Azas Kepastian Hukum, yakni azas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Terbukti denganHalaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/201214peraturan dan sanksi yang menjadi pedoman pengadaan tidak dilaksanakansecara adil kepada semua peserta yang melanggar peraturan;b. Azas Proporsionalitas, yakni azas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperoleh keterangandari saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BapakIR. M. Aries Suprianto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa susunan urutanatau letak dari syaratsyarat yang tidak berurutan diperbolehkan dan dianggap telahmemenuhi syaratsyarat peserta lelang jika memang dapat ditunjukkan pada panitiaketika pembukaan penawaran. Dan Pemohon Kasasi telah memenuhi seluruhpersyaratan pendaftaran lelang.6.

Bahwa untuk menegakkan disiplin dalam pelaksanaanpenugasan partai berdasarkan kebijakan dan/atau perintahpartai perlu menjatuhkan hukuman yang setimpal denganpelanggaran yang dilakukan;d.

Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkanoleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalamAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimanatersebut diatas, dimana ditentukan anggota yang di pecat sebagai AnggotaPartai memiliki hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikanmelalui lembaga penyelesaian perselisinan internal Partai yakni melaluiMahkamah Partai;7.

Edy Suryadi mengeluarkan kebijakan organisasiyang memungut biaya dengan besaran tertentu pada setiap anggotaGAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan, padahal mengenai iuran anggotatelah ada keputusan dan pedoman tersendiri, selain itu juga berdasarkantujuan organisasi dalam ADART GAPENSI seharusnya organisasimenjadi wadah yang ikut mendorong dan menghidupkan iklim usaha danlapangan pekerjaan yang baik, melakukan pembinaan SDM anggotaorganisasi, dan bukan malah sebaliknya seolah olah seperti maumemeras

Edy Suryadi sesungguhnya berada dalam keadaanpailit atau Bankruptcy.Bukti P8 : Koran Radar Banjarmasin tanggal 19 Oktober 2012 tentangAnggota Gapensi keluhkan pungutan biaya dengan besaran tertentu padasetiap anggota GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan dan Koran Kotaku, Rabutanggal 24 Oktober 2012 yang berisi Anggota Gapensi akan hengkang dananggota Gapensi ancam hengkang atas kebijakan pungutan biaya yangdilakukan oleh Ketua Gapensi Kalimantan Selatan.Bukti P9 : Copy surat Dewan Pertimbangan Daerah

pemaksaan dan permintaan proyek atau meminta sejumlah uangatas tidak diterimanya usulan proyek yang akan dialokasikan pengerjaannya/pemenangnya secara pribadi kepada instansi terkait padahal selaku AnggotaDPRD mempunyai kewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungankerja dengan lembaga lain dalam menyelenggarakan Pemerintahan DaerahKabupaten.Bahwa tuduhan Tergugat III dan III poin d di atas adalah upaya untukmenjatuhkan kredibilitas Penggugat sebagai anggota dewan yang kritis dantegas terhadap kebijakan

yang sama sehingga tuduhan Tergugat1,11 dan HI pada poin f di atas adalah tuduhan yang lebih bersifat fitnah dansangat berlebihan yang bertujuan untuk menghancurkan masa depan karirPolitik Penggugat.g Menentang hasil keputusan DPC PPP Kabupaten Kampar tentang perubahansusunan pimpinan Fraksi PPP Plus DPRD Kabupaten Kampar.Bahwa tuduhan Tergugat III dan II pada poin g di atas adalah tidak benarsecara hukum dikarenakan Penggugat telah menerima dan tidak ada usahadan upaya sedikitpun untuk menolak kebijakan

bahwasannya rumah Penggugat belumditempati (Kosong) tidak berpenghuni yang tentu saja volume pemakaian listrikdirumah Penggugat tidak sama dengan rumah yang ada penghuninya, terkaitdengan tuduhan kelalaian Penggugat yang berakibat dibongkarnya meteran listrikPenggugat oleh Tergugat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 keputusanDireksi PLN a qou hanya dilakukan pemutusan sementara bukan pemutusanrampung dengan syarat bilamana Penggugat membayar tunggakannya makameteran dapat dipasang kembali;Bahwa kebijakan

Sehingga demikian dalil PEMOHON KEBERATANini jelas lah terbantahkan dan sangat patut ditolakBahwa pada poin ke18 dalil dari PEMOHON KEBERATAN seperti ini:Bahwa kebijakan Tergugat yang menyatakan terhadap pelanggan yang telahmenunggak selama 3 (tiga) bulan kemudian dilakukan pemutusan ataupembongkaran meteran pelanggan dan mewajibkan pelanggan untukmembayar biaya pasang baru kembali dan pelanggan tersebut dikategorikanpelanggan baru jelas bertentangan dengan pasal 10 huruf a jo.

Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan bertentangandengan kebijakan pimpinan TNI dalam ~memenuhi setiap rencanakebutuhan perlengkapan perorangan prajurit TNI namun= dalamprakteknya dilapangan diselewengkan dengan maksud menguntungkan18diri sendiri sementara prajurit yang berhak terpaksa membelikaporlap dengan gajinya.a Bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak dilakukan sendiri danbukan baru kali ini dan per buatan ini tidak selesai karenatertangkap oleh petugas POM, oleh karenanya, guna memberikan

Perbuatan tercela dan bertentangan dengan kebijakan pimpinanTNI.as Terdakwa hanya memikirkan keuntungan pribadi dan pihak laindengan cara mempermain kan hak prajurit.Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebutdiatas maka Majelis berpen dapat guna memberikan efek jera bagiTerdakwa maka pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan ke padaTerdakwa.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimanatercantum pada diktum di bawah

Penganiayaan yang mengakibatkan lukaluka berat;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Unsur ke1 Barang siapa;Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dariperbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang ataudengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikanoleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teoriteori dan kebijakan

Barang Siapa:2 Melakukan Penganiayaan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Unsur ke1 Barang siapa;Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dariperbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang ataudengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan16oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teoriteori dan kebijakan

Politik Hukum PidanaKajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi.

TENTANG MUTAHMenimbang, bahwa Penggugat menuntut mutah sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannyamenyatakan keberatan dan memohon kebijakan dari Majelis Hakim.;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugatdalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutannya.

TENTANG NAFKAH IDDAHMenimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) setiap harinya selama Penggugat menjalanimasa iddah.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tersebut, Tergugatdalam jawabannya menyatakan tidak sanggup dan memohon kebijakan dariMajelis Hakim.

TENTANG NAFKAH ANAK :Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sampaidewasa atau mandiri sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan,dan terhadap tuntutan ini Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidaksanggup dan memohon kebijakan Majelis Hakim karena Tergugat hanyaberpenghasilan Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketuntuan Pasal 41 huruf (b)Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf(c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan

Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatanKPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota.e Sedangkan Terdakwa II M. Ali Afni,S,Sos selaku Bendahara BelanjaHibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11 Tahun2010 tanggal 10 Maret 2010 mempunyai tugas antara lain :1.

Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatanKPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kotae Terdakwa Il M. Ali Afni selaku Bendahara KPU Provinsi Bengkulu periodetahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 mempunyai tugas antara lain :1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan mengujikebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuaidengan perintah bayar atasan langsung bendahara.2.

/bulan,sedangkan KPU Provinsi tidak mengeluarkan kebijakan atau ketetapan atau SuratPerintah kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menyesuaikan pembayaran honorariumBendaraha Pembantu dengan honorarium yang ditetapkan dalam Surat KeputusanGubernur, maka dalam hal ini pihak KPU Kabupaten/Kota tidak dapat dibebanitanggub jawab sehubungan dengan pembayaran honorarium Bendahara Pembantuyang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur, melainkan hal ini merupakantanggung jawab KPU Provinsi Bengkulu, dengan perkataan

Bahwa pada bulan September 2014, TERGUGAT 2 membujuk denganmenawari pekerjaan untuk menjadi PNS kepada anak Penggugat yaituHalaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN MtrAstari Prima Setyorini, kareena TERGUGAT 1 mendapat jatah dari Jakartamelalui jalur khusus/kebijakan dan sanggup membantu untuk masukmenjadi PNS;Bahwa untuk mencari kebenaran informasi tersebut, kKemudian padatanggal 10 September 2014 anak Penggugat Astari Prima Setyo Rinibersama PENGGUGAT ingin datang ke rumah

Bukti Surat system seleksi CPNS Nasional 2014;Bukti formulir persyaratan masuk CPNS melalui jalur kebijakan;Bukti Surat pengantar nota dinas CPNS Pusat dan Daerah;Bukti Register CPNS Pusat dan Daerah;Bukti Daftar Nominatif listing Kategori Pusat dan Daerah atas namagoao tdASTARI PRIMA SETYORINI;f.

