Ditemukan 37243 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 B/PK/PJK/2018
Tanggal 19 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MEGASURYA MAS;
199 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 154 B/PK/Pjk/2018hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut: Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP767/WBC.10/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan menetapkan bahwatidak ada Bea Keluar yang terhutang atau Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut66822/PP/M.XVII A/40/2015, tanggal 10
Register : 22-06-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
Susanto
Tergugat:
1.Muzenah
2.Sofia Safira
13626
  • Menghukum TERGUGGAT untuk membayar kerugian materil pajakpenjual dan pajak PBB Terhutang, dan Tagihantagihan seperti air, listrik,dan sebagai nya. Yang belum di ketahui pemakaiannya sampai sekarang;Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst.5. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipunada upaya banding;6.
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1138 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MEGASURYA MAS
32848 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1138/B/PK/Pjk/2021peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put66890/PP/M.XVII A/40/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada MajelisHakim Yang Terhormat agar dapat membatalkan Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai No.KEP1249/WBC.10/2014, tanggal 21 Oktober2014, dan menetapkan bahwa tidak ada Bea Keluar yang terhutang
Putus : 09-10-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163/C/PK/PJK/2012
Tanggal 9 Oktober 2012 — PT. SETIA BUDI GUNA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesar Rp.179.882.599,00 yang masih merupakan pokoksengketa; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut perhitunganPemohon Banding yang sebenarnya adalah sebagai berikut: Peredaran Usaha Rp.29.551.892.549,00Harga Pokok Penjualan Rp.28.838.813.662,00Laba Bruto Usaha Rp.713.078.887,00Penghasilan Bruto di Luar Usaha Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 713.078.887,00Pengurangan Penghasilan Bruto Rp.1.836.684.696,00Jumlah Penghasilan (Rugi) Netto (Rp.1.123.605.809,00) Penghasilan Kena Pajak PPh Terhutang
Register : 23-04-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 14-06-2016
Putusan MS BIREUEN Nomor 163/Pdt.G/2015/MS Bir
Tanggal 25 Maret 2015 — Penggugat Vs Tergugat
138
  • No.0058/Pdt.G/2015/MS Bir.Jika keluar untuk bekerja tidak lagi pulang sampai larut malam;Akan selalu transparan terhadap penghasilan yang di dapati baik sedikit ataubanyak dan seluruh penghasilan tersebut akan diguna untuk memenuhikebutuhan keluarga;Akan membayar utang mahar Penggugat sebesar 3(tiga) mayam emas yangmasih terhutang,namun tidak dalam tempo segera karena saat ini Tergugatbelum ada pekerjaan tetap;Pasal 2 : Nur Asma binti M Daud (Penggugat) berjanji sebagai berikut;Akan melaksanakan
Register : 18-08-2015 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 20-08-2019
Putusan PA SURAKARTA Nomor 0519/Pdt.G/2015/PA.Ska
Tanggal 19 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
307
  • Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

    2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

    3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) b ulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

    4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang

    Menghukum Tergugat Rekonpensi untukmembayar nafkah terhutang selama 19 bulankepada Penggugat Rekonpensi = sejumlahRp 19.000.000, (sembilan belas juta5. Menetapkan hak asuh anak yang bernamaRajatya Dalona Gustar Vegalion dibawah asuhanPenggugat Rekonpensi;6.
Register : 03-08-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 08-03-2016
Putusan PA SEMARANG Nomor 1805/Pdt.G/2015/PA.Smg
Tanggal 16 Februari 2016 — Pemohon lawan Termohon
167
  • Nafkah terhutang Rp.99.000.000, (sembilan puluh sembilan juta rupiah);Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);Mutah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);p oO DNNafkah untuk seorang perbulan Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohonmenyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 27 September 2015, yangintinya adalah Pemohon tetap ingin mencerai Termohon dan hanyamenyanggupi permintaan Termohon yaitu :1.
Register : 28-09-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 14-07-2012
Putusan PA JAMBI Nomor 664/Pdt.G/2011/PA.Jmb
Tanggal 22 Februari 2012 — Penggugat vs Tergugat
140
  • Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadapsedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menguasakannya kepada orang lain,padahal ia sesuai relaas panggilan telah dipanggil dengan sepatutnya, dan tidak pulaternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;Bahwa Penggugat selaku Pegawai negeri Sipil telah
Register : 25-02-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 09-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 39/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — Ir. RIMHOT TURNIP, dkk;KEPALA KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN
8460
  • Oleh karena sesuai ketentuan tersebutmaka Para Pemohon mempunyai hak menurut hukum mendapatkan suratpengantar yaitu PM1 untuk selanjutnya dapat dipergunakan dipergunakanHalaman 33 dari 92 halaman Putusan Nomor: 39/G/2016/PTUNJKT.14.15.menyelesaikan pengurusan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta;Bahwa sendainya Tergugat menganggap terdapat kekurangan dalam berkaspermohonan Pemohonan in casu Para Penggugat maka Tergugatsesungguhnya
    (Fotokopi sesuai dengan asii);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 atas namaWajib Pajak Tapi Erilla Lubis. (Fotokopi sesuai dengan asli);Sertipikat Hak Milik No.4330/Petukangan Selatan, tanggal 20Desember 1994, Gambar Situasi No. 2198/1993, tanggal2851993, atas nama Nyonya Hanny Sri Handayani.
    (Fotokopi dari fotokopi);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016, atas namaWajib Pajak MGD Sitanggang. (Fotokopi sesuai dengan asli);100. Bukti P25101. Bukti P26102. Bukti P27103. Bukti P28104. Bukti P29105. Bukti P30Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013 atas namaWajib Pajak Siti Utami. (Fotokopi dari fotokopi);Akta Jual Beli No. 766/JS/1987 yang dibuat oleh dandihadapan Drs.
    (Fotokopi dari fotokopi);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2015, atas nama Wajib Pajak AntonHaryono. (Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2014, atas nama Wajib Pajak Dra. HerminaSiregar.
    bangunan atas nama Para Penggugat (bukti P6sampai dengan bukti P17 dan P30), Sertipikat Hak Guna Bangunan (buktiP18, P19, P28), Akta Jual Beli (bukti P21, P26, P27) untukmendaftarkan Objek/Subjek Pajak atas 80 Kepala Keluarga;Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 007/BSA/II/2016, tertanggal 18 Februari2016, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah bersurat kepadaGubernur DKI Jakarta, Perihal: Mohon Perlindungan Hukum atas penolakanTergugat terhadap permohonan untuk pengurusan Surat PemberitahuanPajak Terhutang
Register : 06-01-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bkn
Tanggal 23 Maret 2021 — Penggugat:
PT BPR Artha Margahayu
Tergugat:
1.Guspar Efendi
2.Jamilah
7532
  • Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dengan suku pinjaman menjadiatau tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) flat pertahun danjangka waktu 120 (Seratus dua puluh) bulan terhitung mulai tanggal 06Februari 2009 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019 yang manaangsuran perbulannya menjadi Rp. 1.866.175, (Satu juta delapan ratusenam puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dan pada poinlainnya dituliskan dan disepakati bahwa guna menjamin seluruhpembayaran kembali segala sesuatu yang terhutang
    71.500.000, (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengansuku pinjaman menjadi atau tetap sebesar 8% (delapan persen) flatpertahun dan jangka waktu 96 (Sembilan puluh enam) bulan terhitungmulai tanggal 30 April 2010 sampai dengan tanggal 30 April 2018 yangmana angsuran perbulannya menjadi Rp. 1.221.459, (satu juta duaratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), danpada poin lainnya dituliskan dan disepakati bahwa guna menjaminselurun pembayaran kembali segala sesuatu yang terhutang
Putus : 09-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN KALABAHI Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Klb
Tanggal 9 Nopember 2016 — - AWAD M. WAKID - SUZANA CHANDRA, dkk
10956
  • Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T.B.101 ;2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T.B.102;3.
    Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2005, yang selanjutnya pada fotokopi bukti suratHalaman 59 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2016/PN.Klbtersebut diberi tanda T.B.111,4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2013,, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T.B.112;5.
    Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T.B.113;6. Foto copy Surat Pengakuan tertanggal 15 Juni 2014, yang selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.B.XIV (14) 1;7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2008 An, Imanuel Malimou, yang selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.B.XIV (14)2 ;8.
    Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2013,, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T.B.XIV (14)3;9.
    ,XV, juga telah mengajukan buktibukti tertulis(witten evidences) berupa photo copy sebagai berikut :Halaman 63 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2016/PN.Klbi:Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2016 An, Seltiel Gomang, yang selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.B.XV (15)1, ;. Foto copy Surat tanda terima setoran Tahun 2016, yang selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.B.XV (15).2;.
