Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-05-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 567 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Mei 2015 — ABDUL KADIR JULIS vs Tri Widodo
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam kasus tersebut,tindakan menarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata.
Pengadilan PN Dataran Hunimoa TUN Pilkada
Register : 07-12-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Dataran Hunimoa Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum: STENDO B. SITANIA, S.H. Terdakwa: Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin
230 — 80
  • Maluku dari Partai GK urut 1 denganmengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, BadanPermusyawaratan Desa (BPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN)dalam kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudHalaman 15 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dthdalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf f, h, dan j, UndangUndang Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.k.
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-01-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 145/Pid.B/2012/PN.LSK
Tanggal 8 Januari 2013 — T. Zulkifli Bin Abdullah;
148 — 20
  • organik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkan Pasal 1ayat (8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk SektorPertanian adalah perusahaan perorangan atau badan usaha, baik yang berbentukbadan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan danpenyaluran, dan Penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Waris
Upload : 08-04-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 214/Pdt/2020/PT DPS
ANAK AGUNG GEDE RAKA alias ANAK AGUNG GEDE RAKA SABA, dkk melawan ANAK AGUNG RAI AGUNG KUSUMA DEWI, S.E., M.Si.,
163 — 77
  • Tindakan Penggugat telahbertentangan dengan prinsip Partai Kontrak yang digariskan pada Pasal1340 KUHPerdata. Jadi dengan kekeliruan Penggugat menarik Pihakmaka sudah sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat titerima.
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 07-10-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2365/Pdt.G/2016/PA.TA
Tanggal 20 April 2017 — Pemohon dan Termohon
18 — 3
  • Saya heran dengan jawaban saudara ........ kalau telah menghabiskan uangsebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untukpencalonan caleg saya di Partai PKB tahun 2014, yang menghabiskantabungannya dan berhutang pada saudarasaudara ........ wow fantastiksekali habisnya, tentunya saudara ........ mempunyai bukti hitam diatasputih atas uang Rp. 450.000.000,00 (empat ratus limapuluh juta rupiah);Benarkan itu?
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Putus : 10-07-2014 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN BB
Tanggal 10 Juli 2014 — - ACHMAD SUGIHARTO bin (Alm) RUKMAN - DUSEP SURYANA bin SAR’IN - RIVAL TOWILAH bin SOPARI
43 — 11
  • SPBU 34.402.29 yang beralamat di JL.Batu JajarKm.3,5 Cangkorah Kabupaten Bandung Barat sebagai Operator sejakbulan Desember Tahun 2013 dan tugas serta tanggung jawab saksi yaitumelayani pembeli/konsumen dan sehari hari bertanggung kepadaTATANG selaku bagian Pengawas SPBU;Bahwa SPBU 34.402.29 menjual bahan bakar jenis premium, solar, Gasdan Oli untuk harga Solar Rp.5.500,/liter dan untuk harga PremiumRp.6.500,/liter;Bahwa saksi pernah melayani saksi PORO di SPBU 34.402.29 dalammenjual Solar dalam partai
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 24/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 3
  • 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karenamelakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 204/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
SUKMAWATI CIPUTRA
Tergugat:
1.PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM SENTOSA ABADI
2.ARIES TJAHYADI ANG
122 — 30
  • Insani Mandiri Lestari selaku pengirim dan kemudian mengirimmuatan kain sebanyak 1 kontener atau sekira 999 partai dari Bandung keTulungagung, yakni pada CV Sumber sandang sukses milik Penggugat selakupenerima dengan menggunakan Jasa angkutan milik Tergugat II;Menimbang, bahwa pada tgl. 4 November 2019 dilakukan pengirimanbarang muatan yang dibagi ke dalam 2 truk pengirim, namun hingga tgl. 6November 2019 salah satu truk pengirim yang menggunakan kendaraandengan Nomor Polisi D9439AB belum tiba di
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 11-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 165/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
1.ARDIANUS NDRURU
2.IRAWATI SEKEREBAU
3.RUMUSAN BUULOLO
4.FASA’ELI BU’ULOLO
5.LISNIDAR LAIA
Tergugat:
KEPALA DESA BAGOA, KECAMATAN ARAMO KABUPATEN NIAS SELATAN PRVINSI SUMATERA UTARA
149 — 84
  • kepentingan umum ;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-02-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Kph
Tanggal 2 Juni 2016 — Terdakwa I. RENDRA PUTRA, SE alias RENDRA Bin RUSMALI dan Terdakwa II. MARTADINATA alias NATA Bin ALI MAJID
80 — 26
  • DEDI tidak pernahmenandatangani Surat Rekomendasi partai; Bahwa Sdr.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-06-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 152/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 1 Nopember 2017 — ABDUL JANA dkk vs KEPALA DESA TEPAL
142 — 98
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPemusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lainnya yang ditentukan dalamperaturan perundangundangan;j.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-11-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1253 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — Ny. LISTIJANI SASMITO, dk VS ASIA COATINGS ENTERPRISES PTE.LTD.
