Ditemukan 23750 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0063/Pdt.P/2019/PA.Lmg Tanggal 9 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 1
9 — 1
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :arbadl bye ae JI We eLYl 9 aiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan ;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3)Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007,maka Pegawai Pencatat nikah
Register : 29-08-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 565/Pdt.P/2017/PA.Kbm Tanggal 20 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
14 — 0
14 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentangPerubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, sertaSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal inisesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83yang berbunyi :Sowuckl bau Ae ol a ale A paiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan
Register : 12-08-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 459/Pdt.P/2019/PA.Kbm Tanggal 20 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 1
9 — 1
* i od L AArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;maka nama dan tanggal lahir Pemohon, Eko Setiadji bin Poniman yangtercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0402/63/IX/2011 tanggal 12September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKutasari Kabupaten Purbalingga serta nama dan tanggal lahir Pemohon yangtertera dalam Akta Cerai nomor 1702/AC/2019/PA.Kobm tanggal 7 Agustus2019, Eko Setiadji bin Poniman, umur 28 tahun yang dikeluarkan oleh KantorPengadilan
Register : 10-10-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 224/Pdt.P/2017/PA.Bjn Tanggal 30 Oktober 2017 — PEMOHON
13 — 1
13 — 1
/Pdt.P/20/PA.Bjn.Asyoah wan Nadhair halaman 83;do dialls Je gis dae ll gle ale Ab puntArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesualdengan kemaslahatan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakimdalam permusyawaratannya berpendapat bahwa dalil permohonanPemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitumangka
Register : 21-11-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PA BENGKALIS Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Bkls Tanggal 9 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
43 — 6
43 — 6
Hal inisesuai dengan Qaidah Ushul Figh dalam kitab alAsybah Wan Nadhaarr,halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :Lo 9 Wolo Sluis Iycrd wigte WoolraArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";Dan juga qgaidah fighiyah yang berbunyi sebagai berikut :WLoacd wI> ye pitivo awl aol 59Artinya : Menghindari kemudharatan harus didahulukan dari padamengambil manfaatMenimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidakterdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam
Register : 12-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 30-09-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 340/Pdt.P/2016/PA.Jbg Tanggal 7 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
8 — 0
8 — 0
W9 paiaxbassLArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya exparte, seluruhkepentingan berada pada para Pemohon, sehingga biaya seluruhnyaHal.9. dari 12 hal. Pen. No 340./Pdt.P/2016/PA.Jbgdibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkandalam amar penetapan ini;Mengingat segala perturan perUndangUndangan yang berlakudan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.
Register : 16-01-2014 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PA PONTIANAK Nomor 35/Pdt.P/2014/PA.Ptk Tanggal 26 Februari 2014 — PEMOHON
10 — 0
10 — 0
11Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi HukumIslam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yangdimaksud pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fighdalam kitab Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang artinya berbunyi sebagai berikut :Artinya:" Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 22-06-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.Lmg. Tanggal 20 Juli 2016 — P
31 — 3
31 — 3
Gi puoiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongandiperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calonsuaminya tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal
Register : 23-05-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 156/Pdt.P/2017/PA.TA Tanggal 5 Juni 2017 — Pemohon
17 — 4
17 — 4
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsyobah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
Register : 31-07-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 442/Pdt.P/2019/PA.Kbm Tanggal 15 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 0
11 — 0
naArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, oleh karenanyapetitum angka 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1
Register : 17-07-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 211/Pdt.P/2017/PA.TA Tanggal 31 Juli 2017 — Pemohon
17 — 7
17 — 7
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Penetapan DISKA, nomor 021 1/Pdt.P/2017/PA.TA Halaman 9 dari 11Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan
Register : 10-02-2016 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.TA Tanggal 22 Februari 2016 — Pemohon dan Istrinya
13 — 2
13 — 2
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :doledh bg dc JJ te pled 8 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angkatiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini
Register : 12-03-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA CIAMIS Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.Cms Tanggal 5 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
10 — 1
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah ushul fiqhsebagai berikut:arboodh logic ac ,JI we el Vl 9 poiArtinya:Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalampenetapan ini dianggap dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, petitum permohonan Pemohon memberikan dispensasi kepada Pemohonuntuk menikahkan anak Pemohon dengan calon
Register : 09-11-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 489/Pdt.P/2016/PA.Kbm Tanggal 23 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
14 — 0
14 — 0
4 Penetapan Nomor : 0489/Pat.P/2016/PA.Kbm.Lembar 7 dari 9 halamanArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
Register : 29-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Jbg Tanggal 12 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 9
11 — 9
pendukung yang cukup, dan hal ini telahdilakukan oleh para Pemohon yaitu karena anak para Pemohon dan calonsuaminya sudah melakukan hubungan badan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkananaknya dipandang lebin besar maslahah dan manfaatnya dari padamafsadatnya, sesuai dengan qaidah fighiyyah:Asybah wan Nadhaair halaman 83;Haband te gic hue iI be ple 4 petArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
Register : 15-02-2016 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PA CILACAP Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Clp Tanggal 2 Maret 2016 — pemohon
11 — 0
11 — 0
de gis datunallsArtinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya", 2n nn nnn nnn non non nnn nnn nn nnn nn nnMenimbang, bahwa bedasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut diatas permohonan pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan
Register : 02-08-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 0198/Pdt.P/2016/PA.Pwd Tanggal 15 Agustus 2016 — pemhoon
12 — 4
12 — 4
Penjelasan Pasal 49 ayat (8) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenaitu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlumengemukakan qaidah fighiyyah yang berbunyi:Aatwaalls be gia dc pl) le play) Cd pactArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan
Register : 11-10-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 317/Pdt.P/2017/PA.TA Tanggal 26 Oktober 2017 — Pemohon I dan Pemohon II
25 — 0
25 — 0
Kabupaten Tulungagung adalah patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk perkara ini Majelis Hakim perlu mengetangahkankaidah hukum yang berbunyi:doclall bye eS cle ale) GO paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan,Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pencatatan perkawinan yangberarti perkaranya termasuk bidang perkawinan, maka sesuai denganHalaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2017/PA.TAketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubahdengan
Register : 08-04-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PA SANGGAU Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.Sgu Tanggal 22 April 2015 — Pemohon
59 — 3
59 — 3
berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuanbaik, Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung Khairunnisa dan telahyang telah menerima penyerahan Khairunnisa dari ibu kandungnya YosnitaMuthmainnah, sudah sepatutnya ditetapkan sebagai Wali dari anak tersebut;Menimbang, bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan kaidah Usul Fiqihdalam Kitab Al Asyabah Wannadhoir, halaman 128 yang kemudian diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :floss IL ,csa wigloa sVosolnaArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 27-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.Kbm Tanggal 12 April 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan NamaKeluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran MenteriDalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalilsyari dalam kitab Asybah wan Nadghaair halaman 83 yang berbunyi :Penetapan NomorHalaman 8 dari 10 halamandoch baie Le dl de ply) neArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya