Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Palembang Nomor13/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg., Pemohon hanya dikenai pidanapokok dan tidak ada pidana tambahan berupa pencabutan hakpolitik. (Bukti P5);4.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan NomorSprin.PPP27/0126/05/2016 Juncto Surat Penyerahan Terpidana anLucianty kepada Lp Wanita Klas Il Palembang NomorB30/Han/Eks/26/05/2016 Juncto Berita Acara Penerimaan UangDenda Nomor BA12/26.Ek.2a/05/2016 Juncto Berita AcaraPenerimaan Biaya Perkara Nomor BA31/26.Ek.5a/05/2016 Junctosurat Keputusan LP Wanita Klas Il A Palembang NomorW6.Pas3.PK.01.05.03892 Tahun 2016 Juncto Surat PengakhiranBimbingan Nomor W6.PAS.20.PK.01.05.10789/2017, yangberdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor

Fotokopi Putusan Pengadilan Tipikor Palembang Nomor13/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg (Bukti P5);6. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidana Badan)Nomor BA31/26Ek.1/05/2016 (Bukti P6);7. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan NomorSprin.PPP27/0126/05/2016 (Bukti P7);8. Fotokopi Surat Penyerahan Terpidana an Lucianty kepada Lp WanitaKlas I Palembang Nomor B30/Han/Eks/26/05/2016 (Bukti P8);9.

PUTUSANNo. 1240 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AMAR HAMZAH ;Tempat lahir : Padang Sidempuan;Umur/Tanggallahir : 29 tahun/01 Maret 1984 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Simpang V Pasar Il Jalan Mesjid GangSedulur, Kelurahan Helvetia, KecamatanMedan Helvetia, Kotamadya Medan;Agama : Islam ;Pekerjaan

Mohamad Askin, S.H., dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehHal. 31 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd./Dr.

Oleh karennya patut untuk ditolak atau dikesampingkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, karena Hakim yangmengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Jantho (Judex Factie) telahtepat dan benar dalam menyimpulkan perkara ini dengan mencermati faktafakta, mempertimbangkan buktibukti dan saksisaksi.2.

mengajukanpembuktian dalam perkara a quo.14.Bahwa oleh karena judex factie dalam memutuskan perkara telahmenerapkan hukum dan/atau telah menerapkan hukum sebagaimanamestinya, maka mohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh berkenan menguatkan putusan Pengadilan Negeri JanthoNomor 4/Pdt.G/2019/PNJth, tanggal tanggal 28 Agustus 2019, yangdimohonkan Banding tersebut;Berdasarkan alasanalasan yang telah Terbanding kemukakan di atas,maka mohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor

Haltersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dariLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil,Menengah (LPDBKUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di KotaMakassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR704/PW21/5/2016 tanggal26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan Kerugiankeuangan Negara yaitu. dari kerugian Negara sebesar Rp.5.000.000.000, (Lima

Haltersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dariLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil,Menengah (LPDBKUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di KotaMakassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR704/PW21/5/2016 tanggal26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan Kerugiankeuangan Negara yaitu. dari kerugian Negara sebesarRp. 5.000.000.000, (Lima

Tanggal 17 Nopember 2001;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara;" Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;" Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan Terdakwa serta BarangBukti yang diajukan dipersidangan; Telah mendengar Tuntutan Pidana

MARPAUNG, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selakuHakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari itu juga KAMIS, tanggal 1 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Maijelis tersebut,dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh JAHYA AMUJADI, SH., selakuPanitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum, serta dihadiri pula olehterdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa.HakimHakim Anggota tsb, Hakim Ketua Majelis tsb,1. MARSIDIN NAWAWI, SH. MH.

tanggal 4 Maret2017;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan13 April 2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 14 April2017 sampai dengan 13 Mei 2017;Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei2017 ;Majelis Hakim sejak tanggal23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 22 Juni2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh sejaktanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.TUNTUTAN : Penuntut Umum telah mengajukan danmembacakan Tuntutannya terhadap Terdakwa dipersidangan,sebagaimana surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.NO.REG.PERKARA : PDS02/RP9/Ft.1/01/2016, tertanggal 11April 2016, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal danhari itu juga yang pada pokoknya memohon kepada MajelisHakim Tipikor

Tipikor/2015/PN.Kdi:TuntutanHal. 25 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/20161. Menyatakan Terdakwa Drs.

PUTUSANNO. 24/PID.SUS/2012/P.TIPIKORBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Acehyang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraperkara pidana pada pengadilantingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ADMAN, SH.M.Si;Tempat lahir : Pidie;Umur atau tanggal lahir : 51 tahun/ 07 Agustus 1960;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Gampong Cot Rheng Kec.

