Ditemukan 13551 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 25/PID.TPK/2017/PT PBR Tanggal 20 Juni 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : JHON LEONARDO HUTAGALUNG, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI
56 — 89
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI
56 — 89
oleh MajelisHakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 70/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbr tanggal17 Maret 2017, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, makamembebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutakan pada amarputusan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal
2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 joPasal 65 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana telah terbukti,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturanpperaturan lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permintaan
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 41/PID.TPK/2013/PT BDG Tanggal 17 Desember 2013 — Pembanding/Terdakwa : Drs Rukmana Budiyana Bin Cucu Darsono
Terbanding/Jaksa Penuntut : Ubaidilah, SH
133 — 66
Terbanding/Jaksa Penuntut : Ubaidilah, SH
133 — 66
Sehingga totalyang diperoleh Terdakwa/Pembanding sebesar Rp. 14.174.500,selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dibebankan kepadaPembanding/Terdakwa sebagai Pidana Uang Pengganti ; Menimbang, bahwa selain fakta hukum dalam pertimbangan diatasPembanding/Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaanPrimair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI Nomor. 31 Tahun 1999sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UU RI Nomor. 31 Tahun
Putus : 14-10-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 57/PID.SUS/2014/PTK Tanggal 14 Oktober 2014 — HARSONO AHMADI KODA, SP., Cs.
69 — 41
69 — 41
COSMAS CEKARUS, STP sebagaimanadiatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP. SUBSIDIAIR :wanna nn n Bahwa mereka Terdakwa 1. HARSONO AHMADI KODA,SPdanTerdakwa 2.
Putus : 29-04-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 13/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg. Tanggal 29 April 2014 — MOH. FAIZUN, S.Sos, MT
80 — 24
80 — 24
Jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidair yang harusdibuktikan, akan tetapi sebaliknya dalam hal Dakwaan Primair telah terbukti, makaDakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan terbih dahuludakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.
Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, pasalpasal dakwaan mana selengkapnya berbunyisebagai berikut:Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999:Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu Korporasi
Register : 23-10-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PT TJK Tanggal 23 Oktober 2017 — HIMRON, S.E. Bin FARID MAKMUR;
174 — 77
174 — 77
Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negarayaitu berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi LampungNomor: SR2223/PW08/5/2016 tanggal 28 Desember 2016, telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.402.000.000,(empat ratus dua juta rupiah).an Perbuatan terdakwa HIMRON BIN FARID MAKMUR selaku Ketua UPKKecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo.
Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Halaman 21 dari 78 hal.
Putus : 12-09-2011 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 55/Pid.Sus/2011/PN.SBY Tanggal 12 September 2011 — KHOIRUL ANWAR S.Pd.I Bin A. CHOZIN
94 — 71
94 — 71
putusan ini maka segala sesuatu yangterjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telahtermasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dipergunakan untukmemperkuat pembuktian ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke persidangandengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu : pasal
2 Ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55ayat (1) keI KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana Atau Dakwaan Kedua : Pasal 3 jopasal 18 UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang
Putus : 27-06-2011 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 09/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg Tanggal 27 Juni 2011 — LUKMAN HAKIM bin ACHMAD (TERDAKWA)
72 — 16
72 — 16
tetap pada Tuntutan Pidana danPembelaan tersebut ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semuakejadian dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidanganperkara ini termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini ;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangandengan bentuk Dakwaan Subsidaritas yaitu :PRIMAIR : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidanadalam Pasal
2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b ayat(2) dan (3) UU49No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP ;SUBSIDATR: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah
Putus : 03-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 697 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 3 Juni 2015 — Drs. JORDANUS IMOLIANA, MM
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Il telah beritikad baik untuk mengembalikan kerugianKeuangan Negara sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas jutarupiah) ke Kas Daerah Kabupaten Paniai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolakdengan memperbaiki pidana yang dijatuhnkan, yang amarnya seperti tertera dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal
2 ayat (1) Jo.
Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahHal. 65 dari 69 hal. Put. No. 697 K/Pid.Sus/2015dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Putus : 20-10-0215 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/Pid.Sus/2015 Tanggal 20 Oktober 0215 — H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E., bin SOEMA DAN KAWAN-KAWAN
97 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Achmad Sawantersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon/Terpidana dan Terpidana II dinyatakan tidak dapat diterima, makaPemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Terpidana II dibebankan untukmembayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.
Register : 04-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 9/PID.TPK/2020/PT JMB Tanggal 7 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : FATHURI RAHMAN Als FATUR Bin MUQODIM Diwakili Oleh : NELSON FREDDY, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RUDI FIRMANSYAH,SH
163 — 76
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RUDI FIRMANSYAH,SH
163 — 76
diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RINo.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 angka (2) KUHP.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa FATHURI RAHCMAN Als FATUR Bin MUQODIMtidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanPrimair, Pasal
2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang R.I Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahHalaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2020/PT JMBdiubah dengan Undangundang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;2.
Register : 01-08-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal Tanggal 23 September 2019 — Penuntut Umum:
CAHYADI, SH
Terdakwa:
RUSTAM HN. KADJIA
84 — 23
CAHYADI, SH
Terdakwa:
RUSTAM HN. KADJIA
84 — 23
Rp. 63.793.000,00 (Enam PuluhHalaman 16 dari 139Putusan No.31/Pid.SusTPK/2019/PN.PalTiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu rupiah) yangmengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yang bersumber dariAnggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016dan Tahun Anggaran 2017.won nnn Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001
Putus : 21-02-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 PK/Pid.Sus/2011 Tanggal 21 Februari 2012 —
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikuatkan oleh Majelis HakimAgung perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008 hanya didasarkan kepada surattuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa mengindahkan surat dakwaan, surattuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 November 2006 telah keluar darisurat dakwaan sebagaimana telah disampaikannya dalam persidangan tanggal18 April 2006 ;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa dalam perkara ini olehJaksa Penuntut Umum telah didakwa/dituduh melakukan tindak pidana korupsi,dengan :e Dakwaan Kesatu melanggar pasal
2 ayat (1) jo. pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo.
Register : 29-01-2014 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 12-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 21 April 2014 — SAEFULLOH Bin ENDANG MARZUKI
56 — 9
56 — 9
Pidana KorupsiPenyalahgunaan Dana Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada DinasTenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi Tahun Anggaran 2006 dan 2007, makaperbuatan terdakwa SAEFULLOH BIN (ALM) ENDANG MARZUKI telah mengakibatkan kerugianKeuangan Negara sebesar Rp. 103.762.500, (seratus tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratusrupiah).no Perbuatan Terdakwa SAEFULLOH BIN (ALM) ENDANG MARZUKI tersebut di atas sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal
2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang R.I.
Putus : 30-01-2013 — Upload : 06-02-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 43/PID.SUS.K/2012/PT-MDN Tanggal 30 Januari 2013 — HARI SUKARDI, ST
43 — 26
43 — 26
Irwansyah telahbertanggungjawab atas kerugian pembangunan :1) Pembangunan Kantor dinas PU danPertambangan Rp 158.828.321,002) Pembangunan KantorBKD Rp 162.401.699,223) Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan KelautanRp 195.811.409.774) Pembangunan Kantor BPMD Rp31.434.050,32Total seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa adalahRp.548.475.480, 31 ,26Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Putus : 03-03-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 791 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 3 Maret 2016 — Ir. SUPRIYANTO
75 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUPRIYANTO, Kepala Balai Taman NasionalManusela Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Ir. SUPRIYANTO berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan No.
Register : 18-05-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Ingan Malam Purba, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. KHAIDAR ASWAN
524 — 545
Terbanding/Terdakwa : Drs. KHAIDAR ASWAN
524 — 545
Pinalti tdk dibayar (Data Somasi III tgl. 619.348.998,2312/7/2014)Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara(A 24.804.178.121,8B+C+C) 5 Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Drs.KHAIDAR
Putus : 09-06-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1164 K/Pid.Sus/ 2010 Tanggal 9 Juni 2010 — JUMANTO
77 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkandan meringankan pemidanaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harusdibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal
2 ayat (1) jo.
Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2),ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang No. 20 Tahun2001 jo.
Register : 01-07-2013 — Putus : 12-08-2013 — Upload : 21-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 55/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg Tanggal 12 Agustus 2013 — Tdw I. HADI PURNOMO Bin (Alm) SOEGIJO
Tdw II. SRI IRIANTO Als RINTO Bin (Alm) NGADIMAN
45 — 31
45 — 31
SRI IRIANTO Als RINTO Bin (Alm) NGADIMAN, bersalahmelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasamadan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;2 Menjatuhkan
Putus : 10-06-2013 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 127/Pid.Sus/2012/PN.SBY Tanggal 10 Juni 2013 — PUGUH SETIAWAN ;
Kejaksaan Negeri Pamekasan
118 — 17
118 — 17
tahun2001 yo pasal 55 Ayat 1 KUHP dan Subsidair melanggar pasal 3 yo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana ............44sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yopasal 55 Ayat 1 KUHP ;Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatansebagaimana tersebut dalam surat dakwaan haruslah terlebin dahulu dipertimbangkan unsurunsurnya ;Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal
2 Ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yo pasal 55 Ayat 1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut : 1.
Register : 14-01-2016 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 09-01-2017
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 1/PID.TPK/2013/PT.BABEL Tanggal 20 Februari 2013 — - YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE als. IRAWAN SUTANTA, SE
117 — 64
117 — 64
putusan perkaraNo08/PID.B/TPK/2012/PN.PKP tanggal 18 Oktober 2012 dan memperhatikanserta menelaah memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19November 2012 dan memori banding serta kontra memori banding PenasihatHukum Terdakwa masingmasing tertanggal 14 Desember 2012 maka MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan bahwa perbuatanTerdakwa telah terbukti dan memenuhi semua unsur dalam dakwaan pertamaprimair melanggar pasal
2 ayat 1 Jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1ke 1 KUHP pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut ;Namum dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum tersebut,Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu sumir dan kurang lengkapkarena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan pengadaanpupuk kompos