Ditemukan 1044 data
161 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembangunan Proyek PLTG 1x35 MW dan PLTU 1x15 MW di DesaBalai Pungut, Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis senilaiRp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);Kemudian JONDI INDRA BUSTIAN melaporkan kepada Sekretaris Daerah(Sekda) Kabupaten Bengkalis yang dijabat oleh ASMARAN HASAN (alm)selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), lalu hal tersebutdisetujui oleh Sekda Bengkalis;Bahwa YUSRIZAL ANDAYANI melaporkan kepada Bupati BengkalisHERLIYAN SALEH tentang permohonan tambahan setoran modal
158 — 47
Memimpin TAPD ;b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD ;c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah ;d. Memberikan persetujuan pengesahan DPASKPD/ DPPASKPD ;dane. Melaksanakan tugastugas koordinasi pengelolaan keuangandaerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepaladaerah ;11.Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab ataspelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)kepada kepala daerah ;7.
434 — 518
Menyelenggarakan Fasilitasi teknis administratif dalam rangkapelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ;Bahwa nilai proyek yang diajukan oleh Kepala Dinas PemadamKebakaran Kota Tangerang tentang pengadaan mobil tangga pemadamkebakaran tersebut sekitar 12 (dua belas) milyar dan nilai proyekpengadaan mobil tangga pemadam kebakaran yang disetujui 10(sepuluh) milyar;Bahwa yang menjadi dasar saksi dalam rangka menentukan kewajaranharga terhadap mobil tangga tersebut, dengan kondisi tidak
Terbanding/Terdakwa : YOFAN HENGA alias DEDE
198 — 166
rapat badan anggaran tahun 2012-2021;
Kab Gorontalo tentang usulan hibah TA 2020
Nomor: 170/DPRD/2110/X/2019 tanggal 28 oktober 2019
HASRUL, SH
Terdakwa:
Abdul Zainuddin Tanggi Irirwanas Bin Haji Zakaria Irirwanas.
199 — 154
pajak wajib tersebut merupakanbagian dari Laporan Pertanggungjawaban.Bahwa saksi menerangkan dalam proses pengadaan barang wajibberpedoman pada Peraturan PerundanganUndangan tentangPengadaan Barang dan Jasa.Bahwa saksi menerangkan sumber pedoman penggunaan danamerujuk pada RKA atau RAB.Bahwa saksi menerangkan apabila terdapat kegiatan dalam tahapankegiatan Pemilu tetapi tidak dicantumkan dalam RKA maka dilakukanRevisi oleh PPK, Sekretaris maupun oleh Pengguna Anggara (PA) danrevisi diajukan kepada TAPD
133 — 14
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuaidengan tugas dan fungsinya.Dan wewenang Saksi selaku Kadis PU Kab Gorontalo Utara adalah : Menyusun anggaran pada bidang pekerjaan umum, kemudian diajukanke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), setelah disetujui,bersamasama dengan TAPD dibahas bersama dengan BadanAnggaran DPRD Gorontalo Utara; Melaksanakan anggaran sebagaimana yang tercantum didalamDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Pekerjaan
61 — 336 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebaliknya apa yang telah dilakukan oleh pihakPemko Bukittinggi termasuk Terdakwa adalah merupakan tugas mulia danamanah dari APBD yang bertujuan untuk kelancaran pembangunan di KotaBukittinggi dan peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat, halini dapat dilihat dimana sebelum anggaran pengadaan tanah ditampungdalam APBD tahun 2007, pada saat dimulainya rencana APBD (RAPBD)tahun 2007 yang secara intensif telah dibahas dalam rapatrapat panitiaanggaran baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
TEKLI, SE Bin LUNTJI
128 — 38
setelah dilantik barulah saksi mengetahuinya, karena saksi jugaselaku TAPD yang salah satu tugasnya melakukan pengawasanpenggunaan anggaran di lingkungan Pemda Katingan;Bahwa setelah dilantik saksi mengadakan rapat dengan staf dan dalamrapat ini saksi ada dilaporkan oleh Asisten III yakni Sura Paranginangin danterdakwa (Kabag Perbendaharaan) bahwa ada penempatan dana di BTNPondok Pinang Jakarta dalam bentuk Doposito, tapi dalam hal ini yangpenting bagi kami adalah bunganya;Bahwa memang setiap bulan
119 — 52
Sebagai pendamping apabila yangbersangkutan ditugaskan oleh sekretariatDPRD dalam hal kaitannya dengan kegiatanDPRDe Bahwa benar mekanisme penentuan perjalanan dinas di DPRDKota Cimahi yaitu berawal dari Rencana Kerja satu tahun kemudian pembahasanRKA (Rencana Kerja Anggaran) dengan TAPD untuk waktu satu tahun.
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD RIDWAN PATTILOUW
206 — 444
Penyimpangan dalam Proses Penyusunan Anggaran hasilpemeriksaan atas proses penyusunan anggaran menunjukkanbahwa penganggaran Pembangunan WFC Kota Namlea(Reklamasi Pantai) dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA)tidak sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan, sertatidak didukung dengan kertas kerja dan tidak melalui prosespembahasan oleh Tim Angaaran Pemerintah Daerah (TAPD)Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan Hasilpemeriksaan atas proses perencanaan pengadaan menunjukkanbahwa pekerjaan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NI PUTU EKA WIRYASTUTI Diwakili Oleh : NI NENGAH SALIANI, S.H
484 — 62
1(satu) bundel printout Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Kab.Tabanan;
3(tiga) lembar printout proses DID Kab.Tabanan, tertanggal 12/15/2018;
1(satu) lembar printout time line did,8/16/2018
1(satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat TAPD Kabupaten Tabanan tanggal 19 Pebruari 2018 yang sudah dilegalisir;
1(satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat TAPD Kabupaten Tabanan tanggal 23 Nopember 2017 yang sudah
1.FEZA REZA, SH. MH.
