Ditemukan 9446 data
Dewi Darwiana
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun
Intervensi:
TIMBUL PARTOGI SIRAIT , dkk
292 — 194
Tersebut dan selanjutnya AsasKepastian Hukum yang mengatur hasil keputusan Badan/PejabatTata Usaha Negara harus mencerminkan kehendak hukum yangobjektif bukan kehendak penguasa atau pejabat lainnya yang lebihtinggi kedudukannya sehinnga secara hukum pun suatu kehendakyang objektif tersebut dapat dipertanggugjawabkan secaraprofesional dan akuntabilitas ;Bahwa dari uraian dan alasan tersebut diatas, maka sangat berdasarmenurut hukum dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yangdikeluarkan oleh Tergugat sarat
252 — 160
negatif penumpukan perkara di Mahkamah Agungsekaligus akan terjadinya pemborosan keuangan Negara.Bahwa dari penyimpangan proses seleksi CHA yang dilakukan Tergugat setelahpasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2016 tersebut,mendorong Penggugat secepainya melakukan gugatan kepada Tergugat, jikaPenggugat tidak segera menggugat Tergugat terkait penyalahgunaan wewenangini kepada Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diprediksi pihak Tergugat akansecara berlanjut melakukan proses seleksi CHA yang sarat
246 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
jalanterakhir atas dasar kKemanusiaan patut diterima;Menimbang, bahwa lagi pula untuk efisiensi dan efektivitas penuntutanhakhak normatif para Terbanding/para Penggugat/Pekerja, HakimBanding berpendapat, berhubung belum adanya mekanisme hukumacara yang dapat mengayomi keadaan a quo untuk suatu penyelesaian,maka sarana yang dipandang tepat adalah dengan "cara class action"yang merupakan terobosan sebagai wujud dari "judge made law";Menimbang, bahwa juga patut diperhitungkan selain aspek hukum,perkara ini sarat
449 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan, dan pertemuantersebut bukan rahasia karena diliput/diketahui oleh banyak wartawan yangbertugas di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang danpemberitaan ini ramai dibicarakan di media cetak maupun media elektronik( bukti copy kliping koran terlampir);Berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b UndangUndang No. 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas maka pertemuanKetua Majelis Hakim Binsar Siregar, S.H, M.Hum. adalah perbuatan terceladan patut diduga sarat
59 — 16
Bahwa terdakwa selaku Ketua Persatuan Guru Madrasah (PGM) KabupatenSandung Sarat yang clang berdasarkan Keputusan Dewan PengurusWilayah Persatuan Guru Madrasah (PGM) Propinsi Jawa Sarat Nomor :01/SKPGM.01/11/2012 Tanggal 10 Maret 2012 dan sebagai Guru sejakTeno 2008 telah lulus sertifikasi dan menerima sumber pendapatan dari Bahwa benar mengaku sumber pendapatan / gaji yang terdakwa terima diMI.