PRINT490/N.1.12/Fd.2/09/2012 dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 13 September 2012 sampaidengan 02 Oktober 2012;5 Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, tanggal 19 September 2012 No.24/Pen.Pid. Sus/2012/PNBNA, dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 19September 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012;Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya H.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta, tanggal 26 Mei 2016,Nomor : 10 /Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.Yyk tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara ini; Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggaltanggal 26 Mei 2016, Nomor : 10 /Pen.Pid.SusTPK/2016/PN. Yyk;Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 30 Mei 20 Mei2016Nomor :10/Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 21Februari 2017 sampai dengan 22 Maret 2017;Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN Ksp8.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejaktanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 April 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAKARIA, S.H. dariYAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN ACEH TAMIANG,beralamat di jalan Batas Landuh Kota Lintang No.42 Kecamatan Kota KualaSimpang Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Penetapan PenunjukanNomor 300/Pen.Pid.Sus/2016/PN Ksp tanggal 7 Desember 2016;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala

PUTUSAN SELA NOMOR : 16/PIDSUS/TIPIKOR /2013/PN.PL.RDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yangmengadili perkaraperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Selasebagai berikut; Nama lengkap : Ir.MARCONI STENLY Bin A.BOEKIT; Tempat Lahir : Bintangninggt; .~..~..Umur/Tgl. Lahir : 56 Tahun / 24 Maret 1957; Jenis Kelamin Ae eg eee rn rnKebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jl.

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 31 Mei 2013 s/dtanggal 29 Juni 2013 ;n Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WIKARYAF.DIRUN,SH., Advokat yang berkantor pada Kantor AdvokatPengacara WIKARYAF.DIRUN,SH & REKAN beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.23 Telp. (0536)3224394 Palangka Raya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2013 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya Nomor : 97/V1/2013/SK/TIPIKOR

., tanggal : 28 September 2012 dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepadaTerdakwa pada tanggal 01 Oktober 2012 ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat keberatannyaterhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukanMemori Banding tertanggal 25 Oktober 2012 kepada PLI.Panitera Muda TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupang padahari dan tanggal itu juga, serta pada hari dan tanggaltersebut Memori Banding disampaikan dengan patut kepadaPenasihat Hukum Terdakwa ; Menimbang, bahwa terhadap

Panitera Muda TIPIKOR pada Pengadilan NegeriKupang pada tanggal 22 Nopember 2012 ; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajariberkas perkara, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2012Sampai dengan tanggal 06 Nopember 2012 sebagaimanasurat Pemberitahuan Untuk mempelajari berkas Nomor :W26U1/2491/HN.01.10/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012 ; Menimbang, bahwa permintaan banding dari PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurutcara serta

Haltersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dariLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil,Menengah (LPDBKUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di KotaMakassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR704/PW21/5/2016 tanggal26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan Kerugiankeuangan Negara yaitu. dari kerugian Negara sebesar Rp.5.000.000.000, (Lima

Haltersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dariLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil,Menengah (LPDBKUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di KotaMakassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR704/PW21/5/2016 tanggal26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan KerugianHim 29 dari 51 him .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKSkeuangan Negara yaitu

,MM...dst; adalah tidak benar sebab putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03Februari 2015 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo,sehingga kesalahan pencantuman tanggal Putusan pada SK Bupatitersebut adalah cacat Yuridis, karena mengandung ketidakbenaran;2.

Artinya PENGGUGAT tidak dapatdiberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS menurut Pasal 9 huruf aPP Nomor 32 Tahun 1979 karena pasal ini mengatur delik pidana biasaHalaman 9 dari 34 Halaman Putusan Perkara No. 29/G/2019/PTUN.GTO1.2.dalam KUHP (belum ada UU Tipikor), sedangkan PENGGUGAT melakukanperbuatan tindak pidana korupsi (tindak pidana khusus).Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB).Bahwa dasar hukum yang digunakan TERGUGAT untuk memberhentikanPENGGUGAT

Rp. 5.000,00 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH3. Pemberkasan ........ Rp.139.000,00 WAKIL PANITERAJumlah ....... Rp.150.000,00T. TARMULI, S.HNIP: 19611231 198503 1029Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PTBNA

Provisi : Menolak permohonan provisi untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi : Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan PermohonanBanding Nomor 64/Pdt.G/2014/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri/PHI/Tipikor

TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA., tanggal9 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa danPenuntut Umum tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.,tanggal 6 Februari 2013, yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI1.

AMSAR YOENAGA, SHPANITERA PENGGANTISalinan yang sama bunyinya oleh :d.t.oPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPit. PANITERA SAYED MAHFUD, SHH. SAID SALEM, SH.MH17

diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa,maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa dalammemori bandingnya adalah keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:1 Bahwa Judex Factie telah tidak secara cermat mempertimbangkan substansipleidoi (nota pembelaan) Terdakwa dalam pertimbangan hukum putusannya;2 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsur dengantujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;3 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;4 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahkeliru dan salah dalam pertimbangan

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, Perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2009 Rachmat SR Sampetodingselaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo PT.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatanPerbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,(sepuluh riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari SENEN,tanggal 9 Januari 2017, Oleh kami : BESLIN SIHOMBING,SH,MH selaku Ketua Majelis,JOHN DISTA, SH dan ERIZAL, SH. masingmasing Hakim Ad hoc Tipikor sebagaiAnggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2017 oleh Ketua