perkara ini terjadiPemohon Kasasi mau memasuki MPP (Masa Persiapan Pensiun). .Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan tidak merugikan terhadapPemohon Kasasi mengingat yang bersangkutan masih mempunyaitanggungan keluarga 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang satudiantaranya masih balita maka sepantasnya apabila yang bersangkutandijatuhi hukuman yang seringanringannya atau dibebaskan dari segalatuntutan hukum termasuk pidana tambahan Pemberhentian Tidak DenganHormat dari Dinas TNI AD (PTDH

1953 tentang penetapanPeraturan atas UU Darurat Nomor 4 Tahun 1950 tentangtentang penerimaan anggota Angkatan Perang RIS yangdituangkan dalam Lembaran Negara Nomor 5 tahun 1950sebagai Undangundang, padahal dalam perkembangannyajustru bertentangan dengan pasal 62 ayat (1) UU Nomor 34Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, demikianhalnya keberadaan pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor34 Tahun 2004 mengatur bahwa Prajurit Tentara NasionalIndonesia, hanya bisa diberhentikan tidak dengan hormat(PTDH

Bukti T 13Regional Xl Badan Kepegawaian Negara Nomor294/KR.XI/KK/XI/2017 tanggal 4 Agustus 2017Perihal Pemberhentian Sementara PNS Yang TelahDitahan Karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana ;Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat BupatiBolaang Mongondow Nomor 800/B.03/BKPP/395tanggal 22 Desember 2017 Perihal UsulanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Pegawai Negeri Sipil atas nama : 1. SuharjoMakalalag, 2. Drs.

Agus Ribuwanto dengan Sdri.Kristanti Wahyu Rimbawati.1 (satu) lembar foto copy Kartu PenunjukanIsteri Nomor : 592/X/2010 tanggal 25 Oktober2010 atas nama Kristanti Wahyu Rimbawati.Surat dari Danyon Zipur 5/ABW tentangRekomendasi Pemberhentian Tidak denganHormat (PTDH) Nomor : B/514/IX/2018tanggal 27 September 2018 (Barang BuktiTambahan Oditur).Beberapa foto Selfie antara Terdakwadengan Saksi2 (Barang Bukti TambahanOditur).Berita Acara Introgasi Staf Intel Yon Zipur5/ABW (Barang Bukti Tambahan Oditur

Oktober 2010 atasnama Kristanti Wahyu Rimbawati.Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 01Nopember 2018 Oditur Militer juga mengajukan 4(empat)buah barang bukti tambahan berupa Suratsurat yangkemudian juga di tuangkan kembali dalam surat tuntutanpidana (Requisitor) yang dibacakan Oditur Militer padatanggal 8 Nopember 2018, yaitu terdiri dari :1.1 (satu) lembar surat dari Danyon Zipur 5/ABWtentang Rekomendasi Pemberhentian Tidak denganHormat (PTDH

mengeluarkan surat keputusanpemberhentian, kecuali PLT sudah diljinkan oleh Menteri Dalam Negerisecara tertuliS ; Halaman 63 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUNKPGBahwa PERMA No. 6 Tahun 2018 dasarnya adalah UndangundangNo. 30 Tahun 2014, yang menyebutkan Keberatan atau BandingAdministrasSi ; 292 nn nnn nn nnn nnn nnn ne nn nnn nnn n neBahwa dari aspek kepegawaian upaya administrasi wajib dilakukantetapi terhadap keputusan yang bersifat pembinaan bukan terhadapputusan yang bersifat final seperti PTDH

kerugian yang lebih besar dan/ atau terabaikannya hak warga masyarakat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menpan dan RB RI Nomor :B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 perihal Juklak PenjatuhanHalaman 78 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUNKPGPTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanPutusan Pengadilan yang berkekuatan hokum tetap, pada poin 2 huruf b,menyatakan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitungmulai tanggal ditetapbkannya keputusan PTDH

Sipil,Negara Yang Melakukan Tindak PidanaKorupsi;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi,Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 18 September 2018, TentangPelaksanaan Pemberhentian Apatur Sipil Negara Yang TerbuktiMelakukan Tindak Pidana Korupsi;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ,Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, HalPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH

Polres Pakpak Barat tidak melakukan penangkapan dan ataumembawa Penggugat ke Polres Pakpak Barat;Bahwa setelah Penggugat ditetapbkan sebagai Daftar Pencarian Orang(DPO) oleh Polres Pakpak Barat, Penggugat masih datang ke PolresPakpak Barat dalam keadaan sakit dengan tujuan mempertanyakanmengenai gaji bulanan serta tugas yang akan dijalankan langsung kepadaKasi Propam, kemudian Kasi Propam langung disuruh kembali ke Medandengan perkataan tidak ada gunanya lagi kau datang karena kau sudahdiusulkan PTDH

Tenggang waktu mengajukan gugatan telah kadaluarsaBahwa mempertegas maksud angka 1 diatas, penjatuhan disiplinpemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Penggugatadalah Keputusan Tata Usaha Negara bidang Kepegawaiantermasuk dalam klasifikasi hukuman disiplin yang diatur dalamPasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi : JenisHal. 27 dari 76 Hal.

