Kes dan ANDI JOHAN ARFAH tersebut sebagaiamadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 undangundang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor.20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor.31 Tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi Jo.

Perkara : PDS16/PEKAN/Ft.1/11/2017 tanggal 3 April 2018 Terdakwatelah dituntut sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa tidak terbuktibersalah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001Tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan menbebaskanterdakwa dari dakwaan Primair ;Menyatakan Terdakwa HENDY WIJAYAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan

Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Mataram telah melakukan kekhilafan nyata dalammempertimbangkan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut serta melakukan, yang sesungguhnya unsur tersebut tidakterbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasardakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif subsidaritas yaitu:KESATUPrimair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999Hal 65 dari 74 hal.

dilakukan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi SulawesiBarat dengan rincian sebagai berikut : N Uraian Nilai a Jumlah raalisasi pembayaran sesuai Rp.1.186.875.000,00kontrak b Jumlah Realisasi penyaluran benih padi Rp.653.637.500berdasarkan BAP Penyidik dan hasilKlarifikasi Kelompok Tani penerima danPPL G Jumlah Kerugian Keuangan Rp.551.237.500 Negara (ab) Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALW/I bersamasamadengan WAWAN GUNAVWAN tersebut diatas, diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangHalaman 24 dari 100 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS.TPK/2020/PT MKSUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

ISHAK IBRAHIM, M.Pd, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UUR.I No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidanadalam dakwaan Primair;2.

tidak dapatmenemukan tanda bukti pengeluarannya. 4 Silpa per 31 Desember (menurut saldo bank) 295.320.494, Sub Jumlah Nilai Pendapatan yang belum tercatat 1.367.904.863, 5 Selisih lebih atas hasil perhitungan perbandingan 7.573.000,antara LPJ dengan realisasi pekerjaan yangterpasang. 6 Total pengeluaran didukung dengan Bukti 300.821 .474,(Pengeluaran 1+2+3) Sub Jumlah (456) 1.059.510.389, Pembulatan 1.059.510.000, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)Halaman 31 Putusan Perkara No. 9/PID.SUSTPK/2019/PT SMGUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

sembilan puluh tujuh ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakahberdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapatdipersalahkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam SuratDakwaan ; Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 14/Pid.TIPIKOR/2013/PN.ABMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR: Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

denganPekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi tahap II sebesar Rp.12.027.273,18, ; bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian negara tersebut sejumlah Rp15.009.000 (lima belas juta sembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yang telahterbukti di persidangan tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum denganDakwaan Alternatif , yaitu :Pertama : melanggar pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang undangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55Ayat ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;AtauKedua : melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang undang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 Ayat 1 ke 1KUHP jo.

Menyatakan terdakwa RUSMIN NURIADIN, ST, M.PAterbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31Halaman 2/186 Putusan No. 77/ Pid SusIPK/2018/PN.KdiTahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

pajak PPN 10,00% dan tidakdipungut, sebesar Ri 8.995.000,00(1)Nilai SP2D dibayarkan atas SPKyang telah memperhitung kan pajakPPN 10,00%, tetapi tidak dipungutRp98.945.000,00(2) NilaiSP2D dibayarkan atas SPK tidaktermasuk pajak PPN 10,00% (atauPajak PPN 10,00 % dipungut)Rp89.950.000,00Kelebihan pembayaran Rp 8.995,000,00(5) Jumlah kerugian keuangan negara Rp935.662,500,00Jumlah Z) dikurang 2), 3), dan 4) Bahwa perbuatan terdakwa RUSMIN NURIADIN, ST, M.AP., sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndangHalaman 176/186 Putusan No. 77/ Pid SusTPK/2018/ PN.

sebesarRp. 1.088.498.366,00, sesuai dengan Keterangan Ahli dari Badan PengawasanDan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomor: SRHalaman 35 dar 213 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN Tte175/PW33/5/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Laporan Audit Dalam RangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan AnggaranBelanja Barang/Jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten HalmaheraBarat Tahun 2015.on= Perbuatan Terdakwa Rahmad, SE sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU No. 20 Tahun 2001. 222222 202202 SUBSIDAIR:eoarrs Bahwa Terdakwa RAHMAD, SE Pengawai Negeri Sipil pada PemerintahDaerah Kabupaten Halmahera Barat dengan jabatan sebagai Bendaharapengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor:66/KPTS/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaranpada Satuan Kerja Sekretariat

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3)Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR : Melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor. 20

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufb, (2), (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurunsumya adalah sebagaiberikut:1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;4.

Masyarakat(LPPM) Adi Luhung Surabaya sebesar Rp.217.325.000 (dua ratus tujuh belasjuta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan saksi SUTEJO,telah menguntungkan pihak LPPM ADI LUHUNG selaku lembaga pelaksanaketiga kegiatan pelatihan tersebut atau setidaktidaknya telah menguntungkanpihak lain yang tidak berkaitan dengan ketiga kegiatan pelatihan tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa RATNO EDI SULISTYOWIDI yang berkedudukan selakuSekretaris Pemberdayaan Potensi Masyarakat Adi Luhung dengan alamat Jl.

Rp.1.858,743.410,aonnennnnnnn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU NO. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas UU NO.31 Tahun1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. SUBSIDIAIR :manonnnnne Bahwa terdakwa Drs. H.

persidangan seluruhnya dianggapturut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengansurat dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaitu :Primer :sence nneenee Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UU NO. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas UU NO.31 Tahun1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

(lima ratus tiga puluhenam juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah) sesuaiLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan TengahNomor : SR449/PW15/11/2013 tanggal 13 Nopember 2013, atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut ;w Perbuatan Terdakwa Ari Eraini,SKM binti Christian Murni sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;SUBSIDAIR ;w Bahwa ia terdakwa ARI ERAINI, SKM.MKM selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembangunan Peningkatan Pustu Flamboyan Barumenjadi Puskesmas Flamboyan Baru Tahun

yang terberat sampai yang teringanancaman hukumannya ;Menimbang,bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatsubsidaritas,maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primerdan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkanlagi,sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanprimair Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat (2),(3) Undang Undang No.31 Tahun1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana yangunsur unsurnya adalah sebagai berikut ;1.

KHUSNI TAMRIN Bin ASLORI (Alm.) tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair PenuntutUmum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;Menyatakan Terdakwa M.

mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara subsidiaritas, sebagai berikut:PRIMAIR: Didakwa melanggar ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1KUHP;SUBSIDIAIR: Didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 jo.

., tidak terbukti secarasah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam DakwaanKesatu Primair ;2. Membebaskan terdakwa Oktavianus Sitompul, S.Com.,dari Dakwaan KesatuPrimair ;3.

) PropinsiBanten Nomor : SR876/PW09/5/2014 tanggal 22 Agustus 2014 perihal :Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan PeningkatanJalan Batas Kota Serang Batas Kota Tangerang Tahun 2012 sebesarRp. 1.230.359.918,02 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratuslima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas rupiah komanol dua sen).Perbuatan terdakwa OKTAVIANUS SITOMPUL, S.Com sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :wonnnn n= Bahwa terdakwa OKTAVIANUS SITOMPUL, S.Com selaku DirekturPT.

Menyatakan Terdakwa Drs.TASLIM ATAN Bin ATAN LADJIM tidakbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair danmembebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.32.

Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Subsidairitas (berlapis) yaitu:PRIMAIR melanggar pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal

suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 337 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPkK/2019/PN GtoSetelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli, pemeriksaan setempat danTerdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa RICKY NANGOY tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP;2.

Jumlah kekurangan Fisik Pekerjaan (1 2 ) 1.604.690.196,00Pengembalian atas Temuan Audit BPK (sudah disetor) 152.344.554,00Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 4 ) 1.452.345.642,00 Perbuatan terdakwa RICKY NANGOY tersebut sebagaiamana diatur dandiancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal

Kepala Desa Lamajanqg) adalah sebesarRp.113.048.523: Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatanTerdakwa tersebut dapat terbukti memenuhi unsurunsur tindak pidana dalamPasal yang didakwa oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan sebagai berikut :PRIMAIR :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkanDakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganHalaman 118 dari 150 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2019/PN BdgUU RI No. 20 Tahun 2001

tiga puluh juta sembilan ratus lima riburupiah) dan terdapat penyetoran ke kas negara padatanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp.1.589.803.200,(satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan jutadelapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah) sehinggaterdapat kerugian keuangan negara sebesarRp.897.391.800, (delapan ratus sembilan puluhtujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapanratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut.Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jopasal 55 ayat 1 ke1KUHP. 22222 22222222222 n 2 non nn eneSUBSIDIAIR Bahwa terdakwa Ir.

terpenuhi dan Majelis meyakini adanyakesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkaraini tidak ditemukan halhal yang dapat menghapuskanpertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupunkarena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harusmempertanggung jawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harusdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya tersebutterlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindakpidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangantelah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN BglDakwaan Primair :Melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Dakwaan Subsidair :Melanggar Pasal 3 Jo.

Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN Bglsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo.