Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap para Pemohonyang disangka telah melakukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1),Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundangnomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, Pasal 3 Jo.

merupakansuatu $ Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telahmempertimbangkan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yangberbentuk Alternatif dan ternyata Terdakwa dinyatakanLepas dari segala tuntutan hukum, namun demi asas FairTrial dan menghindari sikap a priori , maka Majelis Hakimselanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dariDakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa Dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa telah106107didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf (b)Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidsana Korupsi jo Undang Undang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidsana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke.l KUHP , + yang unsur unsurnya sebagaiberikut : a Setiap Orang ;b Secara Melawan Hukum :c.Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau OrangLain Atau Suatu Korporasi;d.

Peruntukannyadan tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Dana BantuanPemerintah Provinsi jawa Barat untuk PeningkatanInfrastruktur Dasar Perdesaan senilai Rp. 82.868.832,15.Penyimpangan dalam Penyaluran Raskin Tahun 2014 sehinggaterdapat perbuatan yang dapat merugikan Keuangan Negarasenilai Rp. 514.138.800.60 (lima ratus empat belas juta seratus tigapuluh delapan ribu delapan ratus enam puluh per seratus rupiah).Bahwa perbuatan terdakwa AYI SUPRIATNA sebagaimana diaturSubsidair:dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.Bahwa terdakwa AYI SUPRIATNAbin BADRUDIN yang berdasarkanSurat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141.1/Kep.203Pemdes/2013Halaman 20 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2016/PT.BDGTanggal 26 Agustus 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Desa

FRESH LANDE, M.Sc tidakterbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) hurufa dan huruf b ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

(12) Rp.451.500.000,00Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 451.500.000,00 terdiridari : 242 pencairan menggunakan dokumen pendukung Rp.pencairan (Akta Kematian, Kartu Keluarga dan/atau 363.000.000,Kartu Tanda Penduduk dari almarhum/almarhumah 00dan/atau ahli waris) yang direkayasa 59 pencairan atas nama almarhum/almarhumah Rp.dengan menggunakan datadata yang sudah pernah, 88.500.000,0duplikasi pembayaran (kedua atau ketiga) 0 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa INDAH SURYANINGSIH selaku staf seksi RehabilitasiKesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Jembrana

Rp 3.957.600.000,00 ( tiga milyar sembilan ratus lima puluhtujuh juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Pemberian DanaHibah Insentif Guru TPQ yang Berasal dari APBD Kota Batam Tahun2011 Melalui Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al Quran(BMGTPQ) Nomor SR2190/PW28/5/2016 tanggal 20 Juni 2016 atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMGTPQ KotaBatam tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan WALIKOTA Batam Nomor:KPTS.229/HKVIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 dengan saksi

Daerah KabupatenOKU Timur Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 mengalami kerugiansebesar Rp. 540.562.923,00 (lima ratus empat puluh juta lima ratus enampuluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) sesuai dengan LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dariHalaman 15 dari 81 halaman putusan No. 1/PID.SUS.TPK/2019/PT.PLGBPKP Perwakilan Propinsi Sumsel Nomor: SR630/PW07/5/2017 Tanggal15 Desember 2017;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa dr.

(seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enampuluh ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Nomor : 1317 K/Pid.Sus/2012Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPangkalpinang tanggal 21 September 2011 sebagai berikut :24TeMembebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo.

ABDUL RIFAI, M.Si, saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUNKONGGOASA, SH, dan RACHMAT RIZAL JALAL, S.Sos serta orang lainsehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara sebesarRp. 6.622.854.588,20 (enam milyar enam ratus dua puluhdua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratusdelapan puluh delapan rupiah dua puluh sen) atau sekitarjumlah tersebut.wonnnnnnn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimanadalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999

Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdiPRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidairitasmaka terlebih dahulu Majelis Hakim akan lebih dulu membuktikan dakwaan Primairdan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti makaakan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas dakwaan Primairadalah melanggar Pasal 2 ayat (1)

Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsur unsurnya :1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3. Memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara dan5.

Krakatau Steel periode Tahun 1998 2003, oleh Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Cilegon (JPU) didakwa sebagai berikut :PRIMAIRmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;SUBSIDAIR;melanggar Pasal 3 jo.

Sutrisno, (yang berkas perkaranyadipisahkan), melanggar :PRIMAIRmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;SUBSIDAIRmelanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Permohonan Peninjauan KembaliPemohon Peninjauan Kembali tersebut sudah seharusnya ditolak;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)Huruf a KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidakberdasar dan harus ditolak serta putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembalitersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak,maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

SAMIN RITONGA tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaanPRIMAIR;2 Menyatakan Terdakwa I MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB,Terdakwa HI ZULHAM Alias GELENG

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2),ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2),ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;e SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHal 43 dari 206 hal Put No.20/Pid/TPK/2015/PT.DKI.Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP.SUBSIDIAIR :noon nnnnn= Bahwa Terdakwa R.

Rina Luciana Sasmitawidjaya bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimanadiatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP jo.

perkara banding khususnyamengenai keterangan para saksi, pendapat ahli, suratsurat dan keterangan terdakwaserta barangbarang bukti sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, dihubungkandengan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor : 109/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaansebagai berikut :e Primair pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 yangtelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;Hal 145 dari 206 hal Put No.20/Pid/TPK/2015/PT.DKI.e Subsidair pasal 3 Jo. pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alatalat bukti dan barangbarangbukti yang diajukan kepersidangan dan memperhatikan pula hubungan dan

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) UndangUndang Nomor 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2),(3) Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

2 Ayat(1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undangundang RI No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undangundang RI No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undangundang RI No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

MSi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.24SUBSIDIAIRoononnn= Bahwa Terdakwa JAJANG, SKM.

mesinGenset / Generator Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 olehTim BPKP Perwakilan Jawa Barat, nomor : SR29/PW10/5/2015tanggal 2 Pebruari 2015;Senne Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;eonnn Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan :PRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal

2 ayat(1) Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor16820 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 JoPasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang

Nomor : 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;eonnnnnne Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentukdakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 1999

., MM. telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI AMIR, SP., MBA., MM.dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 tahun 2001 tentang : Pemberantasan Tindak PidanaKorups;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan UndangUndang Tindak PIdanaKorupsi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Dibawah ini adalah Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis sebagaimana diuraikan dibawahini

. disamping untuk menjawab Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta ReplikPenuntut Umumm, juga sekaligus menjawab Nota Pembelaan Tim Terdakwa, sertaDuplik dari Penasehat Hukum Terdakwa;Halaman 195 dari 241 Putusan Nomor 6 /Pid.SusTPK/2016/PNPdgMenimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana korupsi sebagai mana diatur dan diancam pasal 2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 tahun 2001 tentang : Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang unsurunsur sebagai berikut ;1 Setiap orang ;2 Secara melawan hukum ;3 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4 Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satupersatu unsurunsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sebagai berikut

Kombinasi denganDakwaan Subsideritas pada dakwaan Kesatu dan dakwaan yang bersifat Alternatifpada dakwaan bagian Kedua dan Ketiga, oleh karena terdakwa didakwa dengandakwaan yang berbentuk Subsidairitas pada dakwaan kesatu, maka terlebihdahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu bagian Primairdan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaanselanjutnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Kesatu Primair, yaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke1e Kitab Undang undang Hukum Pidana yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

TPIMenimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke1, ke2, ke3, ke4dan ke5 dari pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 telahdirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1e KUHP tersebut, maka dengandemikian Dakwaan Pertama Bagian Primair tersebut di muka telah terbuktipula secara sah menurut hukum dan meyakinkan sehingga dengansendirinya telah terpenuhi pula

ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf aKUHAP, maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetapditahan, sedangkan mengenai masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akandikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan nanti ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHAP kepadaterdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat ketentuan pasal pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

tanggungjawabnya untuk mengembalikan namunsaat ini belum punya uang untuk mengembalikan uang Negara tersebut yangtelah ia pergunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian untukpembangunan kantor UPK.Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang telah melakukan tindakpidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsure tindakpidana yang didakwakan kepadanya.Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengandakwaan subsidaritas yaitu :Dakwaan Primair : melanggar pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentangpemberantasan tindak pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPDakwaan Subsidair : melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang undang No.31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPDakwaan Lebih Subsidair : melanggar pasal 9 jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesarRp.54.720.000 (ima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).Berdasarkan hasil audit BPK RI yang dilakukan oleh saksi ahli berdasarkan surattugas No. 01/ST/XIV.2/01/2005 tanggal 19 JanuariHalaman 19 dari 88 halaman Putusan No. 926 /Pid.B/2010/PN.Sky20soeeeeennneee Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang

oleh MajelisHakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 70/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbr tanggal17 Maret 2017, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, makamembebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutakan pada amarputusan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 joPasal 65 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana telah terbukti,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturanpperaturan lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permintaan