Rekan (Kuasa dari Trie Deska Rusman)tanggal 18 April 2019 (Sesuai dengan aslinya);Putusan No. 68/Pid.SUSTPK/2016/Pn.Bgl tanggal 16 Maret 2017 (Salinan);Surat Nomor: B174/KU/X/2018 Perihal: Klarifikasi dariKorps Pegawai Republik Indonesia kepada Para PejabatPembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dabDaerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) Seluruh Indonesiatanggal 24 Oktober 2018 (Fotokopi dari fotokopi);Surat Perihal : Mohon perlindungan hukum ASN PTDHberdasarkan SKB Th. 2018 dari Pendampingan HukumASN PTDH

Rapat Tanggal 28 Desember2018 (Sesuai dengan aslinya);Notulen Rapat Tindak Lanjut Surat Keputusan Bersama Halaman 60Putusan No.89/G/2019/PTUN.BKL181920212223242526Bukti T18Bukti T19Bukti T20Bukti T21Bukti T22Bukti T23Bukti T24Bukti T25Bukti T26Tiga Menteri tanggal 31 Desember 2018 (Sesuaidengan aslinya);Daftar Hadir Tindak Lanjut Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tanggal 31 Desember 2018 (Sesuai dengan aslinya);Kliping berita dari Koran Rakyat Bengkulu berjudul 25ASN Mantan Napi Korupsi Resmi PTDH

., MH yang berpendapatpada kasus Penggugat a guo harus diterapkan ketentuan Pasal 248 ayat (1)huruf c PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,sehingga Penggugat tidak dapat dijatuhi hukuman pemberhentian tidak denganhormat (PTDH). Alasan ahli pada pokoknya adalah PNS yang dipidana penjaratidak dengan berencana tidak diberhentikan sebagai PNS apabila: dan syaratlainnya adalah apabila tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkankembali.

daripertimbanganhalhal yang meringankan di atas, dimanaterdakwamasihdiharapkan untuk dapatdibina dandihentikanketergantungannyadaripenggunaanNarkotikajenis shabushabudandiharapkanmasih bisa dipertahankan menjadianggota Kepolisian RepublikIndonesia, maka tuntutan pidana penjara 5 (lima) tahun tersebut, dirasa sangatberatbagi terdakwa, karena berdasarkan pledoi dari Kepolisian RepublikIndonesia Daerah Kalimantan Selatan Bidang Hukum selaku kuasa hukum dariTerdakwa, sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH

Bahwa Penasihat Hukum pada akhirnya menyerahkansepenuhnya kepada yang Mulia Majelis Hakim untukmemutus perkara ini, apabila Majelis berkeyakinan Terdakwasecara sah dan yakin telah bersalah mohon kiranya MajelisHakim untuk memberikan keringanan hukuman denganmempertimbangkan mengenai kondisi Terdakwa yaitu:1) Bahwa pada saat ini Terdakwa sudah diusulkanuntuk berhenti tidak dengan hormat (PTDH) dari TNIAL/Marinir sehingga harapan Terdakwa untuk berkarirkembali di Militer atau TNI AL sudah pupuh, bahwa

Bahwa pada saat ini Terdakwa sudah diusulkan untukberhenti tidak dengan hormat (PTDH) dari TNI AL/Marinirsehingga harapan Terdakwa untuk berkarir kembali di Militeratau TNI AL sudah pupuh, bahwa tidak ada hukuman yanglebin berat dari seorang Prajurit selain dipecat dari dinasMiliter.b. Bahwa selama berdinas di Militer Terdakwa tidak pernahdihukum dan berkelakuan baik serta mempunyai dedikasidan loyalitas yang tinggi.c.

penitipan untuk menunggu proses.8.Primer :Pada bulan April 2011 tidak dinas sama sekali.Tanggal 10 Januari 2012 ditangkap POMAL Laut V karenatidak masuk kerja.Tanggal 09 Pebruari 2012 selingkuhannya melahirkan.Akibat sudah terlanjur malu karena ketangkap tangan dantidak punya jabatan akhirnya Hadi P. tidak pernah absentkerja / mangkir.Tanggal 05 April 2012 PEMOHON KONVENSI keluar darisel, tetap menunggu proses selanjutnya.Pada bulan Januari 2013 ditangkap lagi dan disidang diMAHMIL dengan keputusan PTDH

TOMIA;Bahwa dengan adanya peristiwa penikaman yang Terdakwalakukan terhadap korban TAUFAN LIANG mengakibatkan korbanTAUFAN LIANG meninggal dunia akibat Iluka tikam pada tubuhkorban TAUFAN LIANG di bagian bagian perut samping kiri, rusukkiri bagian belakang dan pada bagian bokong / pantat sebelah kiri;Bahwa saat ini Terdakwa bukan lagi seorang anggota TNI ADkarena Terdakwa sudah di PTDH (Pemberhentian Tidak DenganHormat) dari dinas TNI AD karena permasalahan Disersi;Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor

Timur, Gubernur Kalimantan Timur telah menerbitkanKeputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS dilingkunganPemprov Kalimantan Timur yang ditetapbkan pada bulan Desember 2018dimana keputusan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal Keputusan tersebutditetapkan, demikian juga hal nya di Kota Samarinda Provinsi KalimantanTimur, Walikota Samarinda juga telah menerbitkan Keputusan pemberhentiantidak dengan hormat kepada PNS dilingkungan Pemkot Samarinda namunsedikit berbeda dimana keputusan PTDH

Kemudian keluar surat dari Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi RI tanggal 28 Februari 2019,perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKterhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkanPutusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap, pada;Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baikdalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quodapat memberikan putusan

pidana kejahatantertanggal 17 September 2018; (Fotokopi sesuai denganaslinya); : Surat Bupati Karimun kepada Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 800/BKPSDM03/X/485/2018 perihal: Judicial Review Pasal 87 Ayat (4)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara tertanggal 31 Oktober 2018; (Fotokopi sesuai denganaslinya); : Surat Bupati Karimun Nomor: 800/BKPSDM03/X/298a/2019,Tanggapan pelaksanaan PTDH

Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 TentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 13 September 2018(Fotokopi dari Fotokopi);: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan BirokrasiRepublik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, HalPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH

6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yangtelah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan (vide bukti surat T3) dan Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Hal : Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH

sejak Tahun 1991 ; Bahwa benar alasan Penggugat diPTDH, karena Pelanggarandisiplin tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus menerusdan adanya temuan Penggunaan anggaran PDAM Kota Bengkulusecara pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; Bahwa Saksi mengetahui Pengakuan Hutang Penggugat dan sampaisekarang belum dikembalikan pada Kas PDAM Kota Bengkulu; Bahwa benar sebelum diPTDH kedudukan Penggugat pernah sebagaiKabag Keuangan kemudian dimutasi kabag Hublang lalu distafkansetelah itu di PTDH

Pebruari 2013, dan dibawa kePolresta Medan dan Saksi ditanyai sama Polisi, apakah sdri tahu kalauNurmala Dewi Br Tinambunan itu meninggal karena di tembak dan Saksijawab tidak tahu ;Bahwa yang ditangkap duluan si Gusnita, kemudian Boy Fikar, Saksi danselanjutnya si Gope ;Bahwa saksi tahu tentang penikaman Nurmala Dewi br Tinambunan ;Bahwa Saksi sampai mau melakukan itu semua karena mau dibantuterhadap masalah kedinasan Saksi karena pada waktu itu Saksi mau disidang kode etik kepolisian yaitu sidang PTDH

dan pada waktu itu Saksimenunggu sidang PTDH ;Bahwa saksi masuk Polwan tahun 2003, Suami Saksi Polisi juga di Poldadan ada anak Saksi 2 (dua) orang ;Bahwa saksi disidang kode etik dan mau di PTDH (PemberhentianDengan Tidak Hormat) karena disersi dan tidak cocok sama pimpinanBahwa saksi kenal dengan Bahrum, dia bekerja sendiri sama temannya ;Bahwa selain modus nyerempet, ada rencana modus perampokan olehSyamsul dengan temannya Herman tetapi gagal ;Bahwa yang terlibat dalam masalah ini adalah Gusnita

., Nip.19670421 199703 2 001 dan atas nama Siti Homsatun,Nip. 19810708 201001 2 015 (sesuai dengan asli);Buktin nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn nen ennesKeputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor :880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun Nip.19810708 201001 2 015 terhitung mulai tanggal (TMT)30 Mei 2014 (sesuai dengan asli);Buktinanan neSurat dari Bupati Tanjung Jabung Barat kepada KepalaKantor