361 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam gugatan perdata yang bersifat partai/contentiosa, penyelesaian yang dijatuhkan dalam bentuk putusan/vonis;Merujuk pada ketentuan hukum yang dinyatakan dalam PedomanTeknis Mahkamah Agung Buku II Edisi 2013 dan doktrin Bpk.
Pengadilan PA WATES Perdata Agama Perceraian
Register : 13-01-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PA WATES Nomor 52/Pdt.G/2014/PA.Wt
Tanggal 2 September 2014 — PENGGUGAT - TERGUGAT
40 — 4
  • SAKSI2 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD KabupatenKulon Progo dari Fraksi Partai Demokrat, bertempat tinggal di KabupatenKulon Progo Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adik iparPenggugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangmenikah pada tahun 1984; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama denganbertempat tinggal di perumahan milik Perum Pegadaian, kemudian setelahanak ketiga lahir ( tahun 2001) Penggugat dan Tergugat
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 21-11-2012 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 18-03-2013
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 130_PID_B_2012_PNBT_Hukum_26022013_Pencurian
Tanggal 26 Februari 2013 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Metri Yondes
88 — 13
  • sewaktu ditemukan di pemandian perhiasan korban sudah tidak adalagi;Bahwa waktu itu Polisi ada menemukan pakaian yang dipakai olehterdakwa;Bahwa pekerjaan si Fit menjahit.Bahwa orang kampung mengatakan kebiasaan terdakwa adalah main judi;Bahwa jarak antara rumah saksi dengan TKP cukup jauh, apabila ada yangberteriak tidak akan terdengar;Bahwa tempat pemandian tersebut tidak berdinding ada tempat buang airbesar sekitar 3 meter dari pancuran;Bahwa Barang bukti berupa baju kaos warna biru berlambang partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-06-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2604 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Juni 2014 — TORHAP PANGARIBUAN, dKK VS EDWARD PANGARIBUAN, DK
55 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2604 K/Pdt/2013sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihiwewenang yang diberikan pemberi kuasa;19.3 Bahwa sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalahkonsensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan dalam artihubungan pemberi kuasa bersifat partai yang terdiri dari pemberidan penerima kuasa, hubungan hukum itu dituangkan dalamperjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagaipersetujuan di antara mereka (kedua belah pihak), oleh karenaitu. pemberian kuasa harus dilakukan
Pengadilan PA TALU Perdata Agama
Register : 01-02-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA TALU Nomor 89/Pdt.G/2019/PA TALU
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
189 — 119
  • Dengan demikian alat bukti surattersebut telah memenuhi persyaratan formil akta di bawah tangan yang dibuatsecara partai (dua pihak). Kemudian secara materil alat bukti surat tersebutjuga telah memuat keterangan yang berisi persetujuan tentang suatu perbuatanhukum (recht handeling) atau hubungan hukum (recht betterking) dan sengajadibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti surat tersebut juga telahmemenuhi syarat materil.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 30-01-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 19/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 9 Juni 2015 — ARNES SEMBIRING, S.T., M.Kom;KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
52 — 31
  • Penetapan Formasi TA;ljazah/STTB;Daftar Riwayat Hidup;Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002, berisikan tentang:Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan;Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri;Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/PegawaiNegeri Sipil ;Bersedia ditempatkan diseluruh RI;Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;Bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi yang memilikipengalaman kerja;Surat keterangan Catatan Kepolisian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
363 — 271
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu:c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya,d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu:e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa:f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya,g. menjadi pengurus partai
    membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
    Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgf. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat atau DPRD, danjabatan lain yang ditentukan
Pengadilan PN PONOROGO Pidana Khusus
Register : 12-01-2021 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN PONOROGO Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Png
Tanggal 5 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA, SH
2.IRAWAN JATI MUSTIKO, SH. MH.
Terdakwa:
BENY SULISTIYANTO bin SOEJONO
319 — 12

  • MENGADILI:


    1. Menyatakan Terdakwa Beny Sulistiyanto Bin Soejono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan /atau kelompok masyarakat sebagaimana dalam dakwaan kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
    3. Menetapkan agar pidana

Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 26/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
Arpho Riheru, S.T., M.M
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
220 — 63
  • ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai