Ditemukan 11616 data
259 — 170
:Bahwa saksi adalah Anggota Polisi berpangkat Brigadir adalah PenyidikPembantu pada Bareskrim Polri ;Bahwa benar saksi pernah memeriksa saksi Irawan Eddy Riantriko sekitarbulan Oktober 2012 siang hari dan pemeriksaan dilakukan dengan cara tanyajawab, disamping saksi ada Kompol Nur Aini Jamal;Bahwa dalam pemeriksaan saksi Irawan Eddy Riantriko menjawab denganspontan dan dalam pemeriksaan tidak ada penekanan phisik maupunancaman ;Bahwa setelah selesai BAP dibuat diberikan kepada saksi Irawan EddyRiantriko
44 — 10
masih baru" ; Bahwa, terhadap Surat Pemberitahuan dari Tergugat tertanggal 09 Februari 2012 No :0360/LglCCR/Eks/ZRSQ/II/2012 Perihal : Pemberitahuan Lelang tersebut, KemudianPenggugat mengajukan keberatan dengan surat Penggugat tertanggal 24 Februari 2012yang intinya meminta kebijakan/itikad baik dari Tergugat ; Bahwa, Namun Tergugat memberikan jawaban melalui surat tertanggal 27 Februari2012, No: 005/ConsCollExt/I/2012 Perihal : Surat Pemberitahuan yang intinya :Tidak bijaksana bahkan terkesan ada penekanan
TUMPAK MANGASI SITOHANG, SH
Terdakwa:
EDI SUSANTO Als BOGEL
25 — 20
Untukitu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebutsebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error inpersona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsurmateriel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang Perempuan yang bernama EDI SUSANTO Alias BOGEL sebagaiTerdakwa
163 — 56
Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnyamenunjukkan prilaku seorang Prajurit yang masa bodoh, tidakpeduli dan tidak mau tahu adanya larangan keras dariPemerintah dan penekanan dari Kesatuannya tentang bahayapenyalahgunaan Narkotika, padahal Terdakwa telahmengetahui bahwa setiap bentuk penyalahgunaan narkotikasangat dilarang, namun pada kenyataanya hal ini tidakTerdakwa hiraukan melainkan Terdakwa malah ikut melibatkandiri dalam penyalahgunaan narkotika tersebut.3.
38 — 8
dan sisi nilai mutah yangdiberikan;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hatipenerima;Menimbang bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
1.Chandra Saputra Firdaus
2.Apip Pudin
3.Muhamad Ramadan
4.Muhamad Wahyudin
5.Muhamad Bayu Nursugih
6.Gandi Ginanjar
7.Nurul Huda
8.Suparli
9.Dani Andriansyah
10.Sandi Nasrulloh
11.Aa Saepurahman
12.Lilis Suryani
Tergugat:
PT. MILAGROS PUTRA MANDIRI
169 — 42
pemberian suratperingatan sebelumnya dan melalui prosedur yang benar sehinggaperbuatan Tergugat sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan aturanperundangan yang berlaku;Bahwa Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Tergugat tidakmemberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja, layaknya managerialyang Arogan dan tidak beritikad baik, hal mana Tergugat hanyamemperlihatkan saja surat pemutusan hubungan kerja tersebut denganmemaksa Supaya menandatangani berita acara pemutusan hubungan kerjadisertai penekanan
untuk difoto oleh HPnya Penggugat 2 (dua) isi dari Surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) tersebut.Tetapi Penggugat 1 (Satu) sampai dengan Penggugat 11 (sebelas),bersedia mengisi daftar hadir dan tandatangan daftar kehadirantetapi tidak bersedia menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK).Bahwa alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjadengan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 11 sudahdicantumkan di dalam Surat Keputusan Dewan Direktur tentangPemutusan Hubungan Kerja.Bahwa tidak pernah ada penekanan
224 — 149
Selain..........ooDoSelain argumentasi di atas, terdapat Kaedah Hukum yang timbul dari YurisprudensiMahkamah Agung RI dalam Perkara No. 209 K/TUN/2004 tanggal 14 Oktober2004 yang pada intinya menyatakan : suatu Perseroan Terbatas (PT) yangbertindak sebagai Pembeli atas PT lain, tidak memiliki kwalitas atau standinguntuk menggugat suatu Keputusan TUN yang menyangkut PT yang akan dibelinyaitu, sepanjang PT pembeli belum melunasi seluruh harga pembelian sebagaimanayang diperjanjikan. diberi penekanan
Indo MultiNiaga diberi penekanan dengan huruf tebal.Berdasarkan dalildalil Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, nampakjelas bahwa pokok sengketa ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan PerjanjianProyek Tujuh Bukit, dimana Penggugat MERASA bahwa haknya sesuai perjanjiantelah dilanggar oleh IMN yang mengajukan permohonan persetujuan pengalihanIUP dari IMN kepada PT. Bumi Suksesindo dan kemudian PT Bumi Suksesindomengajukan permohonan IJUP Eksplorasi kepada PT Damai Suksesindo.
