Khusus untuk Penggugat dikaitkan jugaputusan Pidana dari Pengadilan Tipikor dimana amar putusan Pidana dariPenggugat tidak ada pencabutan hakhak Penggugat sebagai PNS ;Bahwa menurut Ahli Sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010, diatur tata carapemberhetian dan tata cara pemberian hukuman disiplin kepada PNS.Dalam hal pemberian hukuman disiplin maka pemerintah harus membentukbadan pertimbangan jabatan atau majelis pemberian hukuman disiplin, untuktingkat daerah ketua majelis tersebut adalah Sekda;Bahwa menurut

Bukti T7won nn Fotokopi Salinan Putusan Pidana Tipikor Nomor29/PID.SUSTPK/2015/PN.GTO.(fokokopi Sesuai salinan); Fotokopi Surat dari Deputi Bidang Pembinaan ManajemenKepegawaian Direktur. PerundangUndangan BadanKepegawaian Negara Nomor Cl.2630/V.13110/94 Tanggal12 September 2018 Perihal Permohonan Pendapat HukumAtas PNS Mantan Narapidana.

(fokokopi dari fotokopi);Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan ASN BermasalahHukum/Tipikor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BoneBolango, tanggal 03 Mei 2018 .(fokokopi dari fotokopi)Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan ASN BermasalahHukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BoneBolango, tanggal 19 Oktober 2018.(fokokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat dari Sekretraris Daerah Kabupaten BoneBolanggo tanggal O06 Maret 2019 Nomor: 800/BKPPDBB/242/III/2019 Hal Penyerahan.

TPK /2015/PN.TjkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SUPARLI Bin HARJO SUYITNOTempat lahir : Seputin BanyakUmur / Tanggal lahir : 44 Tahun/ 05 Agustus 1968Jenis kelamin : LakiLakiKebangsaan / : IndonesiaKewarganegaraanTempat tinggal : Dusun

Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016.Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tnggi Tipikor sejak tanggal 10Maret sampai dengan tanggal 8 April 2016Page 1 of 178Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah ditanyakanoleh Majelis Hakim, bahwa terdakwa tidak bersedia

UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). DalamPasal 2 UU Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalamPasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur melawan hukum.

Lebih jelaslagi dalam penjelasan Pasal 2 UU Tipikor disebutkan:Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal iniHalaman 27 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bonmencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam artimateril, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperudangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidanaMenjawab

Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/ Penetapan Penahanan dari:1.Penyidik serjak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus2017;Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal15 September 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 September 2017sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampaidengan tanggal 1 Nopember 2017;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggalHalaman 1 dari 78, Putusan Nomor 19/PID.SUSTPK/2018/PT SBY25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;Perpanjangan ke (satu) Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejaktanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2018;Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak

tanggal 9 Pebruari 2018 sampaidengan tanggal 10 Maret 2018;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 11 Maret 2018 sampaidengan tanggal 9 Mei 2018.Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum yang bernama YulianaHeriantiningsih, S.H., M.H., Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama,S.H. yang berkantor di Jalan Legundi No. 31 Kelurahan Ketabang KecamatanGenteng Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Pebruari 2018.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Tanggamusatau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Tanjung karang,yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkanPasal 5 UndangUndang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi Jo.

Air Naningan Kab.Tanggamus atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjung karang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan Pasal 5 UndangUndang Nomor : 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.

(Hakim ADhoc Tipikor)Panitera PenggantiHUSIN ARIANOFA, S.H., M.H.Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN. Tjk.

LinceRomauli Raya)Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapanpenahanan oleh : == 222292 222 enon nnn nee ones1.2.Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2014 s/dtanggal 22 Januari 2014 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2014 s/dtanggal 3 Maret 2014;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 4 Maret 2014 s/d tanggal 2 April 2014 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 8 Juni 2014 s/d tanggal 6 Agustus 2014;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 7 Agustus2014 s/d tanggal 5 September 2014 ;Putusan Perkara Nomor : 62/Pid.Sus/2014/PT.KPG, Halaman 19.

DesaSukaraja (Asli).Tetap terlampir dalam berkas perkara.98 Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)sebanyak 63 (enam puluh tiga) dan lembar pecahanRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tigapuluh empat) lembar.Dirampas untuk Negara.8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur Nomor 21/PID/TIPIKOR

Tipikor/2011/ PN.Smda., sekedar mengenai pidana penjara, sehinggaamar selengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa Surani bin Kiran tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;Hal. 51 dari 72 hal. Put.

