengurusan perusahaan tidak sesuai denganUUPT misalnya direksi dalam melakukan pengurusan perseroanyang penyebabnya