22 — 1
(dalam hal ini Tergugat Rekonvensi akan menghadirkansaksi).Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada hal 9 Nomor 7, yangmengatakan Tergugat Rekonvensi melakukan kebohongankebohongan sebagai berikut :a) Nomor 7.1 Kebohongan yang di tuduhkan oleh pihak PenggugatRekonvensi dalam poin 7.1 ini sarat dengan kebohongan, faktanyasebelum menikah Tergugat Rekonvensi selalu mengatakan kepadaPenggugat Rekonvensi tentang resiko menjadi Isteri SseorangPajurit dan Tergugat Rekonvensi juga sering mengatakan tentangtanggungan
40 — 10
RYAN PUTRA UTAMA yang tidakmemasang kayu pancang berdasarkan klasifikasi di RAB danCCO antara lain:e Apabila pemasangan kayu pancang tersebut dihentikanmaka akan menghentikan semua pekerjaan kontruksi yanglainnya karena diatas pancang tersebut akan dipasangpasangan batu pondasi penahan urukan jalan.e Pancangan kayu tersebut mempunyai ukuran yang masukdalam minimum spesifikasi yaitu 10 cm artinya tidak keluardari sarat spec minimum yang diinginkan dalam RAB.e Apabila pemancangan dihentikan maka dikhawatirkandalam
236 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Gugatannya, kecuali yangdiakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa ke dalam bagian pokokperkara a quo, mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulumemeriksa bantahan/tangkisan Tergugat atas gugatan Para Penggugat;Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, tepat,adil, dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektifdan efisien, mengingat pada faktanya gugatan Para Penggugat tidakberdasar dan sarat
495 — 247
Guriaud dan 5 lembar saham tersebuthanya sebagai sarat pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur;Meskipun awalnya Terdakwa menolak untuk diangkat sebagai Direkturakan tetapi kemudian diterimanya mengingat nasib dirinya dan karyawanlainnya, Supaya perusahaan tetap jalan, dan lagi pula semuanya yangberkaitan dengan perusahaan akan ditanggung sepenuhnya oleh saksiF.Guriaud.e Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah diperintahkan oleh saksiF.Guriaud bahwa tugas utamanya selaku Direktur hanyalahmenandatangani
I PUTU SUPARTA JAYA,SH
Terdakwa:
Sang Putu Suastika Budaya
196 — 214
YULIANTOMALIANG yang dibuat di Notaris KETUT ALU NARIASIH DADU,SHTerdakwa tidak tahu tentang adanya akta sarat kuasa untuk menjual94nomor 70 tanggal 31 Oktober 2014 antara NI NYOMAN KARTINI danIr. YULIANTO MALIANG yang dibuat di Kantor Notaris KETUT ALITNARIASIH DADU,SHTerdakwa tidak tahu tentang adanya tentang adanya akta jual bellnomor 749/2014 tanggal 30 Desember 2014 antara NI NYOMANKARTINI dan Ir.
91 — 37
Menurut MajelisHakim hal ini membuktikan bahwa proses pengadaan yang dimana terdakwa selakuanggota ULP adalah sarat rekayasa;Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Tim Teknis tidak menguji keaslianbarang khususnya CD OS Win Home Premium 7 dan CD Microsoft Office ProfesionalPlus 2010 sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
91 — 58
Faktanya, ketika Terdakwa melaksanakanpembelian barang Alkes dimaksud, yang dipedomani adalah tetap hargayang dicantumkan oleh distributor dalam brosur, dimana daftar harga (pricelist) dalam brosur tersebut bukan harga tetap akan tetapi masih dapatdinegosisasikan;Menimbang, bahwa disamping itu, pelaksanaan penyediaan barangAlkes yang dilakukan oleh Terdakwa juga sangat sarat denganpesekongkolan yang tidak hanya melanggar etika pengadaan barang, akantetapi melanggar ketentuan yang berlaku.
133 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengikatan Pencairanteafra Sarat Kecama Kab/ Pro Pinjaman/ Pinjaman/ Pinjam Waktu Bun Tertan Kota vinsi Pembiayaan Pembiayaan an/ Pinjaman/ ga/(Rp) (Rp) Pembi Pembiaya Nisaya bah5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11,75ik Sapi Br. Buungan Susut Bangli Bali 500.000.000 500.000.000 60 Bin % 29Okt10 30Okt10 30Sik 1,75?etelor Br. Buungan Susut Bangli Bali 500.000.000 500.000.000 60 Bin % 02Nov10 05Nov10 05C1,75ik Sapi Br.
139 — 106
Sesuai hari yang telah ditetapbkan dalamUndangan Rapat Kreditur Tergugat VI hadir dengan maksud hendakmenyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada Tergugat Il selaku Kurator.Bahwa setelah membaca dengan cermat isi Putusan No.02/Paili/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 27 Maret 2014 Tergugat VI saat itumenengarai bahwasnya Putusan No. 02/Pailit/2014/Niaga.PN.Sby didukungdengan fakta dan bukti yang sarat tipu muslihat, khusunya mengenai buktitimbulnya utang oleh Ali Tjandra Soetjipto kepada Tergugat IV berupa
145 — 81
Bahwa, tentang penetapan harga harus ada tim yang mengawasi keuangannegara, dalam hukum administrasi panitia itu. maksudnya adalah untukmelindungi uang negara, penunjukan terhadap seorang untuk negosiasi tanahmerupakan suatu yang tidak transparan dan ini sarat KKN.94Bahwa, berdasar Keputusan Presiden yang menjadi patokan harga adalahNJOP.Bahwa, arti kata "dengan memperhatikan NJOP dengan "harus berpatokanpada NJOP tidak ada beda dan bisa menyesuaikan dengan harga pasar.Bahwa, tanah untk pembangunan
133 — 19
Nuansa primapersada telah mencapai prestasi 100 % sesuai bab V pada syarat sarat khususkontrak dari surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan, tidak benar karenasebenarnya pekerjaan kegiatan irigasi kembang janggut tersebut belum selesai100 % atau belum mencukupi prestasi pekerjaan 100 %;Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, tidak ada keberatan;19 HERU TRICAHYONO, ST Bin SLAMET RIYADI,e Bahwa kaitannya dengan Proyek irigasi kembang janggut dalam halpengerjaan proyek tersebut adalah Saksi
Hj. ASMA AHMAD
Tergugat:
LA EDE
80 — 30
yang tidakterpisahkan satu sama lain;BahwaTergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat,kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan olehTergugat;Bahwa sebelum Tergugat menanggapi secara lebih detil satu demi satudalildalil Gugatan Penggugat a quo, pada bagian awal dari Jawaban iniTergugat ingin menegaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo, bahwa hampir semua dalildalilGugatan Penggugat a quo hanyalah ilusi belaka dan sarat
274 — 103
Tower jln Gatot Subroto kavling93 tersebut , karenanya melanggar Pergub no 88 tahun 2008 ;Menimbang bahwa pelanggaran Pergub. no 88 tahun 2008 tersebutmenurut majelis hanya pelanggaran administrative , bukan melawan hukum dalamarti pidana , dan tidak mengakibatkan perjanjian pesanan gedung strata tittle nonhunian tanggal 5 Nopember 2012 dan Pengikatan jual beli tanggal 12 nopember2012 antara Terdakwa dan BJB batal , tidak sah , melainkan perjanjian perjanjiantersebut tetap sah karena sudah memenuhi sarat
sarat sah nya perjanjian pasal1320 KUHperdata dan berlaku sebagai undang undang bagi yang membuatnyaberdasrkan pasal 1338 KUH perdata;Halaman364dari403 Putusan No.54/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgMenimbang bahwa , di dalam pergub nomor 88 tahun 2008 tersebut tidakmengatur tata cara penjualan property , termasuk rusun non hunian,dan karenyawalaupun pemasaranya dianggap tidak berdasrkan pergub tersebut , makamenurut majelis perjanjian pemesanan rusun nonhunian yang telah di tandatangani oleh terdakwa dengan
525 — 294
mengetahui dalam APBD Kota Bandung tahun 2009 ada anggaranDana Bantuan Sosial yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)SKPD Sekretariat Daerah Tanpa Bagian ; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah anggaran Dana Bantuan Sosial dalamAPBD tahun 2009 ; Bahwa peruntukan Dana Bantuan Sosial sepengetahuan Terdakwa untuk bantuankepada masyarakat Kota Bandung; Bahwa yang menjabat Pengguna anggaran pada DPA SKPD Sekretariat DaerahTanpa Bagian tahun 2009 adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung yang sarat
59 — 19
30 Agustus s.d.6 September 2007;Bahwa pada tanggal. 4 September 2007 dilakukan aanwijzing yang dihadirioleh 9 perusahaan Penyedia barang dan jasa;Bahwa yang saksi lakukan pada tanggal. 8 September 2007, Panitiamengadakan pembukaan dokumen penawaran ada 11 (sebelas) rekananyang memmasukan dokumen penawaran dan 4 rekanan yangmengundurkan diri;Bahwa pada tanggal. 10 s.d. 12 September 2007, Paitia lelang melakukanevaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk dari 11 rekanan tidakada yang memenuhi sarat