Ditemukan 11743 data
171 — 53
Namun demikian pemohon keberatan perlu menjelaskanpertimbangan majelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalamPasal6 UU No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan tersebut.Munculnya UU hak tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannyadidasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yangbelum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidangperkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembanganpembangunan ekonomiHalaman 39 dari 65 Putusan Nomor 88/Pdt GSus/2016
556 — 249
pendiri perkumpulan Islam AJlHilaal tahun 1946 untukmencerdaskan anak Bangsa di daerah ini ;Penggugat I sebagai Ketua Pembina Yayasan AlHilaal Pusat juga dalamjabatannya sebagai Wakil Gubernur Maluku dan Penggugat lain sebagaipanutan dan tokoh masyarakat, harus dan wajib menyelamatkan danmelindungi Universitas AlHilaal ini bukan sebaliknya, karena disampingUniversitas AlHilaal terilhami dari citacita luhur para pendiriperkumpulan Islam AlHilaal Ambon tahun 1946, juga setelah Tergugatmendengar dan menampung
147 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahkan, untuk perihalmekanisme penyadapan oleh aparat penegak hukum, MahkamahKonstitusi berpendapat Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintahtidak mampu menampung seluruh artikulasi kKetentuan yang benarmengenai hukum penyadapan;Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi berpendapat perihalkeinginan negara untuk menyimpangi hak yang dimiliki oleh warganegara haruslah dalam bentuk undangundang, bukan peraturanperudangundangan yang lain, seperti yang ditegaskan dalamketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
103 — 16
Atasjasa tersebut pihak BPSDMP memungut retribusi pemberian jasa tersebut; Bahwa bangunan yang ada di BPSDMP yang bisa dipergunakan untukdisewakan guna pelaksanaan diklat terdiri dari :o Blok 1 terdiri dari 14 kamar, masingmasing kamar untuk menampung 3(tiga) orang peserta diklat;o Blok 2 terdiri dari 16 kamar, masingmasing kamar untuk menampung 3(tiga) orang peserta diklat;o Rumah dengan 5 (lima) kamar, masingmasing kamar untuk menampung3 (tiga) orang peserta diklat;o Aula sebanyak 2 (dua) buah
638 — 263
Penggugat berusaha menghapus atau mengurangi, sementara sesuatuyang wajardan layak langsung ditolak tanpa alternative apapun ; Bahwa adalah hal yang wajar jika Tergugat memasukan istirahat panjang dalam draftTergugat, karena hal ini telah banyak diberlakukan di perusahaan perusahaanmanukfaktur, sehingga bukanlah hal yang aneh ; Bahwa Perjanjian kerja bersama adalah media tawar menawar sesuatu yang belumdiatur untuk dapat diterapbkan dalam PKB, tidak hanya menampung aturan hukumyang ada dalam undang
Apabilaistirahat panjang tidak digunakan maka dapat diganti dengan uangsebesar 5 bulan upah.Alasan Tergugat dan bantahan terhadap usulan Penggugat ; Bahwa Perjanjian kerja bersama adalah media tawar menawar sesuatu yangbelum diatur untuk dapat diterapkan dalam PKB, tidak hanya menampung aturanhukum yang ada dalam undang undang, sehingga yang tidak diatur dalamundang undang tidak dapat masuk dalam PKB adalah pemikiran yang sesat ; Bahwa Penggugat telah menafsirkan secara keliru Kepmen 51 tahun 2004
81 — 7
;pada halaman 1183, yang dimaksud dengan menerima (v) adalah menyambut,mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, bahwa setelah sebelumnya saksi Ramli Bin Arbi berkomunikasilewat handphone dengan ADI (DPO) dan sudah ada kesepakatan sebelumnyauntuk bisnis sabusabu, kemudian pada tanggal 30 Januari 2015, ADI (DPO)melalui handphone meminta saksi Ramli Bin Arbi untuk pergi menjumpai A Tekdi Kota Penang, Malaysia
1.AGUS HENDRA YANTO, S.H.
2.NELLY, S.H
3.WELY ALEXANDER, S.H.
Terdakwa:
FREDDY HASIOLAN HUTABARAT Anak dari Alm. JOHAN HUTABARAT
102 — 45
Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat,menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dansebagainya; mengesahkan; membenarkan; menyetujui (uSuUI, anjuran,dan sebagainya). Yang berhak menerima senjata api adalah anggotaTNI/ Polri serta masyarakat yg sudah memiliki izin kKepemilikan senjataapi yg dikeluarkan oleh Polri dimana senjata harus sesuai denganperizinan yg dikeluarkan;b.
85 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut dapat dilihatdalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350Kep/MPP/12/2011 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.Namun demikian Pemohon Keberatan perlu menjelaskan pertimbanganMajelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut;Munculnya UndangUndang Hak Tanggungan, yang bisa dilihat didalampenjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentangtanah) yang belum mampu menampung
240 — 97
Saksi7 berperan untuk menampung uang hasilperedaran narkotika dan membayar untuk uangkoordinasi dengan pihakpihak terkait.d. Saksi2. dan Saksi4 berperan melakukankoordinasi dengan pihakpihak terkait.e. Saksi3 berperan menggantikan peran Terdakwajika Terdakwa tidak ada ditempat.10. Bahwa dari penjualan narkotika tersebut Saksimendapatkan upah mingguan sebesar Rp.2.500.000. (duajuta lima ratus ribu rupiah) perminggu, upah harian sebesarRp.200.000.
96 — 36
MARIATI STTANGGANG Als MARIA ;Bahwa Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN melakukanpematangan lahan atas inisiatif sendiri dan bukan atas perintah MKGR ;Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS BinBURHANUDIN mendapatkan alokasi lahan dari Otorita Batam ;Bahwa untuk warga yang akan menggunakan lahan MKGR harusmendapatkan rekomendasi dari MKGR ;Bahwa MKGR tidak ada melakukan pembayaran galian C pada saatmelakukan pematangan ;Bahwa MKGR mendapatkan alokasi lahan untuk menampung
61 — 4
melalui Dinas PU(Pekerjaan Umum) perlu dilakukan pengedalian banjir di daerah tersebut dengancara dilakukan penggalian dan pelebaran drainase saluran parit;Bahwa, sebelum dilakukan penggalian terlebih dahulu dilakukan pengecekandan terdapat adanya saluran parit alami yang berbatas langsung dengan tanahmilik Penggugat di sebelah selatan dengan lebar +3M (Tiga) Meter, dan Panjang+600M (Enam ratus) Meter, sehingga perlu dilakukan penggalian drainasekarena drainase alami sebelumnya tidak sanggup untuk menampung
117 — 26
Unsur Yang menerima hadiah atau janji;Menimbang, bahwa pengertian menerima adalah menyambut,mengambil, mendapat, menampung, memperoleh, dsb. sesuatu yangdiberikan, sedangkan hadiah adalah pemberian kenangkenangan,penghargaan, penghormatan (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia PusatBahasa Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008 halaman 1451 dan 472), dengandemikian dapat disimpulkan bahwa pengertian menerima hadiah adalahmendapat atau memperoleh
194 — 70
Pasal1 Angka 15 yang menyebutkan bahwa :Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yangdibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruhpenerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD. Pasal 31Ayat (1) yang menyebutkan bahwa : BLUD beroperasi berdasarkan pola tatakelola atau peraturan internal yang memuat antara lain ;a. Struktur organisasib. Prosedur kerjac. Pengelompokan fungsi yang logisd.
Kupang;Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa EFFI YOSEPH, ST alias YOSEPHEFFI tersebut telah menyimpang dari ketentuanketentuan yang ada yaitu :Halaman 22 dari 159 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2017/PN.KPGPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 Tentang PedomanTekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.Pasal 1 Angka 15 yang menyebutkan bahwa :Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yangdibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruhpenerimaan
Sinar Maju Sempurna adalah sebanyak3450 lembar total bayar hanya sebesar Rp.722.775.000 (tujuh ratus duapuluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun demikiansetelah Saksi melihat rekening koran Bank NTT rekening yangdipergunakan untuk menampung uang kegiatan, maka dapat Saksi pastikanjika Terdakwa Effi Yoseph, ST memang menarik uang lebih yakni sebesarHalaman 30 dari 159 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2017/PN.KPGRp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) daripada jumlah yang terteradalam
91 — 39
Pariwisata, Sosial danperumahan rakyat;Bahwa tugas dari Komisi adalah :Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negarakesatuan Repuklik IndonesiaMelakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangankeputusan DPRDMelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dankemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masingmasingMembantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yangdisampaikan Bupati dan masyarakat kepada DPRDMenerima, menampung
Pertahanan,Pariwisata, Sosial dan perumahan rakyat; Tugas dari Komisi adalah :Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negarakesatuan Repuklik IndonesiaMelakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangankeputusan DPRDMelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dankemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masingmasingMembantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yangdisampaikan Bupati dan masyarakat kepada DPRDMenerima, menampung
Pariwisata, Sosial danperumahan rakyat; Tugas dari Komisi adalah :a Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negarakesatuan Repuklik Indonesiab Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangankeputusan DPRDc Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahandan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masingmasingMembantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalahyang disampaikan Bupati dan masyarakat kepada DPRDMenerima, menampung
491 — 2310
Tujuan mediasi sengketa pertanahan jugatelah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (3) diantarabertujuan untuk: (a) menjamin transparansi dan ketajamananalisis; (b) pengambilan putusan yang bersifat kolektif danobjektif; (c) meminimalisir gugatan atas hasil sengketa dankonflik; (d) menampung informasi / pendapat dari semuapihak yang berselisih dan dari unsur lain yang perludipertimbangkan; dan (e) memfasilitasi penyelesaiansengketa dan konflik melalui musyawarah;Bahwa pada faktanya, segala
jumlahnyamenjapai 96.000 (sembilan puluh enam ribu) orang yang dipulangkan dariMalaysia ke Nunukan ; Bahwa TKI yang dipulangkan dari Malaysia bermasalah, ratarata dokumenkependudukannya sudah tidak berlaku lagi dan tidak tidak diperpanjang,Halaman 192 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUNJKTada yang membawa = anakanak dengan kondisi yang sangatmemprihatinkan ; Bahwa pemerintah Kabupatan Nunukan yang dibantu oleh PemerintahPusat membuat rumahrumah sederhana yang jumlahnya sekitar 40 Barakuntuk menampung
mereka termasuk MCK dan tanki air ; Bahwa untuk mempersiapkan lapangan pekerjaan untuk menampung TK,Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mencari Perusahaan untukmembuka usaha dan salah satu Perusahaan yang mau berinvestasi diNunukan yang berencana membangun perkebunan Kelapa Sawit termasukPT.
Terbanding/Penggugat : PT MIZUHO BALIMOR FINANCE
Terbanding/Turut Tergugat I : TOHIRON
Terbanding/Turut Tergugat II : DJOHANAH
45 — 28
PeraturanPerundangundangan untuk melaksanakan Putusan PengadilanNegeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPKyang pada saat initelah berkekuatan hukum tetap;Bahwa selain itu, berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3Peraturan Menteri Keuangan RI No. 32/PMK.05/2014 Tentang SistemPenerimaan Negara Secara Elektronik, Kas Negara adalah tempatHalaman 47 dari 114 halaman Putusan Perdata No. 476/PDT/2020/PT.BDG.(4)penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuanganselaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
Berdasarkan hal tersebut maka terkait dengan barang a quoadalahtelah masuk dalam ranah kewenangan Menteri Keuangan RIberdasarkan Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan MenteriKeuangan RI No. 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan NegaraSecara Elektronik, bahwa Kas Negara adalah tempat penyimpananuang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara danuntuk membayar selurunh pengeluaran negara.
76 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut dapat dilihatdalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350Kep/MPP/12/2011 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.Namun demikian Pemohon Keberatan perlu menjelaskan pertimbanganMajelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 UUNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut;Munculnya UU Hak Tanggungan, yang bisa dilihat didalam penjelasannyadidasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yangbelum mampu menampung perkembangan
Endang Marintan, SH
Terdakwa:
WENI CANDRA Alias WENI Bin M. ISA.
28 — 8
membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;Menimbang, bahwa kalimat menawarkan untuk dijual berarti negosiasiyang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;Menimbang, bahwa kata menjual berarti memberikan sesuatu kepadaorang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;Menimbang, bahwa kata membeli berarti memperoleh sesuatu melaluipenukaran (pembayaran) dengan uang;Menimbang, bahwa kata menerima berarti menyambut; mengambil(mendapat, menampung
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
RISKY SAPATNASE anak dari WAKSEN
56 — 19
supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh oranglainnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual adalah memberikansesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksuddengan "menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untukmemperoleh uang pembayaran atau menerima uang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membel adalahmemperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalahmenyambut; mengambil (mendapat, menampung
33 — 7
.; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Komite di SDNTerantang 1 tersebut adalah Menampung aspirasi dan keluhan wali muriduntuk kemudian dirapatkan guna mencari solusi; Bahwa saksi pernah dipanggil oleh terdakwa IMAN, S.Pd selaku KepalaSekolah SDN Terantang Sdra IMAN, S.Pd untuk memberitahukan kepadasaya bahwa SDN Terantang 1, akan mendapat bantuan.