Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-09-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 08-06-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 587/PDT/2017/PT.DKI.
Tanggal 8 Nopember 2017 — PT.TUCAN PUMPCO SERVICE INDONESIA CS >< FRANSISCO NORIEGA MALAWE CS
232131
  • Until such time as such cash advances have been converted intoPurchased Stock, FN (in this case as the Plaintiff) shall be a creditor ofPT Tucan (in this case as the Defendant);Terjemahan resmi Pasal 3 MoU:Hingga wektu tertentu dimana pembayaranpembayaran tunaidimuka tersebut telah dikonversikan menjadi Saham yang telah dibeli,Hal 15 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI39.maka FN (in casu PENGGUGAT) adalah kreditur dari PT Tucan (incasu TERGUGAT 1)Bahwa dalam rangka menjamin kedudukan hukum
    pemberitahuanpengunduran din secara tertulis kepada pihak yang /ain ...Bahwa akibat dari adanya Pernyataan Pembatalan tersebut diatas,perjanjian MoU secara tegas mewajibkan TERGUGAT V untukkemudian menjamin TERGUGAT mengembalikan seluruh danainvestasi yang telah diterimanya dari PENGGUGAT, dalam jangkawaktu tidak lebih dari 180 hari setelah Pernyataan Pembatalan, berikutbunga yang berlaku terhadapnya.Article 14 MoU:... in the event that FN (PENGGUGAT) wthdraus pursuant to thisparagraph, FG (TERGUGAT V) shall
Register : 10-08-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prob
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
202
  • Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
Register : 06-07-2011 — Putus : 05-03-2012 — Upload : 03-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 B/PK/PJK/2011
Tanggal 5 Maret 2012 — DIRJEN PAJAK VS BUT. PAN PACIFIC HOTELS AND RESORT INDONESIA;
3522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • publik dan mengungkapkan rincian peredaranusaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."8 Bahwa Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapurayang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1990, menyatakan :"In determining the profits of a permanent establishment, there shall
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1187 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
3627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Pasal 11 P3B IndonesiaBelanda mengaturmengenai pemajakan atas penghasilan bunga, yangredaksinya berbunyi sebagai berikut:a.Interest arising in a Contracting State and paid to aresident of the other Contracting State may be taxed inthat other state;However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State iniwhich it arises and according to the law of that state, butif the recipient is the Beneficial Owner of the interest thetax so charged shall
Register : 21-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1518 B/PK/PJK/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BHLN KOMATSU LOGISTICS CORP;
8969 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1518/B/PK/PJK/201 7"Not with standing the provisions of the preceding paragraphs, the term"Permanent Establishment" shall be deemed not to include: f.
Register : 21-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 853 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
4020 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Pasal 11 P3B Indonesia Belanda mengaturmengenai pemajakan atas penghasilan bunga, yangredaksinya berbunyi sebagai berikut:a.Interest arising in a Contracting State and paid to aresident of the other Contracting State may be taxed in thatother state;However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State iniwhich it arises and according to the law of that state, but ifthe recipient is the Beneficial Owner of the interest the taxso charged shall
Register : 30-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 575/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 21 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : RELIANCE COAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
Pembanding/Tergugat II : MUKUND MADHUSUDAN DONGRE
Pembanding/Tergugat III : RELIANCE POWER NETHERLAND B.V.
Pembanding/Tergugat IV : PT. AVANESH COAL RESOURCES
Pembanding/Tergugat V : PT. SUMUKHA COAL SERVICES
Pembanding/Tergugat VI : PT. HERAMBA COAL RESOURCES
Terbanding/Penggugat I : KOKOS JIANG
Terbanding/Penggugat II : RUSLI
Terbanding/Penggugat III : JUUL RUMAMBI
Terbanding/Penggugat IV : PRESTIGE CAPITAL HOLDINGS LTD.
Terbanding/Turut Tergugat I : MALA MUKTI, SH., LLM.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. SRIWIJAYA BINTANG TIGA ENERGI
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI,
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. SUGICO PENDRAGON ENERGY
Terbanding/Turut Tergugat V : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
502292
  • Agreement for Advances diatur sebagaiberikut:Contemporaneously with the First Advance, the Payee shall pay tothe Payer an arrangement fee in respect of the Advance Facility equalto US$ 200,000/ (United States Dollar Two Hundred Thousandsonly).
Putus : 10-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1063/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PANASONIC LIGHTING INDONESIA,
4244 Berkekuatan Hukum Tetap
  • The term of this agreement shall commenceon the date of execution of this agreement and shallcontinue until 31 March 2009 unless it is terminatedearlier by either party;Bahwa berdasarkan laporan keuangan tersebut dapatdisimpulkan terdapat Technical Assistance Agreement antaraTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dengan Matsushita Electric Industrial Co Ltd LightingCompany atas "know how proses produksi lampu listrikdengan royalti sebesar 5% of the Net Selling Prices danTrademark License
Putus : 18-06-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 18 Juni 2013 — W A N I ; HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES,LLC
294162 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 178 PK/PdtSus/2012merek akan diperoleh melalui pendaftaran: "The exclusive right to a mark conferred bythis law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration";11 Bahwa inconcreto, Pelawan dahulu Tergugat adalah sebagai Pendaftar Pertama(First to File) di Indonesia sejak tahun 1981 atas Merek merek Icon Daftar NomorIDM000161269, Merek Dagang L'EGGS SPORT Daftar Nomor 475487, Merek Daganghsr waLEGGS.
Putus : 25-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 860 /B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — Direktur Jenderal Pajak vs PT. Tapian Nadenggan
3843 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pajak diNegara lainnya jika memenuhi 3 syarat yaitu a. pemilik manfaat dari bunga tersebut;b. merupakan penduduk Negara lainnya dan,c. jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangkawaktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan denganpenjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan;Bahwa dalam Pasal 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antaraPemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belandadisebutkan bahwa This Agreement shall
Register : 01-07-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 September 2014 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. SURYA SEJAHTERA OTOMOTIF
5027 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Article 17 WTO Agreement on Customs Valuation menyatakanbahwa "Nothing in this Agreement shall be construed as restricting or calling intoquestion the rights of customs administrations to satisfy themselves as to thetruth or accuracy of any statement, document or declaration presented forcustoms valuation purposes";b.
Putus : 21-01-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904/B/PK/PJK/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — PT. SANTA FE INDONUSA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9970 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada halaman 1.26, mengenai standardtrading conditions Inggris (UK) dinyatakan bahwa The Customer shall payto the Company in cash or as otherwise agreed all sums immediately whendue without reduction or deferment of account of any claim, counterclaim orset off. Hal yang sama juga dianut dalam standard trading conditions darithe Indonesian Freight Forwarders Association di halaman 1.76. Sehinggajelas terlihat bahwa memang dalam model bisnis standar freight forwarderHalaman 23 dari 31 halaman.
Register : 14-02-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Februari 2019 — Penggugat:
S Form Co. Ltd
Tergugat:
PT. ASURANSI BERDIKARI
Turut Tergugat:
PT. ALU MAKRO KOREA
21478
  • SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember2016 Perihal : Letter Contract For Hire Of SForm Aluminium FormworkSystem Equipment pada Poin 19 menyebutkan tentang :Governing LawThe agreement shall be governed and construed and interpreted inaccordance with the laws of Republic Of Korea:Terjemahan bebas sebagai berikut :Peraturan pemerintahPerjanjian tersebut akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukumRepublik Korea:Bahwa Dengan demikian, Penggugat dengan Turut Tergugat telah memilihmenggunakan
Register : 30-05-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1514/Pdt.G/2014/PA.JS
Tanggal 10 Maret 2015 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
307
  • Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Majelis berpendapatbahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sepertiini, hanya akanmenambah madharat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat DR.Mustafa As Sibaidalam kitab A/ Maratu Bainal Fighi Wal Qanun halaman 100yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:Cpt lie Cus Eladal bwS 9 EVs GLAM ae ely daa g jl Sal GU...Cen gl Cete Cusy Asa g HN AB Shall gt Gh uN) Cpe GLB cLgLig!
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1286/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 —
2110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Form E NomorE104702ZC35730980 tangal 5 Desember 2012, kedapatan bahwatanda tangan yang tertera pada form E dimaksud tidak ditemukanpada "Specimen Signatures of Officials Authorized to issue Certificateof Origin of the Peoples Republic of China" dari XIAMEN EntryExitInspection And Quarantine Bereau Of The People's Republic OfChina;Bahwa berdasarkan Revised operational certification procedures forthe rules of orogin of the AseanChina Free Trade Area, disebutkan:Rule 7 (a);The Issuing Authorities shall
Register : 16-09-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PA PONTIANAK Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Ptk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
4212
  • Musthafa AsSibai sebagaimana tersebutdalam kitab AlMaratu Baina alFighi wal Qanuni, halaman 100, yang dalamhal ni diambil alin menjadi pendapat Pengadilan Agama Mempawah dalampertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan:Ce A Na 8 Laks FI jig GAG ae abd Y diag jt Shall GULage 9 Cyacaliie Quy Eleial 6b agsol 9 wYo! Ant Ally yeSell cogil Go! Sa) Cpe GLb Lgl oo! GIS Iyled 615i) fw Glia! OSHal. 31 dari 38 Hal. Pen. No.956/Pdt.G/2019/PA.
Register : 05-10-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA KEBUMEN Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Kbm
Tanggal 24 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
541
  • :SRA 5 Shall sll As Les all ge ikea USIArtinya: Dan untuk masingmasing (lakilaki dan perempuan) kami telahmenetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh keduaorang tuanya dan karib kerabatnyamaka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telahcukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan ParaPemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris merupakanperkara volunteer, dimana para Pemohon adalah pihak yang berkepentinganatas
Register : 22-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 25-10-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 200/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 19 Februari 2019 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Negeri Bengkalis Cq. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis Diwakili Oleh : Sartika Ayu Tarigan SH, Dkk
Terbanding/Penggugat : PT.Oto Multiartha Cq. PT. Oto Multiartha Cabang Pekanbaru
3217
  • Dalam pada itu, menurutArticle 29 (2) The Universal Declaration of Human Rights (1948),dinyatakan sebagai berikut: (2) In the exercise of his rights and freedoms,everyone shall be subject only to such limitations as are determined bylaw solely for the purpose of securing due recognition and respect for therights and freedoms of others and of meeting the just requirement ofmorality, public order and the general welfare in a democratic society.Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1159 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
4624 Berkekuatan Hukum Tetap
  • However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State iniwhich it arises and according to the law of that state, butif the recipient is the Beneficial Owner of the interest thetax so charged shall not exceed 10 per cent of the gossamount of the interest.Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerimapenghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakanpajak atas penghasilan bunga tersebut.
Putus : 05-03-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09/B/PK/PJK/2012
Tanggal 5 Maret 2013 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, VS CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA
18054 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 09/B/PK/PJK/2012c).Article 17 WTO Agreement on Customs Valuation menyatakan bahva"Nothing in this agreement shall be construed as restricting or callinginto question the rights of customs administrations to satisfy themselvesas to the truth or accuracy of any statement, document or declarationpresented for customs valuation purposes"d).Point 6 Annex Ill WTO Agreement on Customs Valuation menyatakanbahvea "Article 17 recognizes that in applying the Agreement, customsadministrations may