92 — 70
GeloraMegah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agarSaksi Suwandi selaku Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera,memberikan kuasa kepada saksi Jamal Muinzi, selaku direktur CV.DwiMutiara F.M, yang didukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yangdidukungnya (CV.Dwi Mutiara FM kalah dalam pelelangan) untuk dapatmelaksanakan kegiatan pengadaan Interactive Whiteboard tersebut.Hal. 20 dari 78 hal. Put.
GeloraMegah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agarSaksi Suwandi selaku Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera,memberikan kuasa kepada saksi Jamal Muinzi, selaku direktur CV.DwiMutiara F.M, yang didukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yangdidukungnya (CV.Dwi Mutiara FM kalah dalam pelelangan) untuk dapatmelaksanakan kegiatan pengadaan Interactive Whiteboard tersebut.e Selanjutnya, atas tekanan Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan tidakadanya pilihan lain, maka Saksi Suwandi selaku
Prof. Dr. Ir. INDRA JAYA, M.Sc.
Tergugat:
1.RIANI FIRMANSYAH
2.ETTY SETYARSI
3.WENONA MARYAM JAYA
4.PT. Bank MNC Internasional, Tbk
Turut Tergugat:
1.Notaris atau PPAT FARIDAH, SH, Mkn
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional R.I. cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
3.Notaris atau PPAT YOHANNES BUDI KRISTANTO, S.H., M.kn.
243 — 193
Kemudian secarasepihak Tergugat yang sebenarnya bermaksud mengamankan posisinyasebagai kreditur, membuatkan dan atau mengarahkan Tergugat II sebagaidebitur untuk membuat suatu akta otentik dengan seolah olah yang terjadiadalah hubungan hukum jual beli obyek tanah/bangunan agar secarasepihak mudah dalam melakukan penekanan (pemerasan) dan ataueksekusi;5.
Kemudian secara sepihak Tergugat Konpensi yangsebenarnya bermaksud mengamankan posisinya sebagai kreditur,membuatkan dan atau mengarahkan Penggugat Rekonpensi sebagai debituruntuk membuat suatu akta otentik dengan seolah olah yang terjadi adalahhubungan hukum jual beli obyek tanah/bangunan agar secara sepihakmudah dalam melakukan penekanan (pemerasan) dan atau eksekusi;Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.: 22 tanggal 8 Oktober2018 merupakan akibat dari adanya rentetan kronologis yang salingberhubungan
90 — 49
Bahwa sebelum perkara Terdakwa terjadi Kesatuan seringmemberikan pengarahan dan penekanan pada saat jam Komandananggota dilarang dan jangan memakai narkoba.11. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahuinya kapan dan dimanatempat Terdakwa menggunakan narkoba dan narkoba jenis apa yangdigunakan oleh Terdakwa, tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwasebelum perkara ini terjadi tidak pernah dirawat dirumah sakit dandiperiksa oleh dokter khusus karena ketergantungan dengan narkoba.12.
Bahwa sebelum perkara Terdakwa terjadi Kesatuan seringmemberikan pengarahan dan penekanan pada saat jam Komandananggota dilarang dan jangan memakai narkoba.10. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahuinya kapan dan dimanatempat Terdakwa menggunakan narkoba dan narkoba jenis apa yangdigunakan oleh Terdakwa, tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwasebelum perkara ini terjadi tidak pernah dirawat dirumah sakit dandiperiksa oleh dokter khusus karena Terdakwa ketergantungan dengannarkoba.11.
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.
Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndangPengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Muhammad Iswadi, SH
Terdakwa:
Nur Sasongko
439 — 351
Bahwa Saksi mengetahui ada penekanan dariPimpinan TNI apabila seorang anggota TNI melakukanperbuatan Asusila terhadap Keluarga Besar TNI sanksihukumnya sangat berat yaitu pemecatan;19. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa malu sertanama Saksi1 tercemar dan Saksi kecewa Saksi2 telahmengkhianati dan mencederai perkawinan Saksi denganSaksi2; dan20. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi selakusuami sah dari Saksi2 mengadukan perbuatan TerdakwaHal. 18 dari 82 hal.
Bahwa setelah berkumpul kemudian Saksi dan LettuInf Ainul memberikan penekanan atau arahan kepadaTerdakwa dan Saksi2 bahwa apabila ada keluarga yangditinggal Satgas Pamtas membutuhkan sesuatu ataukeperluan lain agar memberitahu kepada Bamin Kompibukan kepada perorangan atau individu, sehingga Baminbeserta beberapa anggota datang membantu agar tidakmenimbulkan fitnah atau halhal yang tidak diinginkan;14.
GINANJAR NUGRAHA SH
Terdakwa:
MOH FAUZI Bin NONO SUKARNO
28 — 7
Tentang Setiap Orang.Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN SbrMenimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Subyek hukumberupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum,didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalahadanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung padapembuktian pada unsur
Terbanding/Tergugat : P.T. Bank MNC International, Tbk
59 — 48
berusahamenekan PENGGUGAT untuk membayar bunga pinjamandengan caraTERGUGATtelah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepadaPENGGUGAT, TERGUGAT mengajukan permohonan PKPU diPengadilan Niaga Jakarta Pusat yang pada pokoknya putusanpermohonan PKPU di tolak Majelis Hakim Pengadilan Nlaga JakartaPusat dan TERGUGAT 2 (dua) kali membuat Laporan Polisi di PolresJakarta Pusat dan Polda Metro Jaya melaporkan PENGGUGATmelakukan perbuatan pidana penggelapan, sehingga hal tersebut dapatdikatagorikan sebagai upaya penekanan
Duplik kami Penasihat HukumTerdakwa yang berjumlah 8 halaman bukanlah sekedar mengulangulang yangdisampaikan pada Pleidooi namun lebih memiliki penekanan dan lebihmelengkapi sebagai tanggapan atas Replik Oditur Militer supaya argumentasihukum kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak bisa terbantahkan lagi.Memang kalimat kami dalam Duplik halaman 8 pada paragraph terakhirsebelum paragraph penutup ada yang berbunyi : sehingga dengan ini kamitetap pada pendirian kami semula dan permohonan kami atas diri
Upen Jaya Supena
Terdakwa:
Erfan Febrianto
239 — 81
Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebutditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dandilanjutkan dengan penekanan dari masingmasing KomandanKesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa , selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan sudah sering mendengar penekanantentang penyalahgunaan Narkotika baik didalam penyuluhansatuan maupun melalui media sosial, namun hal ini tidak pernahdiindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat didalamnya padahal Terdakwa selaku anggota
126 — 56
Belum ada definisi bakuHalaman 36 dari 42 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Slw.mengenai pengertian advokasi akan tetapi apabila diamati dari pola tindakanatau gerakan yang dilakukan maka gerakan advokasi dapat berupa tindakantindakan pendampingan, penekanan, dan tindakan mempengaruhi.
147 — 62
Bahwa isi perjanjian demikian menurutpengadilan adalah merupakan penyelundupan kepentinganddengan itikad tidak baik dan adanya penyalahgunaankeadaan oleh Tergugat IIT karena Tergugat II sudahmemperoleh pembeli yaitu Tergugat I, maka segala caradilakukan untuk mengundang BAHARUDDIN KUDU ke rumahKUNDING dan surat perjanjian sudah dipersiapkan dandilakukan penekanan agar BAHARUDDIN KUDU menandatanganisurat perjanjian dimaksud ;Menimbang, bahwa oleh karena bukti TII8 tersebut ternyatadidasarkan atas
TRIADI SULISTIO Anak Dari THIO SUY TJONG
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN R.I DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
193 — 48
9.570.000.000 kepada Pemohon sebagaipenggugat dalam perkara tersebut, sehingga sangatlah tidak beralasanhukum apabila laporan Widodo Agus Hartono dijadikan dasar untukmemproses perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berujung padapenetapan tersangka terhadap Pemohon, padahal 7 (tujuh) bulansebelumnya telah terdapat putusan perkara perdata Nomor:70/PDT.G/2015/PN.Smr, 22 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde), tentunya hal ini adalah akalakalan Termohon untuk melakukan penekanan
184 — 116
dan sisi nilai mutah yangdiberikan ;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hatipenerima ;Menimbang bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan