Ditemukan 11260 data
Pembanding/Penggugat II : BERTHA WEHELMINA MARABIDJALA Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Pembanding/Penggugat III : OKTOLET ALETA LUSI KIUK Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Terbanding/Tergugat I : ADRIANA FOLLA LALUS
Terbanding/Tergugat II : Arni Folla
Terbanding/Tergugat III : Sepriany Folla
Terbanding/Tergugat IV : Aryanto Folla
Terbanding/Tergugat V : Noken Semy Folla
Terbanding/Tergugat VI : Jitro Folla
Terbanding/Tergugat VII : Marsel Semuel Folla
Terbanding/Tergugat VIII : Metty Folla
Terbanding/Tergugat IX : DAMIANUS JOHAN DARWIS
Terbanding/Tergugat X : Gereja GBI Getsemani
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Badan Pertanahan Nasional
106 — 39
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999yang menegaskanBila yang digugat adalah Badan atau pejabatTata Usaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga denganHalaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT KPGdemikian kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.B.
27 — 28
Putusan No. 708/Pat.G/2020/PA.Nphsah pada tanggal 28 April 2018 dan telah dicatat sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa bukti P.1 a quo telah dimeterai dan dinazegelenserta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan denganaslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebutmempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) danmengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 KitabUndangundang Hukum Perdata
68 — 28
yangditerbitkan oleh Tergugat XVIII tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan..... dstnya ... tidak memiliki pembuktian menurut hukumtitik, Fundamentum petendi yang demikian mengarah pada aspek tata usahanegara yang dipermasalahkan /dipersoalkan oleh Pengggat sehinggapengujian keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segikewenangan dan/atau prosedural adalah wewenang Peradilan Tata UsahaNegara, hal ini sesuai dengan penegasan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor :: 620
68 — 25
drtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0flfs24insrsid65853c4877e8 0c29909db2751a0 623628 7304591753 be 626f84lacaf10f10c7940d1d67 4d 23 58 4bf7e96a7017b453a5b4 9a20e2cd3c31e4f23 a8eb5f9db 5d009c252 6a40da3 5c50e 497 4aa7cal7 3d5c9c7083 54bef 9fEb98176595ec5 6428c 6b 66 64da 8b7 el db6e5d98 Ff 93 31b9fceadc 41f3e83 68605b159a2de 8bf37b71b 6ff7e2bc6d3d5 foc 24af5418045a6c0 6d3edb6dc7c8 75bf7de1342699f2f28de6772 fbcda0f68c7bd02 8ece4b913e767b159003 fc54a860e3 4dc3441d2c64a62fe09e1 413 403 3d8ba 976de164ca32d75366cd 620
1.ARIF RIYANTO,SH
2.ADNAN PARHANSYAH,SH
Terdakwa:
Mansur
36 — 20
batang
Dalil hijau 151 bungkus @ 20 batang = 3.020 batang
Jaya bold 132 bungkus @ 20 batang = 2.640 batang
Blitz 102 bungkus @ 20 batang = 2.040 batang
86 biru 25 bungkus @ 20 batang = 500 batang
Hjs 101 bungkus @ 20 batang = 2.020 batang
Smild 110 bungkus @ 20 batang = 2.200 batang
Das 31 bungkus @ 20 batang = 620
65 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2880 K/Pdt/201511.dan para peserta lelang mengenai status dan kondisi objek lelang yangsebenarnya antara lain: Hak guna bangunan yang melekat pada tanahtanah seluas 73. 620 meterpersegi objek hukum yang tersebut dalam Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 403/Desa Tonjong, Gambar situasi tanggal 19 Maret 1996 Nomor480/1996, telah berakhir haknya tanggal 31 Januari 2011; Tanah seluas 73.620 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh meterpersegi) dengan SHGB Nomor 403/Desa Tonjong, Gambar Situasi
159 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Pengadilanyang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";Berdasarkan ketentuan kalimat Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 53 ayat (1)tersebut di atas, maka merujuk ketentuan Pasal 50, ditetapkan:"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620
94 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesemuanya ini sudah menyangkut atau menyentuhaspek wewenang, prosedur dan substansial sertifikat tanah sebagaikeputusan Tata Usaha Negara yang tunduk pada wewenang jurisdiksiPeradilan Tata Usaha Negara;Jadi Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan SHM Nomor13Tahun 1975 atas nama Tergugat I, serta tidak berwenang menilai danmemutus tentang perbuatan pembaliknamaan sertifikat atas tanah;Hal ini dibenarkan oleh jurisorudensi Mahkamah Agung dalam putusannyaNomor 620 K/Pdt/1999; tanggal 29
1.HUSNI alias SIA LING BING
2.SIA LENG TIAN alias SYOFYANTO alias LENG TIAN
3.SRI ERMAWATI alias SIA DE BENG
4.SUYANTI alias SIA LE TJOE
5.MELLIA OLIVIA alias SIA DE HWI
6.MARJOHAN alias SIA DENGN DIANG
7.SIA LENG HONG alias TONY S
8.SOENARIDI
Tergugat:
1.TOGA SIREGAR
2.NURSANDI bin alm. JINATI
3.MANISAH
4.AGUS HAMZAH alias AGUS bin alm ABBAS
5.WIWIT SETIA BUDI alias BUDI bin alm. USUP
6.SAFII alias FII bin alm. GOSO
7.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintah Kecamatan Siak
8.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq Kepala Pemerintah Kecamatan Siak cq Kepala Pemerintah Desa Rawang Air Putih
Turut Tergugat:
1.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintahan Kecamatan Siak
2.Bupati Kabupaten Siak cq. Kepala Pemerintahan Kec. Siak cq. Kepala Desa Rawang Air Putih
61 — 20
sedangkan panjang 620 M*diserahkan kepada wakil masyarakat (di dalam peta warna hijau) ;.