Register : 04-10-2010 — Putus : 18-11-2010 — Upload : 26-03-2011
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 0334/Pdt.G/2010/PA.Mpw
Tanggal 18 Nopember 2010 — Pemohon v Termohon
181
  • hal ini telah didukung pula oleh keterangan para saksi di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tesebut Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada PenggugatRekonvensi terhitung sejak Juli 2010 sampai Nopember 2010, dengan demikiannafkah terutang yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama 5 (lima)bulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan nilai kepatutandan keadilan; Menimbang, bahwa untuk pembebanan nafkah yang terhutang
    (nafkahmadhiyah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada PenggugatRekonvensi yaitu sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), MajelisHakim menganggap jumlah sebesar itu telah sesuai dengan batas minimal biaya hidupuntuk saat sekarang ini dan sesuai pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi,11oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patutdihukum untuk membayar nafkah yang terhutang (nafkah madhiyah) kepadaPenggugat Rekonvensi sebesar Rp. 250.000
Register : 07-11-2013 — Putus : 28-11-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 373/Pdt.G/2013/PA Plk
Tanggal 28 Nopember 2013 — Pemohon VS Termohon
131
  • Bahwa penyebab lain tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalahmasalah ekonomi, Termohon menuntut hal yang berlebihan kepada Pemohon, sehinggamenyebabkan Pemohon sampai terhutang sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiahditempat Pemohon bekerja; Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar,namun hanya mendengar dari cerita Pemohon saja; Bahwa sejak awal Nopember 2013 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersamalagi, Pemohon yang pergi meninggalkan
    Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis,tetapi sejak Agustus 2010 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan danpertengkaran (vide keterangan dua orang saksi); Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaiseorang suami dan lebih mementingkan diri sendiri, Termohon bersikap kasar kepadaPemohon serta masalah ekonomi rumah tangga di mana Termohon menuntut lebihkepada Pemohon sampai Pemohon terhutang ditempat kerjanya (vide keterangan
Register : 26-07-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1207/Pdt.G/2018/PA.SIT
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
230
  • Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separohapabila gobla al dukhul;d. Memeberikan biaya hadlonah untuk anakanaknya yang belummencapai umur 21 tahun.Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat, untuk itumohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo untukmemutuskan agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugatyaitu :13.a.
    Melunasi mahar yang masih terhutang selurunnya dan separoh apabilagobla al dukhul.d. Memberikan biaya hadlonah untuk anakanaknya yang belummencapai umur 21 tahun.Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh penggugat bahwa tergugat sebagai aparat desa berpenghasilansetian bulan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).Hal 13 dari16 hal put No. 1207/Pdt.G/2018/PA.
Register : 28-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Jmb
Tanggal 20 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
519
  • danmengajaknya pulang kerumah bersama, akan tetapi niat baik Penggugattersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik Tergugat bahkanTergugat mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat.Bahwa oleh Tergugat selama dalam masa perkawinan hingga gugatanperceraian ini diajukan tidak memberikan nafkahn lahir berupa uangbelanja kebutuhan seharihari kepada Penggugat, maka oleh karena ituTergugat membayar atau mengeluarkan biaya nafkah lahir berupa uangbelanja kebutuhan seharihari kepada Penggugat yang terhutang
    MenghukumTergugat untuk memberikan nafkah terhutang sebesar Rp.5.000.000 x 36 bin = Rp. 180.000.000,(seratus delapan puluhn jutarupiah).4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya Azwardi,SH.
Register : 03-01-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA PASURUAN Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Pas
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
100
  • Bahwa Termohon mohon agar Pemohon memberikan hak Termohon berupanafkah terhutang selama 10 bulan seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah);2. Bahwa Termohon juga minta nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesarRp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);3. Bahwa Termohon juga minta agar anak Pemohon dan Termohon yang ikutdengan Termohon diberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah);Hal. 3 Putusan Nomor 0066/Pat.G/209/PA.
    Rekonvensi mendalilkan TermohonRekonvensi telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah yangcukup kepada Pemohon Rekonvensi, oleh karena itu Pemohon Rekonvensimenuntut agar Termohon Rekonvensi membayar nafkah madhiyah kepadaPemohon Rekonvensi selama 10 bulan seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut Termohon Rekonvensi tidakkeberatan dan menerimanya;Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belumdibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang
Register : 06-10-2009 — Putus : 20-01-2010 — Upload : 28-11-2014
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1411/Pdt.G/2009/PA.Sit
Tanggal 20 Januari 2010 — PEMOHON TERMOHON
141
  • syari yang dinyatakan diambilalih sebagai pendapat hukum Majlis Hakim dalam perkara ini sebagaimanatermuat dalam kitab Il'anatut Tholibiin juz IV halaman 85, yang artinya "Makanafkah dan pakaian yang belum dibayar pada masa yang telah lampau menjadihutang suami pada istri, karena hal tersebut sudah ditetapkan sebagaitanggungan suami ;Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut diatas, makaTergugat rekonpensi sebagai suarni diwajibkan membayar nafkah madliyahselama 3 bulan yang belum dibayar (terhutang
    ) kepada penggugat rekonpensi ;Menimbang, bahwa untuk nominal nafkah madliyah yang harus dibayarharus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi sertakewajaran kebutuhan minimal Penggugat Rekonpensi setiap harinyasebagaimana maksud pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974maka untuk hal tersebut dengan berpegang pada asaz keadilan dan kepatutanMajlis menetapkan sebesar Rp.300.000,(Tiga ratus ribu rupiah) perbulan,sehingga nafkah terhutang Tergugat Rekonpensi 3 x Rp.300.000,
Register : 04-05-2010 — Putus : 11-08-2010 — Upload : 30-03-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 688/Pdt.G/2010/PA.Sit
Tanggal 11 Agustus 2010 — PEMOHON TERMOHON
110
  • syar'i yang dinyatakan diambilalih sebagai pendapat hukum Majlis Hakim dalam perkara ini sebagaimanatermuat dalam kitab l'anatut Tholibiin juz IV halaman 85, yang Artinya:"Makanafkah dan pakaian yang belum dibayar pada masa yang telah lampau menjadihutang suami pada istri, karena hal tersebut sudah ditetapkan sebagaitanggungan suami";Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut diatas, makaTergugat rekonpensi sebagai suami diwajibkan membayar nafkah madliyahselama 7bulan yang belum dibayar (terhutang
    ) kepada Penggugatrekonpensi ; Menimbang, bahwa untuk nominal nafkah madliyah yang harusdibayar harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensisebagai nelayan serta kewajaran kebutuhan minimal Pengugat Rekonpensisaetiap harinya, sebagaimana maksud pasal 34 ayat (1) Undangundang No. tahun 1974, maka untuk hal tersebut dengan berpegang pada asaz keadilandan kepatutan Majlis menetapkan sebesar Rp.300.000,(Tiga ratus ribu rupiah)perbulan, sehingga nafkah terhutang Tergugat Rekonpensi 7
Putus : 17-11-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 729 K/Ag/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 —
1612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk memberikan kiswah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga jutarupiah);Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat Rekonvensi sejakbulan September 2013 sampai anak lahir tidak pernah diberikan biayahidup, maka dengan demikian sejak September 2013 sampai sekarang(Juni 2014) sudah sembilan bulan, sehingga rentang waktu selamasembilan bulan tersebut adalah nafkah terhutang (nafkah madyah) yangharus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensidengan rincian yaitu 9 x Rp15.000.000,00 = Rp145.000.000,00
    Nafkah terhutang (nafkah madyah) selama 9 bulan yang dihitungsejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Juni 2014,dengan rincian yaitu 9 x Rp15.000.000,00 = Rp145.000.000,00(seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibayar secarasekaligus kepada Penggugat Rekonvensi (lke Ristiawati binti JodiLucky Riyadi);Menghukum Tergugat Rekonvensi (Dadan Ramdani bin DindinSyamsudin) adalah wajib untuk memberikan biaya hidup anak, biayaHal.4 dari 15 hal.
Register : 10-04-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 0920/Pdt.G/2018/PA.Pwt
Tanggal 3 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
130
  • telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian olehKetua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1); 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : MM, yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKabupaten Banyumas tanggal 21 September 2018 , Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya, ternyata sama,telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos,kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.2); 3.Fotokopi Surat Pemeberitahuan Pajak Terhutang
    Pdt.G/2018/PA.Pwt.Halaman 9 dari 18Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa bukti surat nikah, telahnyata benar bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkanperkawinan menurut tata cara agama Islam, sehingga oleh karena itu sesuaiketentuan pasal 49 Undangundang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Penggugattermasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi SuratPemeberitahuan Pajak Terhutang