Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.52. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.53. 1 ( satu ) bundel asli Nota Pengantar Gubernur Jambi Rancangan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD Tahun Anggaran 2018 Disampaikan Oleh Gubernur Jambi Dalam Sidang Paripurna

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);223. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364-DPRD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);227. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395-DPRD/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan Agenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuaidengan tugas dan fungsinya.Dan wewenang Saksi selaku Kadis PU Kab Gorontalo Utara adalah : Menyusun anggaran pada bidang pekerjaan umum, kemudian diajukanke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), setelah disetujui,bersamasama dengan TAPD dibahas bersama dengan BadanAnggaran DPRD Gorontalo Utara; Melaksanakan anggaran sebagaimana yang tercantum didalamDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Pekerjaan

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);223. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364-DPRD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);227. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395-DPRD/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan Agenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.

1(satu) bundel printout Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Kab.Tabanan;
3(tiga) lembar printout proses DID Kab.Tabanan, tertanggal 12/15/2018;
1(satu) lembar printout time line did,8/16/2018
1(satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat TAPD Kabupaten Tabanan tanggal 19 Pebruari 2018 yang sudah dilegalisir;
1(satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat TAPD Kabupaten Tabanan tanggal 23 Nopember 2017 yang sudah

Senin itu tanggal 6 Januari 2020.Bahwa Pada tanggal 7 Januari 2020 pagi hari ada evaluasi TAPD, kemudianjam 12 an ada pelantikan SANADJIHITU SANGADJI.

satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) 1.20.03 Sekretariat Derah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli).27) Foto copy 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) 1.20.03 Sekretariat Derah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli).28) Foto copy 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Bengkalis Nomor ; 299 / KPTS / IX / 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Bengkalis selaku Ketua TAPD Nomor : 900 / KEU / 228, tanggal 20 Juli 2011 perihal Penganggaran Belanja PPKD pada RAPBD TA. 2011 dan rincian anggaran Belanja tidak langsung SKPD PPKD (dilegalisir sesuai asli).30) Foto copy 1 (Satu) Bundel RKA PPKD APBD Murni TA. 2012 dengan nilai belanja hibah sebesar Rp. 96.399.100.000,- (sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang merupakan usulan dari Pemerintah Daerah; (dilegalisir sesuai asli).31) 1 (satu) lembar

592. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kampar Nomor: 910/DPPKA-Angg/92 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 tanggal 19 Januari 2015, ditandatangani oleh JEFRY NOER selaku Bupati Kampar.

(satu) bundel dokumen yang tercantum tulisan tangandengan menggunakan tinta warna biru ProsesPenganggaran.1 (satu) lembar fotokopi Instruksi Bupati Kampar Nomor:1907/Tahun 2014 tentang Kewajiban Pendaftaran NPWPCabang/ Lokasi dalam Rangka Pengadaan Barang danJasa di Kabupaten Kampar tangal 1 September 2014,ditandatangani oleh JEFRY NOER selaku Bupati Kampar.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati KamparNomor: 910/DPPKAAngg/92 tentang Penunjukan danPengangkatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

BPR Bank Salatiga melakukan pemaparan didepan Tim TAPD dan Penyertaan Modal untuk selanjutnya dilakukanpembahasan di TAPD untuk diteruskan ke DPRD.c. Keuntungan PD. BPR Bank Salatiga diperoleh dari pendapatanoperasional, yaitu antara lain:Halaman 103 dari 733 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PN Smg.

Tjkmereka mengatakan bahwa pembahasan Anggaran Tahun 2018mengalami deathlock dangan TIM TAPD, saksi diminta untukmenjembatani; Bahwa menindaklanjuti hal tersebut Saksi ada menghadap SekretarisDaerah kemudian bersamasama menghadap Terdakwa hasilnyadisepakati untuk Anggota DPRD diploting paket pekerjaan sebesar Rp.18 Miliar.

Mereka meminta kepada saksi ANJAR ASMARA untuk disampaikan keSekda selaku Ketua TAPD, lalu saksi ANJAR ASMARA menemui Sekdakemudian bersama Sekda menghadap Terdakwa. Akhirnya Terdakwamenyetujui jatah Anggota DPRD sebesar Rp. 18 Miliar;4.Hal tersebut saksi ANJAR ASMARA sampaikan kepada HENDRYROSYADI untuk menanyakannya kepada Sekda apakah disetujui atautidak.

Srg.Bahwa terkait dokumen alokasi anggaran yang berubah beberapa kalitersebut sebenarnya ingin kami ketahui, namun karena tidak harus wajibtau, maka kami tidak terlalu mengejarnya ;Bahwa ada kemungkinan dengan beberapa perubahan anggarantersebut menyebabkan pelaporan juga kurang lengkap ;Bahwa seharusnya biala ada perubahan anggaran, seharusnya adausulan ke Walikota dan turun ke TAPD namun saksi tidak ingat dasarperaturannya ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah KPU Kota Tangerang melaluimekanisme

dilakukan Verifikasi administrasi masingmasingDesa, kemudian saya mengeluarkan surat permintaan pencairan dana ; Setelah surat tersebut disetujui Sekretaris Daerah kemudian di proses diDinas Keuangan Daerah, kemudian anggaran tersebut masuk ke RekeningADD (Alokasi Dana Desa) Pulau Morotai, dan TPAPD (TunjanganPenghasilan Aparatur Pemerintah Desa) ; Selanjutnya saya melakukan rekapitulasi administrasi kembali danmengeluarkan rekomendasi ke Bank Maluku untuk melakukan pergeserandari Rekening ADD dan TAPD

Rembang selaku Ketua TAPD, denganmerubah peraturan Bupati Rembang Nomor 22 tahun 2014 tanggal 14Agustus 2014 tentang penjabaran perubahan APBD Kab. Rembang TA2014, sesuai dengan Permendagri Nomor 27 tahun 2013 tentangPedoman Penyususunan APBD TA 2014 pada romawi III Kebijakanpenyusunan APBD Poin lainlain pendapatan daerah yang syah angka8.Bahwa setelah diadakan rapat, Sekda Kab. Rembang memerintahkanSKPD (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

acara, waktu itu hanya melaporkan perkembangan penyelesaian venue dan kesiapan tim untuk PON ; Bahwa saksi tidak tahu yang dikatakan Lukman Abbas sudah banyakbiaya yang digunakan itu biaya pribadi atau darimana ; Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ini menyetujui pengusulan Rp. 900juta dan tidak pernah disampaikan Lukman Abbas kalau Terdakwamenyetujui atau Terdakwa memerintahkan; Bahwa setahu saksi mekanisme usulan ke APBN senilai Rp.290.000.000.000, tentu dari Dispora ditembuskan ke Bappedakemudian ke TAPD

; Bahwa pemberian uang oleh SKPD itu langsung, kadangkadang kitatak diberitahu dari mana dana itu, Sekda tidak tahu ; Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memerintahkan kepada Lukman Abbas kasih aja orang yang mintaminta ;Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR491Bahwa saksi tidak ada dengar Terdakwa menyampaikan 500 cukuplah ;Bahwa waktu saksi menyuruh Lukman Abbas lapor kepada Gubernursaat curhat kepada saksi, saksi tidak menanhyakan tanggapan Gubernur ;Bahwa saksi sebagai Sekda adalah Ketua TAPD

BiasanyaBangar sama TAPD mengadakan rapat dan mereka SKPD selalumemanggil mitramitranya itu, setelah itu ada tambah kurangnyasetelah duduk baru sidang tanggapan fraksifraksi untuk rancanganAPBD yang sudah disampaikan.

saksi sendiri tidak adadiarahkan dipaksa dan diancam, sebelum BAP tersebut saksi parafdan tanda tangani ada saksi baca terlebih dahulu ; Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR526Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan revisi Perda Nomor :5 tahun 2008 dan Perda Nomor : 6 tahun 2010 waktu rapat Komidi Ddimana Komisi D waktu itu membahas tentang anggaran Mitra KerjaDispora dimana dalam penyampaian Lukman Abbas tentang venuevenue tapi kami tidak memberikan tanggapan, ketika rapat denganTim TAPD

No.15/Pid.Sus/2013/TIPIKOR.PN.TPI.kepada Pemerintah Daerah, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)kemudian TAPD membahas RKA tersebut dengan Badan Anggaran DewanPerwakilan Daerah (DPRD),selanjutnya disetujui dan di sahkan melalui sidangParipurna DPRD.Bahwa mekanisme Pencairan Dana Hibah KPUD Kab. Karimun Tahun2010/2011 yaitu KPU Mengajukan usulan pencairan Dana ke PemerintahDaerah yang ditujukan ke Bupati, kKemudian Bupati mendisposisikan keSekretaris Daerah.

Dalamkonteks penyusunan APBD, APBD disusun oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD), dalam hal ini, Subbag pembukuan turut serta dalampenyusunan APBD dalam memberikan jumlah Sisa Lebih PerhitunganAnggaran (SILPA) tahun sebelumnya, yang diakomodir pada perubahan APBD.Adapun sesuai dengan penyaluran dana hibah kepada KPUD yang dilakukanberdasarkan perubahan APBD T.A 2010, saya hanya mencatat pengeluaranyang dilakukan setelah perubahan APBD, karena anggaran untuk KPUDtersebut tersedia pada perubahan

Jabar dari mulai tahapan penyusunanRancangan Kegiatan Perencanaan Dinas (RKPD) untuk diusulkan /dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah sebagaiberikut :. Pada awalnya Kepala Dinas memerintahkan (dalam rapat internal sekitar akhirtahun 2011) kepada Bidang Sumber Daya untuk mengadakan Traktor Roda 2(dua) dan Pompa Air,.

tersebutadalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 910/Kep.43Keu/2012, tanggal 2 Januari 2012, tentang PenunjukanPengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pertanian TanamanPangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 ;e Bahwa proses penyusunan Anggaran dari SKPD DinasPertanian Tanaman pangan Provinsi Jawa Barat dari mulaitahapan penyusunan Rancangan Kegiatan Perencanaan Dinas(RKPD) untuk diusulkan / dibahas oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

dan PPAS yang disepakati antara bupatidan DPRD disusunlah rencana anggaran yang kemudian dituangkan kedalamRAPBD untuk diampaikan dan dibahas bersama DPRD yang kemudiandisepakati menjadi APBD selanjutnya atas dasar kesepakatan tersebutdisampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi kemudian hasil evaluasitersebut dijadikan bahan bupati dan DPRD untuk menetapkan peraturan daerahAPBD, dengan terbitnya peraturan daerah APBD disusunlah dan ditetapkanDPPA SKPD oleh Kepala SKPD diteliti oleh tim Teknis TAPD

Setelah dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk olehDPKAD Kabupaten Sumedang lalu diserahkan kepada TAPD (Saksi , KepalaDPKAD dan Direktur RSUD Kabupaten Sumedang) ;Bahwa benar Saksi hanya mengetahui dengan cara memaraf ususlan dariDirektur RSUD Kabupaten Sumedang kepada Bupati Sumedang dan terbitSurat Bupati Sumedang Nomor : 978/3011/RSU tanggal 31 Juli 2009 perihalPermohonan Dana Pembangunan Lanjutan Gedung Instalasi Rawat Jalanyang meminta bantuan dana untuk 11 (sebelas) jenis alat