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
432 — 122
Sarolangun , APBD Provinsi Jambi dengan PTNai Adhipati Anom.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di DS. Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV DutaPanca Laksana1 (Satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9 M) , APBDProvinsi Jambi dengan PT.
Rudy Agung Laksana.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. Jembatan Desa Jelatang( eff= 135 M), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal O06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km), APBD ProvinsiJambi dengan PT.
Sarolangun , APBD ProvinsiJambi dengan PT Nai Adhipati Anom.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan PembanguHalaman 677 dari 704 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Jmb148.149.150.152.152.153.154.155.156.nan Box Culvert di DS.
Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV Duta Panca Laksana1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9M) , APBD Provinsi Jambi dengan PT. Mitra Bangun Andalas.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1564 DPUPR5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di wilayah VI ( Kab.
Rudy AgungLaksana.1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. JembatanDesa Jelatang ( eff= 135 M), APBD Provinsi Jambi dengan PT. GiantEka Sakti.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km),APBD Provinsi Jambi dengan PT.
MACHMUD
Tergugat:
1.PT. ANTILOPE MADJU
2.PIHAK YANG MENEMPATI / YANG MENDAPATKAN PERALIHAN HAK ATAS OBJEK PERKARA
3.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
100 — 21
Bahwa eksepsi Kompetensi Absolut ini didukung olehbeberapaKaedah Hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang menerangkan: Putusan No. 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999: Bilayang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri; ePutusan Mahkamah Agung : No. 323 K/Sip/1968:"PembatalanSurat
110 — 61
SelPutusan Nomor : 620 K / Pdt / 1999, Tanggal 29 Desember1999 yang kaidah hukumnya : Bila yang digugat adalah badanatau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri.GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA (LEWAT WAKTU)7.Bahwa, klaim PARA PENGGUGAT memiliki tanah obyeksengketa dari peninggalan saudaranya LOQ SAMSUDIN, yangdikuasai
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ONTANG MARULI SIREGAR ALIAS ONTANG BIN A PANIGORAN SIREGAR Diwakili Oleh : ANDI LESMANA, SH.,MH.
98 — 74
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.620/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengantanggal 20 Agustus 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haspan Yusuf Ritonga, S.H.,M.H,Andi Lesmana, S.H., M.H, Rahmad Hidayat, S.H., M.H, Isfanuddin, S.H danSeptian Maulana, S.H kesemuanya Advokat & Penasehat Hukum pada KantorHukum Ritonga & Parners yang beralamat di jalan Cut Nyak Dhien No.572Lamteumen Barat Kec.
99 — 41
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No.620/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999 yang dinyatakan bila yang digugat adalahbadan/pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, masalah yang diberiwewenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri dengan demikian, berpedoman25pada yuris prudensi MARI termaksud diatas, Pengadilan Negeri OLM(Hakim Perdata) tidak berwenang untuk mengadili
75 — 48
Tenom.6) Tahun 2007 Terdakwa mengukuhkan Organisasi PETA yang adadi Calang, lalu mengkoordinir untuk mendirikan OrganisasiPENYABA (Penyelamat Anak bangsa.7) Tahun 2007 Terdakwa dapat menyerahkan satu pucuk Minimidan 120 butir munisi, satu buah Pistol Revolver dan 3 butirpelurunya, dan 2011 meyerahkan 620 butir munisi M16 ke Kodim0114/AJ.Menimbang4Berdasarkan halhal tersebut Terdakwa mohon hukuman seringanmungkin, dan mohon Terdakwa tidak dipecat dari dinas TNI AD,mengingat masih mempunyai tanggungan
I NYOMAN SANDI
Tergugat:
1.I MADE AGUS CAHYADI
2.NI NYOMAN MURNI
3.NI MADE RAI KARMI
4.I PUTU GEDE DARTA
5.V. I MADE RAI ADNYANA
6.NI NYOMAN AYU NOVI DEWI
7.VII. KEPALA KANTOR TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
91 — 41
Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas menurut hemat Tergugat danTergugat Il adalah Obyek sengketa menyangkut Perbuatan yang menjadiwewenang Pejabat Tata Usaha Negara yakni sengketa yang timbulantara orang perorangan atau Badan Hukum Perdata dengan Pejabatatau Badan Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun daerah sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, vide YurisprudensiMahkamah Agung No.620 K/PDT/1999 dengan kaidah hukumnya Bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
84 — 41
Indonesia sejarah PembentukanUndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan jilid IHukum Tanah Nasional Cetakan Kelima 1994 (Edisi Revisi)Paragraf kedua dan ketiga halaman 24, yakni: Hak atas tanahyang dijual baru berpindah kepada pembeli, jika Penjual sudahmenyerahkan secara yuridis kepadanya dalam rangka memenuhikewajiban hukumnya (pasal 1459), Untuk itu wajib dilakukanperbuatan hukum lain yang disebut "PENYERAHAN YURIDISdalam bahasa Belanda JURIDISCHE LEVERING, yang diatusdalam pasal 616 dan 620
89 — 40
Nomor : 303.01.01.10002.6,Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan Jalan denganKonstruksi Hotmix Rumah Ampar GadingPematang Aur KabupatenSeluma TA. 2014.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.II/2015 tanggal 02 Juli2015 ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Himalaya PelindungBengkulu perihal Permohonan Pengajuan klaim atas jaminanpemeliharaan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinaspekerjaan umum Kabupaten Seluma sdr.
JayaSakti kontruksi adalah 19 %, selanjutnya berdasarkanprogress yang dijukan teresebut kami KonsultanPengawas melakukan pemeriksaan bersama PPTK,Pihak Kontraktor, ternyata progresnya memang sesuaidengan yang diajukan oleh Kontraktor, kemudian hasilpemeriksaan bersama tersebut dituangkan dalamberita Acara Kemajuan Fisik Nomor :620/30/DPU/B.IIVBAKP/2014 tanggal 25 Oktober 2014.Lalu barulah Monthly Certificate / MC Kontraktor untukbulan September 2014 (MC : 01) dan Oktober 2014(MC : 02), saya tanda
Nomor : 303.01.01.10002.6,Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan Jalandengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar GadingPematang AurKabupaten Seluma TA. 2014.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.II/2015 tanggal 02 Juli2015 ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Himalaya PelindungBengkulu. perihal Permohonan Pengajuan klaim atas jaminanpemeliharaan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinaspekerjaan umum Kabupaten Seluma sdr.
Nomor303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHO paketpekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix RumahAmpar GadingPematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.IIV2015tanggal 02 Juli 2015 ditujukan kepada Kepala Cabang PT.Asuransi Himalaya Pelindung Bengkulu perihal PermohonanPengajuan klaim atas jaminan pemeliharaan dan ditandatanganioleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas pekerjaan umumKabupaten Seluma sdr.
78 — 29
belas juta rupiah);
- Sepeda Motor, Nomor Polisi : DD 6429 MR, Merk Yamaha, Type
2BU (X-RIDE) A/T, Tahun 2014, senilai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah); - Sepeda Motor, Nomor Polisi : DD 5573 LN, Merk Honda, Type NF11TVC01, Tahun 2014, senilai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Televisi LED 55 inchi Merk LG dengan Nomor Seri : 410INARB048, senilai sebesar Rp. 15,000.000,-(Iima belas juta rupiah);
- Organ electric Grand DGX-620
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
103 — 30
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,0021.5.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Belanla Makanan dan Minanian 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.15.26. Betana.roteeopy, Getakdan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Pelatla Makenar Galt MInanan 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 Halaman 29 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk 2.1.6.2.23.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.15.26. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002152.25. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00Kegiatan*) Halaman 68 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk 2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,0021526. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan21527. Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00Rapat2.1.5.2.25. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegidfan Perencanaan 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,0021627. Belanja Makanan dan Minuman 2.310.000,00Rapat2.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.
Belanja Alat Tulis 620..000,00KantorBelanja Fotocopy,2.1.5.2.6. Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan 600.000,00 Halaman 178 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk Minuman Rapat Belanja Makanan dan 2.1.5.2.25. Minuman Keglatan*) 1.400.000,002.1.6. Kegiatan Perencanaan 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan 17.500.000,00Jasa2.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis 1.990.000,00Kantor2.1.6.2.7. Belanja Makanan dan 2.310.000,00Minuman Rapat2.1.6.2.23.