Tipikor/2012/PN.Smda.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada Tanggal 11Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi Tanggal 04 Februari 2013 dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada Tanggal 05 Februari 2013;Memperhatikan pula Memori

SYAMSUL RAKANCHANIAGO, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETYSITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. HakimHakim Anggota, Ketua, ttd ttdPROF.DR.H. ABDUL LATIF,SH. M.HUM.ttdH.SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,SH.MH.DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

Bahwa PEMOHON sebagai Pembina YAYASAN ALMARUF DENPASARpada bulan Desember tahun 2017 telah dipanggil dan di BAP sebagaiSAKSI oleh Penyidik Unit 2 Tipikor Polresta Denpasar dalam Kasus dugaanTindak Pidana Korupsi DANA HIBAH Pengadaan Perjalanan Ziarah WaliSongo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar TahunAnggaran 2016 sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kepadaKetua YAYASAN ALMARUF DENPASAR yang di duga dilakukan olehHAJ MIFTAH AULAWI NOOR (Pengurus yayasan AlMaruf Denpasar

BukankahPasal 4 Undang Undang TIPIKOR telah dengan tegas dan jelasmenyatakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atauPerekonomian Negara TIDAK MENGHAPUSKAN dipidananya PELAKU Hal.5 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPSTINDAK PIDANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.Dengan demikian telah terbukti Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan(SKPP) Nomor : B149/P.1.10/Ft.1.10/01/2019, tanggal 08 Januari 2019yang diterbitkan oleh TERMOHON dengan alasan KARENA TIDAKTERDAPAT CUKUP BUKTI, MENGINGAT

/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglTelan membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara inl ;Telanh mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti Surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 8Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

DONO RAHARQJO, S.H,.M.HPaniteraPenggantiDTOSUKASIH, SHBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada TERGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 93/Pdt.G/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yangdiajukan oleh Kuasa Para Penggugat sekarang Kuasa Para Pembanding pada tanggal 8 Juni2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriBanjarmasin tanggal 4 Juni 2015 Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN.Bjm dan tentang adanyapermohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I dan TergugatII melalui Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR

tanggal 19 Juni 2015 Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN.Bjm dan kepada Tergugat V dan Turut Tergugat melalui PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN.Bjm.Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembandingsemula Para Penggugatmengajukan Memori Banding tertanggal 1 Juli 2015 yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 Juli 2015 dimana salinannnya telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II melaluiPengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;AnggotaAnggota, Ketua,ttd/ ttd/H. Hamrat Hamid, SH. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

.:10.Bahwa selama dalam masa penahanan oleh pihak Kepolisian ResortKabupaten Kebumen sampai Penggugat di sidangkan di PengadilanTindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang sama sekali tidak pernahdijelaskan alasan penahanan Penggugat hingga dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan subsidair 1 (satu) bulan kurungan;11.Bahwa setelah menjalani = pidana penjara tersebut, kemudianPemerintah Daerah Kebumen menugaskan kembali kepada PenggugatHalaman

., makaPengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassarsependapat dengan pertimbangan Majelis sependapat .43putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakankepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambilalin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalammemutus perkara ini dalam tingkat

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiMakassar selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim hakim Anggotaserta H.BURHANUDDIN,SH.MH.

Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor132/Akta.Pid/2020/PN Bna, yang dibuat oleh BAIHAQI Jurusita padaPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, bahwa pada tanggal 19 Agustus2020, permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada AFRIMAYANTI,S.H.,Dk.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;3.

,Dk PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh , sebagaimana relaaspenyerahan Memori Banding tanggal 1 September 2020 Nomor132/Pid.Sus/2020/PN Bna, yang dibuat oleh BAIHAQI, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh;4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor :W1U14/1355/HK.O1/VIII/2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAKIR,S.H.,M.H.

Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini,serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang, tanggal 18 Desember 2012 Nomor:18/Pid.TPK/ 2012/PN.TK. atas nama terdakwa tersebut diatas, yang diktumnya berbunyisebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Sarjono Bin Syahril tersebut tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPrimair;2.

Hakim Tinggi TIPIKOR Pengadilan Tinggi Tanjungkarangyang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, SLAMETHARYADI,SH.MH. dan SUDIRMAN SITEPU,SH.M.Hum. Hakim Ad HocTIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai HakimHakimAnggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana37Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 18 Maret 2013Nomor:02/Pen.Pid.

Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM.PHI/TIPIKOR SurabayaNomor : W.4.UI/6329/Pdt/IX/2011 tertanggal 29 September 2011 kepada Yth. BapakKetua Mahkamah Agung R.I perihal : Laporan permohonan Kasasi yang tidak memenuhisyarat formal perkara Nomor. 312/Pdt.G/2010 PN.Sby Jo 321/Pdt/2011/PT.Sby, buktitertanda T.1.9 ;10.

Fotocopy Surat Keterangan Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS ) Nomor.13/TMS.Pdt.Kasasi ...........13/TMS.Pdt.Kasasi/2011/PN.Sby Jo Nomor : 312/Pdt.G/2010 PN.Sby Jo 321/Pdt/2011/PT.Sby, dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM.PHI/TIPIKOR Surabaya tertanggal 28September 2011, bukti tertanda T.1.10 ;1. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 312/Pdt.G/2010/PN.Sby tertanggal 10 Agustus 2011, bukti tertanda T.I.11 ;2.

;Halaman 36 dari40 hal Perkara Nomor : 057/G/2016/PT UNSMGMenimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat menyatakanbahwa Tergugat dalam pertimbangan diktum Keputusan objek sengketa Tergugatyang mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tipikor SemarangNomor : 140/PID.SUSTPK/2014/PN.SMG tanggal 23 Februari 2015 (vide buktiT1=P12), tidak memenuhi syarat minimal hukuman untuk memberhentikantidak dengan hormat terhadap Penggugat dan bertentangan dengan ketentuanPasal 87 ayat (4) huruf d UndangUndang Nomor

: 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara. ; ~ 229 222 nnn nn on on nnnMenimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam amar angka 3 Putusan Pengadilan Tipikor SemarangNomor : 140/PID.SUSTPK/2014/PN.SMG tanggal 23 Februari 2015 (vide buktiT1=P12), "Menyatakan terdakwa MASUD,ST.MM.

Alamat TERGUGAT saat ini adalah di Jalan Mayor Ruslan, Lorong Tunggal,Nomor 2407 A, RT 035, RW 009, Kelurahan 20 llir Dl, Kecamatan llir Timur, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.Kalaupun TERGUGAT hadir dalam pemeriksaan perkara ini dikarenakanadanya surat yang menggunakan amplop dengan kop PENGADILANNEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKOR KELAS 1.A PALEMBANGyang ditujukan ke alamat kantor TERGUGAT (PT BANK CENTRAL ASIAPRABUMULIH).Dari kondisi tersebut, nampak jelas bahwaadanyakekeliruan/kesalahanalamat

Bukti T.2.A ;Sampul (amplop) menggunakan Kop PENGADILAN NEGERVHUBUNGANINDUSTRIAL/ TIPIKOR KLAS ILA. PALEMBANG yang digunakan untukmengirimkan Relas Panggilan Sidang No. 55/PDT.G/2015/PN.PLG., ditujukanke alamat Kantor PT Bank Central Asia Cabang Prabumulih.. Bukti T.2.B ;Salinan/Kutipan Risalah Lelang No. 84/2006 tanggal 03 Mei 2006. (asliadapada Kantor BPN Kota Palembang sebagai kelengkapan/syarat proses pendaftaran peralihan hak atau balik nama menjadi atas nama GUNAWANKASLIM).

Negeri Rengat, sejaktanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober2014 ;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejaktanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2014 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari2015 ;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

tingkat banding Pekanbaru, sejak tanggal 8 Desember2014 s/d tanggal 6 Januari 2015 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding Pekanbaru, sejaktanggal 7 Januari 2015 s/d tanggal 7 Maret 2015 ;Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama telah didampingi oleh Penasihat HukumYADI UTOKOY, SH.

PUTUSANNo. 647 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs. H.

S.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum dan Terdakwa.AnggotaAnggota: Ketua,ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. ttd./ttd./M. S. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.Panitera Pengganti:ttd.