2.ATE QUESYINI ILYAS, SH. MH.
3.MULYANA, SH.
4.UCUP SUPRIYATNA, SH.
Terdakwa:
Drs.NURHASAN Bin ENOH
145 — 34
AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
- 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364-DPRD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.
AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
- 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395-DPRD/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan Agenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.
1.FEZA REZA, SH. MH.
2.ATE QUESYINI ILYAS, SH. MH.
3.MULYANA, SH.
4.UCUP SUPRIYATNA, SH.
Terdakwa:
ABDUL AZIS, SH Bin H JAZI
65 — 47
AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
- 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364-DPRD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.
AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
- 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395-DPRD/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan Agenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.
339 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016Selanjutnya JONDI INDRA BUSTIAN melaporkan kepada SekretarisDaerah (sekda) Kabupaten Bengkalis yang dijabat oleh ASMARANHASAN (alm) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintan Daerah (TAPD)dan Sekda menyetujuinya;Bahwa Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI melaporkan kepada BupatiBengkalis HERLIYAN SALEH tentang permohonan tambahan setoranmodal sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untukkegiatan yang telah disepakati tersebut, kKemudian dimasukkan kedalamKUAPPAS untuk dibahas
SYAHLAN MANNASSAI, SH
Terdakwa:
SYAIFUL AKBAR MAKSUM, ST. MT
185 — 204
KementerianPekerjaan Umum kurang lebih 80.000.000.000, (delapan puluh milyarrupiah);Kemudian setelah melalui tahapan Asisten dengan Kementerian PU,Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan dan BPKP PerwakilanGorontalo diperoleh realisasi Anggaran DAK tambahan Tahun 2015senilai 65.000.000.000, (Enam puluh lima milyar rupiah) untukpekerjaan jalan, selanjutnya akan diproses kedalam APBD Perubahantahun 2015;Bahwa sebelum dibahas di DPRD Kota Gorontalo terlebih dahulu dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
HASRUL, SH
Terdakwa:
Siti Hadidjah Iha, S.E Binti Haji Djamhari Lha
212 — 130
pajak wajib tersebut merupakanbagian dari Laporan Pertanggungjawaban.Bahwa saksi menerangkan dalam proses pengadaan barang wajibberpedoman pada Peraturan PerundanganUndangan tentangPengadaan Barang dan Jasa.Bahwa saksi menerangkan sumber pedoman penggunaan danamerujuk pada RKA atau RAB.Bahwa saksi menerangkan apabila terdapat kegiatan dalam tahapankegiatan Pemilu tetapi tidak dicantumkan dalam RKA maka dilakukanRevisi oleh PPK, Sekretaris maupun oleh Pengguna Anggara (PA) danrevisi diajukan kepada TAPD
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
JEO FANDY YOESMAN alias ASIANG
685 — 1129
Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.
- 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.
Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.
130 — 166
satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) 1.20.03 Sekretariat Derah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli).27) Foto copy 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) 1.20.03 Sekretariat Derah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli).28) Foto copy 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Bengkalis Nomor ; 299 / KPTS / IX / 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
Bengkalis selaku Ketua TAPD Nomor : 900 / KEU / 228, tanggal 20 Juli 2011 perihal Penganggaran Belanja PPKD pada RAPBD TA. 2011 dan rincian anggaran Belanja tidak langsung SKPD PPKD (dilegalisir sesuai asli).30) Foto copy 1 (Satu) Bundel RKA PPKD APBD Murni TA. 2012 dengan nilai belanja hibah sebesar Rp. 96.399.100.000,- (sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang merupakan usulan dari Pemerintah Daerah; (dilegalisir sesuai asli).31) 1 (satu) lembar
1.ATE QUESYINI ILYAS, SH. MH.
2.MULYANA, SH.
3.UCUP SUPRIYATNA, SH.
Terdakwa:
RIKA YUSILAWATI, SE Binti Drs H. BAY SUMARTA
131 — 37
AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
- 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364-DPRD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.
AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);
- 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395-DPRD/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan Agenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
383 — 105
592. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kampar Nomor: 910/DPPKA-Angg/92 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 tanggal 19 Januari 2015, ditandatangani oleh JEFRY NOER selaku Bupati Kampar.(satu) bundel dokumen yang tercantum tulisan tangandengan menggunakan tinta warna biru ProsesPenganggaran.1 (satu) lembar fotokopi Instruksi Bupati Kampar Nomor:1907/Tahun 2014 tentang Kewajiban Pendaftaran NPWPCabang/ Lokasi dalam Rangka Pengadaan Barang danJasa di Kabupaten Kampar tangal 1 September 2014,ditandatangani oleh JEFRY NOER selaku Bupati Kampar.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati KamparNomor: 910/DPPKAAngg/92 tentang Penunjukan danPengangkatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD