nafkah dua orang anaksanggup setiap bulannya Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah), dan Mutahtergugat hanya mohon disesuaikan kemampuan dan kepatutan Pemohonyang berpenghasilan kurang dari satu juta setiap bulannya ;Menimbang, bahwa mengenai kewajiban mantan suami setelahmenalak isterinya, dalam figh islam telah diatur secara rinci, bahkan apabilamantan isteri lupa tidak menuntutnya, Majelis Hakim secara ekofisio dapatmenetapkan besarnya kewajiban mantan suami membayar sejumlah uangnafkah madliyah (Terhutang

mengajukan adalah Pemohon,dimana diatas telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim secara exofisio menghukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkahmadliyah, nafkah iddah, mutah serta biaya hidup anak ;Menimbang, bahwa mengenai kewajiban mantan suami setelahmenalak isterinya, dalam figh islam telah diatur secara rinci, bahkan apabilamantan isteri lupa tidak menuntutnya, Majelis Hakim secara ekofisio dapat23menetapkan besarnya kewajiban mantan suami membayar sejumlah uangnafkah madliyah (Terhutang

kKepatutan dan kewajaran serta kemampuanTergugat ;Menimbang, bahwa untuk mengetahui kKemampuan Tergugat tentunyaharus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat ratarata pada setiapbulannya, meskipun sesuai dengan keterangan saksi Tergugat penghasilansebagai guru lukis setiap bulannya sebesar Rp.1.300.000, (Satu juta tigaratus ribu rupiah) yang oleh karenanya sesuai dengan nilai kewajaran,kepatutan, kemampuan Tergugat dan keadilan, Majelis sepakat Tergugatharus dihukum membayar kepada Penggugat nafkah terhutang

Makassar sebagaimana diaturdalam Pasal 55 Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara nono nnn nnn nnn nn nnn ne ne nnn nnn nen nnn nnn nn nnnnsAdapun yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:Kepentingan Para Penggugat.1.Bahwa Penggugat adalah Para Ahli Waris lelaki Almarnhum Pide pemilik sahsebidang Tanah Kebun yang telah disertipikatkan oleh Tergugat, dimanaAlmarhum secara turun temurun mengarap Kebun tesebut dengan buktiberupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Bahwa Tergugat melakukan kesalahan prosedur administrasi pada saatposes penerbitan Obyek Gugatan karena sertipikat objek gugatan terbitdiatas tanah Para Penggugat berdasarkan bukti berupa Surat PemberitahuanPajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan No.

Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran(STTS) tahun 2015 atas nama Wajib Pajak HajjaJumriah;Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran(STTS) tahun 1995 atas nama Wajib Pajak Haji BFoto copy sesuai asli Surat Nikah tahun 1974 antaraH.Darwis dengan Hajja Jumriah;Foto copy sesuai asli Surat Laporan Hasil TugasPenyelidikan tanggal 9 September 2015;Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor:400.1/363/DTG/IX/2016 tanggal 13 SeptemberFoto copy sesuai foto copy Surat PemberitahuanPajak Terhutang

Foto copy sesuai degan aslinya dan bermaterai cukup bukti SuratPemeritahuan Pajak Terhutang tahun 1999, Luas 2.230 m2 atas nama SriatiTarwin, diberi tanda P3 ;4. Foto copy sesuai degan aslinya dan bermaterai cukup bukti SuratPemeritahuan Pajak Terhutang tahun 2000, Luas 2.230 m2 atas nama P.Sriati Tarwin, diberi tanda P4 ;Halaman 21 dari 58Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2018/PN.Mlg.5.

Foto copy sesuai degan aslinya dan bermaterai cukup bukti SuratPemeritahuan Pajak Terhutang tahun 2001, Luas 1.059 m2 No. NOP.35.79.030.002.0230028.0 atas nama Ranu, diberi tanda P5 ;6. Foto copy sesuai degan aslinya dan bermaterai cukup bukti SuratPemeritahuan Pajak Terhutang tahun 2006, Luas 1.059 m2 No. NOP.35.79.030.002.0230028.0 atas nama Ranu, diberi tanda P6 ;7.

Foto copy sesuai degan aslinya dan bermaterai cukup Surat PemeritahuanPajak Terhutang tahun 2001, Luas 916 m2 atas nama Satiah alias Srigatisesuai dengan Akta Jual Beli No. 57/BUM/XI/2006 tertanggal 8 November2006, diberi tanda P7 ;8. Foto copy sesuai degan aslinya dan bermaterai cukup Akta Jual Beli No.57/BUM/XI/2006 tertanggal 8 November 2006 dari penjual Satiah aliasSrigati ke pembeli Roham alias Ranu, diberi tanda P8 ;9.

Fotocopy Daftar Himpunan Obyek dan Subyek PBB bagian blok 023 sesualdengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T119 ;Halaman 28 dari 58Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2018/PN.Mlg.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Lapangan OlahRaga Dusun Kapru RT. 000 RW. 00 Desa Gunungsari Kec.

Bumiaji Kota Batu sesuai denganaslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T121 ;Foto Copy Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak PBB sesuai denganaslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T122 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Ganjaran CarikDusun Kapru, Desa Gunung Sari, Kec. Bumiaji, Kota Batu sesuai denganaslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T123 ;Foto Copy Kwitansi Pembayaran PBB AN.

dipersidangan Para Tergugat melalui Kuasanyatelah pula mengajukan suratsurat bukti untuk membuktikan dalil bantahan paraTergugat berupa:1.Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak atas nama H.Syamsia untuk obyek pajak yang terletak di Gantarang Benteng Gantarangdengan Nomor SPPT (NOP) : 73.02.010.024.001.0036.0 sebesarRp.406.000,00(empat ratus enam ribu rupiah) tanggal jatun tempo 28September 2018, tanggal pembayaran 31 Desember 2018, diberi tanda T1;Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 September 2016 yangditerbitkan tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda T4;Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak atas nama H.Syamsia untuk obyek pajak yang terletak di Gantarang Benteng Gantarangdengan Nomor SPPT (NOP) : 73.02.010.024.001.0036.0 sebesarRp.567.432,00(lima ratus enam puluh jutuh ribu empat ratus tiga puluh duarupiah) tanggal jatuh tempo 30 Nopember 2015 dan tanggal pembayaran 13Maret 2019, diberi tanda T5;Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

(empat belas dua ratus meterpersegi) kelas 084 Sebesar Rp383.400,00(tiga ratus delapan puluh tiga ribuempat ratus rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Nopember 2015 yangditerbitkan tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda T6;Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi BangunanTahun 2014 NOP: 73.02.010.024.0010036.0 atas nama H. Syamsia yangberalamat di Dusun BT.

yang jatuh tempo tanggal 30 September 2012yang diterbitkan tanggal 16 Januari 2012, diberi tanda T9;Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak atas nama H.Syamsia untuk obyek pajak yang terletak di Gantarang Benteng Gantarangdengan Nomor SPPT (NOP) : 73.02.010.024.001.0036.0 sebesarRp.294.224,00(dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluhempat rupiah) tanggal jatuh tempo 30 September 2011 dan tanggalpembayaran 13 Maret 2019, diberi tanda T10;Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi BangunanTahun 2010 NOP: 73.02.010.024.0010036.0 atas nama H. Syamsia yangberalamat di Dusun BT.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanNOP : 35.28.050.010.0120076.0 tertanggal 30 September 2016, atas namaB.

RAWI SAMIDA (Nenek Buyut Pemohon) yang akan dijual dandibagi waris oleh para ahliwarisnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P11 berupaFotokopi Pepel tanah dan berdasarkan bukti surat bertanda P12 berupa fotokopiSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016Halaman 13 dari 17. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PN. Pmk.serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi YUVO SEPTIAWAN DK danDECKY AURICHA maka terbukti bahwa benar tanah hak milik, No. 429, Luas +640 M?

Putusan No.938 /Pdt.G/2014 /PA.Gs.Bahwa tidak benar pertengkaran disebabkan Termohon tidak terobuka kepadaPemohon mengenai anak yang dilahirkan Termohon bukan hasil denganPemohon, yang benar anak tersebut adalah hasil hubungan Pemohon danTermohon, ketika Termohon hamil 2 bulan sudah memberitahu padaPemohon, namun Pemohon malah menghindar dan sulit untuk ditemui;Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai Pemohon, namun Termohonmenuntut kepada Pemohon sebagai berikut:Nafkah terhutang selama 19 bulan x

Rp.500.000, = Rp.9.500.000,Nafkah anak terhutang selama 19 bulan x Rp.1.000.000, = Rp.19.000.000,Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,Mutat berupa uang sebesar Rp.5.000.000,Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replikyang pada pokoknya Pemohon keberatan atas tuntutan Termohon tersebut,dan hanya sanggup memberikan nafkah madhiyah Rp.3.000.000, nafkah iddahsebesar Rp.1.500.000, Mutah sebesar Rp.2.000.000, dan nafkah anak tiapbulan sebesar Rp.500.000,Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut

bertengkar dengan Termohon, tetapi bertengkar dengan keluarganya;e Bahwa, Termohon membantah posita 9 permohonan Pemohon, Termohonmemang tidak berubah karena Pemohon sendiri tidak bisa merubah kelakuannyayang tidak mau memberikan perhatian kepada Termohon, Pemohon juga selalupulang larut malam, dan itulah yang menyebabkan terjadinya pertengkaranantara Pemohon dan Termohon;Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan dengan Pemohon;Dalam Rekonvensi :1Bahwa, Termohon menuntut Nafkah Lampau / Nafkah Terhutang

Pemohon dan Termohon dilangsungkan gunadicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi disebutPenggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;Hal 15 dari 21 halaman Put. 0961/Pdt.G/2014/PA.PtkMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada TergugatRekonvensi tentang hakhaknya sebagai berikut :1Nafkah Terhutang

mengajukan permohonan pengurangan atausanksiadministrasi, padahal yang Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)ajukan adalah hal baru yang tidak ada kaitan dengan permohonan Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terdahulu, yaitu gugatan untuk pembatalanatas ketetapan pajak yang tidak benar;Pokok sengketa :Yang menjadi pokok sengketa adalah :Koreksi atas Obyek PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.161.628.860;1 Perhitungan SKPKB Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 1.237.761.360,00PPh Pasal 21 Terhutang

articles of this Convention shall be taxableonly in that State;KESIMPULAN PEMOHONAN Sebagaimana penjelasan kami dan berdasarkan faktafakta diatas makamenurut kami, SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2001 Nomor :00001/201/01/445/08 tanggal 17 Juli 2008 yang telah diterbitkan adalahTidak Benar;Dengan demikan menurut kami perhitungan Koreksi Penghasilan Neto PPhPasal 21 dan jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk Tahun 2001 adalah sebagai berikut :Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 76.132.500,00PPh Pasal 21 Terhutang

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaidengan saat ini belum memenuhi syarat adat tersebut danmasih Terhutang;Akibat hukumnya apabila Tukon (syarat) tidak dipenuhi adalah:Menurut Prof. H. Hilman (Intisari Hukum Adat), semua Hak Yang Dipunyaioleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (sebagai suami dariTergugat Konvensi) jatuh pada pihak perempuan (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri sah dari Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi);5.

Antara November 2005 sampai denganJuli 2008 kurang lebih 33 bulan tanpa memberi nafkahlahir/oatin kepada Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi;Kumpul Kembali: Antara Agustus 2008 sampai denganSeptember 2009 kurang lebih 13 bulan dan tinggal di Bali;Goib IV (keempat): Antara bulan Oktober 2009 sampaidengan September 2011 kurang lebih 23 bulan tidakmemberi nafkah batin/lahir kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;Cerai: 11 September 2011;Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi terhutang

Membayar atau mengganti mas kawin yang masih terhutang dan palsu ;5. Menuntut Pemohon agar meminta maaf melalui media massa atas fitnah dan baritayang tidak benar terhadap Termohon ;ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secaratertulis pada tanggal 29 Desember 2011 sebagai beriku:1.

hak pemeliharaan anak,dengan alasan demi kepentingan anakanak karena masih kecilkecil agar tidakkehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya agar anak tidak ditetapkan padaPemohon ataupun Termohon, agar hak pemeliharaan dan nafkah anak tidakdipermasalahkan dalam perkara ini, karena nafkah anak selama ini tetap ditanggungoleh Pemohon, hal ini dibenarkan oleh Termohon dan tidak keberatan, sehingga MajelisHakim tidak perlu mempertimbangkan.Menimbang, bahwa tentang mengganti mas kawin yang masih terhutang

BenarDALAM REKONVENSIBahwa Termohon selain memberikan jawaban sebagaimana tersebut diatas, iajuga mengajukan tuntutan sebagai berikut :1Nafkah yang terhutang/madiyah selama menjadi istrinya sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 18 bulan;2.

Nafkah yang terhutang/madiyah selama menjadi istrinya sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 18 bulan;2.

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohonnafkah terhutang selama 4(empat) bulan sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) ;Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yangseadil adilnya ;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohonmengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalilpermohonan Pemohon semula dan terhadap gugatan balik(rekonvensi) Termohon, Pemohon menyatakan kesanggupaannyauntuk memenuhi semua tuntutan balik (rekonvensi) Termohondengan permohonan agar pembayaran

atas ;Menimbang, bahwa dalam gugatan balik (rekonvensi) iniPenggugat Rekonvensi menuntut agar anak yang bernama ANAK1, umur 3 tahun dan ANAK 2, umur 3 tahun berada dalampengasuhan Penggugat Rekonvensi ; Nafkah untuk kedua anaktersebut sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh riburupiah ) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratusribu) rupiah ) ; Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ; dan Nafkah yang terhutang

Biaya uang muka kuliah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena sampai saat ini anak masih terhutang kepada pihak tempat anak dimaksud kuliah;Dalam Konvensi dan Rekonvensi- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa kalau terjadi perceraian, Penggugat juga menuntut kepada Tergugatbiaya uang muka kuliah anak sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratusputs.0469/Pdt.G/2016/PA.Bkt. hal 6 dari 17 halrupiah), karena sampai saat ini anak masih terhutang kepada pihak tempatanak dimaksud kuliah;Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, Penggugat mohon agar MajelisHakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Konvensi: Menerima jawaban Termohon seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1.

Biaya perawatan, pemeliharaan dan pendidikan untuk empat oranganak, minimal Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, sampaianakanak tersebut dewasa/mandin;d.Biaya uang muka kuliah anak sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta limaratus ribu rupiah), karena sampai saat ini anak masih terhutang kepadapihak tempat anak dimaksud kuliah;Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh saturupiah);Demikian

Bahwa Termohon mohon agar Pemohon memberikan hak Termohon berupanafkah terhutang selama 10 bulan seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah);2. Bahwa Termohon juga minta nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesarRp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);3. Bahwa Termohon juga minta agar anak Pemohon dan Termohon yang ikutdengan Termohon diberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah);Hal. 3 Putusan Nomor 0066/Pat.G/209/PA.

Rekonvensi mendalilkan TermohonRekonvensi telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah yangcukup kepada Pemohon Rekonvensi, oleh karena itu Pemohon Rekonvensimenuntut agar Termohon Rekonvensi membayar nafkah madhiyah kepadaPemohon Rekonvensi selama 10 bulan seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut Termohon Rekonvensi tidakkeberatan dan menerimanya;Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belumdibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang

telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian olehKetua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1); 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : MM, yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKabupaten Banyumas tanggal 21 September 2018 , Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya, ternyata sama,telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos,kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.2); 3.Fotokopi Surat Pemeberitahuan Pajak Terhutang

Pdt.G/2018/PA.Pwt.Halaman 9 dari 18Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa bukti surat nikah, telahnyata benar bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkanperkawinan menurut tata cara agama Islam, sehingga oleh karena itu sesuaiketentuan pasal 49 Undangundang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Penggugattermasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi SuratPemeberitahuan Pajak Terhutang

Menghukum Tergugat untuk membayar mahar terhutang kepadaPenggugat sebagaimana poin 3 di atas;5.

Menghukum Tergugat untuk membayar mahar terhutang kepada Penggugatsebagaimana (point) 4 di atas;6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untukmenyampaikan salinan putusan ini yang telah punya kekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan LembahSorik Marapi.7.

berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumsebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama MalangNomor 1315/Pdt.G/2014/PA.Mlg, tanggal 3 Nopember 2014 Masehi,bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 Hijriyah, dalam konpensidapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkandalam amar putusan ini;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 01September 2014 Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telahmengajukan gugatan rekonpensi berupa nafkah terhutang

terhitungsejak putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannyadengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding menyatakansependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambilalihnnya sebagai pertimbangan hukum dan pendapatnya sendiri dalamputusan ini;Tentang nafkah madhiyahMenimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 01September 2014 saat mengajukan jawaban Termohon/PenggugatRekonpensi/Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonpensi berupanafkah terhutang

syar'i yang dinyatakan diambilalih sebagai pendapat hukum Majlis Hakim dalam perkara ini sebagaimanatermuat dalam kitab l'anatut Tholibiin juz IV halaman 85, yang Artinya:"Makanafkah dan pakaian yang belum dibayar pada masa yang telah lampau menjadihutang suami pada istri, karena hal tersebut sudah ditetapkan sebagaitanggungan suami";Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut diatas, makaTergugat rekonpensi sebagai suami diwajibkan membayar nafkah madliyahselama 7bulan yang belum dibayar (terhutang

) kepada Penggugatrekonpensi ; Menimbang, bahwa untuk nominal nafkah madliyah yang harusdibayar harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensisebagai nelayan serta kewajaran kebutuhan minimal Pengugat Rekonpensisaetiap harinya, sebagaimana maksud pasal 34 ayat (1) Undangundang No. tahun 1974, maka untuk hal tersebut dengan berpegang pada asaz keadilandan kepatutan Majlis menetapkan sebesar Rp.300.000,(Tiga ratus ribu rupiah)perbulan, sehingga nafkah terhutang Tergugat Rekonpensi 7

syari yang dinyatakan diambilalih sebagai pendapat hukum Majlis Hakim dalam perkara ini sebagaimanatermuat dalam kitab Il'anatut Tholibiin juz IV halaman 85, yang artinya "Makanafkah dan pakaian yang belum dibayar pada masa yang telah lampau menjadihutang suami pada istri, karena hal tersebut sudah ditetapkan sebagaitanggungan suami ;Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut diatas, makaTergugat rekonpensi sebagai suarni diwajibkan membayar nafkah madliyahselama 3 bulan yang belum dibayar (terhutang

) kepada penggugat rekonpensi ;Menimbang, bahwa untuk nominal nafkah madliyah yang harus dibayarharus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi sertakewajaran kebutuhan minimal Penggugat Rekonpensi setiap harinyasebagaimana maksud pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974maka untuk hal tersebut dengan berpegang pada asaz keadilan dan kepatutanMajlis menetapkan sebesar Rp.300.000,(Tiga ratus ribu rupiah) perbulan,sehingga nafkah terhutang Tergugat Rekonpensi 3 x Rp.300.000,

Untuk memberikan kiswah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga jutarupiah);Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat Rekonvensi sejakbulan September 2013 sampai anak lahir tidak pernah diberikan biayahidup, maka dengan demikian sejak September 2013 sampai sekarang(Juni 2014) sudah sembilan bulan, sehingga rentang waktu selamasembilan bulan tersebut adalah nafkah terhutang (nafkah madyah) yangharus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensidengan rincian yaitu 9 x Rp15.000.000,00 = Rp145.000.000,00

Nafkah terhutang (nafkah madyah) selama 9 bulan yang dihitungsejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Juni 2014,dengan rincian yaitu 9 x Rp15.000.000,00 = Rp145.000.000,00(seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibayar secarasekaligus kepada Penggugat Rekonvensi (lke Ristiawati binti JodiLucky Riyadi);Menghukum Tergugat Rekonvensi (Dadan Ramdani bin DindinSyamsudin) adalah wajib untuk memberikan biaya hidup anak, biayaHal.4 dari 15 hal.