Butki P8 berupa Kwitansi tertanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dari ASDI GITA MUKTIFANI, SE& ASTARI PRIMA SETYORINI, SH. untuk pembayaran tambahan DPHalaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pat.G/2018/PN MtrCPNS Jalur Kebijakan Tahun 2013 2014, menunjukkan bahwa Tergugattelah menerima uang dari Penggugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermatisuratsurat bukti tersebut di atas ( bukti P1, P2, P7 dan P8 ) yangdikaitkan dengan

Menetapkan kebijakan dalam pimpinan dan pengurusan Perusahaan.2.

No. 273 K/TUN/2009.i,KolusidanNepotisme.Karena : Asas Umum Pemerintahan yang baik tersebut meliputi asas sebagaiberikut :1Asas Kepastian Hukum yaitu, asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianPenyelenggara Negara ;Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraanumum

Undangundang Nomor. 9Tahun 1969 Tentang Penetapan Perpu Nomor. 1 Tahun 1969 Tentang BentukBentukPerusahaan Negara (dan segala aturan turunannya) dengan Undangundang Nomor.11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (dansegala aturan turunannya) sebatas menyangkut tentang Pegawai Perusahaan Negarayang diidentikkan atau dipersamakan dengan Pegawai Negeri setelah berlakunyaUndangundang Nomor. 8 Tahun 1974 juncto Undangundang Nomor. 43 Tahun1999, maka hal tersebut merupakan kebijakan

ditunjuk selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkanKeputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.343Huk/2006 tanggal 29Juni 2006 tentang Perubahan ke empat atas lampiran Keputusan GubernurBanten Nomor: 902/Kep.68Huk/2006 tentang Penetapan PenggunaAnggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD ProvinsiBanten TA.2006, Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selakuKepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :e Membantu dan merencanakan kebijakan

Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selakuKepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :e Membantu dan merencanakan kebijakan pimpinan dalam bidangkebutuhan perlengkapan Sekretariat Daerah ;e Melaksanakan pengadaan atau penyediaan alat perlengkapan kantorPemerintah Provinsi Banten, sarana dan prasarana ;Sedangkan tugas dan tangggung jawab Terdakwa selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :Mengelola belanja operasi dan belanja modal ;

InCasu antara lain : Merencanakan kebijakan kebutuhan perlengkapan Sekretaris Daerah ,dan mengadakan pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana,dan alatalat perlengkapan kanitor ;. Bahwa, diakui benar, Terdakwa berdasarkan hakhakdan kewajibannyatelah mengeluarkan Surat Perintah Membayar, kepada Nuraisah,S.IP selaku Pemegang Kas Biro Perlengkapan Provinsi Banten, yakni SuratNo: 900/981LK/2009., tanggal 28 September 2006 ; .

Tambun Utara tertanggal27 Maret 2012 adalah kebijakan / kejujuran tergugat sebagai pengusahatanah kavling sesuai Surat perjanjian tertanggal 21 Juni 2010 dalam pasal II(dua) : PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Akta jual beli tanah dan SPPT atasnama konsumen (pembeli) yang harus diurus oleh PIHAK PERTAMAapabila angsuran telah lunas biaya Akta jual beli ditanggung bersama 4.

Tambun Utara tertanggal27 Maret 2012 adalah kebijakan / kejujuran tergugat sebagai pengusahatanah kavling sesuai surat perjanjian tertanggal 21 Juni 2010 dalam pasal II(dua) : PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Akta jual beli tanah dan SPPT atasnama konsumen (pembeli) yang harus diurus oleh PIHAK PERTAMAapabila angsuran telah lunas biaya Akta jual beli ditanggung bersama 3.

Asas Kepastian HukumYang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas didalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiappengambilan kebijakan dan keputusan terkait penyelenggaraanpemilinan.

dilaksanakan, sehingga ada kekhawatiran yangsangat tinggi bahwa Surat Keputusan Tergugat akan dilaksanakan,padahal surat keputusan yang pada pokoknya membatalkankeikutsertaan Penggugat pada pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaPematangsiantar pada Tahun 2015 dilaksanakan tidak sesuai denganperaturan penyelenggaraan pemilinan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa apabila objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, makaobjek sengketa akan digunakan oleh Tergugat untuk melakukanserangkaian kebijakan

Dengan demikian dalam perkara a quo keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinyasesuai dengan UndangUndang tidak menjadi wewenang dari PengadilanTata Usaha Negara Medan;Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa yang berhubungan denganpenyelenggaraan pemilihan umum tersebut, Mahkamah Agung telahmengeluarkan beberapa kebijakan yang menjadi panduan umum bagisemua badan peradilan yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal iniPeradilan Tata Usaha Negara.

Objek sengketa bertentangan dengan Azas Kepastiuan Hukum,yaitu sebagaiman diuraikan di atas bahwa jelas tergugat dalammenerbitkan Objek sengketa tidak mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggara Negara;2).

yang berwenangkepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannyadengan jabatan, b) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat PembinaKepegawaian dan Pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakanpenjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c)Penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama ini sebagaimana yangdimaksud di atas paling lama bulan Desember 2018;Serta kebijakan

Mtr.pidana yang ada hubungannya dengan jabatan paling lama bulanDesember 2018,Serta adanya kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur SipilNegara melalui Surat Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, memberibatas waktu kepada PPK dan PyB untuk memberhentikan PNSdimaksud sampai tanggal 30 April 2019.

Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal102 ayat (1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintahmempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan,melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadappelanggaran peraturan perundangundangan ketenagakerjaan;2.

tergantung individu;Bahwa gaji untuk pemula Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah),untuk grade Silver Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) apabila turun menjadiHalaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 29/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgldown grade tidak bisa menjual lagi target gaji hanya menerima Rp.650.000,(enam ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa menurut saksi di PT Thamrin Brothers Manna tidak ada HRD;Bahwa setahu saksi kewenangan HR Office Cabang bengkulu hanyasebagai penyampai bukan sebegai pengambil kebijakan

Kaedah fighiyah yang terdapat dalam Kitab alAsybah wa anNazhair,halaman 83, karangan Jalaluddin alSyuyuthi, yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:arboodb logic ac ,JI de pLol 9 posArtinya: Kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harus berorientasikemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar?

, maka guna menegakkan kesaksiandalam peristiwa talak dan mendukung kebijakan negara dalam mewujudkankemaslahatan bagi pihakpihak yang terkait dalam ikatan pernikahan, makaperceraian hanya dapat dilakukan di hadapan persidangan pengadilan,sebagaimana maksud firman Allah dan kaedah fighiyah tersebut di atas;Pertimbangan secara yuridisMenimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antaraPemohon dengan Termohon, selain mempertimbangakan secara syar, MajelisHakim juga akan merumuskan pertimbangan

Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukumpada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PusatDukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung yangyang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, KelurahanTaman Bunga, Kecamatan Gerunggang, KotaPangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Oktober2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor51/SK/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;hal. 1 dari 25 hal.

Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukumpada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik(PDKP) Bangka Belitung yang yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133,Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang,Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa KhususTanggal 26 Oktober 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor51/SK/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Hakim

Agung Toyota tidak ada kebijakan cash gantung sebagaisistem pembelian kendaraan, tidak ada cash back Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah) terhadap penjualan unit baru maupun bonus barangelektronik; bahwa terdakwa belum ada 1 (satu) tahun bekerja di PT. Agung Toyota; bahwa PT. Agung Toyota kemudian berusaha menyelesaikan masalahkorban dengan menawarkan pembelian unit melalui over leasing dankorban menyetujuinya. Bahwa PT.

Agung Toyota, maksud terdakwa adalah menjanjikannya secarapribadi;Bahwa terdakwa juga menawarkan sistem pembelian cash gantungpadahal kebijakan tersebut tidak ada dalam manajemen PT. AgungToyota;Bahwa untuk tanda jadi dan uang muka terdakwa menerima uang darikorban dan langsung menyetorkannya kepada PT. Agung Toyota, untuk13tanda jadi terdakwa menerimanya di hadapan saksi DWI ARYANTOsedangkan untuk uang muka terdakwa mendampingi korbanmenyetorkannya ke PT.